Senin, November 9, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 198

1.148 Reklame di Jodoh Dibongkar, Sekda Batam Tinjau Langsung Penertiban

0

RASIO.CO, Batam – Tim Task Force Penataan Reklame menertibkan reklame yang tidak sesuai ketentuan di simpang Hotel Planet Holiday dan depan BCA Jodoh pada Kamis (17/07).

Proses pembongkaran diawasi langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. Ia mengungkapkan terdapat bangunan reklame raksasa yang akan diturunkan oleh tim Task Force.

“Hari ini Kita akan membongkar billboard yang ada di sekitar BCA dan Pasar Tanjung Pantun Jodoh Kecamatan Lubuk Baja. Ada bangunan billboard berukuran besar yang akan dibongkar oleh tim, dan seluruh reklame yang tidak sesuai ketentuan akan ditertibkan,” jelasnya.

Saat berada di lokasi, satu bangungan billboard berukuran raksasa berhasil ditumbangkan oleh tim. Bangunan billboard yang telah dibongkar ini akan diangkut langsung ke Gedung Bersama Pemko Batam di Batam Center. Ia mengungkapkan hingga Rabu (16/07/2025) jumlah reklame yang telah terbongkar sebanyak 1.148 bangunan. Jumlah ini merupakan penggabungan antara reklame yang dibongkar di Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Lubuk Baja.

“Atas nama pimpinan berterimakasih kepada anggota tim yang sudah turun ke lapangan untuk melakukan penertiban. Tanpa kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, proses penertiban ini tentu tidak akan berjalan lancer,” katanya.

Terkait revisi Rancangan Perwako Penyelenggaraan Reklame, prosesnya sudah ditahap Fasilitasi demham Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Redaksi@www.rasio.co//

Kepala BP Batam Buka Batam Investment Forum 2025, Optimisme Investasi Menguat

0

RASIO.CO, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, membuka Batam Investment Forum 2025 yang digelar di Balairungsari, BP Batam, Kamis (17/7).

Forum ini diinisiasi Bisnis Indonesia bersama BP Batam dengan didukung Bank Mandiri, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dan Apindo Batam.

Mengangkat tema Menjaga Daya Saing Batam: Mengurai Tantangan, Menata Strategi Pertumbuhan, forum bergengsi ini menjadi ajang strategi lintas sektor untuk bertukar gagasan dan merumuskan upaya strategis dalam mendorong daya saing investasi dan memperkuat posisi Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar Achmad bersama Li Claudia Chandra mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Batam di tengah dinamika global.

Menurut Amsakar, ada tiga alasan utama Batam harus optimis menatap masa depan. Pertama, secara historis, Batam didesain sebagai kawasan investasi.

Kedua, indikator makro ekonomi yang terus menunjukkan trend positif. Realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 43,26 triliun atau mencapai 108,15 persen, dan tahun yang sama, surplus neraca perdagangan Batam sebesar USD 6,82 miliar serta kunjungan wisatawan hingga 1,32 juta orang.

Ketiga, Batam didukung infrastruktur dan ekosistem bisnis. Ada 31 kawasan industri, 135 industri shipyard, empat Kawasan Ekonomi Khusus dan tiga Proyek Strategis Nasional.

“Ekosistem bisnis di sini (Batam) memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Maka, penting bagi kita untuk terus memperkuat daya saing, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional dan internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amsakar menambahkan perhatian pemerintah terhadap Batam begitu besar, dengan keluarnya dua regulasi strategis untuk memperkuat peran BP Batam dalam mengelola investasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan 28 Tahun 2025. Regulasi itu mendelegasikan kewenangan dari kementerian/lembaga kepada BP Batam.

Hal itu, diyakini akan mempercepat proses investasi dan menyederhanakan birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala.

Amsakar beharap pentingnya Batam untuk aktif merespons dinamika regional, termasuk kebijakan tarif resiprokal 19% dari Amerika Serikat yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak kurang menguntungkan bagi iklim investasi.

“Mari kita kuatkan barisan, kita bangun energi positif untuk saling memperkuat satu sama lain,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan seluruh Deputi BP Batam serta lebih dari 150 peserta forum dari pelaku usaha, asosiasi, kawasan industri, akademisi, pemerintah dan perbankan.

