RASIO.CO, Batam – Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Batam ambil bagian dalam kegiatan gotong royong (goro) massal yang digelar serentak di sejumlah titik strategis di Kota Batam, Jumat (13/6).

Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Batam dan melibatkan ratusan PPPK dari berbagai instansi, termasuk Setwan. Goro dilaksanakan di berbagai kawasan padat, seperti Batam Center, Duriangkang, Baloi, Tiban, hingga Nagoya.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Ridwan Afandi, SSTP., M.Eng, menyampaikan bahwa keterlibatan para PPPK Setwan merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

“Goro ini dalam rangka menjadikan Batam lebih bersih, lebih sehat, dan sebagai upaya konkret mengatasi banjir,” ujar Ridwan.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Setwan Kota Batam mendukung penuh program “Batam Bersih dan Bebas Banjir” yang dicanangkan pemerintah. Ridwan juga mengapresiasi antusiasme hampir seratus PPPK Setwan yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

“Kita semua siap bersama-sama mewujudkan Batam yang bersih, sehat, dan bebas dari banjir. Terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah berpartisipasi dengan semangat dan tanggung jawab,” tambahnya.

Goro massal ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang bersih-bersih lingkungan, tetapi juga wujud nyata kontribusi PPPK dalam mendukung pembangunan Kota Batam yang berkelanjutan.

***

RASIO.CO, Batam – Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menghadiri secara langsung kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat dua ton di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Kamis (12/6). Acara yang turut dimeriahkan dengan kegiatan fun walk dan deklarasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) ini disaksikan oleh ribuan warga Batam.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri dan Kota Batam, pejabat tinggi Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta sejumlah instansi terkait. Kepala BNN RI, Komjen Pol Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa dua ton sabu yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan oleh Tim Gabungan di perairan Kepulauan Riau, pada Kamis (22/5/2025). Kasus ini menjadi pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia.

Selain pemusnahan barang bukti, para tersangka dalam kasus tersebut turut dihadirkan di hadapan publik sebagai bentuk transparansi dan peringatan keras terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan aparat dalam menggagalkan peredaran dua ton sabu tersebut.

“Kita sangat mengapresiasi keberhasilan luar biasa ini. Membongkar dan memusnahkan dua ton sabu berarti menyelamatkan jutaan masa depan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kepri, dan lebih khusus lagi warga Kota Batam,” ujar Kamaluddin.

Ia juga menegaskan komitmen DPRD Batam untuk mendukung program-program pemberantasan narkoba yang dijalankan oleh kepolisian dan seluruh stakeholder terkait. Menurutnya, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menekan penyalahgunaan narkoba.

Namun demikian, Kamaluddin juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perang melawan narkoba.

“Kita harus sadar bahwa narkoba ini bisa merusak masa depan bangsa. Jika masyarakat kita, terutama generasi mudanya, terkontaminasi narkoba, maka masa depan bangsa ini akan suram,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama. Kamaluddin berharap, momentum pemusnahan dua ton sabu ini bisa menjadi pemicu kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya.

***

RASIO.CO, Batam – Komisi IV DPRD Kota Batam memberikan apresiasi kepada manajemen PT Merah Putih Shipyard atas kebijakan perusahaan yang menalangi pembayaran upah pekerja subkontraktor yang ditinggalkan tanpa tanggung jawab oleh pihak perusahaan rekanan.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, menyampaikan apresiasi secara langsung atas langkah kemanusiaan tersebut. Ia menilai, meskipun secara kontraktual PT Merah Putih Shipyard tidak memiliki kewajiban membayar upah pekerja, perusahaan tersebut tetap memilih menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab subkontraktor.

“Kami mengapresiasi langkah luar biasa dari manajemen PT Merah Putih Shipyard. Akibat ulah subkontraktor yang melepaskan tanggung jawab membayar upah, manajemen PT Merah Putih Shipyard mengambil langkah menalangi hal tersebut demi rasa kemanusiaan,” ujar Dandis, Kamis (12/6/2025).

Sebelumnya, Komisi IV telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, UPT Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, manajemen PT Merah Putih Shipyard, serta pekerja dari PT Sumber Riau Indonesia (SRI) yang mengadukan persoalan upah tak dibayarkan. Pihak SRI sendiri tidak hadir dalam RDPU tersebut.

Dandis mengungkapkan, pihaknya meminta PT Merah Putih Shipyard agar mempertimbangkan kebijakan khusus, terutama karena sebagian besar pekerja membutuhkan upah menjelang Hari Raya Idul Adha.

“Ini sangat menyentuh bagi kami, di mana pihak perusahaan membuat kebijakan memberikan upah pada saat yang tepat, meskipun secara kontrak itu bukan tanggung jawab mereka. Tapi atas dasar kemanusiaan dan hati nurani. Ini pantas menjadi contoh bahwa perusahaan bukan hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan semata, tetapi paling penting memiliki hati nurani,” tegasnya.

Dandis menegaskan bahwa pekerja secara hukum adalah tanggung jawab subkontraktor, dalam hal ini PT SRI. Namun, PT Merah Putih Shipyard menunjukkan kepedulian dengan mengambil langkah konkret untuk membantu para pekerja.

“PT Merah Putih Shipyard tidak terikat kewajiban hukum untuk membayar upah, tapi mereka tersentuh hatinya melihat nasib para pekerja. Ini adalah bentuk kepedulian yang patut menjadi model bagi perusahaan lain, terutama di sektor galangan kapal di Batam yang sering mengalami kejadian serupa,” jelasnya.

Ke depan, Dandis berharap agar perusahaan-perusahaan utama di sektor shipyard lebih selektif dalam memilih subkontraktor. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kredibilitas dan rekam jejak pengelolaan tenaga kerja oleh subkontraktor.

“Kami juga mengingatkan agar semua main kontraktor ke depan lebih selektif dalam menunjuk subkon. Jangan hanya melihat harga murah, tapi lihat juga kredibilitas dan kemampuan subkon mengelola tenaga kerja,” pungkasnya.

***