RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 1.980 aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dataran Engku Putri, Batam Center, Rabu (21/5).
Penyerahan ini merupakan bagian dari pengangkatan ASN Formasi Tahun 2024 Tahap I. Amsakar didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid.
Adapun rincian formasi yang diangkat yakni 83 CPNS, 1.749 PPPK tenaga teknis, 45 PPPK tenaga kesehatan, dan 103 PPPK tenaga guru. Mereka akan segera mulai bertugas di berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam amanatnya, Amsakar mengingatkan bahwa para ASN yang baru dilantik merupakan wajah Pemerintah Kota Batam di mata masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga etika, profesionalisme, dan nama baik instansi.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 1.980 aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dataran Engku Putri.
“Apa yang dilakukan oleh para ASN akan mencerminkan citra Pemerintah Kota Batam. Jangan sampai karena satu kesalahan kecil, merusak kepercayaan publik yang sudah dibangun bertahun-tahun,” ujarnya.
Amsakar juga menegaskan bahwa ASN Batam telah menunjukkan kualitas yang unggul. Banyak di antara mereka yang berhasil berkarier di tingkat pusat maupun di daerah lain.
“ASN Batam telah membuktikan kemampuannya. Banyak yang kini mengisi posisi penting di Pusat, Riau, dan Kepri. Kita harus pertahankan reputasi ini,” ucapnya.
Untuk itu, Amsakar menyampaikan empat prinsip kerja yang harus dipegang oleh setiap ASN. Pertama, selalu ada cara untuk bisa. ASN dituntut kreatif dalam menghadapi tantangan. Ia menolak mentalitas “tidak bisa” dan mendorong pola pikir solutif.
“Tidak ada kata tidak bisa. Selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan jika kita sungguh-sungguh,” tegasnya.
Kedua, bekerja dengan serius. Menurutnya, bekerja setengah hati hanya akan membuang energi dan waktu.
“Bekerja sungguh-sungguh hasilnya akan terlihat. Sejarah hanya mencatat kerja luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja,” katanya.
Ketiga, luruskan niat, jaga hati. Ia mengajak ASN untuk bekerja dengan tulus, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kalau niatnya benar, insyaallah segala urusan dimudahkan. Jangan mentang-mentang punya posisi, lalu menyulitkan orang lain,” ujarnya.
Keempat, permudah urusan orang lain. Amsakar menekankan pentingnya melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
“Jika kita membantu orang dengan tulus, Allah akan membalas dengan jalan yang lebih lapang. Hidup ini akan lebih ringan jika kita meringankan beban orang lain,” katanya.
Amsakar juga mengingatkan bahwa profesi ASN bukanlah jalan pintas untuk meraih kekayaan. Sebaliknya, profesi ini adalah jalan pengabdian yang penuh tanggung jawab dan integritas.
“Kalau orientasi kita mencari gaya hidup mewah, tempatnya bukan di ASN. ASN adalah jalan pengabdian,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya ASN memahami secara utuh tugas, fungsi, serta kondisi wilayah tempat mereka bertugas. ASN, kata dia, harus siap menjadi duta informasi dan pelayanan yang solutif bagi masyarakat.
“Sebelum mulai bertugas, pahami dulu di mana Anda ditempatkan, apa peran Anda, dan seperti apa Pemerintah Kota Batam. ASN harus siap menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di akhir arahannya, Amsakar mengajak seluruh ASN untuk melakukan transformasi pola pikir dalam melayani. Ia menekankan bahwa masyarakatlah yang menjadi pusat perhatian.
“Berhenti berpikir kita ini penting bagi masyarakat. Mulailah berpikir bahwa masyarakatlah yang penting bagi kita. Amanah ini bukan hanya kepada negara, tapi juga kepada Allah SWT,” pungkasnya.
RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Tenaga Ahli Utama (Deputi IV) Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Prof. Resdiansyah, Selasa (20/5).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala BP Batam tersebut membahas perkembangan serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas nasional di wilayah kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Amsakar pun menyambut baik kunjungan ini dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, khususnya dalam mempercepat realisasi berbagai program prioritas nasional yang tengah berjalan di Batam.