Batam Investment Forum 2025 menghadirkan 4 narasumber dan menyampaikan perspektif strategis dalam memperkuat arah pertumbuhan ekonomi Batam yaitu Achmad Ma’ruf Maulana selaku Ketua Umum HKI Indonesia; Fary Francis selaku Anggota/Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam; Dendi Ramdani sebagai Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta Firman Sumabrata selaku Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Redaksi@www.rasio.co//

Pansus DPRD Bintan Sahkan Ranperda Penyelenggaraan KLA dan Penyampaian RPJMD 2025-2029

0

NARASI- Pansus DPRD Bintan mengesahkan Ranperda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), serta pengesahan ranperda RPJMD tahun 2025-2029 dingedung DPRD Bintan.

Bupati Bintan menandatangani pembahasan RPJMD 2025-2029

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti, wakil ketua I dan II didampingi Bupati Bintan Roby Kurniawan dan dihadiri 24 anggota DPRD Bintan, OPD Bintan serta camat dan lurah, Kamis (17/7).

Anggota DPRD Bintan hadir dalam rapat paripurna.

Dalam paripurna itu, Juru bicara pansus Elyza Riani memaparkan laporan hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak.

Juru bicara pansus KLA Elyza Riani menyerahkan hasil pansus kepada Ketua DPRD Bintan Vifen Sumanti.

keterpaduan kebijakan dengan prinsip-prinsip Perlindungan anak dalam pembahasan yang berlangsung sejak tanggal 24 Februari sampai dengan 23 Juni 2025 dengan jumlah pertemuan rapat sebanyak 6 kali.

Kepala OPD Bintan menghadiri rapat paripurna.

perwujudan dari ketentuan konstitusi tersebut negara telah mengatur hak anak melalui berbagai regulasi antara lain satu undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana yang telah berubah undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang secara tegas kelangsungan hidup tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi.

Fraksi Nasdem memberikan hasil pansus kepada ketua DPRD Bintan.

Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak yang menegaskan kebijakan nasional untuk mendorong setiap daerah akan membangun sistem pembangunan melalui strategi yang terintegrasi tekukur dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator kabupaten yang menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan Kabupaten layak anak, setiap kabupaten kota dapat memperoleh kategori Kabupaten layanan jika masing-masing kabupaten kota dapat memenuhi dengan indikator Kabupaten layak anak yang mencakup terpenuhinya kelembagaan dan kelas teraneh berdasarkan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan anak.

Bupati Bintan Roby Kurniawan, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bintan.

Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD merupakan arah strategis pembangunan lima tahunan yang disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan nasional, serta aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat.

“RPJMD ini bukan sekadar perencanaan administratif. Ini adalah fondasi arah pembangunan Bintan ke depan yang mencakup semua aspek penting pembangunan daerah,” ujarnya.

Roby menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyiapkan kebijakan fiskal jangka menengah guna memastikan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja pegawai, serta penguatan sistem digital menjadi langkah konkret yang tengah ditempuh.

RPJMD disusun dengan pendekatan SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), serta diselaraskan dengan potensi strategis wilayah Bintan seperti sektor pariwisata, kelautan dan industri. Tujuannya, menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan.

Narasi : jhon

Foto : Vina

Satgas Pangan Pastikan Kepri Bebas Beras Oplosan, Imbau Warga Tetap Waspada

0

RASIO.CO, Batam – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kepulauan Riau memastikan tidak ditemukan adanya peredaran beras oplosan di wilayah Kepri.

Tim Satgas telah melakukan inspeksi langsung terhadap sejumlah pasar, distributor, dan gudang penyimpanan, menyusul keresahan masyarakat atas kabar maraknya beras oplosan di beberapa daerah di Indonesia. Melalui Subdit I Industri dan Perdagangan (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Kepri, pengecekan dilakukan di berbagai kabupaten dan kota di wilayah hukum Polda Kepri.

“Hasilnya, tidak ditemukan adanya peredaran beras oplosan di wilayah hukum Polda Kepri hingga saat ini,” kata Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ruslaeni, dikutip dari Tribun Batam, Kamis (17/7).

Ia menyebut pihaknya telah melakukan pengawasan ketat di lapangan. “Untuk sementara, dari pantauan kami di seluruh kabupaten dan kota di Kepri, belum ditemukan adanya indikasi beras oplosan,” ujarnya.

Ruslaeni juga menambahkan, sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat terkait keberadaan beras palsu atau oplosan di pasar tradisional maupun modern. Kendati demikian, ia menegaskan pihaknya tetap siaga dan membuka ruang pelaporan bagi masyarakat.

