Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 235

Tampil Gaya Saja Belum Cukup, Kenali Karakter Motor Biar Makin Aman

0

RASIO.CO, Batam – Memiliki sepeda motor baru tentu jadi momen yang membahagiakan dan membanggakan. Tapi tahukah kamu? Mengenal karakter motor baru itu penting banget, lho! Bukan cuma soal tampil gaya, tapi juga demi kenyamanan dan keselamatan di jalan.

Melalui edukasi keselamatan berkendara yang digelar oleh PT Capella Dinamik Nusantara, Main Dealer Sepeda Motor Honda wilayah Kepri, para pemilik motor baru diajak untuk lebih peka terhadap karakter, fitur, dan performa kendaraan mereka agar lebih siap saat menghadapi berbagai situasi di jalan raya.

Menurut Christofer Valentino, Instruktur Safety Riding Capella Honda Kepri, masa awal penggunaan motor atau yang biasa disebut inreyen adalah masa penyesuaian penting bagi mesin.

“Di fase ini, komponen-komponen di dalam mesin sedang saling beradaptasi karena semuanya masih dalam kondisi baru yang proses pergesekan antar komponen belum terlalu terbiasa. Itulah kenapa ada panduan penggunaan khusus yang bisa dibaca di buku pedoman motor,” jelasnya.

Prosedur inreyen ini biasanya meliputi kecepatan maksimum yang disarankan, prosedur batas akselerasi, serta cara pengereman yang tepat agar usia pakai mesin dan komponen lainnya bisa lebih panjang.

Tak kalah penting, pemilik juga disarankan memahami spesifikasi teknis serta fitur-fitur unggulan motor mereka. Dari sini, kita bisa tahu potensi kemampuan motor, fitur digital unggulan terbaru seperti Honda RoadSync, kapasitas tangki BBM hingga tenaga maksimum yang bisa dihasilkan. Semuanya penting agar menciptakan pengalaman berkendara dititik maksimal

Setiap motor punya karakter berbeda, mulai dari posisi berkendara (riding posture), handling saat menikung, hingga torsi dan tenaga yang dihasilkan.

Christofer menyarankan pemilik motor baru untuk mencoba latihan dasar yaitu teknik Straight Slalom atau Slalom Lurus. Dalam latihan ini, pengendara diminta melewati rute zig-zag dengan susunan cone yang diberi jarak tertentu. Teknik ini sangat efektif untuk melatih kontrol gas, feeling terhadap dimensi motor, hingga kemampuan menikung secara aman.

“Latihan ini bantu kita tahu kapan harus buka-tutup gas, sudut menikung yang aman, hingga seberapa responsif motor saat bermanuver, Untuk itu, kami membuka kesempatan bagi masyarakat Kepri yang ingin belajar langsung lewat pelatihan Safety Riding Capella Honda”, Ungkapnya

Sebagai penutup, Christofer menegaskan bahwa mengenal motor baru bukan hanya soal teknis, tapi bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan. “Motor baru harus disambut dengan semangat baru juga untuk #Cari_Aman di jalan. Jangan asal pakai, tapi kenali, kuasai, dan cintai motor kamu,” tutupnya.

Bagi masyarakat Kepulauan Riau yang ingin ikut pelatihan ini, bisa langsung menghubungi dealer resmi Honda terdekat di wilayah masing-masing untuk informasi jadwal dan pendaftaran pelatihan Safety Riding Capella Honda.

Redaksi@www.rasio.co//

Eks Pemain OCI Kembali Adukan Dugaan Kekerasan dan Eksploitasi ke DPR

0

RASIO.CO, Jakarta – Belasan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di bawah naungan Taman Safari Indonesia kembali mengadukan dugaan kekerasan fisik, psikis, dan eksploitasi ke DPR RI.

Setelah sebelumnya mengadu ke Komisi III, mereka kini menyampaikan kesaksian dalam audiensi dengan Komisi XIII DPR pada Rabu (23/4). Para korban hadir didampingi perwakilan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

Kesaksian Mengenaskan Para Korban

Dikutip CNNIndonesia, Salah satu korban, Vivi Nurhayadi, mengaku menjadi korban penyiksaan berat setelah mencoba melarikan diri dari lingkungan kerja yang ia sebut sebagai tidak manusiawi.

