Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 234

Karimun Jadi Daerah Pertama di Kepri Serahkan SK PPPK 2025

0

RASIO.CO, Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun memastikan diri menjadi yang tercepat di Provinsi Kepulauan Riau dalam menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dikutip Batamnews, Penyerahan SK dijadwalkan berlangsung pada Senin, 28 April 2025, menjadikan Karimun sebagai daerah pertama dari tujuh kabupaten/kota di Kepri yang menyelesaikan proses tersebut.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, dalam keterangan resminya menegaskan pentingnya percepatan administrasi dan kepastian bagi para pegawai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Insya Allah, sebagaimana telah saya sampaikan dalam apel Senin lalu, kami sudah mem-push kebijakan ini sejak sebulan terakhir agar seluruh administrasi segera dilengkapi,” ujar Iskandarsyah.

Menurutnya, penyerahan SK PPPK menjadi langkah konkret pemerintah untuk memberikan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta harapan masa depan bagi para pegawai yang telah lama menantikan pengangkatan.

“Hidup ini butuh kepastian. Saat mereka resmi menjadi PPPK, tentu penghasilan meningkat dan kesejahteraan membaik. Ini memberi mereka harapan dan semangat baru,” tambahnya.

Iskandarsyah menambahkan bahwa sebagai pimpinan daerah, ia ingin secepat mungkin mewujudkan harapan para pegawai. “Makin cepat proses ini selesai, makin cepat pula kesejahteraan mereka terwujud,” ujarnya.

Saat ini, proses verifikasi administrasi masih berlangsung untuk menyelesaikan data dari total CPNS dan PPPK. Untuk CPNS formasi 2024, dari 97 orang, 88 telah selesai, 7 orang sedang dalam perbaikan dokumen, dan 2 orang menunggu verifikasi serta penetapan NIP dari BKN.

Sementara itu, untuk pengangkatan ASN PPPK formasi 2024, terdapat 1.508 orang, dengan rincian tenaga teknis 1.212 orang, tenaga guru 99 orang, dan tenaga kesehatan 197 orang. Dari jumlah itu, penetapan NIP sudah selesai untuk 1.400 orang, 24 orang dalam tahap perbaikan berkas, dan 84 orang menunggu verifikasi serta penetapan NIP oleh BKN.

“Kami terus push agar pada 28 April nanti SK-nya bisa diterbitkan dan diserahkan,” jelasnya.

***

Amsakar Achmad Lepas Jemaah Calon Haji Kota Batam

0

RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam/Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri seremoni pelepasan jemaah calon haji Kota Batam Tahun 1446 H/2025 M, pada Sabtu siang (26/4) lalu.

Kegiatan ini dilangsungkan di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center, dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Adapun jemaah calon haji tahun 1446 H/2025 M yang berasal dari Kota Batam sebanyak 745 jemaah, yang terdiri dari 335 jemaah pria dan 410 jemaah wanita. Keberangkatan para jemaah calon haji nantinya akan dibagi menjadi 3 kloter, yaitu pada tanggal 2, 3, dan 20 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan rasa syukur dan haru atas keberangkatan para jemaah yang telah menunggu lama kesempatan berhaji. Tak lupa, ia mengingatkan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi aturan dan arahan dari pembimbing maupun petugas haji selama berada di Tanah Suci.

Amsakar juga secara khusus mendoakan kelancaran perjalanan seluruh jemaah, mulai dari keberangkatan hingga nantinya kembali ke Kota Batam.

“Jaga terus kekompakan dan kebersamaan antarjemaah haji Kota Batam selama di Tanah Suci. Saling menjaga dan membantu bila menemui kendala di sana,” ujarnya.

Selain itu, Amsakar juga berharap agar para jemaah khusyu beribadah agar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur.

Acara pelepasan ditandai dengan pemasangan kacu haji kepada perwakilan calon jemaah haji Kota Batam, dilanjutkan dengan penyerahan hibah bantuan transportasi, dan ditutup dengan Upacara Tepuk Tepung Tawar.

