Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 236

Persiapan Normalisasi, Amsakar Tinjau Aliran Sungai di Depan RS Bhayangkara Nongsa

0

RASIO.CO, Batam – Usai meninjau Kantor Camat Nongsa, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad melanjutkan peninjauan dengan meninjau langsung aliran sungai yang nantinya akan dilakukan normalisasi di kawasan depan RS Bhayangkara, Kecamatan Nongsa, Selasa(22/4).

Peninjauan ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait kondisi aliran air di wilayah tersebut yang kerap menyebabkan banjir, terutama saat hujan deras mengguyur. Salah satu titik krusial berada di area saluran air yang mengarah dari RS Bhayangkara menuju laut.

Dalam kesempatan itu, Amsakar didampingi oleh Kepala Bidang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Dohar, serta Camat Nongsa, Arfandi.

Wali Kota Amsakar mengatakan, permasalahan utama yang dikeluhkan warga adalah seringnya saluran air atau gorong-gorong di lokasi tersebut lepas atau bergeser dari posisinya.

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga mengecek langsung kondisi bangunan pelintas atau box culvert yang berada di titik strategis aliran sungai tersebut. Ia menekankan perlunya perbaikan secara menyeluruh agar aliran air dapat berjalan optimal dan tidak kembali menyebabkan genangan maupun kerusakan.

“Box culvert ini harus diperbaiki dengan konstruksi yang benar, supaya kuat dan tidak mudah putus lagi,” tambahnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Gandeng BP3MI Kepri, Bupati Karimun Permudah Akses Kerja ke Luar Negeri

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Iskandarsyah, terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses kerja bagi masyarakat tempatan, khususnya ke luar negeri seperti Malaysia. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau.

Pertemuan antara Bupati Iskandarsyah dan Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi, berlangsung di kediaman dinas Bupati Karimun pada Selasa (22/04). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu penting seputar regulasi dan kemudahan bagi pekerja migran asal Karimun agar dapat bekerja secara legal dan terlindungi di luar negeri.

“Sejak awal Pilkada, salah satu prioritas kami adalah persoalan tenaga kerja. Saya sering bilang, kalau saya tak bisa bantu orang kerja di kampung sendiri, maka saya akan mudahkan untuk mereka bekerja di tempat lain atau luar negeri,” ujar Bupati Iskandarsyah.

Menurutnya, kerja sama ini penting untuk mengupayakan regulasi yang lebih ramah dan prosedur yang lebih efisien bagi masyarakat Karimun, khususnya mereka yang memiliki keterampilan dan ingin bekerja di Malaysia.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran para pekerja migran asal Karimun yang kembali ke kampung halaman, terutama saat momen seperti Lebaran, membawa efek positif bagi perputaran ekonomi lokal.

“Kita bisa lihat bagaimana ketika anak-anak Karimun yang bekerja di Malaysia atau tempat lain, lalu mereka pulang kampung saat Lebaran. Karimun menjadi ramai, warung-warung juga kelihatan hidup,” jelasnya.

Meski mendorong masyarakat untuk bekerja di mana saja sesuai keterampilan dan kesempatan yang dimiliki, Iskandarsyah tetap berharap agar hasil pendapatan tersebut dibelanjakan di daerah sendiri.

“Silakan Anda bekerja di mana pun Anda berada, tapi kalau bisa, belanjanya di Karimun. Ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” pungkasnya.

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan BP3MI Kepri ini diharapkan mampu menciptakan jalur migrasi tenaga kerja yang aman, legal, dan menguntungkan baik bagi pekerja maupun daerah asal.

***

Honda CUV e: RoadSync Duo dengan Fitur Reverse Assist

0

RASIO.CO, Batam – Sepeda motor listrik Honda CUV e: yang kini dilengkapi teknologi canggih Honda RoadSync Duo.

Tak hanya itu, fitur terbaru seperti Reverse Assist juga hadir, memberikan kemudahan tambahan dalam mendukung pengalaman berkendara yang lebih nyaman, aman, dan terhubung.