“Kalau ada yang berani coba-coba melakukan praktik pengoplosan beras, kami ingatkan ada konsekuensi hukum yang berat menanti. Jangan main-main dengan kebutuhan pokok rakyat,” tegasnya.

Ruslaeni menekankan bahwa peredaran beras oplosan merupakan tindak pidana serius karena menyangkut kesehatan dan keamanan pangan masyarakat, serta dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan cermat saat membeli beras, khususnya yang berasal dari sumber tidak jelas atau ditawarkan dengan harga jauh di bawah pasaran. “Cek label kemasan, asal produsen, dan jangan tergiur harga murah. Laporkan jika menemukan kejanggalan,” tutupnya.

***

Geledah Kantor GoTo, Kejagung Sita Dokumen Terkait Investasi

0

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan telah menemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu.

“Informasi yang kami dapat bahwa sudah diambil beberapa dokumen yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (17/7).

Anang tidak memerinci isi dokumen tersebut, namun menegaskan bahwa dokumen itu berkaitan dengan investasi yang akan dikaitkan dengan perkara yang tengah ditangani Kejagung.

“Tentunya yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo yang nantinya terkait dengan perkara yang kami tangani,” katanya.

Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat-surat, dan alat elektronik seperti flashdisk.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyampaikan adanya dugaan perjanjian co-investment sebesar 30 persen dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook.

Menurut Qohar, perjanjian itu terjadi setelah Nadiem Makarim (NAM) menemui pihak Google terkait rencana pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek, setelah dilantik sebagai menteri.

“Pada bulan Februari dan April 2020, NAM bertemu dengan pihak Google yaitu WKM dan PRA membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek,” ujarnya.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Staf Khusus Nadiem, yakni Jurist Tan (JT), yang menemui Google untuk membahas teknis pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS.

Dalam pembahasan itulah, kata Qohar, disinggung mengenai co-investment senilai 30 persen dari nilai proyek yang diberikan oleh Google untuk Kemendikbudristek.

Qohar juga menyebut Kejagung sedang mendalami dugaan keterkaitan antara investasi dari Google kepada PT Gojek.

“Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM, ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Kami sedang masuk ke sana,” ujar Qohar.

Pendalaman tersebut akan diteliti lebih lanjut guna mengetahui apakah ada kaitannya dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka:

  1. JT (Jurist Tan), Staf Khusus Mendikbudristek 2020–2024.
  2. IBAM (Ibrahim Arief), mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.
  3. SW (Sri Wahyuningsih), Direktur Sekolah Dasar Direktorat PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat SD.
  4. MUL (Mulyatsyah), Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat SMP.

“Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2021,” jelas Qohar.

Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp1,9 triliun.

GoTo Tegaskan Tak Punya Hubungan dengan Nadiem Sejak 2019

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) akhirnya buka suara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang turut menyeret nama mantan pendirinya, Nadiem Makarim, dan Andre Soelistyo.

“GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” kata Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, dalam keterangan resminya, Selasa (15/7).

Ade menegaskan, Nadiem Makarim sudah tidak memiliki keterkaitan dengan GoTo sejak 2019. Ia mengundurkan diri dari jabatan Presiden Komisaris PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) pada Oktober 2019, dan sejak itu tidak lagi terlibat dalam operasional maupun manajemen perusahaan.

“Selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apa pun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang sedang diselidiki,” tegas Ade.

Selain Nadiem, Ade juga menjelaskan bahwa Andre Soelistyo telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama GoTo sejak 30 Juni 2023. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Juni 2024 juga telah menyetujui pengunduran diri Andre dari jabatan Komisaris GoTo.

“Yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun anggota Direksi atau karyawan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk,” kata Ade.

Ia menyatakan perusahaan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung.

Sebagai perusahaan publik, GoTo berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***

Pemko Batam Setujui 30 Proposal Kesesuaian Ruang, Dorong Investasi dan Pengembangan Wilayah

0

RASIO.CO, Batam – Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam menyetujui 30 Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kota Batam.

Persetujuan tersebut diberikan melalui rapat pertimbangan FPRD yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. di ruang rapat Hang Nadim Kantor Walikota, Rabu (16/07).

Rapat pertimbangan FPRD dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto serta anggota Forum Penataan Ruang Daerah Kota Batam baik dari Pemerintah Kota Batam maupun Badan Pengusahaan Batam.