Redaksi@www.rasio.co//

Jumlah Penumpang di Terminal Domestik Wilayah Kerja BP Batam Tumbuh 9%

0

RASIO.CO, Batam – Badan Usaha Pelabuhan BP Batam kembali mencatat kinerja yang menggembirakan pada Triwulan I 2025 (Januari–Maret) di sektor pelayanan penumpang domestik.

Berdasarkan data operasional, jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Terminal Penumpang Domestik BP Batam meliputi Terminal Ferry Domestik Sekupang, Telaga Punggur, Harbour Bay, dan Pelni mencapai 981.320 orang, atau meningkat 9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 896.955 orang.

Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, Ruslan Aspan, menyampaikan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut domestik yang dikelola BP Batam.

“Pertumbuhan jumlah penumpang di terminal penumpang domestik pada Triwulan I 2025 menunjukkan bahwa upaya kami dalam menjaga kualitas pelayanan serta meningkatkan infrastruktur dan digitalisasi pemesanan tiket secara online telah memberikan hasil yang positif. Kami akan terus berinovasi demi mendukung mobilitas masyarakat antarwilayah domestik,” kata Ruslan dalam keterangan resminya, Jumat (25/4).

Ke depan, BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, kata Ruslan akan terus komitmen memperkuat pelayanan kepelabuhanan melalui peningkatan fasilitas, SDM, dan sistem pelayanan digital.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam dalam mewujudkan layanan yang efisien, aman, dan andal demi mendukung konektivitas antarwilayah di wilayah Batam dan sekitarnya,” ujar Ruslan.

Terminal Roro Telaga Punggur Bukan Wilayah Kerja Pelabuhan BP Batam

Sementara, menanggapi sejumlah pertanyaan dari masyarakat ihwal pengelolaan Terminal RORO Telaga Punggur, Ruslan turut meluruskan bahwa Terminal RORO Telaga Punggur bukan merupakan bagian dari wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.

“Wilayah kerja kami mencakup terminal-terminal penumpang domestik di bawah pengelolaan BP Batam, yaitu Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Sekupang, dan Harbour Bay. Sementara itu, Terminal RORO Telaga Punggur dikelola oleh BUMN yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),” jelasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam Bahas Pengembangan Asrama Haji Dengan Konsep Hotel bernuansa Religi

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menggelar rapat lanjutan terkait rencana pengembangan Asrama Haji dan penggunaan Asrama Haji Batam sebagai Embarkasi dan Debarkasi haji tahun 2026 hingga 2028, Kamis (24/4).

Berlangsung di Kantor Perwakilan BP Batam Jakarta, rapat ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait; Plt Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana; General Manager HGAT, Andi Yunus dan Manager Komersial HGAT, Juhardi, dan juga wakil dari Kantor BP Batam Jakarta.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Badan Penyelengara Haji Republik Indonesia, Abdul Rahman Syahputra Batubara; Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain; Kakanwil Kemenag Kepri dan instansi terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Ariastuty mengatakan bahwa Asrama Haji telah dimanfaatkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji selama 24 tahun atau sejak tahun 2001. Utamanya untuk jemaah haji yang berasal dari Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan sebagian wilayah Sumatera.

Sehingga dengan perjalanan panjang tersebut, dan meningkatnya jumlah jamaah haji setiap tahunnya, upaya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di Asrama Haji harus menjadi prioritas bersama.

Adapun untuk pengembangan kedepan, selain difungsikan pusat kegiatan jamaah haji, Asrama Haji rencananya juga akan dikembangkan dengan konsep hotel bernama “Hotel D’Hajj”.

Fasilitas ini akan mendukung kegiatan keagamaan, pelatihan, serta acara lainnya seperti seminar dan konferensi (MiCE/Meeting, Incentive, Convention & Exhibition)

Pengembangan akan dilakukan secara bertahap, mencakup renovasi dan pembangunan fasilitas modern yang menunjang kegiatan berskala nasional dan internasional.

Dengan konsep terpadu, kawasan ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan haji, tetapi juga pusat pertemuan dan destinasi religi yang menarik bagi masyarakat.