Honda RoadSync Duo memungkinkan pengendara tetap terkoneksi dengan perangkat ponsel mereka secara aman melalui sambungan Bluetooth, tanpa mengganggu fokus selama berkendara.

Fitur ini memberikan akses mudah terhadap navigasi peta real-time, kontrol musik, hingga menerima dan menolak panggilan hanya lewat tombol di stang kemudi. Layar TFT digital yang intuitif menampilkan informasi navigasi dan status koneksi secara jelas dan efisien.

Fitur ini dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif dan mobilitas tinggi para pengendara urban. Proses penghubungan dengan smartphone, baik Android maupun iOS, dapat dilakukan secara cepat dan mudah—cukup dengan mengaktifkan Bluetooth di kedua perangkat.

Tambahan Fitur Reverse Assist Melengkapi kecanggihan Honda RoadSync Duo, teknologi Reverse Assist menjadi salah satu daya tarik utama dari Honda CUV e: Fitur ini memungkinkan pengendara melakukan manuver mundur dengan lebih mudah dan aman, khususnya saat parkir atau menghadapi ruang sempit. Hal ini menjadikan Honda CUV e: sebagai motor listrik yang benar-benar memperhatikan kebutuhan praktis.

Kecanggihan Honda RoadSync Duo ini melengkapi teknologi Honda CUV e: yang juga dilengkapi dengan sistem baterai canggih yang dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi. Pengisian daya dengan metode off-board charger memudahkan pengisian daya saat beraktivitas sehari-hari.

Dengan sistem pengisian daya yang efisien ini memastikan pengendara dapat terus melaju tanpa hambatan, mendukung mobilitas yang lebih fleksibel. Sistem pengereman yang responsif serta kenyamanan berkendara dalam desain ergonomis turut melengkapi keunggulan motor ini sebagai solusi kendaraan harian yang canggih dan ramah lingkungan.

Duri Yanto, Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara, menyampaikan bahwa hadirnya fitur-fitur canggih ini merupakan jawaban atas kebutuhan pengendara masa kini.

“Honda CUV e: RoadSync Duo bukan sekadar kendaraan listrik, tapi merupakan representasi dari gaya hidup modern yang mengutamakan konektivitas, efisiensi, dan kenyamanan. Kehadiran fitur seperti Reverse Assist semakin mempermudah mobilitas harian, terutama di wilayah urban seperti Kepulauan Riau. Kami percaya teknologi ini akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan menyenangkan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Tiga Pilihan Warna Premium Untuk mendukung ekspresi gaya pengendara, Honda CUV e: RoadSync Duo hadir dalam tiga pilihan warna premium: Quantum Matte White, Quantum Matte Silver, dan Quantum Matte Black. Ketiganya tampil dengan desain modern yang mencerminkan semangat ramah lingkungan sekaligus trendi.

Dengan kombinasi teknologi konektivitas, kemudahan manuver, dan performa ramah lingkungan, Honda CUV e: RoadSync Duo menjadi pilihan tepat bagi mereka yang mengutamakan efisiensi dan gaya hidup masa kini.

Redaksi@www.rasio.co//

Gelar Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Ria Saptarika Soroti Ketimpangan Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara

0

RASIO.CO, Batam – Anggota MPR RI daerah pemilihan (dapil) Kepulauaun Riau, Ria Saptarika menyelenggarakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang membahas Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 di aula SMA Negeri 14 Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (22/4).

Acara ini dihadiri oleh lebih dari ratusan peserta dari siswa/i dan perwakilan majelis guru.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspirasi masyarakat mengenai tantangan dan solusi dalam pemenuhan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia

Ria Saptarika yang juga anggota DPD RI menjadi narasumber utama yang didampingi oleh  praktisi kewarganegaraan Nana Triono, S.Pd. 

Dalam pemaparannya, Ria menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran akan hak-hak dasar yang menjadi hak setiap warga negara.

Ia menyatakan bahwa meskipun hak dasar tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan di lapangan, terutama terkait ketimpangan akses layanan di berbagai daerah.