“Pada rapat pertimbangan FPRD hari ini, Forum Penataan Ruang Daerah Kota Batam membahas 57 permohonan PKKPR baik permohonan berusaha, non berusaha dan UMKM. Terdapat Permohonan yang sebelumnya dipending, setelah perusahaan melakukan presentasi dan sudah menandatangani berita acara dan surat pernyataan. Pada pagi ini kita bahas kembali agar diketahui oleh anggota FPRD lainnya untuk dapat disetujui permohonan yang diusulkan,” ujar Jefridin.

Selebihnya sebanyak 15 permohonan ditunda dan 12 ditolak Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Terhadap permohonan yang ditunda, pihak pemohon diminta untuk melakukan prsentasi kepada *OPD teknis untuk mendapatkan arahan teknis dalam lahan yang akan dibangun*. Sementara terkait permohonan PKKPR yang ditolak, pihak pemohon diminta untuk melakukan revisi terhadap dokumen yang diusulkan.

“Untuk permohonan PKKPR yang disetujui ada juga yang kita berikan dengan catatan, nanti akan disampaikan kepada pemohon. Kenapa ada permohonan yang dipending, karena dalam dokumen yang disampaikan tidak dijelaskan kegiatan berusaha yang akan dilakukan. Untuk permohonan yang ditolak diantaranya dengan alasan ketidak sesuaian antara RTRW dengan usaha yang akan dilakukan,” tuturnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Peringatan Harganas ke-32 Provinsi Kepri, Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, secara resmi membuka peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-32 Tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (16/7).

Mengusung tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi dasar pembentukan karakter generasi penerus yang berkualitas. Ia menyebut, dari keluargalah akan lahir anak-anak bangsa yang berakhlak dan bermoral, yang kelak menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa yang besar dan beragam.

“Keluarga adalah pilar penting untuk membentuk generasi berakhlak baik dan bermoral. Pembentukan sifat dan karakter dimulai dari keluarga,” ujarnya.

Pada momentum HARGANAS ini, Gubernur mengajak seluruh keluarga di Kepulauan Riau untuk mempererat komunikasi antar anggota keluarga, antara lain dengan meluangkan waktu bersama tanpa gangguan digital. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi dan membangun ketahanan keluarga.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembinaan keluarga yang berkelanjutan sangat diperlukan demi menciptakan peradaban yang maju dan sejahtera. “Kalau ingin membangun bangsa yang besar, kita harus mulai dari keluarga yang kuat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara BKKBN, Tim Penggerak PKK, pemerintah daerah, dan berbagai instansi lainnya dalam upaya mewujudkan Kepri yang sejahtera. Ia menyoroti pentingnya pembaruan data keluarga, terutama untuk keluarga berisiko stunting, agar program-program pemerintah bisa tepat sasaran.

“Tahun 2025 adalah momentum penting untuk memperbarui data keluarga di seluruh Kepri. Ini akan jadi dasar untuk program penurunan stunting, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan keluarga,” katanya.

Gubernur juga memberikan penghargaan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader pendata yang telah bekerja keras di lapangan. Ia berharap seluruh pemangku kebijakan di daerah mendukung penuh proses pendataan ini melalui alokasi anggaran, kebijakan, dan koordinasi lintas sektor. “Sinergi semua pihak adalah kunci keberhasilan kita bersama,” tutupnya.

Peringatan HARGANAS ke-32 ini diikuti oleh sekitar 1.416 peserta, baik yang hadir langsung maupun melalui Zoom. Mereka terdiri dari unsur Forkopimda Kepri, mitra kerja lintas sektor, kader PKK, kader TPK, kader KB, kader Posyandu, dan kader pendata.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar bersama Ketua TP-PKK Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar, melakukan pemasangan selempang kepada Ayah dan Ibu GenRe dari seluruh kabupaten/kota di Kepri sebagai bentuk apresiasi atas peran keluarga dalam mewujudkan generasi berencana.

Peringatan HARGANAS juga diisi dengan penyerahan bantuan GENTING (Gerakan Orang Tua Cegah Stunting) senilai Rp67.500.000 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada BKKBN Kepri. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui Rumah Zakat kepada keluarga berisiko stunting.

Selain itu, diluncurkan Kader Pendataan Keluarga 2025 dan diberikan berbagai bantuan, seperti bantuan untuk peserta Sekolah Lansia, bantuan GENTING, serta pemberian Makanan Bergizi (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Di penghujung acara, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar juga meluncurkan buku karyanya berjudul “Generasi Bebas Stunting” sebagai bentuk nyata komitmen dalam mendukung penurunan angka stunting di Kepri.

