Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 215

Li Claudia Awasi Pembongkaran Reklame Tak Berizin di Batam Center

putri
-
0
Li Claudia Awasi Pembongkaran Reklame Tak Berizin di Batam Center

RAsIO.CO, Batam – Wakil Wali Kota Batam/Wakil Ketua BP Batam, Li Claudia Chandra didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. memantau proses pembongkaran reklame di seputaran jalan Kawasan Industri Tunas Batam Center, Kamis (12/06) siang.

Menggunakan crane, papan reklame yang telah dibongkar diangkut oleh Tim Task Force untuk diamankan.

“Sejak tanggal 2 Juni 2025, Tim Task Force sudah melakukan penertiban. Dari 9 kecamatan, Kecamatan Batam Kota menjadi prioritas reklame yang ditertibkan. Begitu juga reklame tak berizin yang ada di lokasi jalan-jalan utama,” ujar Jefridin.

Siang itu Tim Task Force yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Badan Pendapatan Daerah, BP Batam dan Tim Pendampingan dari Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam menertibkan reklame di kawasan Tunas Industri dan sekitaran KBC Batam Center.

“Bersama Ibu Wakil Wali Kota, menyaksikan langsung pembongkaran yang dilakukan oleh tim. Berdasarkan hasil temuan dari BPK terdapat 681 titik reklame yang tidak sesuai masterplan BP Batam, tidak memiliki sewa lahan dan tidak melakukan pembayaran pajak ditambah titik reklame yang tidak berizin. Kita akan melakukan penertiban setiap hari, dimulai sejak 2 Juni 2025 lalu,” tuturnya.

Dikesempatan itu, Jefridin mengingatkan agar pemilik reklame segera membongkar reklame yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, Pemerintah memberikan batas waktu hingga tanggal 30 Juni 2025 kepada pemilik untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Pada tanggal 2 Juni lalu, secara bersama-sama Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam turut serta melakukan penertiban dengan memasang stiker di papan reklame. Seharusnya pengusaha segera melakukan pembongkaran secara mandiri dengan peringatan yang telah diberikan. Jika hingga batas waktu yang diberikan tidak dibongkar, akan dibongkar paksa oleh tim,” katanya memperingati.

Disampingi melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak sesuai ketentuan, Pemerintah Kota Batam saat ini tengah melakukan revisi terhadap Perwako Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Batam.

Dalam hal revisi Perwako ini, Pemerintah Kota Batam juga berkoordinasi dengan BP Batam. Saat ini didampingi Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam, intens melakukan pembahasan tehadap revisi Perwako tersebut.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

BP Batam: Pemberdayaan UMKM Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Batam

putri
-
0
BP Batam: Pemberdayaan UMKM Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Batam

RASIO.CO, Batam – Anggota/ Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait mewakili Kepala BP Batam, membuka secara resmi Workshop Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kantor PLN Batam, (12/6).

Acara ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM di Kota Batam, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Ariastuty menekankan pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. “Arahan Bapak Presiden, Batam harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan bahkan ditargetkan untuk mampu tumbuh di atas 8% atau mencapai pertumbuhan dua digit,” kata Ariastuty.

“Ini bukan sekedar ambisi, melainkan amanah. Untuk mewujudkannya, tidak cukup hanya mengandalkan investasi besar dan infrastruktur. Kuncinya adalah memberdayakan akar ekonomi rakyat, yakni UMKM,” terangnya lebih lanjut.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya tentang angka-angka, tetapi bagaimana pertumbuhan itu terasa nyata dan merata. “UMKM adalah pondasi ketahanan ekonomi kita, UMKM menyerap tenaga kerja, menciptakan inovasi lokal, dan menjaga keseimbangan antara sosial dan ekonomi,” sebutnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan apresiasi kepada PLN Batam dan PLUT KUMKM Batam atas terlaksananya workshop tersebut.

“Saya mewakili BP Batam, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN Batam dan PLUT KUMKM yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya, berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pembinaan, fasilitasi, dan peningkatan akses terhadap pasar UMKM.

“Salah satunya, workshop ini merupakan wujud nyata semangat tersebut,” ucapnya.