“Dengan pengembangan ini, tentunya kami melihat potensi besar Batam bukan hanya sebagai embarkasi dan debarkasi. Tapi juga sebagai pusat wisata religi dan kegiatan berskala nasional. Pengembangan Asrama Haji ini akan menjadi bagian dari transformasi layanan publik yang lebih modern dan bermanfaat luas,” katanya.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di Asrama Haji Kota Batam ini juga disejalankan dengan tarif Jemaah Haji Embarkasi Batam. Dari sebelumnya Rp.60.000/orang menjadi Rp.100.000/orang pada tahun 2026.

Nilai tarif ini diselaraskan dengan embarkasi di wilayah Indonesia lainnya dan rencana kenaikan ini pada prinsipnya telah disetujui Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri RI, Muhammad Zain.

Ia menambahkan, BP Batam juga akan rapat kembali bersama Badan Penyelengara Haji RI serta Ditjen Penyelengara Haji dan Umroh.

Pembahasan ini dalam rangka agar jemaah Umroh di wilayah Sumatera, Kepri dan Riau bisa langsung direct ke Mekkah melalui Bandara Internasional Batam (Hang Nadim). Tidak harus melalui Singapura, Malaysia maupun Jakarta seperti saat ini.

“BP Batam bersama pihak-pihak terkait berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ini agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan para tamu jamaah haji di masa depan,” tutupnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Kasus Penyuludupan BarangI legal Asal Pasir Gudang Bergulir di Pengadilan

0

RASIO.Co, Batam – Kasus dugaan penyeludupan aneka barang illegal asal pasir Gudang, Malaysia mengunakan kapal KLM Karya Wafo GT.291 dinahkodai terdakwa Hendriadi bergulir dipersidangan PN Batam. Jumat(25/04).

KLM Karya Wafo merupakan tangkapan kapal patrol BC 7005 di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09’31.2″ N / 103°49’23.3″ E untuk tujuan Tembilahan, sekira bulan Desember 2024 lalu.

Terdakwa dijerat Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dimana barang tanpa dokumen alias tidak bayar pajak bernilai 3,4 miliar.

Dalam KLM Karya Wafi GT.291 memuat 2840 pcs Ban kondisi bukan baru, 282  roll Kain kondisi bukan baru, 756 ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 ball Sepatu kondisi bukan baru.

 73 karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 ball Aksesoris Pakaian, karton Massage Gel, dan 12 karton Minuman Kesehatan ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dinahkodai Hendriadi tujuan Tembilahan, Riau sedangkan Aktor Pazah  dan Alfian DPO.

Terdakwa diprintah berangkat dari Tembilahan menuju pasir Gudang Malaysia oleh Alfian(DPO) Bersama 6 ABK mengunakan KLM Karya Wafo GT.291di pasir Gudang terdakwa bertemu Pazah untuk memuat barang illegal tersebut.

Sedangkan dokumen illegal telah disiapkan, namun apes masuk perairan Indonesia bertemu petugas patrol kapal BC 7005 dan berusaha melarikan diri ke perairan internasional tetapi diusir patrli singapuran dan ditangkap Beacukai.

yudo@www.rasio.co

Polres Lingga Gelar TFG Antisipasi Peringatan Hari Buruh

0

RASIO.CO, Lingga – Kepolisian Resor Lingga menggelar Tactical Floor Game (TFG) Sispamkota, dalam menghadapi potensi aksi massa pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 bertempat di Gedung Endra Dharma Laksana, Jumat (25/4).

Kapolres Lingga, AKBP Pahala Martua Nababan, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Lingga, Kompol Andi Sutrisno, A.md., S.H., M.H menyampaikan, bahwa Tactical Floor Game ini merupakan salah satu skenario yang dirancang untuk menghadapi kontijensi menjelang peringatan May Day 2025.

Selain itu, jelas Kompol Andi, Tujuannya adalah agar personel dapat memahami tindakan apa yang harus dilakukan saat menghadapi potensi aksi massa.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk persiapan khusus yang dilakukan oleh Polres Lingga, guna memastikan kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menghadapi berbagai kemungkinan pada peringatan May Day,” kata Kompol Andi.

Kabag Ops Polres Lingga, AKP Marsahid mengatakan, bahwa simulasi ini sebagai pedoman dalam penanganan unjuk rasa di wilayah kabupaten Lingga.