Redaksi@www.rasio.co//

Bupati dan Wakil Bupati Karimun Hadiri Penunjukan Pejabat Baru di PT Pelabuhan Karimun

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, H. Iskandarsyah, bersama Wakil Bupati Karimun, Rocky M. Bawole, S.Sos, menghadiri sekaligus menunjuk jajaran baru dalam struktur manajemen PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang digelar di rumah dinas Bupati Karimun, Rabu (16/7).

Agenda tersebut mencakup penunjukan Komisaris, Kepala Sekolah Pelatihan, serta Direktur Operasi PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) strategis di bidang jasa kepelabuhanan.

Penunjukan ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan daerah agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor transportasi laut dan logistik.

Dengan penyegaran struktur manajemen ini, diharapkan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) dapat menjalankan fungsinya secara profesional, akuntabel, serta mampu bersaing di tengah dinamika industri kepelabuhanan yang terus berkembang.

Redaksi@www.rasio.co//

Bea Cukai Batam Tunjukkan Kinerja Positif Semester I, Dorong Akselerasi Layanan dan Pengawasan

0

RASIO.CO, Batam – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam mencatat kinerja positif sepanjang Semester I Tahun 2025 dengan capaian signifikan pada aspek penerimaan negara, pelayanan, dan pengawasan.

Capaian ini menjadi wujud nyata dari komitmen Bea Cukai Batam dalam menjalankan fungsi sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance secara profesional dan akuntabel.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2025, total penerimaan negara dari komponen Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai mencapai Rp459,4 miliar atau 101,5 persen dari target tahunan sebesar Rp452,3 miliar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 125,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatatkan Rp203 miliar.

Dari penerimaan tersebut, Bea Masuk menyumbang sebesar Rp190,7 miliar atau 56,7 persen dari target Rp335,5 miliar, tumbuh 41,5 persen dibandingkan semester sebelumnya.

Penerimaan ini didominasi dari penjualan barang ke wilayah Indonesia lainnya, terutama dari komoditi elektronik, industri shipyard, olahan kakao, produk kimia dan farmasi, serta hasil pengolahan industri daur ulang.

Selain itu, Bea Cukai Batam juga mencatatkan tambahan penerimaan melalui upaya maksimalisasi seperti SPTNP sebesar Rp27 miliar dan Bea Masuk dari registrasi IMEI sebesar Rp1,1 miliar.

Bea Keluar menyumbang sebesar Rp241,9 miliar atau 285,5 persen dari target Rp84,7 miliar, meningkat drastis sebesar 833 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini dipengaruhi oleh melonjaknya ekspor komoditas unggulan seperti CPO serta tingginya permintaan global dan kenaikan harga di pasar internasional.

Sementara itu, penerimaan dari sektor cukai tercatat sebesar Rp26,7 miliar atau 84,2 persen dari target Rp31,7 miliar, naik sebesar 43 persen dibandingkan Semester I tahun 2024. Zaky menjelaskan bahwa kenaikan ini didorong oleh komunikasi aktif dengan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) melalui percepatan realisasi pelunasan pita cukai (CK-1) dari pemesanan pita cukai (P3C).

Selain itu, maksimalisasi penerimaan cukai juga diperoleh dari 25 kasus pelanggaran cukai yang diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dengan total nilai Rp5,1 miliar, meningkat dari 16 kasus pada tahun 2024 senilai Rp2,2 miliar.

Dari sisi pelayanan, Bea Cukai Batam mencatat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 92,96 poin atau masuk kategori “Sangat Baik”, meningkat 4,89 poin dibandingkan Semester I tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didukung oleh pelaksanaan program EPIC 100 (Excellence Partners in Customs 100), yakni layanan prioritas bagi 100 perusahaan di Batam. Program ini memberikan asistensi kepabeanan secara menyeluruh, mempercepat proses pelayanan, serta mempererat kemitraan strategis antara Bea Cukai dan pelaku usaha dalam rangka mendukung ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan kompetitif.

Dalam bidang pengawasan, Bea Cukai Batam menunjukkan performa signifikan dengan menerbitkan 143 Nota Hasil Intelijen (NHI) pada Semester I 2025, meningkat 150 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 57 NHI, dan telah melampaui capaian tahunan 2024 yang hanya 103 NHI.

Selain itu, jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP) juga meningkat tajam menjadi 861 kasus, naik 220 persen dibandingkan 269 SBP tahun lalu dan telah mencakup 92 persen dari total SBP sepanjang tahun 2024.