Tuty sapaan akrabnya pun juga mengundang UMKM untuk memanfaatkan Kawasan Agribisnis Temiang dan bersinergi memajukan produk-produk lokal. “Mari kita sambut peluang yang bisa kita kolaborasi dengan para stakeholder untuk meningkatkan kualitas UMKM Kota Batam,” serunya mengakhiri.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Tingkatkan Kualitas Riset, Uniba Gelar Workshop dan Seminar Metodologi Penelitian untuk Tingkatkan Kualitas

putri
-
0
Tingkatkan Kualitas Riset, Uniba Gelar Workshop dan Seminar Metodologi Penelitian untuk Tingkatkan Kualitas

RASIO.CO Batam – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batam (Uniba) gelar Seminar dan Workshop Metodologi Penelitan. Dilakukan selama dua hari di Kampus Uniba, Kamis (12/6) hingga Jumat (13/6).

“Tahun ini merupakan tahun kedua kita melakukannya. Dan semuanya yang kita lakukan kolaborasi dengan seluruh Fakultas. Terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Hukum,” ujar Wakil Kepala LPPM Assoc. Prof. Dr. Ir. Yuanita F.D. Sidabutar, S.T., M.Si.

Sesi Workshop Metodologi Penelitian digelar pada Kamis (12/6) di Rumengan Hall, Kampus Uniba. Workshop ini bertemakan Teknik Olah Data Riset dengan Software AMOS.

Diikuti oleh 116 peserta terdiri dari mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3 dari segala jurusan. Baik online maupun offline, hal ini dikarenakan ada juga mahasiswa yang berada diluar daerah Kota Batam.

“Lebih dominan harus dilakukan secara Offline. Workshop itu dibutuhkan secara Offline. Pertanyaan-pertanyaan dilakukan secara offline. Apalagi metodenya aplikasi pada softwarenya,” kata Yuanita.

Adapun narasumbernya diisi oleh, Dr. Sihar Tambun, S.E., M.Si., Ak. Merupakan CEO NV Consultant Indonesia dan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Moderator Workshop Penelitian diisi oleh,
Christiani Prasetiasari, S.H., M.H selaku, Wakil Dekan Fakultas Hukum.

Yuanita berharap mahasiswa yang mengikuti Workshop ini dalam proses mengerjakan tesis disertasi bisa mengenal sistem AMOS untuk memecahkan segala teknik dalam metodologi penelitiannya. Karena belajar tentang kuantitatif tak hanya sekali, melainkan harus berulang dan butuh penelitian yang benar.

“Makanya tadi narasumber tekankan jangan mengkaji yang tidak perlu. Kajilah yang jawabannya belum ada. Misalnya pengaruh kenaikan BBM kepada masyarakat. Jawaban itu sudah ada. Tapi carilah atau dalamilah yang belum maksimal,” kata Yuanita.

Workshop dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Mohamad Gita Indrawan, S.T.,M.M. Dalam kata sambutannya, ia mengatakan kegiatan ini mendukung pilar utama penelitian.

“Kebutuhan pelatihan ini sangat substansi untuk mendukung penelitiannya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terimakasih banyak untuk narasumber kita,” ujar Gita.

Keesokan harinya, Jumat (12/6) LPPM Uniba menggelar Seminar Metodologi Penelitian, yang bertemakan “Langkah Strategis Dalam Merancang Penelitian di Era Digital”.

“Di seminar kita seluruh S1, S2 dan S3 sebanyak 500 orang. Mulai dari 8.30 sampai 11.30 sebelum Salat Jumat selesai,” kata Yuanita.

Seminar Metodologi Penelitian diisi oleh 3 narasumber, yaitu, pertama dr. Harapan, DTM&H., M.Infect.Dis. Ph.D selaku Peneliti Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Kedua, Prof. Dr. sc. agr. Iwan Rudiarto, ST., MSc selaku Guru Besar Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro dan ketiga Dr. Sihar Tambun, S.E., M.Si., Ak selaku CEO NV Consultant Indonesia dan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Sementara itu adapun moderator Seminar Metodologi Penelitian diisi oleh, pertama, Dr. Ns. Ana Faizah, S.Kep., M.Bmd selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Batam kedua, Assoc. Prof. Dr. Ir. Yuanita FD Sidabutar, ST., M.Si selaku Wakil Kepala LPPM dan Ka. Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan ketiga Raymond, SE., M.Sc. selaku Sekretaris LPPM dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batam.

(RL)

Print Friendly, PDF & Email

Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal

putri
-
0
Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal

RASIO.CO, Lingga – Sebuah tonggak sejarah penting tercatat dengan selesainya penandatanganan Akta Notaris pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Rabu (11/6).

Lurah Sungai Lumpur, Raja Roni Wahyudin, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Koperasi, menyampaikan bahwa koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal.

“Kami ingin koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat,” kata Raja Roni.