“Penting bagi kita untuk memahami bahwa hak dasar warga negara bukan hanya bersifat normatif yang tercantum dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan arti kata bagaimana negara hadir dalam memastikan hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara adil dan merata,” ujar Ria Saptarika dalam pemaparannya.

Ria juga menambahkan bahwa meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk memenuhi hak dasar, masih banyak warga negara yang belum sepenuhnya menikmati hak-hak mereka akibat berbagai kendala, mulai dari ketimpangan sosial hingga kurangnya kesadaran hukum. 

Selaras dengan Ria, Nana Triono selaku narasumber pembanding juga menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemenuhan hak dasar adalah ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial yang masih cukup besar antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

“Program-program pemerintah seperti BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial lainnya, harus dievaluasi dan diperbaiki distribusinya agar lebih merata, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mengakses layanan tersebut,” urainya.

Diujung pemaparannya Ria menegaskan bahwa kegiatan MPR dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat ini merupakan salah satu cara untuk membuka wawasan publik mengenai pentingnya kesadaran akan hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945. 

“Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam memperjuangkan hak dasar warganya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah ketimpangan sosial,” pungkas mantan Wakil Walikota Batam ini.

Sebagai informasi di hari yang sama Ria juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dalam format Halal Bi Halal bersama komunitas IKA Alumni PT Thomson Batam di Baba Restaurant. (RL)

Nelayan Protes Tambang Pasir Laut di Bintan, Sebut Belum Ada Amdal

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Nelayan di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mengungkapkan keberatan atas rencana sejumlah perusahaan tambang pasir laut yang akan beroperasi di kawasan tersebut.

Dikutip CNNIndonesia, aktivitas tambang ini direncanakan untuk diekspor ke Singapura, namun warga, terutama nelayan, khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka.

Salah seorang nelayan, Ijul, menyatakan bahwa meskipun mereka sudah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan tambang, warga merasa keberatan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut. Ia menilai pengerukan pasir akan merusak terumbu karang, menyebabkan air laut menjadi keruh, dan mengganggu ekosistem perikanan, yang akan menyulitkan mereka untuk mencari ikan.

“Saya keberatan kalau laut dikeruk, nanti kami nak cari ikan dimana lagi,” ungkap Ijul, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak yang bisa ditimbulkan.

Menurut Ijul, hanya sedikit warga yang mendukung kegiatan tersebut, namun mereka yang setuju bukanlah nelayan dan tidak memahami potensi kerusakan ekosistem laut. Ia menambahkan, banyak nelayan yang menentang rencana tersebut karena takut sumber kehidupan mereka di laut akan terganggu.

Nelayan lain, Adek, juga menyuarakan kekhawatirannya. Ia menegaskan bahwa aktivitas tambang pasir laut dapat berdampak langsung pada kehidupan nelayan kecil seperti dirinya. “Kami mau bekerja apa lagi, kalau tidak melaut,” katanya, menambahkan bahwa meskipun perusahaan menjanjikan dana kompensasi, jumlah tersebut tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Adek berharap pemerintah daerah dan perusahaan mempertimbangkan kembali rencana tersebut, agar nelayan tidak kehilangan mata pencaharian mereka.

Camat Bintan Berkomentar

Camat Bintan, Assun Ani, mengungkapkan bahwa dua dari empat perusahaan tambang yang terlibat, yakni PT. Galian Sukses Mandiri (GSM) dan PT. Berkah Lautan Kepri (BLK), telah melakukan sosialisasi dengan warga di Desa Numbing. Kedua perusahaan ini mengklaim telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Namun, Camat Assun menekankan bahwa kedua perusahaan tersebut belum mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin eksplorasi tambang pasir laut. Ia juga menyebutkan bahwa dua perusahaan lainnya belum melakukan sosialisasi terkait rencana aktivitas mereka.

“Dua perusahaan sudah lakukan sosialisasi di kantor Desa Numbing, mereka tunjukkan izin lokasi dari Pemerintah Pusat, dua perusahaan lagi belum lakukan sosialisasi,” kata Assun.

Meskipun kedua perusahaan telah berjanji memberikan dana kompensasi kepada warga, dengan jumlah berbeda-beda, nelayan tetap khawatir akan kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang pasir laut tersebut. Untuk nelayan, perusahaan berjanji memberikan kompensasi sebesar Rp2 juta per bulan, sedangkan warga non-nelayan akan menerima Rp1,5 juta per bulan.

***

Amsakar Terima Kunjungan Swiss SECO, Bahas Kerjasama Pembangunan Infrastruktur

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan dari Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) di Kantor Wali Kota Batam pada Senin (21/4). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Program INDOBUS dan penjajakan potensi kerja sama melalui Program IDSUN Fase 2.

Amsakar menyampaikan apresiasi atas hubungan yang baik antara Batam dan SECO selama ini, serta menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang pesat dan iklim investasi yang semakin berkembang di kota ini.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan komitmen yang telah terjalin. Apa yang SECO sampaikan mengenai kesejahteraan, pembiayaan publik, dan infrastruktur sangat sejalan dengan arah pembangunan Batam,” kata Amsakar.

Pada pertemuan tersebut, terdapat tiga fokus utama yang dibahas dalam kerja sama antara Batam dan SECO, yaitu: kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas pembiayaan publik, dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Program INDOBUS, yang selama ini dijalankan SECO bersama mitra lainnya seperti GIZ, menjadi salah satu program strategis dalam pengembangan sistem transportasi massal di Batam.

“Pertumbuhan penduduk Batam yang besar menuntut sistem transportasi massal yang efisien. Kehadiran program seperti INDOBUS menjadi solusi yang sangat kami dukung,” ujar Amsakar.

Selain infrastruktur, Pemerintah Kota Batam juga membuka peluang kerja sama dalam bidang pendidikan, termasuk program beasiswa, magang, dan pelatihan teknis yang mendukung penguatan sumber daya manusia di Batam.

“Kami terbuka untuk segala bentuk masukan dan saran dari SECO. Mudah-mudahan, kunjungan ini membawa hasil yang konstruktif untuk peningkatan kemitraan ke depan,” tambah Amsakar.

Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan mitra internasional untuk mendorong pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Martin Neussel, Programme Manager – Infrastructure Financing, SECO; Violette Ruppanner, Head of Economic Cooperation and Development, Embassy of Switzerland in Indonesia; Dian Septa Rianti, National Programme Officer, Embassy of Switzerland in Indonesia; serta perwakilan dari GIZ, Ahmad Zacky Ambadar sebagai Senior Advisor, Nameera Dresanala Moerdaning dan Maulana Ichsan Gituri sebagai Advisor. Dari pihak World Bank hadir Griya Rufianne sebagai Urban Specialist dan Renata Simatupang sebagai Urban Economist.

Redaksi@www.rasio.co//

Bea Cukai Batam Klarifikasi Terkait Pemeriksaan Uang Tunai Warga di Pelabuhan Harbour Bay

0

RASIO.CO, Batam – Menanggapi pemberitaan di salah satu media dengan judul “Warga Batam Keluhkan Sikap Oknum Petugas Bea Cukai, Saat Pemeriksaan Pembawaan Uang Tunai” yang dimuat pada 21 April 2025 pukul 11.54 WIB, Bea Cukai Batam menyampaikan klarifikasi dan pelurusan informasi atas kejadian tersebut.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia, menjelaskan bahwa kejadian bermula pada Sabtu, 19 April 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, saat petugas Bea Cukai melaksanakan pengawasan terhadap penumpang kapal MV Horizon 7 yang tiba dari Singapura.

Berdasarkan hasil profiling dan citra mesin x-ray, petugas mencurigai adanya barang bawaan mencurigakan pada tas tangan milik salah satu penumpang berkewarganegaraan Indonesia berinisial L. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan uang tunai dalam bentuk mata uang asing tanpa adanya pemberitahuan atau customs declaration kepada petugas Bea dan Cukai.

“Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui jumlah uang tunai yang dibawa sebesar SGD 17.000 atau setara Rp213.797.780 berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 15 April 2025,” ujar Evi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2018, setiap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain senilai paling sedikit Rp100 juta wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawa, dengan maksimal denda Rp300 juta.

Atas pelanggaran tersebut, Bea Cukai Batam menerbitkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA) sebesar Rp21.910.000. Penumpang bersangkutan menerima penjelasan petugas dan bersedia membayar sanksi sesuai ketentuan.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya perlakuan tidak menyenangkan dari oknum petugas, Evi menyampaikan permohonan maaf dan memastikan bahwa Bea Cukai Batam telah melakukan komunikasi langsung kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan.

“Kami menyadari perlunya perbaikan dalam pelaksanaan SOP dan pelayanan. Petugas yang bersangkutan telah diberikan pembinaan. Ke depan, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan pembawaan uang tunai,” tegas Evi.

***

Konflik Lahan di Lingga Berujung Laporan Polisi

0

RASIO.CO, Lingga – Konflik lahan di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, yang sempat viral di media sosial beberapa waktu terakhir memasuki babak baru. Pemilik lahan Amren dan Abu Bakar didampingi kuasa hukum nya membuat laporan ke Polres Lingga, Senin (21/4) kemarin.

Keduanya membuat laporan polisi dengan dugaan pengrusakan dan pengancaman setelah proses mediasi sebelumnya gagal mencapai kesepakatan.

“Kami membuat laporan ke Polres terkait dugaan pengancaman, pengrusakan, dan masuk tanpa izin ke lahan orang lain. Pemeriksaan tadi berlangsung dari jam 10 pagi hingga pukul 16.45 WIB,” jelas Agustinus, SH, MH, kuasa hukum dari Abu Bakar dan Amren, kepada media.

Atas kejadian tersebut, Amren dan kuasa hukumnya menyatakan jalur damai sudah tertutup. Mereka kini sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

“Kami berharap Polres Lingga memproses laporan ini sesuai koridor hukum yang ada, agar masyarakat kecil juga bisa mendapatkan keadilan,” tutur Agustinus.

Sementara itu, pemilik lahan, Amren menjelaskan, bahwa masalah ini mencuat setelah kejadian pada Rabu, 16 April 2025. Sebenarnya upaya damai sudah dilakukan, mulai dari ajakan mediasi tingkat desa hingga ke Polsek Singkep Barat.

“Kami sudah mediasi, bahkan di kantor polisi. Tapi dia tetap bersikeras. Padahal yang dia beli itu bukan dari pemilik lahan, tapi hanya penjaga, yang tidak mempunyai selembar pun bukti kepemilikan,” ungkap Amren.

Amren mengaku bahwa lahan tersebut telah dikelola sejak 2002. Ia menyebut dokumen sudah lengkap: surat kuasa, jual beli resmi, sertifikat hak pakai, hingga sporadik. Bahkan, kewajiban PBB pun katanya rutin dibayar.

“Kami manusia, punya hati. Kami tawarkan ganti rugi secara kekeluargaan agar hubungan tetap baik. Tapi entah kenapa, malah makin rumit, bahkan menyerahkan urusan ini ke LSM,” terangnya.

Amren melanjutkan, masalah semakin runcing ketika dirinya mendapat kabar bahwa sekelompok orang yang diduga utusan dari oknum LSM, akan datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam.

“Saya langsung hubungi keluarga, saya bilang jangan ada bentrok. Tapi akhirnya tetap terjadi. Sekitar pukul 12.30, mereka datang dan mencabut lebih dari 40 pohon kelapa sawit. Videonya lengkap, dan mereka sendiri yang merekam,” paparnya.

Puspan

Kemenkeu Satu Lhokseumawe Jalin Silaturahmi dan Perkuat Sinergi dengan Pemkab Aceh Utara

0

RASIO.CO, Lhokseumawe — Perwakilan Kementerian Keuangan Satu (Kemenkeu Satu) Lhokseumawe, yang terdiri dari Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Agus Siswadi, Kepala KPPN Lhokseumawe Kurniawan, dan Kepala Kantor Pajak Pratama Lhokseumawe Sutanto Agustiono, melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Yahwa), pada Senin (21/4) di Meuligo (pendopo) Kabupaten Aceh Utara.

Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Utara, Fauzan, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Nazar Hidayat. Sementara dari pihak Kemenkeu Satu, hadir pula sejumlah pejabat struktural dari masing-masing instansi.

Pertemuan diawali dengan sambutan Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan, yang memperkenalkan jajaran pimpinan dari satuan kerja Kemenkeu Satu. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini.

“Kami memohon dukungan dari Bapak Bupati agar sinergi ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Aceh Utara Bangkit,” ujar Kurniawan.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Agus Siswadi, dalam paparannya menyampaikan capaian kinerja Bea Cukai di bidang penerimaan negara yang berhasil melampaui target pada tahun 2024, serta menunjukkan tren positif pada awal 2025.

Agus juga menyoroti penguatan pengawasan, termasuk operasi bersama dengan Satpol PP-WH untuk menekan peredaran rokok ilegal dan pemberantasan narkotika. Selain itu, ia memaparkan kondisi terkini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Krueng Geukuh, serta dukungan Bea Cukai terhadap rencana pembangunan pabrik rokok di Aceh Utara sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata Kemenkeu Satu dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mewujudkan visi “Aceh Utara Bangkit”.

“Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten terluas, dengan penduduk lebih dari 700 ribu jiwa yang tersebar di 27 kecamatan dan 852 gampong. Kami sangat berharap dukungan dari Kemenkeu Satu terus mengalir demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Yahwa.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi, menghadapi tantangan pembangunan, dan menciptakan solusi yang sinergis demi kemajuan Aceh Utara.

***

CVC ke Pulau Weh Dive Resort, Bea Cukai Sabang Dukung Pengembangan Wisata Bahari Sabang

0

RASIO.CO, Sabang – Dalam rangka memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, Bea Cukai Sabang melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) ke Pulau Weh Dive Resort (PWDR) pada Kamis, (17/04) lalu.

PWDR merupakan salah satu pengusaha lokal yang bergerak di bidang perhotelan serta wisata laut seperti snorkeling dan diving, dan berlokasi di Jalan KM 0, Sabang.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bapak Safuadi, dan didampingi Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Sabang, Ibu Rhena Desanti. Rombongan Bea Cukai disambut hangat oleh Aulia, pengelola harian PWDR, dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kolaboratif.

Dalam kesempatan tersebut, Aulia menyampaikan rencananya untuk melakukan importasi speed boat yang akan digunakan untuk mendukung operasional resortnya dalam melayani pengunjung yang datang. Speed boat ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperluas jangkauan layanan resort, terutama dalam menjangkau spot-spot diving dan snorkeling yang tersebar di sekitar Pulau Weh.

“Kami ingin terus meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan mendatangkan speedboat yang aman dan  nyaman untuk mendukung aktivitas tamu. Harapannya, hal ini juga berdampak positif pada pariwisata Sabang secara keseluruhan,” ujar Ibu Aulia.

Menanggapi hal tersebut, Bea Cukai Sabang menyambut baik rencana PWDR dan menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan usaha yang berkontribusi pada perekonomian daerah. Melalui kegiatan CVC ini, Bea Cukai menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai fasilitator perdagangan dan mitra strategis bagi para pelaku usaha.

“Bea Cukai berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima, khususnya dalam hal importasi barang modal seperti speed boat yang memiliki dampak langsung pada pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar,” ungkap Bapak Safuadi dalam sesi diskusi.

Program Customs Visit Customer merupakan inisiatif rutin Bea Cukai untuk menjalin komunikasi dua arah yang langsung dan terbuka dengan pengguna jasa. Dalam kegiatan ini, Bea Cukai memberikan edukasi langsung terkait prosedur kepabeanan, kemudahan fasilitas fiskal, serta ruang dialog untuk mendengarkan masukan dan tantangan dari pelaku usaha di lapangan.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pengembangan wisata bahari di Sabang dapat semakin maju dan kompetitif, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi masyarakat setempat, khususnya dalam hal lapangan kerja dan aktivitas ekonomi.

***