“Terima kasih atas kunjungan Prof. Resdiansyah dan tim. Semoga pertemuan ini membawa dampak positif bagi penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Batam,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah konkret dalam mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan di wilayah Batam sebagai salah satu pusat ekonomi dan kawasan investasi unggulan di Indonesia.
Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam, antara lain Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi, Syarlin Joyo; Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang, Irjen Pol. Ruslan Aspan; serta Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait.
“Batam adalah rumah kita. Oleh sebab itu, kita ingin pembangunan kotanya lebih tertata sehingga membawa manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan investasi sebagai penggerak roda perekonomian,” pesan Amsakar.
RASIO.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap seorang warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TK atas dugaan memproduksi dan menjual konten pornografi di Indonesia melalui media sosial. TK telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sejak 16 Mei 2025.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa TK menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk kegiatan ilegal. “Pelaku datang dengan izin tinggal kunjungan, tetapi malah membuat dan menjual konten pornografi,” ujar Yuldi dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Rabu (21/5), dikutip dari Antara.
Kasus ini terungkap berkat patroli siber yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi pada 17 Februari 2025. Petugas menemukan iklan promosi konten pornografi berbayar di media sosial X yang terhubung dengan grup Telegram. Melalui sistem face recognition, petugas berhasil mengidentifikasi akun tersebut sebagai milik TK.
TK diketahui masuk ke Indonesia pada 25 Januari 2025 dari Bangkok dan mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Selama di Bali, ia hidup sebagai backpacker dan merekrut lawan main untuk video pornonya dari tempat-tempat hiburan malam.
Dua warga negara Indonesia (WNI) terindikasi menjadi korban dalam kasus ini. TK ditangkap pada 25 Maret 2025 saat hendak meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Pada 9 April 2025, ia dipindahkan ke Jakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Imigrasi menyita sejumlah barang bukti berupa kamera, alat perekam, ponsel, tablet, dan hard disk eksternal yang berisi ratusan video berkualitas amatir. Berdasarkan hasil forensik digital dari Direktorat Siber Bareskrim Polri, akun X @oliver_woodx dipastikan milik TK.
Kasubdit Pra-penuntutan Direktorat C Jampidum Kejaksaan Agung, Hadiman, menyatakan bahwa berkas perkara akan segera dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke pengadilan.
Dari sisi keimigrasian, TK disangkakan melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Ia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta.
RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) periode 2014–2023, Iwan Setiawan Lukminto, dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank kepada PT Sritex.
“Betul (ditangkap),” ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, dikutip CNNIndonesia, Rabu (21/5).
Meski demikian, Febrie belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologi penangkapan maupun status hukum Iwan. Ia hanya menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan di Solo, Jawa Tengah.
“Malam tadi ditangkap di Solo,” tambahnya.
Kejagung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan tekstil PT Sritex. Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank, termasuk bank milik negara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa meskipun Sritex merupakan perusahaan swasta, dugaan korupsi tetap bisa diusut karena fasilitas kredit diberikan oleh perbankan pelat merah.
Harli merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan daerah dan keuangan badan usaha milik negara termasuk dalam kategori keuangan negara.
Dengan dasar tersebut, apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit kepada perusahaan milik keluarga Lukminto, maka hal itu termasuk dalam tindak pidana korupsi.
RASIO.CO, Batam – Keberhasilan prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan penyelundupan narkoba oleh kapal asing berbendera Thailand di wilayah laut teritorial Indonesia merupakan bentuk nyata komitmen TNI AL dalam memerangi peredaran narkotika melalui jalur laut.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AL, turut hadir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba yang digelar di Mako Lantamal IV Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/5).
Pengungkapan ini merupakan prestasi tertinggi yang diraih TNI AL, dengan menggagalkan penyelundupan narkoba seberat 2 ton senilai Rp7,5 triliun di perairan Selat Durian, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Barang bukti tersebut dimusnahkan secara langsung oleh TNI Angkatan Laut bersama BNN RI, Polda Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, BNN Provinsi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam, serta BPOM Batam.
Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., menyampaikan bahwa pencapaian luar biasa yang diraih prajurit Jalasena TNI AL Lanal Tanjung Balai Karimun merupakan suatu kehormatan yang patut diapresiasi.
“Apresiasi atas keberhasilan dalam menggagalkan peredaran narkoba di perairan Kepulauan Riau. Tingkatkan terus apa yang sudah diperoleh dan tetap semangat menjalankan amanah yang dipercayakan negara kepada prajurit Jalasena,” tegas Danlantamal IV.
Keberhasilan ini juga menjadi wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia. Pemusnahan barang bukti narkoba kali ini telah menyelamatkan sekitar 16 juta jiwa generasi penerus bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Sebelum dimusnahkan, barang bukti telah melalui proses penimbangan ulang dan uji laboratorium terhadap kandungan narkotikanya. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi TNI AL pada Selasa, 13 Mei lalu, di mana tim Fleet One Quick Response (F1QR) berhasil menangkap lima tersangka WNA yang diduga sebagai kurir narkoba. Para tersangka terdiri dari nakhoda berinisial KS, warga negara Thailand, serta empat anak buah kapal (ABK) berinisial UTT, AKO, KL, dan S, seluruhnya warga negara Myanmar.
Kelima tersangka terbukti membawa narkoba dan barang bukti kini telah diserahkan kepada BNN Kepri untuk dimusnahkan. Operasi ini merupakan implementasi langsung dari program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita ke-7: “Basmi Peredaran Narkoba”.
Kepala Staf TNI AL juga telah memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli keamanan laut demi mencegah penyelundupan narkoba di perairan Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja sama yang erat antara TNI AL, BNN, BIN, Bea Cukai, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pertukaran informasi dan koordinasi yang solid telah menghasilkan pencapaian luar biasa dalam menjaga wilayah laut Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika.
Sebagai bentuk penghargaan, TNI AL akan mengusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada Panglima TNI bagi prajurit-prajurit Jalasena yang telah menunjukkan dedikasi, keberanian, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ini merupakan bentuk nyata penghargaan atas loyalitas dan pengabdian luar biasa mereka terhadap bangsa dan negara.
RASIO.CO, Aceh – Dalam operasi gabungan, Polri dan Bea Cukai kembali berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di Kota Langsa, Aceh. Dalam penindakan tersebut, diamankan 4 karung berisi 82 bungkus sabu dengan berat bersih 86,046 kilogram.
Pengungkapan ini berawal dari informasi Bareskrim Polri tentang adanya pengiriman sabu dari Malaysia melalui jalur laut di perairan Aceh. Menindaklanjuti informasi itu, tim gabungan dari Narcotic Investigation Center Bareskrim Polri, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil DJBC Aceh, Polres Langsa, dan KPPBC TMP C Langsa melakukan koordinasi, analisis bersama, serta penyelidikan.
Tim kemudian memetakan lokasi yang diduga menjadi tempat pendaratan dan penyimpanan narkoba tersebut. Pada Jumat (16/5) sekitar pukul 23.00 WIB, tim berhasil mengamankan MR alias E (28), yang diketahui berperan sebagai tekong langsir. Dari keterangan MR, tim memperoleh informasi lokasi penyimpanan sabu.
Tim gabungan lalu melakukan penyisiran di sebuah tambak milik warga yang terletak di Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Di lokasi tersebut ditemukan empat karung yang ditanam secara tersebar. Barang bukti dan tersangka kemudian diamankan ke KPPBC TMP C Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa empat karung tersebut berisi 82 bungkus kemasan yang diduga berisi methamphetamine (sabu) dengan berat bersih 86,046 kilogram. Dengan keberhasilan ini, tim gabungan berhasil menyelamatkan sekitar 430.230 jiwa dari bahaya narkoba, serta mencegah potensi kerugian negara untuk biaya rehabilitasi senilai Rp687,9 miliar.