Dengan berdirinya koperasi ini, Raja Roni berharap masyarakat Kelurahan Sungai Lumpur dapat memperoleh manfaat langsung dari pengembangan ekonomi lokal. Koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Koperasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat Kelurahan Sungai Lumpur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” terangnya.

Diharapkan, ungkap Raja Roni, koperasi ini bisa berkembang dan benar-benar hadir untuk masyarakat di Kelurahan Sungai Lumpur. Karena ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk perkembangan Koperasi.

“Kita berharap Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur ini tidak hanya berdiri secara hukum semata, tapi juga aktif membangun ekonomi di masyarakat. Sehingga koperasi ini bisa tumbuh sehat dan berkelanjutan,” tutupnya.

Puspan

Print Friendly, PDF & Email

BNN Musnahkan 2 Ton Sabu Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba di Batam

putri
-
0
BNN Musnahkan 2 Ton Sabu Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba di Batam

RASIO.CO, Batam – Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan narkoba jenis sabu seberat 2,11 ton di Alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (12/6).

Pemusnahan barang bukti narkoba ini dikemas dalam kegiatan bertajuk Pesta Rakyat Antinarkoba yang turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Acara ini diawali dengan kegiatan fun walk dan hiburan rakyat yang menjadi bagian dari upaya BNN untuk mendekatkan masyarakat pada kampanye antinarkoba. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberi kesempatan langsung untuk memilih secara acak paket sabu yang akan dimusnahkan.

Kepala BNN RI, Komjen Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pemusnahan ini bukan sekadar seremoni.

“Kegiatan ini bukan kegiatan seremonial semata, tapi untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya dan pentingnya melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Marthinus.

Ia menjelaskan, sabu seberat 2 ton yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan besar yang dilakukan oleh tim gabungan di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Dalam operasi itu, petugas mengamankan Kapal MT Sea Dragon Tarawa yang membawa 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu, serta menangkap enam orang pelaku.

“Sebagian kecil, sekitar 2 kilogram, disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dan pembuktian di pengadilan. Sisanya dimusnahkan hari ini setelah mendapatkan ketetapan hukum dari kejaksaan,” terang Marthinus.

Ia menambahkan bahwa pelibatan masyarakat secara langsung dalam pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan BNN dalam pemberantasan narkoba. “Masyarakat diberikan hak untuk menunjuk barang bukti yang akan dimusnahkan, sekaligus mengawasi prosesnya. Ini adalah hak mereka,” tegasnya.

Melalui kegiatan Pesta Rakyat Antinarkoba ini, BNN berharap kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba semakin meningkat, serta terbangun rasa tanggung jawab bersama dalam memerangi peredaran barang haram tersebut.

***

Print Friendly, PDF & Email

Gubernur Kepri Jamu Menteri Besar Kelantan, Pererat Persaudaraan Melayu

putri
-
0
Gubernur Kepri Jamu Menteri Besar Kelantan, Pererat Persaudaraan Melayu

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menjamu Menteri Besar Kelantan, Yang Amat Berhormat Dato’ Panglima Perang Ustaz Dato’ Haji Mohd Nassurudin, beserta sang istri, Datin Wan Nor Hanita, dalam sebuah jamuan makan malam yang berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Selasa (10/6).

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa 96 persen wilayah Kepulauan Riau terdiri dari lautan dan hanya 4 persen berupa daratan.

“Hal ini mencerminkan karakter geografis provinsi ini sebagai daerah kepulauan,” ujarnya.

Provinsi ini terdiri dari 2.408 pulau, dengan 394 pulau berpenghuni, termasuk 22 pulau yang berada di wilayah perbatasan. Kepri menjadi salah satu provinsi strategis yang berbatasan langsung dengan hampir seluruh negara ASEAN. Gubernur Ansar juga menekankan keragaman suku bangsa di Kepulauan Riau yang sangat beragam.

“Keberagaman ini tidak membuat Kepri terpecah belah, melainkan semakin menguatkan solidaritas dan persatuan di provinsi ini,” katanya.

Selain itu, Gubernur Ansar menyinggung rencana pembangunan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Ia menyatakan bahwa monumen ini penting sebagai simbol bahwa bahasa Indonesia berakar dari Pulau Penyengat, yang merupakan hasil pemikiran dari Raja Ali Haji.

“Monumen ini akan menjadi simbol penting bagi sejarah bahasa Indonesia,” tambahnya.

Menteri Besar Kelantan, Dato’ Haji Mohd Nassurudin, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Raja Ali Haji atas kontribusinya terhadap bahasa Melayu yang digunakan oleh rumpun Melayu.