“Saya disetrum pakai alat setruman gajah, termasuk di alat kelamin saya,” ungkap Vivi dalam forum resmi audiensi.

Vivi menyatakan dirinya sudah bergabung secara resmi dengan OCI sejak usia empat tahun, dan mulai dilatih sejak usia dua tahun. Ia mengaku kerap dipukuli saat melakukan kesalahan dalam latihan sirkus.

Korban lainnya, Coni Kurniasih, mengaku awalnya diajak bergabung dengan janji akan disekolahkan. Namun, janji tersebut tidak pernah ditepati. Ia mengaku tidak memiliki identitas resmi selama berada dalam asuhan OCI.

“Sampai saya keluar tahun 1986, saya enggak punya KTP. Mau nikah pun harus pakai wali hakim,” ujarnya pilu.

DPR Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta

Menanggapi kesaksian para korban, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Sohibul Iman, menyatakan dukungannya untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna menyelidiki kasus dugaan eksploitasi ini lebih mendalam.

“Pernyataan dari pihak OCI dalam rapat Komisi III bertentangan dengan testimoni para korban. Saya sepakat untuk membentuk tim pencari fakta,” tegas Sohibul.

Menanggapi isu ini, pihak Taman Safari Indonesia (TSI) telah mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam keterangan tertulis, TSI menyebut tidak memiliki hubungan bisnis, hukum, atau tanggung jawab terhadap para mantan pemain sirkus yang terlibat dalam kasus ini.

***

Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas Makin Menguat, Ansar: Ini Langkah Strategis

0

RASIO.CO, Natuna – Upaya pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA) semakin menunjukkan kemajuan signifikan. Komitmen kuat kembali ditegaskan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, saat menghadiri Diskusi Publik BP3K2NA yang digelar di Gedung Sri Serindit, Natuna, pada Rabu (23/4).

Diskusi bertema “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan” ini menjadi momentum penting memperkuat dukungan terhadap aspirasi masyarakat perbatasan.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menekankan bahwa pemekaran ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi nasional untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan, keterbatasan anggaran, dan ketimpangan pembangunan di wilayah terluar.

“Dengan keterbatasan kewenangan dan APBD yang terbatas, capaian pembangunan kita sulit melesat. Padahal Kepri memiliki posisi strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik,” ujar Ansar.

Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama Bappenas telah menyusun roadmap transformasi ekonomi Kepri dengan Natuna sebagai titik fokus, dalam kerangka visi Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan kesiapannya mengawal proses legislasi pemekaran KKNA di Senayan. Menurutnya, ada tiga alasan kuat yang mendasari kelayakan Natuna-Anambas menjadi provinsi tersendiri:

  1. Posisi geopolitik strategis di garis depan Indonesia yang berbatasan dengan delapan negara.
  2. Kekayaan sumber daya alam yang belum tergarap maksimal.
  3. Kebutuhan percepatan pembangunan wilayah perbatasan dengan pendekatan yang lebih terfokus.

“Pemekaran ini perlu didorong dengan strategi komunikasi publik yang kuat agar dukungan masyarakat dan pusat semakin kokoh,” tegas Rifqi.

Aspirasi Daerah: Siap Mandiri dan Berkontribusi

Dukungan juga datang dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyatakan pemekaran adalah bentuk kontribusi daerah perbatasan terhadap visi besar Indonesia Emas 2045.

“Kami siap berkontribusi lebih besar untuk bangsa ini, asalkan diberi ruang dan kewenangan untuk berkembang,” ujar Cen.

Hal senada disampaikan Akhmaruzzaman, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Anambas, yang menyebut bahwa selama ini pengelolaan potensi daerah belum optimal akibat keterbatasan kewenangan administratif.

“Provinsi khusus adalah jawaban agar Natuna dan Anambas bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri secara mandiri dan terarah,” jelasnya.

Diskusi yang juga menghadirkan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, tokoh BP3K2NA, serta berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat ini menjadi tonggak penting menuju realisasi Provinsi KKNA.

Menutup pernyataannya, Gubernur Ansar menyerukan pentingnya memastikan pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan nasional di wilayah perbatasan:

“Natuna dan Anambas adalah wajah Indonesia di utara. Sudah saatnya mereka mendapat tempat yang layak dalam peta pembangunan nasional.”