Sepanjang Mei 2025, Bea Cukai Langsa bersama tim gabungan telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba dengan total barang bukti mencapai sekitar 189 kilogram methamphetamine.
Kepala KPPBC TMP C Langsa, Sulaiman, menyatakan bahwa operasi bersama ini merupakan langkah tegas dalam perang melawan narkotika. Bea Cukai Langsa, yang telah menyandang predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) dari Kemenpan-RB, hadir sebagai pelindung masyarakat dari bahaya narkotika.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap narkotika dalam mewujudkan astacita Presiden, sebagai bagian dari Desk Pemberantasan Narkoba, demi menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba,” tegas Sulaiman.
RASIO.CO, Batam – Anggota Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto mempunyai komitmen tinggi untuk menjadikan pengendalian banjir dan longsor sebagai program prioritasnya. Komitmen tersebut, ditunjukkan Mouris dengan melakukan peninjauan selama 18 hari diseluruh Kecamatan di Kota Batam.
Seperti pada Minggu (18/5) kemarin, usai melaksanakan ibadah pagi di Gereja, Mouris kembali melanjutkan peninjauan titik banjir di wilayah Kecamatan Sei Beduk.
Peninjauan ini bertujuan untuk melihat berbagai faktor penyebab banjir di Kota Batam, mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan banjir yang telah dilakukan, serta merumuskan solusi penanganan dan langkah konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Peninjauan ini merupakan arahan langsung dari Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Kami mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan banjir dan longsor di Kota Batam,” kata Mouris.
Mouris melanjutkan, persoalan banjir dibeberapa titik yang dikunjunginya, disebabkan kondisi topografi daerah tersebut yang berbentuk cekungan seperti mangkok.
Selain itu, juga disebabkan karena saluran drainase yang terlalu kecil, adanya penimbunan sampah, saluran air yang terputus sehingga air tidak mengalir sampai ke hilir, hingga banyaknya bangunan yang berdiri di Garis Sempadan Sungai (GSS).
Sehingga sebagai solusi atas persoalan tersebut, diperlukan pembangunan drainase untuk pembangunan drainase baru hingga pembangunan kolam retensi sebagai solusi atas permasalahan banjir tersebut.
“Untuk dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan Pemko Batam untuk membantu pengerukan menggunakan alat berat. Sementara kolam retensi, rencananya ini tidak hanya menjadi kolam tangkapan, namun juga dijadikan sebagai taman,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, pengendalian banjir dan longsor ini, merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi beberapa waktu yang lalu. Sehingga dengan tuntasnya persoalan ini, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
RASIO.CO, Batam – APINDO Kota Batam mendapatkan banyak aduan terkait adanya kenaikan tarif listrik flexy blok 3 pelanggan reguler PLN Batam yang naik sekitar 25 persen dan kenaikan tarif gas industri yang naik lebih dari 100 persen.
Ketua APINDO Kota Batam, Dr. Rafki Rasyid S.E., M.M mengatakan, kenaikan tarif dua sumber energi penting untuk industri ini jelas akan menimbulkan tekanan luar biasa terhadap industri di Batam. Harga Pokok Penjualan (HPP) industri di Batam akan mengalami kenaikan.
“Akibatnya harga yang ditawarkan ke pelanggan yang ada di luar negeri menjadi makin tidak kompetitif. Kita khawatir perusahaan di Batam akan melakukan efisiensi operasional yang bisa berujung pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujar Dr. Rafki, Selasa (20/5).
Untuk itu lanjutnya, pihaknya meminta perhatian dari pemerintah, baik itu BP Batam, Pemko Batam, Pemprov Kepri, khususnya pemerintah pusat yang menjadi penyebab langsung dari kenaikan tarif listrik dan tarif gas tersebut.
“Saya sudah bertemu dengan manajemen PLN Batam dan manajemen PGN Batam untuk mempertanyakan kenaikan tarif yang sangat signifikan ini,” sebutnya.