Hingga pertengahan tahun ini, Bea Cukai Batam telah melakukan 12 penyidikan, meningkat 71 persen dibandingkan Semester I tahun lalu dan telah mencapai 85 persen dari capaian penyidikan tahun 2024.

Peningkatan jumlah penindakan ini merupakan hasil dari strategi pengawasan yang lebih efektif melalui sinergi antar lini, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi seperti radar untuk mendeteksi setiap upaya pelanggaran.

Untuk memperkuat langkah pengawasan, Bea Cukai Batam juga membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan yang bertugas mempercepat penanganan pelanggaran dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Komitmen Bea Cukai Batam terhadap pemberantasan narkotika juga ditunjukkan melalui keberhasilan menggagalkan 37 kasus penyelundupan narkoba sepanjang Semester I 2025.

Barang bukti yang diamankan berupa 2,1 ton methamphetamine, 1.527 gram ganja, 59 butir obat terlarang, dan 26 liter prekursor (butanox-aseton). Penindakan ini diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 10,67 juta jiwa dan mengamankan potensi biaya rehabilitasi sebesar Rp10,22 triliun.

Dalam pengawasan BKC ilegal, Bea Cukai Batam menerapkan strategi berbasis intelijen dan operasi pasar menggunakan metode geotagging. Selama Semester I 2025, telah diamankan 19 juta batang hasil tembakau, 1,4 juta gram HPTL, dan 2.050 liter MMEA tanpa pita cukai.

Nilai barang yang diamankan mencapai Rp45,6 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp23 miliar. Operasi geotagging tersebut telah mencakup 9 kecamatan dan 1.984 entitas BKC yang bertujuan mendorong kepatuhan, menekan peredaran barang ilegal, serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha.

Memasuki Semester II, Bea Cukai Batam langsung mencatatkan capaian pengawasan signifikan. Dalam 12 hari pertama bulan Juli, berhasil digagalkan enam upaya penyelundupan narkotika dengan barang bukti berupa 159 gram methamphetamine, 1,8 gram ganja, dan 1,5 butir ekstasi. Modus yang digunakan pelaku sangat beragam, mulai dari penyembunyian dalam dubur, selangkangan, tas, hingga pengiriman lewat barang kiriman. Keberhasilan ini mencerminkan kesiapsiagaan tim Bea Cukai, khususnya unit K-9 dan tim penindakan.

Selain itu, Bea Cukai Batam juga berhasil menggagalkan penyelundupan 327 unit handphone berbagai merek di Bandara Hang Nadim. Pelaku menyelundupkan barang melalui modus koper kosong yang kemudian diisi oleh pelangsir di area boarding dan dibawa dengan rompi khusus yang dimodifikasi.

Nilai barang yang diamankan mencapai Rp1,85 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp406,8 juta. Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

“Seluruh capaian di Semester I Tahun 2025 ini menjadi modal penting bagi Bea Cukai Batam untuk terus memperkuat kinerja di Semester II. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan stakeholder, aparat penegak hukum, dan rekan-rekan media dapat semakin ditingkatkan sehingga pengawasan, pelayanan, dan penerimaan negara dapat berjalan lebih optimal,” tutup Zaky.

***

Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbud

0

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019–2022, pada era Menteri Nadiem Makarim.

“Terhadap keempat orang tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan sebagai tersangka. Pertama MUL, kedua SW, ketiga IBAM, keempat JS,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dikutip CNNIndonesia, Selasa (15/7).

Empat tersangka tersebut yaitu:

  • Sri Wahyuningsih: Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen 2020–2021 serta Kuasa Pengguna Anggaran.
  • Mulyatsyah: Direktur SMP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
  • Jurist Tan: Staf Khusus Menteri Nadiem Makarim.
  • Ibrahim Arief: Konsultan Menteri Nadiem periode Maret–September 2020.

Qohar menyebut, keempatnya diduga menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah pada penggunaan produk tertentu, yaitu Chromebook OS, dalam pengadaan perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) pada tahun anggaran 2020–2022.

“Sehingga merugikan keuangan negara serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chromebook OS banyak kelemahan untuk daerah 3T,” ujar Qohar.

Perbuatan para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP.

“Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian Rp1,980 triliun,” tambahnya.

Sebelumnya, penyidik Kejagung menemukan adanya indikasi pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis menyusun kajian pengadaan perangkat TIK berbasis Chromebook. Padahal, uji coba 1.000 unit Chromebook pada 2019 menunjukkan hasil tidak efektif sebagai sarana pembelajaran, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

***