RASIO.CO, Jakarta – Seorang perwira polisi, Kompol CP, yang bertugas di Subdit II Diresnarkoba Polda Kepri, diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengguna narkoba. Kompol CP meminta uang sebesar Rp20 juta sebagai uang damai agar pelaku bisa dibebaskan.
Karena pelaku tidak memiliki uang, Kompol CP kemudian meminta KTP pelaku untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Setelah dana dari pinjaman tersebut cair, pelaku akhirnya dibebaskan.
Dikutip CNNIndonesia, Kasus ini terungkap dalam sidang pelanggaran kode etik Polri terhadap sembilan personel Polda Kepri pada Jumat (7/3). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Kombes Pol. Tri Yulianto.
Dalam putusan sidang KKEP, dua personel Polda Kepri mendapatkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara tujuh lainnya dijatuhi sanksi demosi.
“Ini komitmen Kapolda Kepri, bagi siapa pun yang melanggar kode etik akan diproses secara hukum yang berlaku,” Kata Kombes Pol, Zahwani Pandra Arsyad dihubungi CNNIndonesia.com pada Minggu(9/3).
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, menyatakan bahwa sanksi etik yang dijatuhkan terhadap sembilan anggota Polri bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurutnya, kasus pemerasan terhadap pelaku narkoba yang dilakukan oleh Kompol CP merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan oleh anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri. Kasus ini diketahui terjadi pada akhir 2024.
Zahwani juga mengungkapkan bahwa selain kasus tersebut, terdapat banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol CP.
“Kasus itu, terjadi Desember 2024 lalu ya. Banyak laporan dari masyarakat, terkait oknum polisi Kompol CP yang menyalahgunakan jabatan,” Ujarnya.
RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, bersama Wakil Gubernur, Nyanyang Haris Pratamura, melaksanakan Safari Ramadan 1446 H/2025 M di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, pada Sabtu (8/3).
Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi antara pemimpin daerah dan masyarakat, sekaligus menguatkan nilai-nilai keislaman di bulan suci Ramadan.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad juga menghadiri buka puasa bersama Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, serta Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, bersama masyarakat Kota Batam. Acara ini berlangsung di Perumahan KDA Cluster Cendrawasih, Batam Center.
Dalam sambutannya di Masjid Nurul Iman, Gubernur Ansar Ahmad mengajak seluruh jamaah untuk meningkatkan ibadah dan menjaga kebersamaan dalam menjalani bulan penuh berkah ini.
“Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kita bisa bersilaturahmi bersama jamaah Masjid Nurul Iman. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Saat ini kita sudah memasuki hari ke-8 puasa dan malam ke-9 Ramadan. Mari kita berdoa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah hingga akhir Ramadan,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengingatkan pentingnya meraih malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan.
“Di penghujung Ramadan, Allah SWT menjanjikan satu malam luar biasa, yakni Lailatul Qadar, yang memiliki pahala setara dengan ibadah selama seribu bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan malam tersebut dan menjadi jaminan surga bagi kita,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Ramadan adalah ladang amal ibadah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai derajat ketakwaan.
“Puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dijanjikan surga oleh Allah SWT. Mari jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk memperjelas eksistensi kita sebagai hamba yang paling mulia dan sempurna di hadapan Allah SWT,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Provinsi Kepri yang juga Wakil Ketua I DPRD Kepri, Hj. Dewi Komalasari, serta Widya Iswara Utama Provinsi Kepri, Lamidi.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Sutrisno, dan Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Iman, Khadijah. Dari unsur pemerintah dan lembaga keagamaan, hadir pula Tim Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Kepri, yakni Nurdin Basirun, Syarifah Normawati, dan Gunawan Satary. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kepri, Handarlin Umar, serta Ketua Baznas Kepri, Arusman Yusuf, turut serta dalam acara ini.
Pimpinan Quran Center Bintan, Ustadz Muhammad Salim, juga hadir, menambah suasana khidmat dalam Safari Ramadan yang penuh dengan nilai keagamaan dan kebersamaan. Kehadiran berbagai tokoh ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di Kepulauan Riau.