PLN Batam beralasan bahwa kenaikan tarif flexy blok 3 tersebut terjadi karena kenaikan harga gas yang dikenakan ke PLN Batam yang naik dari US$5,9 menjadi US$7 per MMBtu oleh PGN Batam. Selain itu kenaikan kurs dolar Amerika terhadap nilai tukar Rupiah juga melambungkan biaya produksi PLN Batam.
Sementara PLN Batam tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan PLN Nasional yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Akibatnya PLN Batam beralasan kalau saat ini mereka beroperasi dalam kondisi merugi akibat naiknya harga gas dan pelemahan nilai tukar rupiah tersebut. Pilihannya mereka harus menyesuaikan tarif flexy blok 3 agar bisa tetap survive.
Sementara itu pihak PGN beralasan bahwa kenaikan harga gas industri yang ada saat ini terjadi karena habisnya pasokan gas dari sumur-sumur gas yang selama ini melayani area Sumatera sampai Jawa Barat.
Gas yang selama ini dialirkan melalui pipa sudah tidak ada stok lagi kecuali untuk memenuhi kebutuhan industri yang menjadi prioritas atau yang dikenal dengan istilah Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sehingga untuk industri, PGN harus memakai gas cair (LNG) yang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa gas yang ada. Harga gas LNG ini sudah dipatok oleh pemerintah berdasarkan standar internasional.
Sehingga harganya menjadi tinggi dibandingkan gas pipa. PGN mengenakan harga gas LNG ini sebesar US$16.8 per MMBtu ke industri. Padahal sebelumnya industri membayar harga gas hanya sekitar US$8 per MMBtu.
Kenaikan harga gas industri ini jelas sangat memberatkan industri yang selama ini memakai gas sebagai energi utama dalam produksinya. Harga LNG ini tidak bisa diturunkan karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. PGN hanya menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah saja.
Jadi bisa kita lihat dalam kasus ini kalau biang kerok dari kenaikan tarif PLN dan kenaikan harga gas industri itu adalah karena kehabisan pasokan gas untuk wilayah Sumatera. Ironisnya untuk Batam sendiri, sumur Natuna mengandung banyak pasokan gas. Tapi pipanay tidak masuk ke Batam melainkan langsung di Ekspor ke Singapura.
APINDO Batam mendesak pemerintah segera membuat kebijakan untuk bisa menekan harga gas di Kota Batam. Baik itu harga gas HGBT maupun harga gas untuk industri yang ada di Kota Batam.
Jika tidak cepat diambil kebijakan, maka kita khawatir industri di Batam akan kolaps. Kita menghimbau pemerintah sensitif dengan jeritan industri yang ada di Kota Batam. Karena Batam saat ini menjadi salah satu kota tujuan para pencari kerja.
Jika industri di Batam kolaps hanya karena mahalnya tarif PLN dan harga gas industri ini, alangkah naifnya kita. APINDO percaya pemerintah bisa mengambil keputusan cepat untuk mengatasi kelangkaan gas ini yang berujung pada kenaikan harga gas industri dan juga kenaikan tarif PLN Batam.
APINDO Batam dan APINDO Provinsi Kepri sendiri sudah berkoordinasi dengan DPP APINDO Lampung, APINDO Jabar, APINDO DKI, APINDO Banten dan Dewan Pimpinan Nasional APINDO untuk mendesak pemerintah pusat segera membuat kebijakan terkait kenaikan harga gas industri.
“Kita akan bersurat ke Kemenperin dan Kemen ESDM untuk bisa membuat kebijakan yang bisa menekan harga gas industri kembali seperti harga semula. Kita meyakini jika pemerintah memang memperhatikan nasib rakyat, maka harga gas dalam negeri ini tetap harus dijaga rendah. Supaya industri bisa terus beroperasi. Jangan biarkan industri perlahan lahan mati karen mahalnya harga gas industri,” ucap Rafky mengakhiri.
RASIO.CO, Batam – PT Capella Dinamik Nusantara, sebagai Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah Kepulauan Riau, kembali menggelar ajang bergengsi Technical Skill Contest 2025 Regional KEPRI.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas layanan para Teknisi dan Service Advisor (SA) Honda di seluruh jaringan dealer wilayah Kepri.