“Kita semua bersaudara. Kalau di Kepri ada Tanjungpinang, maka di Kelantan ada Sungai Pinang. Budaya dan bahasa kita sangat mirip. Kelantan dan Kepri harus terus rekat dalam persaudaraan karena bagaimanapun kita adalah rumpun Melayu,” ujarnya.

Menteri Besar Kelantan juga mengundang Gubernur Ansar Ahmad dan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk berkunjung ke Kelantan.

Di akhir acara, Gubernur Ansar Ahmad dan Menteri Besar Kelantan saling bertukar cendera mata sebagai tanda persahabatan dan kerjasama yang erat antara kedua wilayah.

Redaksi@www.raio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Pemkab Karimun Instruksikan Dokter Kembali ke Lokasi Tugas Sesuai SK Penempatan

putri
-
0
Pemkab Karimun Instruksikan Dokter Kembali ke Lokasi Tugas Sesuai SK Penempatan

RASIO.CO, Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengambil langkah tegas terhadap fenomena dokter yang berpindah tugas tanpa dasar resmi. Dokter yang seharusnya bertugas di pulau-pulau kecil, namun kini bekerja di Pulau Karimun tanpa izin resmi, akan dikembalikan ke tempat penugasan awal sesuai dengan Surat Keputusan (SK) mereka.

Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, menegaskan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah dokter yang tidak lagi bertugas di lokasi yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat masih ada kekurangan tenaga medis di pulau-pulau yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Kami ingin mengembalikan para dokter ke posisi semula. SK-nya di mana, maka di situlah mereka harus mengabdi. Itu adalah janji yang harus ditepati,” ujar Rocky dikutip Ulasan.co, Rabu (11/06).

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga mencakup tenaga kesehatan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rocky menegaskan bahwa Pemkab Karimun tidak akan melayani permintaan pindah tugas tanpa alasan yang kuat dan prosedur yang formal.

“Kami mohon tidak ada lagi keluarga atau kerabat yang menghubungi kami untuk meminta pindah tugas. Itu tidak akan kami layani,” ucapnya tegas.

Rocky menekankan bahwa setiap tenaga medis harus menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dan profesionalisme, sesuai dengan kontrak dan lokasi tugas yang telah ditetapkan sejak awal. Ia juga mengingatkan para pegawai untuk menghargai kesempatan bekerja yang mereka miliki, karena masih banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan posisi serupa.

“Nikmati dulu penempatan tugas kalian. Banyak yang ingin bekerja tapi belum dapat kesempatan. Bekerjalah sesuai SK dan kontrak, meskipun itu 10 tahun,” tutupnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil serta menjadi peringatan bagi seluruh ASN dan PPPK untuk mematuhi sistem penugasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

***

Print Friendly, PDF & Email

BP Batam – Setjen DPR RI Jajaki Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset

putri
-
0
BP Batam – Setjen DPR RI Jajaki Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset

RASIO.CO, Batam – Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Dedy Bagus Prakasa dan tim mengunjungi BP Batam untuk mempelajari tata cara pengelolaan aset BP Batam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171 Tahun 2023 pada Rabu (11/6) di Marketing Centre.

Diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Alex Sumarna, dalam sambutannya ia memaparkan detail tentang berbagai skema pengelolaan aset di lingkungan BP Batam.

“BP Batam sebagai instansi yang mengelola aset dengan berbagai kategori, melalui PMK Nomor 171 Tahun 2023 memiliki beberapa skema pengelolaan yang dapat diterapkan seperti KSO, KSP, Pinjam Pakai, dan sebagainya,” terang Alex.

“Dengan menjalankan skema-skema tersebut, salah satu tujuannya adalah BP Batam mengajak pihak swasta disini untuk berkolaborasi menggerakkan roda serta memajukan perekonomian Batam,” ujar Alex.

Alex mengaku senang dan menyambut baik pertemuan ini serta berharap momen ini dapat membawa kebaikan bagi BP Batam dan Setjen DPR RI

“Hari ini kami senang sekali dapat berdiskusi dan betukar pikiran dengan tim Administrasi BMN Setjen DPR RI, semoga dari pertemuan ini kedua pihak dapat saling mempelajari ilmu positif tentang pengelolaan aset dari masing-masing lembaga,” pungkas Alex.

