RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad menjamu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamudin dalam sebuah jamuan makan malam yang berlangsung hangat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Minggu (8/6) malam.

Gubernur Ansar hadir didampingi oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin turut hadir bersama Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung serta Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kepri, Dharma Setiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar memaparkan berbagai potensi strategis yang dimiliki oleh Provinsi Kepri sebagai wilayah kepulauan yang kaya sumber daya dan memiliki posisi geografis sangat penting di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pemaparannya, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa 96 persen wilayah Kepri terdiri dari lautan dan hanya 4 persen berupa daratan, mencerminkan karakter geografis provinsi ini sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau. Dari jumlah tersebut, 394 pulau berpenghuni, termasuk 22 pulau yang berada di wilayah perbatasan, menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi strategis yang berbatasan langsung dengan hampir seluruh negara ASEAN.

“Provinsi Kepulauan Riau ini kami sebut sebagai Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia. Kami berada di jalur perdagangan internasional yaitu Selat Malaka dan berada pada ALKI I, yang setiap tahunnya dilintasi oleh 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer. Ini adalah peluang sekaligus tantangan besar yang terus kami kelola secara optimal,” kata Gubernur Ansar.

Selain potensi geografis, lanjut Gubernur Ansar mengatakan bahwa Kepri juga memiliki potensi besar dalam sektor investasi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan. Beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah berkembang antara lain KEK Galang Batang, KEK Nongsa Digital Park, KEK Batam Aero Technic, KEK Tanjung Sauh, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, serta KEK Pulau Nipa. Ditambah dengan keberadaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun, serta 21 kawasan industri tersebar di wilayah tersebut.

Di sektor pariwisata, Kepri menduduki peringkat ketiga nasional sebagai daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak setelah DKI Jakarta dan Bali. Sementara untuk sektor kelautan dan perikanan, Kepri memiliki potensi perikanan budidaya dengan total produksi 27.436 ton dan potensi tangkapan laut mencapai 1,3 juta ton terdiri dari berbagai komoditas unggulan seperti cumi-cumi, ikan demersal, ikan pelagis, kepiting, lobster, rajungan, dan udang.

“Alhamdulillah, berkat letak yang strategis dan upaya pembangunan yang berkelanjutan, berbagai indikator pembangunan Kepri menunjukkan tren positif,” ucapnya.

Seperti, pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2024 mencapai 5,02% meningkat menjadi 5,16% pada Triwulan I tahun 2025, tertinggi ketiga di Sumatera. Tingkat inflasi pada Mei 2025 tercatat sebesar 1,73% secara Year-on-Year. Kemiskinan turun menjadi 4,78% pada tahun 2024, menjadikan Kepri provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan keempat secara nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 79,89 poin di tahun 2024, menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri hingga April 2025 tercatat sebanyak 535.317 kunjungan, meningkat sebesar 11,47% secara kumulatif.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi penyambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Kepri dan menyampaikan rasa optimisnya terhadap arah pembangunan di provinsi yang disebutnya sebagai “pintu emas” Indonesia.

“Kepri memiliki posisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat strategis. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Ansar Ahmad menunjukkan bahwa Kepri bukan hanya penting bagi Sumatera, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan pertahanan maritim,” ungkapnya.

Sultan Bachtiar juga menyatakan bahwa DPD RI siap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperjuangkan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat yang mendukung percepatan pembangunan daerah kepulauan. Menurutnya, pendekatan khusus memang dibutuhkan bagi provinsi dengan karakteristik wilayah seperti Kepri.

“Kami di DPD RI memahami betul bahwa daerah kepulauan memerlukan perhatian lebih, baik dari sisi infrastruktur, konektivitas, maupun layanan publik. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal aspirasi dari Kepri agar mendapatkan porsi yang adil dalam kebijakan nasional,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//