Dalam kontes tahun ini, tercatat sebanyak 117 peserta mengikuti tahapan seleksi awal, yang terdiri dari 88 orang Teknisi dan 29 orang Service Advisor. Seluruh peserta mengikuti seleksi awal secara online, yang mencakup soal-soal seputar Pengetahuan Umum, Engine, Electrical, Chassis, dan Fuel System.
Setelah melewati tahapan seleksi yang ketat, terpilih 6 finalis dari masing-masing kategori, yaitu Teknisi dan Service Advisor, untuk mengikuti babak final yang menguji kemampuan teknis dan pelayanan secara langsung.
“Technical Skill Contest ini tidak hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga merupakan sarana pembinaan dan pengembangan keterampilan para teknisi dan Service Advisor. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan di seluruh jaringan Honda di wilayah Kepulauan Riau,” ujar Johandi, selaku Technical Service Manager PT Capella Dinamik Nusantara.
Ujian Kompetensi dalam Dua Kategori
Dalam kategori SA (Service Advisor), para finalis mengikuti serangkaian ujian yang terdiri dari Ujian Teori, Praktek Meja, Role Play, hingga uji Technical Knowledge. Mereka diuji Kompetensi komunikasi, ketepatan diagnosa, dan kualitas pelayanan menjadi penilaian utama dalam kontes ini.
Sementara itu, dalam kategori Teknisi, peserta diuji melalui Ujian Teori, Praktek Meja, serta kemampuan dalam Periodical Maintenance dan Troubleshooting. Para finalis akan menunjukkan keahlian mereka dalam menganalisa dan menyelesaikan berbagai tantangan teknis yang kompleks secara akurat.
Berdasarkan hasil penjurian ketat dari tim internal PT Capella Dinamik Nusantara, untuk kategori Teknisi, Juara pertama diraih oleh Olimp Julio Gea dari PT Senturi Ultra Dinamis II, Juara kedua Umar Nur Said dari CV Mitra Ideal Motor, dan Juara ketiga Rizki Damanik dari PT Senturi Ultra Dinamis.
Sementara itu, pada kategori Service Advisor, M. Zaenudin dari PT Tajelin Sejahtera berhasil meraih Juara pertama, diikuti oleh Dwi Agus Setyono dari PT Senturi Ultra Dinamis sebagai Juara kedua, dan Saiful Nurkholis dari Capella Service Center Bengkong sebagai Juara ketiga.
juara pertama dari masing-masing kategori akan mewakili wilayah Kepulauan Riau dalam ajang Kompetisi Nasional Honda yang akan digelar pada bulan Juli mendatang.
“Kontes ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam menjaga dan meningkatkan standar layanan Honda kepada konsumen. Kami bangga atas dedikasi dan semangat para peserta dalam mengasah kemampuan mereka demi memberikan layanan terbaik,” tambah Johandi.
RASIO.CO, BATAM – Beacukai Batam terus gempur peredaran rokok ilegal alias non cukai, baik keluar maupun peredaran di Batam.
Ironisnya, Pihak beacukai selalu gempur peredaran rokok ilegal alias non cukai, justru para pengusaha nakal terus gencar ciptakan merek rokok harga murah kemasan eklusif, salah satunya rokok manchester dan disumatra cukup digemari karena kemasan sekelas mallboro.
Baru hitungan hari, Beacukai Batam kembali mengamankan truk angkut rokok ilegal melalui pelabuhan roro pungur, Batam, dimana isi truk rokok merek manchester, OFO, RAVE ,Hmild dll.
Informasi lapangan, Pengatur peredaran rokok manchester di Batam diduga oknum Oayong Tiger merupakan orang kepercayaan utk mengatur jatah bagi flosir di Batam.
Rokok manchester kemasan eklusif serta rasa mirip mallboro sedangkan harga tersangka namun sayangnya tidak berita cukai sehingga merugikan negara.