Merespon hal-hal yang telah dijabarkan oleh Alex, Kepala Bagian Administrasi BMN Setjen DPR RI, Dedy Bagus Prakasa mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang baik dan mengatakan bahwa BP Batam dipilih sebagai tujuan studi timnya mengingat pengelolaan aset BP Batam yang sangat komprehensif dengan berbagai aset yang tersebar di berbagai penjuru Pulau Batam, Rempang, dan Galang.

“Kami melihat BP Batam memiliki dan mengelola aset yang sangat besar dari sisi kuantitas serta kualitas di kawasan Barelang ini, oleh karena itu kami merasa BP Batam merupakan destinasi yang tepat bagi kami untuk mendalami wawasan tentang pengelolaan aset BMN,” kata Dedy.   

“Kami ucapkan terima kasih kepada tim dari BP Batam atas penerimaan yang baik, selanjutnya wawasan baru yang kami dapatkan ini akan kami coba elaborasi untuk diterapkan di lembaga kami,” pungkas Dedy.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Biro Umum, Budi Susilo; Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa; serta beberapa Pejabat Tingkat III dan IV di lingkungan BP Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Penertiban Reklame, Sebanyak 30 Billboard dan Non-Billboard Dibongkar

putri
-
0
Penertiban Reklame, Sebanyak 30 Billboard dan Non-Billboard Dibongkar

RASIO.CO, Batam – Tim Task Force yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. kembali melakukan penertiban reklame di Kota Batam, Rabu (11/06). Selaku ketua, ia memantau langsung proses pembongkaran yang berlangsung pagi itu.

Penertiban ini merupakan tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap titik reklame yang tidak sesuai masterplan BP Batam, tidak memiliki sewa lahan dan tidak melakukan pembayaran pajak.

“Secara berkelanjutan Tim turun untuk melakukan pembongkaran. Pada hari ini tim yang terdiri dari Satpol PP, DPM PTSP dan Bapenda Kota Batam melakukan pembongkaran di sekitaran Bundaran Madani hingga Edukits.Pollux sampai Simpang Kepri Mall,” ujar Jefridin.

Dari lokasi tersebut tim berhasil membongkar 9 bangunan billboard berukuran besar dan 11 billboard berukuran kecil atau non billboard. Total billboard yang berhasil dibongkar pada hari itu sebanyak 30 unit.

Penataan reklame ini selain bentuk tindak lanjut atas temuan BPK juga dalam rangka menjaga estetika kota. Ia mengimbau pengusaha reklame agar melakukan pembongkaran terhadap reklame yang dianggap melanggar ketentuan. Pemerintah menurutnya telah memberikan surat peringatan kepada pemilik reklame.

“Bahkan kita sudah menyegel bangunan billboard dengan menempel stiker bongkar. Hendaknya pengusaha segera membongkar secara mandiri. Jika sampai tanggal 30 Juni masih belum dibongkar, bangunan billboard akan dibongkar paksa dan akan menjadi aset pemerintah,” katanya tegas.

Lebih lanjut ia menjelaskan selama kegiatan penertiban berlangsung tim didampingi oleh Kejaksaan Negeri Batam melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Atas nama Pemerintah Kota Batam, menyampaikan apresiasi dan Terima kasih ke Kejaksaan Negeri Batam yang mendukung kegiatan penertiban reklame di Kota Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pelanggaran Tambang di Raja Ampat

putri
-
0
Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pelanggaran Tambang di Raja Ampat

RASIO.CO, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat. Penyelidikan ini dilakukan setelah pemerintah mencabut empat IUP yang sebelumnya beroperasi di wilayah tersebut.

Dikutip CNNIndonesia, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin, menyatakan bahwa penyelidikan masih berada pada tahap awal dan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Kita masih dalam penyelidikan. Sesuai dengan undang-undang, kita boleh menyelidiki,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri pada Rabu (11/6).

Nunung menjelaskan, penyelidikan ini didorong oleh temuan awal adanya dugaan pelanggaran pidana, khususnya terkait dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan pada dasarnya selalu menimbulkan risiko kerusakan lingkungan, sehingga pemerintah menetapkan kewajiban reklamasi bagi para pengusaha tambang.

“Namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Tambang mana yang gak ada kerusakan lingkungan saya mau tanya. Makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin usaha pertambangan milik empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Jawa Barat, pada Senin (9/6), dan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Keempat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan hasil dari pertimbangan Presiden Prabowo demi menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Raja Ampat yang merupakan salah satu destinasi ekowisata penting di Indonesia.

Saat ini, Bareskrim Polri terus mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kerugian lingkungan yang signifikan.

***

Print Friendly, PDF & Email
1...214215216...1,669Halaman 215 dari 1,669

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv