RASIO.CO, Batam – DPRD Kota Batam mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Senin (30/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan dan dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan.

Sebelum pengesahan, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Dr. Muhammad Mustofa, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan, pengajuan perda ini merupakan kewajiban tahunan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah.

“Ini bagian dari proses rutin yang harus dilalui sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran pemerintah,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa realisasi pendapatan Kota Batam sepanjang 2024 mencapai Rp3,64 triliun atau 97,72 persen dari target Rp3,73 triliun. Pendapatan terdiri dari PAD Rp1,76 triliun, transfer Rp1,87 triliun, dan lain-lain Rp81 juta. Di sisi belanja, dari alokasi Rp3,84 triliun, yang terealisasi sebesar Rp3,62 triliun atau 94,29 persen.

Aset Pemko Batam hingga akhir 2024 tercatat sebesar Rp12,99 triliun, sementara kewajiban Rp23,81 miliar dan ekuitas Rp12,97 triliun. Ada peningkatan ekuitas sebesar Rp494,7 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Banggar juga menyampaikan beberapa catatan penting. Di antaranya, realisasi retribusi parkir tepi jalan yang hanya Rp11,2 miliar dari potensi sekitar Rp70 miliar. Mereka merekomendasikan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan moratorium sementara.

Catatan lain adalah tingginya piutang PBB yang mencapai Rp570 miliar, perlunya optimalisasi retribusi sampah, dan reformasi BUMD, khususnya PT Pembangunan Kota Batam yang merugi, serta PT Pelabuhan Batam Indonesia yang belum aktif sejak 2018.

Wakil Ketua DPRD Haji Aweng Kurniawan menyatakan bahwa setelah mendengar laporan Banggar dan seluruh fraksi menyetujui, perda tersebut resmi disahkan.

“Semua fraksi sepakat. Terima kasih kepada Banggar dan semua pihak yang sudah membahas ini dengan serius,” ujarnya.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang hadir dalam rapat juga menyampaikan terima kasih atas persetujuan DPRD. Ia menyatakan, pihaknya akan terus berupaya memperbaiki pengelolaan anggaran daerah.

“Kami akan menindaklanjuti catatan-catatan dari DPRD dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan agar lebih baik ke depan,” ucap Amsakar.

Setelah pengesahan, perda ini akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum diberlakukan secara resmi.

***

RASIO.CO, Batam – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Fraksi NasDem melalui M. Putra Pratama Jaya memilih tidak membacakan pandangan secara langsung dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang.

Fraksi Gerindra melalui Anang Adhan menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda sesuai mekanisme. Penyampaiannya ditutup dengan pantun khas, sebelum menyerahkan dokumen resmi ke pimpinan rapat.

Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Tapis Dabal Siahaan juga memilih menyerahkan langsung dokumen tanpa membacakan. Sedangkan Fraksi Golkar, melalui Ketua Fraksi Muhammad Yunus Muda, SE, secara tegas mendukung kelanjutan pembahasan ke tahap berikutnya.

Fraksi PKS melalui juru bicara Warya Burhanuddin menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan. Sementara itu, Fraksi PKB yang diwakili Ketua Fraksi Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menyampaikan ringkasan pandangan secara langsung dari podium.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengapresiasi fokus pemerintah terhadap belanja infrastruktur pelayanan publik, seperti pengelolaan banjir, penanganan sampah, dan pembangunan jalan. Fraksi ini juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengawasan ketat.

“Kami memberi atensi khusus terhadap program untuk masyarakat kecil, seperti bantuan modal UMK yang perlu dipermudah syaratnya. Begitu pula dengan insentif untuk lansia yang perlu diperluas dan tepat sasaran,” ujar Surya Makmur.

PKB juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir tepi jalan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai sekitar Rp500 miliar. Selain itu, fraksi ini mendorong pengaktifan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sektor strategis seperti distribusi sembako.

Isu lain yang menjadi perhatian PKB antara lain penolakan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tengah pemulihan ekonomi dan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. “Pelayanan kesehatan harus lentur, tidak kaku. Kami minta BPJS memberi kemudahan rawat inap melalui IGD, dan seluruh rumah sakit di Batam harus memiliki SOP pelayanan yang seragam,” tegasnya.

Pandangan Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat disampaikan oleh Muhammad Fadli yang turut menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda. Hal serupa disampaikan Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN melalui Tumbur Hutasoit, yang juga memberikan catatan terkait keluhan sulitnya akses layanan rawat inap menggunakan BPJS di RSUD, yang bahkan dialami oleh anggota DPRD sendiri.

Menutup rapat, Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan menyatakan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum dan secara keseluruhan menyetujui Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

“Seluruh fraksi setuju. Mekanisme selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam pada rapat paripurna besok,” ujar Aweng sebelum menutup sidang.

***