Kemarin, Beacukai Kemabali menjemput peredaran rokok ilegal dipelabuhan roro punggur, komitmen Bea Cukai Batam menunjukkan nyata dalam menegakkan kebijakan zero tolerance terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal.
Melalui berbagai upaya pengawasan dan penindakan di seluruh wilayah kota Batam, Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal dengan nilai barang kurang lebih sekitar 5,3 miliar rupiah dan kerugian negara ditaksir mencapai 2,7 miliar rupiah dari peredaran BKC Ilegal ini.
“Penindakan ini bermula berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya kegiatan pengiriman BKC HT ilegal yang rencananya akan dikirim melalui Pelabuhan Roro ASDP Telaga Punggur. Kemudian petugas melakukan patroli dan menemukan aktivitas bongkar-muat barang yang diduga BKC ilegal di pinggir Jl. Patimura yang mengarah ke Pelabuhan Roro Punggur.”
Saat Petugas Bea Cukai mendatangi aktivitas tersebut, Sopir dan buruh yang melakukan aktivitas tersebut melarikan diri dengan meninggalkan barang yang belum sempat dimuat,” ungkap Muhtadi selaku Kepala Bidang P2 Bea Cukai Batam. Kemarin.
Atas temuan tersebut kemudian Petugas Bea Cukai melakukan koordinasi dengan Angkatan Laut Lantamal IV Kota Batam untuk meminta bantuan truk untuk membawa barang-barang tersebut ke Kantor Bea Cukai Batu Ampar. Selanjutnya Tim Lantamal IV Batam datang ke lokasi dengan membawa Truk Lantamal IV (5025 – IV).
“Setibanya di kantor Bea Cukai Batam, petugas segera melakukan pemeriksaan mendalam dan didapati BKC HT Tanpa dilekati Pita Cukai yang diduga akan dikirim melalui Pelabuhan RoRo Punggur.
Secara keseluruhan, jumlah Barang Kena Cukai Ilegal yang berhasil ditindak meliputi 309 Tin/3.530.100 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu seratus) batang hasil tembakau (HT). Estimasi nilai barang yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp5,3 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai Rp2,675 miliar,” lanjut Muhtadi.
Sementara itu, Peredaran rokok ilegal selama 4 bulan trakhir di tahun 2025 terlihat berbagi didominasi merek Manchester, Manchester, H-Mild, RAVE, Luffman, H&M Clasec, H-Mind , HD apa, Rav3, T3 dan OFO.
Penindakan beacukai dilakukan pada penyeludup rokok ilegal mengunakan mobil diduga melalui pelabuhan Punggur maupun di laut dan penindakan di darat seperti grosir maupun toko-toko ritel dan bernilai 37,5 miliar sehingga negara 18,9 miliar.
Penindakan ini merupakan bukti konkret dukungan Bea Cukai Batam terhadap program prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal.
Selain Beacukai Batam juga melakukan penindakan Barang lainnya , mikol maupun lainnya.(MMEA).
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, menjelaskan bahwa dalam kurun waktu empat bulan pertama di tahun 2025, Total BKC Ilegal yang berhasil ditindak oleh Bea Cukai Batam sebanyak 13,2 JUTA batang HT, 1.400.000 gram HPTL dan 1920 liter MMEA.
Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal oleh Bea Cukai Batam menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah hasil tembakau yang berhasil ditindak naik dari 3,76 juta batang menjadi 13,27 juta batang, atau meningkat sekitar 3,5 kali lipat.
Capaian ini bahkan telah melampaui target tahunan dengan realisasi mencapai 100,8 persen sampai bulan April, mencerminkan kinerja pengawasan yang sangat positif.
Sementara itu, penindakan terhadap Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dari 1.280 gram pada Januari hingga April 2024 menjadi 1,4 juta gram pada periode yang sama di tahun 2025. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari strategi pengawasan yang diperkuat di berbagai lini.
Berikut ini langkah konkret yang telah dilakukan Bea Cukai Batam dalam pengawasan terhadap peredaran BKC Ilegal : 1. Operasi Pasar Rutin dan Operasi Intelijen Penindakan Cukai , Bea Cukai Batam telah melakukan operasi pasar berbasis Geotagging dan menghasilkan 119 penindakan terhadap pelaku usaha mulai dari toko ritel, gudang, dan distributor rokok ilegal yang menjual atau menyimpan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Operasi ini menyasar hampir seluruh wilayah di 12 kecamatan di Kota Batam. Dari operasi pasar ini, Bea Cukai Batam berhasil mengamankan BKC Ilegal sebanyak 870 ribu batang HT, 100 gram TIS dan 1.915 liter MMEA tanpa pita cukai.
• Patroli Laut Berbasis Teknologi Radar, Bea Cukai Batam melakukan pengawasan lebih dari 300 pulau kecil yang berada di wilayah administratif Kota Batam. Jalur laut tentunya menjadi titik rawan masuk dan keluarnya barang kena cukai ilegal. Dari pengawasan melalui patroli laut, berhasil dilakukan 6 penindakan dan diamankan BKC Ilegal sebanyak 2,95 juta batang HT dan 1,4 juta gram HPTL dari sejumlah kapal cepat yang mencoba masuk dan keluar secara diam-diam melalui pelabuhan tidak resmi.
Aksi penyelundupan ini umumnya dilakukan pada malam hari, memanfaatkan kegelapan laut untuk menghindari radar serta patroli permukaan. Namun dengan respon cepat dan pemanfaatan teknologi pengawasan radar kapal milik Bea Cukai Batam, upaya tersebut berhasil digagalkan.
• Pengawasan Barang Bawaan Penumpang Yang Masuk dan Keluar, Bea Cukai Batam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang baik yang datang dari luar negeri (Internasional) maupun yang akan keluar dari Batam menuju wilayah Indonesia lainnya. Di pintu masuk dan pintu keluar wilayah Batam seperti, Pelabuhan Ferry Domestik/Internasional, Bandara, Terminal Ro-Ro, dan Pelabuhan Kelud Bintang 99, telah dilakukan sebanyak 39 penindakan dan berhasil mengamankan BKC Ilegal sebanyak 9,44 juta batang HT, 784 gram HPTL, dan 4 liter MMEA.
• Pengawasan Barang Kiriman Pos/Kargo, Bea Cukai Batam melakukan 3 penindakan terhadap pengiriman BKC Ilegal melalui modus pengiriman pos dan jasa titipan. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 10.600 batang HT dan 106 gram HPTL.
Selain melakukan penindakan, edukasi juga menjadi pilar penting dalam strategi pengawasan yang dijalankan oleh Bea Cukai Batam.
Secara aktif, Bea Cukai Batam terus mendorong kesadaran dan kepatuhan melalui kegiatan sosialisasi serta pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat dan para pelaku usaha Barang Kena Cukai.
Edukasi yang disampaikan mencakup ketentuan di bidang cukai, kewajiban legalitas usaha, hingga konsekuensi hukum dari peredaran barang kena cukai ilegal. Dari total 167 Penindakan BKC Ilegal tersebut, tindak lanjut yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam adalah 144 SBP dilakukan Penetapan sebagai BDN, 4 SBP dalam tahap Penyidikan, 17 SBP melalui UR Penelitian dengan nilai Rp.2,89 miliyar, dan 2 SBP melalui UR Penyidikan dengan nilai Rp.1,82 miliyar.
Bea Cukai menerapkan prinsip Ultimum Remidium Tahap Penyidikan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PMK 165 Tahun 2023 yang menyatakan “Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya.
Sementara Ultimum Remedium Tahap Penelitian berdasarkan Pasal 40B Ayat (3) huruf (b) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar
3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237 /PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai.
“Capaian kinerja pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal ini mencerminkan komitmen Bea Cukai Batam dalam melindungi kepentingan negara, mendukung program strategis pemerintah, dan memperkuat sinergi dengan APH lainnya dan kementerian/lembaga terkait.”
“Capaian kinerja ini juga tidak lepas dari kerja sama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, serta komitmen bersama dari TNI, Polri Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.” pungkas Zaky mengakhiri.