“Dengan latihan ini, diharapkan seluruh personel dapat bertindak profesional dan sesuai prosedur saat menghadapi aksi nyata,” tutupnya.

Kegiatan TFG ini mencerminkan komitmen Polres Lingga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang dan saat berlangsungnya peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025.

***

BNN Musnahkan 12 Ton Ganja di Aceh Besar, Komitmen Bea Cukai Berantas Narkotika

0

RASIO.CO, Aceh Besar – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memulai tahun 2025 dengan aksi tegas terhadap peredaran narkotika, melalui pemusnahan ladang ganja di dua titik di Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 24 April 2025, dan melibatkan sinergi lintas instansi.

Operasi terpadu ini dipimpin langsung oleh Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol I Wayan Sugiri. Sebanyak 158 personel gabungan dari berbagai lembaga, seperti BNN, TNI, Polri, Satpol PP, Kejaksaan Tinggi Aceh, Bea Cukai, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan, ikut serta dalam kegiatan ini. Dua ladang ganja yang dimusnahkan berada di:

  • Desa Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie, seluas sekitar 2 hektare, dengan jumlah sekitar 15.000 batang ganja setinggi 50–250 cm. Berat basahnya diperkirakan sekitar 7,5 ton.
  • Desa Mesalee, Kecamatan Indrapuri, seluas sekitar 1 hektare, ditemukan sekitar 9.500 batang ganja setinggi 100–250 cm, dengan berat basah sekitar 4,5 ton.

Total ganja yang dimusnahkan dalam operasi ini mencapai ±12 ton dalam kondisi basah, dari lahan dengan luas keseluruhan sekitar 3 hektare.

Keberhasilan pengungkapan ladang ganja ini merupakan hasil kerja sama BNN dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Teknologi pesawat tanpa awak (PTTA) digunakan untuk pemantauan udara, yang kemudian dikombinasikan dengan investigasi lapangan.

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh turut serta dalam operasi ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mencegah penyelundupan dan peredaran narkotika, khususnya di daerah rawan seperti Aceh. Dalam pernyataannya, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung operasi terpadu dan program nasional Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Pemusnahan ladang ganja ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan pemusnahan tanaman narkotika yang ditemukan di wilayah Indonesia.

***

Polres Anambas Usut Dugaan Kapolsek Matak Terlibat Pencurian di Anjungan Petronas

0

RASIO.CO, Anambas – Kepolisian Resor (Polres) Anambas, Kepulauan Riau, tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Kapolsek Matak, Iptu Kristian, dalam kasus pencurian kabel, baterai, dan peralatan lainnya di anjungan minyak Petronas milik Malaysia.

Kasus ini mencuat setelah viralnya sebuah video di media sosial, termasuk TikTok, yang memperlihatkan dugaan praktik “bekingan” terhadap para pelaku pencurian oleh oknum aparat. Dalam video tersebut, Iptu Kristian diduga meminta setoran sebesar Rp10 juta dari para pelaku, yang terdiri dari warga dan pengepul barang curian.

Dikutip CNNIndonesia, Kasi Humas Polres Anambas, Iptu Rachmad Sucito, membenarkan pihaknya telah memonitor video yang beredar dan saat ini tengah memproses laporan tersebut.

“Kami sudah monitor, masih dalam proses pemeriksaan ya kasusnya,” ujarnya kepada media, Kamis (24/4).

Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, juga memastikan pihaknya telah menindaklanjuti video tersebut dengan penyelidikan internal.

“Kami akan meminta klarifikasi dari Kapolsek serta sejumlah nama yang disebutkan dalam video,” tegas Ricky.

Kronologi Dugaan Kasus

Kasus ini berkaitan dengan penangkapan tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) asal Anambas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada 20 Februari 2025 lalu. Mereka diamankan karena diduga mencuri aset berupa kabel dan baterai dari anjungan minyak milik Petronas, yang berada di perairan Terengganu, Malaysia.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri, Doli Boniara, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) terkait proses hukum yang sedang berlangsung di Malaysia.

“Benar, warga kita diamankan terkait dugaan pencurian aset anjungan minyak milik Malaysia, bukan soal pelanggaran batas wilayah atau perikanan,” jelas Doli.

Dalam video yang beredar, terdengar suara seseorang dengan logat Melayu menjelaskan soal pengumpulan dana untuk menyetor kepada Kapolsek Matak.

“Idrus ngasih Rp3,2 juta, si Rendi ngasih Rp3,2 juta, Juni ngasih Rp3,2 juta. Jadi, sisanya kan belum cukup ni,” ujar suara dalam video tersebut.

Video itu juga menampilkan narasi bertuliskan:
“Sudah lama orang pulau takut mencuri di rig anjungan minyak Petronas milik Malaysia. Namun, semenjak kapolseknya koboy terjadilah!!”

***

Hari Otonomi Daerah, Amsakar Ajak Bangun Indonesia dari Batam Lewat Sinergi Pusat dan Daerah

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 dan Hari Kartini Tingkat Kota Batam Tahun 2025, di Dataran Engku Putri Batam Center, Jumat (25/4).

Hadir dalam upacara, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekda Kota Batam, Jefridin, dan Forkopimda Kota Batam. Dengan mengangkat tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”

Wali Kota Amsakar menegaskan pentingnya momen 25 April sebagai tonggak sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Tema yang diusung tahun ini, menurutnya, bukan sekadar slogan, melainkan panggilan moral bagi seluruh kepala daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan pelestarian kearifan lokal.

“Indonesia adalah bangsa besar, bukan hanya karena luas wilayah dan jumlah penduduknya, tetapi juga karena kuatnya sinergi antara pusat dan daerah. Otonomi bukan berarti berjalan sendiri. Otonomi yang sejati adalah yang memperkaya dan memperkuat kolaborasi pembangunan,” ujar Amsakar.

Ia juga menegaskan bahwa Batam, sebagai kota strategis di bagian barat Indonesia, memiliki peran penting sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini, lanjut Amsakar, merupakan momentum untuk mengingat kembali komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta mendorong daya saing daerah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen ini sebagai ajang refleksi sejauh mana otonomi daerah telah memberikan dampak terhadap pembangunan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, juga diperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan RA Kartini yang menjadi simbol keberanian, pemikiran maju, dan perjuangan kesetaraan gender.

“Perempuan Indonesia hari ini bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi juga penggerak kemajuan bangsa. Perjuangan Kartini adalah cerminan dari semangat kemandirian dan keberdayaan dari bawah, yang sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menolak ketimpangan,” ucapnya.

Wali Kota Amsakar menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat inovasi, memperkuat sinergi, dan melayani dengan tulus. Ia menyebut bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai melalui kerja nyata dari daerah hingga pusat.

“Mari kita bangun Indonesia dari Batam, dengan sinergi, inovasi, dan semangat melayani. Inilah kerja bersama menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Wakil Kepala BP Batam Sampaikan Kendala FTZ kepada Presiden Prabowo

0

RASIO.CO, Batam – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan sejumlah kendala dalam penerapan konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya mendorong kemudahan investasi di Batam.

Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, Li Claudia menyoroti tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat arus investasi di wilayah strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa Batam sebagai FTZ seharusnya memiliki keistimewaan tersendiri dalam implementasi kebijakan.

“Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, Batam tidak boleh dibebani aturan-aturan yang justru bertentangan dengan semangat FTZ. Banyak kebijakan saat ini justru menambah kompleksitas birokrasi,” ujarnya.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2005, yang mengatur pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah

Aturan ini, menurutnya, menambah rantai birokrasi karena kini proses tersebut memerlukan tanda tangan Menteri ATR/BPN, bukan lagi cukup di tingkat kepala kantor.

“Dulu penetapan hak atas tanah bisa diselesaikan di level lokal. Sekarang harus menunggu dari pusat. Ini tidak sejalan dengan semangat FTZ,” tegas Li Claudia.

Ia juga menyinggung persoalan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dinilai turut mempersulit percepatan realisasi investasi di daerah.

Melalui dialog tersebut, Li Claudia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap penyesuaian kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

Hal ini pun sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Jika regulasi disesuaikan dengan kebutuhan kawasan, kami percaya Batam dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Redaksi@www.rasio.co//