Redaksi@www.rasio.co//

Pemkab Karimun Fokus Tingkatkan Layanan RSUD Tanjung Batu

0

RASIO.CO, Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Batu, Pulau Kundur. Peningkatan tersebut difokuskan pada dua aspek utama: penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan alat kesehatan yang lebih lengkap.

Komitmen ini ditegaskan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, usai mendampingi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan langsung oleh Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, pada Sabtu (20/04) lalu. Dalam keterangannya, Wabup Rocky mengakui bahwa pelayanan di RSUD Tanjung Batu masih jauh dari optimal.

“Masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Layanan di sana memang sangat minim, sesuai dengan keluhan masyarakat,” ujar Rocky.

Kunjungan mendadak ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah daerah terhadap keluhan warga yang menyoroti minimnya fasilitas dan kualitas pelayanan di RSUD tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wabup Karimun meninjau langsung beberapa ruang perawatan, fasilitas laboratorium, serta ketersediaan alat medis yang ada.

Pemkab berencana melakukan langkah-langkah strategis, termasuk menambah tenaga kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga medis, serta mengalokasikan anggaran untuk pembelian peralatan medis yang dibutuhkan.

***

Halal Bihalal Bersama FKUB, Amsakar Serukan Persatuan dan Kerukunan di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk terus memperkuat sinergi antarumat beragama serta membangun keharmonisan sosial di tengah keberagaman di Kota Batam.

Hal tersebut disampaikan Amsakar dalam Halal Bihalal bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, serta organisasi masyarakat (ormas) di Kota Batam, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (23/4). Halal bihalal ini mengusung tema “Menjalin Ukhuwah, Merajut Kebersamaan”.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Amsakar dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Firmansyah, serta sekitar 300 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai paguyuban yang ada di Batam.

Pada kesempatan itu, Amsakar menegaskan pentingnya peran FKUB sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga kerukunan dan memfasilitasi dialog antarumat beragama, terutama ketika muncul potensi konflik.

“Bilamana ada permasalahan antar umat, FKUB harus menjadi pihak terdepan yang memfasilitasi dialog. Jangan sampai perbedaan yang ada justru menjadi pemicu perpecahan,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi nyata FKUB dalam menciptakan harmonisasi di Batam. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Batam yang menempati peringkat tertinggi secara nasional pada tahun 2022 dengan skor 85,78. Tak hanya itu, moderasi beragama di Provinsi Kepulauan Riau pun dinilai sebagai yang terbaik.

“Data ini menunjukkan bahwa Batam telah menjadi rumah bersama bagi kita semua. Tugas kita bersama adalah menjaga harmonisasi ini,” ujarnya.

Amsakar juga menyinggung kembali visi Batam sebagai Bandar Dunia Madani, sebuah konsep yang telah diusung sejak tujuh periode kepemimpinan. Ia menekankan bahwa makna ‘madani’ bukan hanya bersifat religius, tetapi mencerminkan masyarakat yang saling menghormati, taat hukum, dan menjalankan agama masing-masing dalam suasana damai.

“Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat vital dalam menyukseskan orkestrasi pembangunan sosial yang sedang kami bangun bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Mari kita terus bergandengan tangan untuk menjadikan Batam lebih hebat dan dahsyat di masa mendatang,” tutupnya.

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam Terima Kunjungan TETO, Bahas Investasi Semikonduktor dan Teknologi Tinggi

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan Batam melalui Deputi/Anggota Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis menyambut baik kehadiran Mr. Bruce Hung, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) untuk Indonesia yang hadir bersama sejumlah delegasi dan para pengusaha Taiwan, di Marketing Centre, pada Rabu sore (23/4).

Fary mengatakan bahwa Batam saat ini tengah mengalami transformasi, tidak hanya sebagai pusat manufaktur dan logistik, tetapi juga sebagai hub terdepan bagi ekonomi digital. Hal tersebut sinergi dengan Taiwan sebagai negara yang unggul dalam bidang semikonduktor dan inovasi teknologi tinggi.

Taiwan sendiri merupakan salah satu dari 5 negara Penanaman Modal Asing (FDI) teratas di Batam, dengan total investasi sebesar USD 35 juta.

Sehingga, BP Batam menyambut baik kesempatan untuk membina hubungan kerja yang lebih erat antara BP Batam dan TETO. Khususnya dalam promosi investasi dan penjajakan kerja sama bilateral khususnya bidang investasi teknologi tinggi, energi hijau serta pendidikan.

Deputi/Anggota Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis menyatakan kesiapan BP Batam dalam mendukung dan memfasilitasi setiap inisiatif dan penjajakan proyek yang dibangun atas dasar komitmen kerja sama yang berkelanjutan, diantara tantangan dan potensi ekonomi global saat ini antara Amerika dan China.

“Batam terbuka terhadap investasi teknologi tinggi dan siap menjadi mitra strategis bagi perusahaan yang ingin berekspansi di Asia Tenggara.” Kata Fary.

“Sesuai arahan Presiden saat kami dilantik, kita siap berikan support penuh bagi yang melakukan investasi serius di Batam. Investasi yang inklusif, dimana masyarakat kami di Batam mendapat manfaat terbesar dari investasi itu sendiri.” Lanjut Fary.

Sementara itu, Mr. Bruce Hung, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) untuk Indonesia mengucapkan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan.

“Ini adalah kunjungan pertama saya ke Batam. Saya sangat kagum dengan Batam-Indonesia yang istimewa, memiliki banyak sekali sumber daya yang tidak dimiliki oleh Taiwan.” Kata Mr. Bruce membuka sambutannya.

Sejumlah Perusahaan asal Taiwan telah banyak beroperasi di Batam, diantaranya bidang semikonduktor, Offshore Technology dan Green Energy.

Bentuk kerja sama lainnya adalah sektor Pendidikan. Representative TETO tersebut menuturkan salah satu Perusahaan bergerak di bidang offshore technology juga telah memberikan kesempatan Pendidikan bagi para pekerja Batam-Indonesia untuk dilatih khusus di Taiwan, hingga berkesempatan mengenyam Pendidikan Tinggi (S1 – S2) di Taiwan.

Ia pun mengapresiasi, perusahaan mereka telah mendapatkan perhatian dan dukungan serius dari BP Batam dari sisi perizinan dan layanan investasi lainnya.

Untuk itu, Mr. Bruce Hung, menyampaikan harapan besar, BP Batam dapat terus mendukung kolaborasi bersama Perusahaan Taiwan, baik yang telah eksisting ataupun investasi potensial yang dapat terjalin ke depan.

“Saya berharap dengan keunggulan Taiwan di bidang semikonduktor dan industri high-tech, akan membawa hubungan kerja sama yang lebih baik ke depan.” Pungkas Mr. Bruce.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Wakil Kepala BP Batam Santie Yopie, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Harlas Buana, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Surya Kurniawan Zuhairi, Kapus Data dan Sistem Informasi Sylvia J Malaihollo, sejumlah Pejabat Eselon III dan tim promosi BP Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Kejagung Temukan Rp5,5 Miliar di Kolong Kasur Hakim Ali Terkait Suap Kasus CPO

0

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengungkap fakta mengejutkan dalam penyidikan kasus dugaan suap vonis lepas korporasi dalam perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) periode 2021–2022.

Dalam penggeledahan rumah salah satu majelis hakim, Ali Muhtarom, penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk mata uang asing senilai setara Rp5,5 miliar.

Penggeledahan dilakukan pada Minggu, 13 April 2025, di kediaman Ali yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa uang yang ditemukan berupa 3.600 lembar uang pecahan 100 dolar AS, atau sekitar 36 blok uang tunai.

“Jadi kalau kita setarakan, dikisaran Rp5,5 miliar ya,” ujar Harli dikutip CNNIndonesia, Rabu (23/4).

Yang mengejutkan, lokasi penyimpanan uang tersebut ternyata berada di bawah tempat tidur. Harli menjelaskan, lokasi itu diketahui setelah Ali Muhtarom yang sedang diperiksa, berkomunikasi dengan keluarganya di rumah.

“Akhirnya itu ditunjukkan, dibuka, diambil, dan ditemukan uang itu,” ujarnya.

Masih Didalami: Suap atau Simpanan Lama?

Harli menyebut penyidik saat ini masih mendalami asal-usul uang tersebut. Apakah uang itu merupakan bagian dari aliran suap yang belum digunakan, atau merupakan simpanan dari sumber lain.

“Itu juga yang mau didalami. Apakah itu aliran suap yang belum digunakan, atau memang simpanan dari yang lain, kita belum tahu,” tambahnya.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan besar yang melibatkan delapan tersangka, termasuk unsur pimpinan pengadilan, hakim, panitera, pengacara, dan pihak korporasi. Berikut nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka:

  1. Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan
  2. Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom – Tiga majelis hakim pemberi vonis lepas
  3. Wahyu Gunawan, Panitera Muda PN Jakarta Utara
  4. Marcella Santoso dan Ariyanto, pengacara
  5. Muhammad Syafei, Head of Social Security and License PT Wilmar Group

Rp60 Miliar Suap, Asal Wilmar Group

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa total suap dalam kasus ini mencapai Rp60 miliar, diduga kuat berasal dari tim legal PT Wilmar Group. Uang tersebut diberikan setelah adanya pesan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa perkara harus segera “diurus” karena majelis hakim bisa menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa.

***

Aceh Rugi Ratusan Miliar Akibat Minimnya Pelabuhan Ekspor CPO: Saatnya Bertransformasi

0

RASIO.CO, Banda Aceh – Provinsi Aceh kini menghadapi dilema besar dalam sektor ekspor crude palm oil (CPO). Meski produksinya telah menembus angka 1 juta ton per tahun, hanya sekitar 7 persen atau 70 ribu ton yang dapat diekspor langsung melalui pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh (Aceh Utara) dan Calang (Aceh Jaya). Sisanya, sekitar 930 ribu ton, harus dikirim melalui jalan darat sejauh ±600 km menuju pelabuhan ekspor di Sumatra Utara.

Data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Bea Cukai Aceh menyebutkan, Aceh menyumbang 2,41 persen dari total produksi CPO nasional dengan luas kebun sawit sekitar 470 ribu hektar dan 63 pabrik kelapa sawit aktif. Namun, keterbatasan infrastruktur pelabuhan menyebabkan biaya logistik membengkak dan potensi pendapatan daerah tersendat.

Rp 372 Miliar Hilang Setiap Tahun

Kepala Bea Cukai Aceh, Safuadi, mengungkapkan bahwa biaya angkut darat mencapai Rp 400 ribu per ton, sehingga Aceh “kehilangan” sekitar Rp 372 miliar per tahun yang seharusnya bisa berputar di dalam daerah. Ini setara dengan lebih dari 26 ribu perjalanan truk tangki per tahun, atau 742 truk per hari, yang menekan umur jalan nasional Aceh dan meningkatkan beban biaya pemeliharaan.

“Jika seluruh CPO bisa diekspor dari Aceh, bukan hanya bea keluar yang kembali ke provinsi, tapi harga tandan buah segar (TBS) juga akan naik, dan Dana Bagi Hasil untuk Aceh bisa meningkat drastis,” kata Safuadi.

Kementerian Keuangan melalui unit Creative Financing KPBU bersama Dinas Perhubungan Aceh telah mengkaji rencana modernisasi Pelabuhan Krueng Geukuh. Investasi sebesar Rp 700 miliar dibutuhkan untuk pendalaman alur pelayaran, pembangunan loading arm, dan tangki penyimpanan berkapasitas 40 ribu m³.

Dengan throughput fee Rp 55 ribu per ton, proyek ini diproyeksikan balik modal dalam 7–8 tahun serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 40 miliar per tahun. Selain itu, harga TBS petani sawit dapat meningkat Rp 100–150/kg karena berkurangnya biaya transportasi.

Dermaga ekspor CPO tidak hanya akan memudahkan logistik, tetapi juga membuka jalan bagi hilirisasi industri, seperti pembangunan pabrik biodiesel, oleokimia, dan pengolahan minyak goreng. Ini berpotensi menciptakan:

  • Lapangan kerja baru di sektor logistik, mutu, dan pengolahan.
  • Peningkatan daya saing petani lokal.
  • Pajak daerah yang mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.

Selain Krueng Geukuh, pelabuhan lain seperti Calang, Meulaboh, Surin-Abdya, dan Singkil juga masuk dalam peta pengembangan pelabuhan ekspor dengan skema KPBU.

Momentum Menentukan Masa Depan Aceh

Tanpa percepatan pembangunan pelabuhan ekspor, Aceh akan terus kehilangan potensi pendapatan besar dan tertinggal dari provinsi lain yang telah bertransformasi menjadi pusat industri hilir. Infrastruktur pelabuhan bukan sekadar proyek fisik—ia adalah janji masa depan bagi 180 ribu keluarga petani sawit dan generasi muda Aceh.

“Tanpa pelabuhan, uang kita mengalir keluar; dengan pelabuhan, nilai tambah mengalir pulang,” tegas Safuadi.

Keputusan kini berada di tangan para pemimpin daerah. Setiap bulan tanpa aksi konkret berarti puluhan miliar rupiah kembali menguap di jalan raya. Jika Aceh ingin naik kelas dari lumbung bahan mentah menjadi simpul logistik dan industri, maka membangun dermaga ekspor CPO adalah langkah awal yang tidak boleh ditunda.

***

Deputi V BP Batam Tinjau Progres Bandara Hang Nadim, Dorong Pertumbuhan Industri MRO

0

RASIO.CO, Batam – Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Irjen Pol. Ruslan Aspan, meninjau progres pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim pada Selasa (22/4).

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekosistem Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Kota Batam. Kunjungan tersebut juga bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai Rencana Induk Bandara (RIB), yang mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya di sektor logistik dan penerbangan nasional.

Selain meninjau progres infrastruktur, Deputi Ruslan turut mengecek aktivitas kargo di Bandara Hang Nadim. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas barang agar proses distribusi dan pengiriman tidak terhambat

“Sesuai arahan pimpinan BP Batam, kami ingin agar pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim dapat mendorong ekosistem ekonomi di Batam menjadi lebih baik,” ujar Deputi V BP Batam tersebut.

Sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, BP Batam memiliki mandat untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Menurut Ruslan, salah satu fokusnya adalah menyiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang dapat memperkuat posisi Batam sebagai hub logistik dan industri penerbangan nasional.

“Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan industri MRO menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi Batam ke depannya,” tutup Ruslan.

Redaksi@www.rasio.co//

Aturan IMEI di Batam: Ponsel dari Luar Negeri Hanya Bisa Daftar Sekali Setahun

0

RASIO.CO, Batam – Bagi kamu yang gemar membeli gadget dari luar negeri, terutama melalui Kota Batam, penting untuk memahami aturan terbaru mengenai pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI). Kota Batam, sebagai daerah strategis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, memiliki sistem pengawasan khusus terkait hal ini.

IMEI adalah nomor identifikasi unik yang terdiri dari 15 digit dan digunakan untuk mengenali perangkat seluler pada jaringan operator. Untuk mencegah praktik penyalahgunaan, terutama oleh oknum yang memanfaatkan celah regulasi melalui skema joki IMEI, pemerintah memberlakukan aturan ketat di kawasan bebas seperti Batam.

Dasar hukum kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Diatur bahwa pendaftaran IMEI hanya diperbolehkan sekali dalam satu tahun untuk identitas yang sama, dengan maksimal dua unit perangkat handphone, komputer genggam, atau tablet (HKT) per satu kali kedatangan.

Artinya, setelah melakukan pendaftaran perangkat dari luar negeri, kamu baru dapat mendaftarkan perangkat lain lagi setelah satu tahun sejak pendaftaran terakhir.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap masuknya barang dari luar negeri secara ilegal, mengingat Batam merupakan kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang memungkinkan barang masuk tanpa dikenakan bea masuk. Meski demikian, untuk perangkat HKT yang akan digunakan dengan jaringan Indonesia, tetap diwajibkan melakukan pendaftaran IMEI.

Proses pendaftaran sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Pengguna dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui:

  • Website resmi Bea Cukai: www.beacukai.go.id
  • Aplikasi Mobile Bea Cukai
  • Pengisian Electronic Customs Declaration (ECD) saat kedatangan di terminal penumpang yang sudah mendukung layanan ini

Masyarakat juga diimbau untuk tidak tertipu oleh oknum yang menawarkan jasa pendaftaran dengan imbalan tertentu. Karena proses ini resmi dan gratis.

Mematuhi aturan ini sangat penting agar perangkat dari luar negeri bisa digunakan tanpa gangguan, serta sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan konsumen dan pengawasan legalitas barang impor.

***