RASIO.CO, Batam – Ribuan masyarakat Kota Batam, tumpah ruah menghadiri acara buka puasa bersama Kepala BP Batam/Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam/Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Sabtu (8/3).
Ribuan warga tampak sudah berkumpul di kediaman Amsakar Achmad sejak pukul 16.00 WIB. Sementara, waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Batam sekitar pukul 18.22 WIB.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam, serta pejabat tingkat 2 dan 3 di lingkungan BP Batam.
Amsakar Achmad mengatakan, acara buka puasa bersama ini, Pemko Batam dan BP Batam telah menyiapkan 6.000 tempat duduk untuk masyarakat yang hadir. Namun, tempat duduk yang telah disiapkan itu ternyata tidak cukup untuk menampung masyarakat yang hadir ke kediamannya.
Dengan penuh kerendahan hati, Amsakar Achmad menyampaikan permohonan maaf, apabila terdapat pelayanan yang kurang maksimal.
“Pada sisi lain, saya menyampaikan terima kasih atas antusiasme warga yang begitu ramai berbondong-bondong datang kesini. Dan itu, sungguh sangat membesarkan hati kami,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar Achmad mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Batam menjadikan energi bulan Ramadan sebagai momentum untuk mempersatukan semua.
Saat ini, pemilihan kepala daerah telah selesai. Untuk itu, Amsakar mengajak masyarakat untuk mengkesampingkan perdebatan tentang politik.
“Yang harus kita lakukan kedepan, kita bangun semangat bersama untuk membuat Kota Batam semakin baik, maju dan semakin jaya,” tegasnya.
Sehingga dengan demikian, dirinya bersama wakilnya, Li Claudia Chandra bisa memberikan kontribusi dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
“Dalam beberapa kesempatan, tidak henti-hentinya mengajak semuanya, mari membangun energi kolektif untuk Kota Batam yang kita cintai ini,” tutup Amsakar.
RASIO.CO, Lingga – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, dengan agenda Penyampaian Ranperda-ranperda oleh Bupati Lingga. Senin, (10/3/2025).
Paripurna penyampaian Ranperda oleh Bupati Lingga, serta pandangan umum fraksi-fraksi terhadap yang disampaikan Bupati Lingga, dan Tanggapan/Jawaban Bupati Lingga terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar dalam penyampaiannya, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GNPN).
“Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Huruf A Peraturan menteri dalam negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,” kata Bupati menyampaikan Ranperda tentang Fasilitasi P4GNPN.
Bupati Lingga mengatakan, salah satu bentuk fasilitas adalah dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan Perda ini adalah instrumen hukum dalam rangka pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
“P4GNPN yang bertujuan untuk mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitas P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah dan mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan P4GNPN di daerah serta melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman P4GNPN di daerah,” terang Bupati Lingga.
Pandangan umum Fraksi Demokrat Plus, yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat Plus, Sui Hiok menyampaikan, menyikapi Ranperda-ranperda yang disampaikan oleh Bupati Lingga adapun sebagai berikut:
Ranperda tentang penetaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Fraksi Demokrat Plus mengapresiasi positif dan mendukung penuh Ranperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga setelah terbentuknya PERDA tersebut pemerintah daerah Kabupaten Lingga memiliki dasar hukum dalam penetaan dan pembeedaya PKL menjadi nafas utama ekonomi bagi sebagian masyarakat Lingga di tengah sulit lapangan kerja saat ini.
“Pertumbuhan PKL umum disebabkan ketidakmampuan pemerintah membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya Perda tersebut nantinya telah mendudukan dan mengakui PKL sebagai pelaku ekonomi dan merupakan manifestasi dari Pancasila dan UUD 1945. Fraksi Demokrat Plus berharap, dengan adanya Ranperda tersebut, maka penataan dan pembinaan PKL akan lebih optimal lagi,” kata Sui Hiok.
Ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Fraksi Demokrat Plus menyambut baik adanya Ranperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, sehingga bisa dijadikan sebagai regulasi yang jelas dan pasti. Sebagai acuan bagi komponen atau stakeholder yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.
Bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak memang harus mendapat peehatian besar. Karena anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak dapat mendukung secara optimal dalam penyelenggaraan kota layak anak di kebun Lingga, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi.
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,” terang Sui Hiok.
Ranperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Sesuai dengan judul perda, fraksi Demokrat Plus berharap pelaksanaan Perda ini nantinya dapat dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan primer-sekunder-tersier, antisipasi Dini, pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika sampai keakarnya, hingga pada soal rehabilitasi korban. pelaksanaan semua pasal dari perda perlu kerja sama semua pihak.
Sebagai penanggung jawab keselamatan warga, kami berharap Pemerintah Kabupaten Lingga dapat memimpin dan mengkoordinasikan perang melawan narkoba, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Lingga terselamatkan dari bahaya narkoba dan mampu menjadi generasi emas 2045.
“Dengan beberapa pendapat yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi Demokrat Plus menyatakan Ranperda-Ranperda tersebut dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi peraturan daerah,” kata Sui Hiok menutup pandangan umum Fraksi Demokrat Plus.
RASIO.CO, Lingga – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga, dengan agenda penyampaian Ranperda-ranperda oleh Bupati Lingga tentang Ranperda penyelenggaraan Kabupaten Laya anak di Ruang paripurna DPRD Lingga. Senin, (10/3/2025).
Paripurna penyampaian Ranperda oleh Bupati Lingga tersebut, serta pandangan umum fraksi-fraksi terhadap yang disampaikan Bupati Lingga, dan Tanggapan/Jawaban Bupati Lingga terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar dalam pidatonya menyampaikan, Ranperda tentang kota layak anak, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden nomor nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak. perlu menetapkan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak.
Bupati Lingga mengatakan, Ranperda tentang kota layak anak merupakan turunan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
“Yang mana penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak berdasarkan sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya,” kata Bupati Lingga.
Bupati Lingga melanjutkan, sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama yang lainnya saling terikat di bawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya.
“Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara adalah dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksploitasi,” ujar Bupati Lingga.
Ketua Fraksi Partai Golkar Plus, Agussyuriawan, SE, dalam menyampaikan Pandangan umum Fraksi Partai Golkar Plus, mencermati bahwa 3 Ranperda yang disampaikan yaitu:
Ranperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dengan semakin berkembang pesatnya teknologi pada masa ini maka berkembang pulalah usaha dan pengusaha baik mikro ataupun makro di Kabupaten Lingga baik itu online dan offline.
“Kami berpendapat sejalan dengan pemerintah daerah, bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, merupakan perwujudan, perlindungan pemerintah daerah dalam upaya penertiban dan keamanan kepada usaha dan pelaku usaha di Kabupaten Lingga,” kata Agussyuriawan.
Ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Yang mana kita ketahui kabupaten Lingga telah menerima penghargaan Pratama sebagai kabupaten kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2017 sehingga 2019.
“Dengan penghargaan tingkat Pratama. Kami mengapresiasi regulasi dan Perda Kabupaten Layak Anak (KLA) ini,” ungkap Agussyuriawan.
Ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, menurut hemat kami sangat strategis fungsinya dalam melindungi generasi muda selaku generasi penerus yang kita harapkan dapat melanjutkan cita-cita pemerintah dan pembangunan di daerah kabupaten Lingga.
“Ketiga Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut, merupakan instrumen kebijakan baik dalam konteks otonomi daerah maupun dekonsentrasi,” kata Agussyuriawan.
“Mengingat arti pentingnya, Ranperda- Ranperda yang telah disampaikan oleh pentah pemerintah daerah, maka kami dari Fraksi Partai Golkar plus menyarankan agar Ranperda-Ranperda tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” kata Agussyuriawan, menutup pandangan umum Fraksi Partai Golkar Plus terhadap penyampaian Rancangan-rancangan peraturan daerah Klabupaten Lingga Tahun Anggaran 2025.
RASIO.CO, Lingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Bupati Lingga. Senin, (10/3/2025).
Paripurna penyampaian Ranperda oleh Bupati Lingga tersebut, serta pandangan umum fraksi-fraksi terhadap yang disampaikan Bupati Lingga, dan Tanggapan/Jawaban Bupati Lingga terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar pada rapat paripurna dalam pidatonya menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda), adapun Ranperda yang akan disampaikan adalah tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, mengamanatkan Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah.
“Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan etika, kebersihan, kesehatan dan fungsi, sarana dan prasarana serta kelancaran lalu lintas,” kata Bupati Lingga yang membacakan Permendagri.
Bupati Lingga mengatakan, melalui upaya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), keberadaan pedagang PKL kaki lima perlu dikelola ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang yang baik dan sehat di Kabupaten Lingga.
“Dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib dan meningkatkan usaha perdagangan sektor informal, maka perlu adanya peraturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima,” ungkap Bupati.
Pandangan umum Pandangan umum Fraksi Partai NasDem Plus DPRD Kabupaten Lingga DPRD Kabupaten Lingga dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga, dengan agenda penyampaian dan Perda dan Perda oleh Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Plus, Drs. H. Pokyong Kadir, M.Pd, menyampaikan terima kasih telah diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum fraksi, Pandangan umum Fraksi Partai NasDem Plus DPRD Kabupaten Lingga, mencermati bahwa 3 Ranperda yang disampaikan oleh Bupati Lingga, yaitu
Ranperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Laya anak.
Bahwa ketiga Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan upaya progresif untuk memenuhi perangkat regulasi di daerah ini, baik dalam konteks ekonomi daerah maupun dekonsentrasi.
“Kami berpendapat selaras dengan pemerintah daerah bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan wujud pengayoman pemerintah daerah terhadap usaha dan pelaku usaha dan dalam upaya penertiban dan keamanan,” ungkapnya.
Selanjutnya Ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak dan ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
“Menurut hemat kami sangat strategis fungsinya dalam melindungi generasi muda selaku generasi penerus yang kita harapkan dapat mewujudkan cita-cita pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Lingga ini,” terangnya.
“Mengingat arti pentingnya Ranperda- ranperda yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah, maka Fraksi Partai NasDem plus menyarankan agar Ranperda- ranperda tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” tutup Pokyong Kadir usai menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai NasSem Plus.
RASIO.CO,Batam -– Organizing Committee (OC) Konferensi Kota (Konferkot) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam resmi membuka pendaftaran bagi calon ketua. Pendaftaran telah dibuka mulai Sabtu (8/3) hingga Selasa (11/3), menjelang pelaksanaan Konferkot yang akan digelar pada Sabtu (15/3) di Golden Prawn, Batam. Para anggota PWI Batam yang sudah memenuhi syarat bisa mendaftar ke secretariat OC Konferkot PWI Batam di Imperium Superblok Blok B nomor 6, Batam Center.
Ketua OC Konferkot PWI Batam, Hery D. Sembiring, mengatakan panitia telah menyiapkan berbagai keperluan teknis guna memastikan jalannya proses pemilihan dengan lancar, termasuk formulir pendaftaran bagi calon ketua.
“Kami membuka pendaftaran bagi anggota yang ingin maju sebagai calon ketua. Semua proses akan berlangsung transparan sesuai aturan organisasi. Kami juga mengundang seluruh anggota PWI Kepri untuk aktif berpartisipasi dalam Konferkot ini,” ujar Hery, Minggu (9/3).
Konferkot PWI Batam merupakan agenda penting dalam menentukan kepengurusan baru periode 2025-2028 serta menyusun program kerja organisasi ke depan.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menegaskan bahwa Konferkot adalah bagian dari amanat Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI, sehingga seluruh anggota diharapkan ikut serta dalam proses pemilihan ini.
“Konferkot ini bukan sekadar pemilihan ketua, tetapi juga menjadi ajang evaluasi serta penyusunan strategi agar organisasi semakin kuat dan profesional dalam menghadapi tantangan dunia jurnalistik,” kata Saibansah.
Selain itu, Konferkot PWI Batam juga bertujuan untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Pemko Batam, BP Batam, DPRD Batam, instansi pemerintahan, akademisi, serta stakeholder lainnya.
“Bagi anggota PWI yang sudah memiliki kartu Utama sebagai syarat pemilik suara di konferkot PWI Batam diharapkan ikut berpartisipasi, ” ujar Saibansah.
Ketua Steering Committee (SC), Tunggul Manurung, menambahkan bahwa panitia bertanggung jawab memastikan jalannya pemilihan secara demokratis dan terbuka.
“Kami ingin memastikan bahwa proses Konferkot berjalan sesuai aturan yang berlaku dan melibatkan seluruh anggota secara aktif,” ujar Tunggul.
Dalam rangkaian persiapan Konferkot, panitia telah membentuk tim yang akan bertugas mengawal setiap tahapan proses, termasuk verifikasi pendaftaran calon ketua, pelaksanaan pemungutan suara, serta pengumuman hasil pemilihan.
Batam – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat penting terkait penyelenggaraan Konferensi Kota (Konferkot) Batam.
Rapat yang berlangsung di TM Square, Batam, pada Sabtu, 8 Maret 2025 ini membahas persiapan Konferkot yang pertama kali diadakan oleh PWI Kepri.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, Ketua Dewan Kehormatan (DK) Parna E. Simarmata, Sekretaris PWI Kepri Alfian Lumbangaol, Ketua OKK Tunggul Manurung, perwakilan PWI Pusat Deni Risman, Sekretaris DK Anwar Saleh, Ketua Dewan Pakar Ramon Damora, serta Wakil Ketua Media Siber dan Multimedia PWI Kepri Muhammad Ikhsan, Wakil Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Putra Gema Pamungkas.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menyampaikan bahwa Konferkot PWI Batam menjadi agenda penting bagi organisasi. “Konferkot ini merupakan bagian dari amanat Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI. Melalui konferensi ini, akan terbentuk kepengurusan PWI Batam periode 2025-2028,” ujar Saibansah.
Dalam persiapan Konferkot, telah dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari Ketua Organizing Committee (OC) Hery D. Sembiring dan Ketua Steering Committee (SC) Tunggul Manurung.
Saibansah juga mengimbau seluruh anggota PWI di Batam untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda ini demi kemajuan bersama.
“Diharapkan melalui Konferkot ini, terpilih Ketua PWI Batam beserta sekretaris, bendahara, dan staf pengurus yang akan menyusun program kerja organisasi. Program tersebut akan berfokus pada peningkatan profesionalisme wartawan di Batam serta membangun kemitraan dengan Pemko Batam, BP Batam, DPRD Batam, instansi pemerintahan, akademisi, dan berbagai pihak lainnya,” tambahnya.
Konferkot PWI Batam diharapkan menjadi tonggak baru bagi pengembangan organisasi wartawan di kota ini, sejalan dengan semangat PWI dalam meningkatkan kualitas jurnalisme dan profesionalisme anggotanya.
RASIO.CO, Karimun – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun resmi melimpahkan perkara korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.
Kepala Kejari Karimun, Dr. Priyambudi, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Priandi Firdaus, menyatakan bahwa pelimpahan ini juga mencakup penyerahan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk proses persidangan. Dalam kasus ini, sekitar 200 barang bukti telah diserahkan, termasuk sejumlah dokumen penting serta uang tunai sedikitnya Rp 500 juta.
“Kemarin kami telah menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti Penuntut Umum untuk selanjutnya disidangkan,” ujar Priandi Firdaus dikutip tribunbatam, Jumat (7/3).
Priandi menambahkan bahwa sejumlah uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara oleh para tersangka serta uang lain yang telah disita oleh penyidik. Dengan pelimpahan ini, para tersangka akan segera menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.
“Pastinya dalam waktu dekat, persidangan akan segera digelar,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penyidik Kejari Karimun sebelumnya telah menetapkan dua kepala OPD Pemkab Karimun sebagai tersangka dalam perkara korupsi ini. Kedua tersangka tersebut adalah Sugianto, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Karimun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DLH pada tahun 2021, serta Rita Agustina, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun sejak tahun 2022 hingga saat ini.
Modus operandi yang dilakukan kedua tersangka meliputi penggelembungan atau mark-up anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pemeliharaan peralatan dan mesin. Kelebihan pembayaran tersebut kemudian diambil kembali dari pihak penyedia melalui oknum pegawai di DLH dalam beberapa tahap, baik secara tunai maupun melalui transfer.
Tindak pidana korupsi ini terjadi pada anggaran belanja BBM DLH Kabupaten Karimun tahun 2021 sebesar Rp2.055.000.000, tahun 2022 sebesar Rp1.677.684.700, dan tahun 2023 sebesar Rp993.985.900. Sementara itu, pagu anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin DLH Kabupaten Karimun pada tahun 2021 mencapai Rp422.670.000, tahun 2022 sebesar Rp627.230.000, dan tahun 2024 sebesar Rp411.660.000.
RASIO.CO, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Idi menjatuhkan vonis pidana mati terhadap tiga terdakwa kasus penyelundupan narkotika seberat 185.500,8 gram di wilayah hukum Aceh Timur.
Dikutip CNNIndonesia, Ketiga terdakwa diajukan dalam perkara terpisah (splitsing), yakni Sayed Fackrul bin Sayed Usman dalam berkas perkara 193/Pid.Sus/2024/PN Idi, Muzakir alias Him bin Adi dalam berkas perkara 192/Pid.Sus/2024/PN Idi, dan Ilyas Amren bin Amren dalam berkas perkara 191/Pid.Sus/2024/PN Idi.
Mereka dinyatakan bersalah karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang dikirim melalui jalur laut dari perairan Malaysia ke Indonesia.
“Dampak dari perbuatan mereka sangat besar, merusak generasi muda serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat,” ujar Ketua Majelis Hakim Asra Saputra, Kamis (6/3).
Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Asra Saputra dengan hakim anggota Zaki Anwar dan Reza Bastira Siregar.
Dalam kasus ini, terdakwa Sayed Fackrul bin Sayed Usman mengatur penyelundupan dari dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh (Lambaro). Terdakwa Muzakir alias Him bin Adi berperan sebagai tim darat, sementara terdakwa Ilyas Amren bin Amren bertugas menjemput narkotika menggunakan kapal dan membawa barang haram tersebut ke wilayah Aceh melalui Perairan Peurelak, Aceh Timur.
Barang bukti yang berhasil disita meliputi sembilan buah karung goni berisi 180 bungkus narkotika jenis sabu dengan kemasan teh Cina Guanyinwang warna kuning, dibalut plastik dan kertas karbon warna biru, dengan total berat 185.500,8 gram.
Selain itu, turut disita sejumlah handphone, satu unit boat jalur warna biru les merah, satu unit GPS merk Garmin warna hitam, dan satu unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi B 2160 UOD.
Upaya penyelundupan ini berhasil digagalkan oleh tim Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Provinsi Aceh menggunakan kapal milik Bea Cukai di Perairan Peurelak.
Sementara itu, beberapa tersangka lainnya, termasuk Zakir, rekan Zakir, Faisal alias Capik, Khaidir alias Pak Haji, dan anggota Pak Haji, masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
Fakta Sidang
Berdasarkan fakta di persidangan, Sayed Fackrul bin Sayed Usman yang berada di Lapas Kelas IIA Banda Aceh (lambaro) bersama sama dengan Ilyas Amren bin Amren, Muzakir alias Him bin Adi bersama dengan Khaidir alias pak Haji, Faisal, Zakir, si Boss dan Si Bro telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan barang bukti sebanyak 185.500,8 gram pada Sabtu, 15 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Perairan Ujung Peureulak dengan titik koordinat 4°59’33.0″N, 97°55’08.5″E Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
Perbuatan terdakwa Sayed Fackrul bin Sayed Usman dilakukan ketika sedang berada dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh menunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 4059 K/Pid.Sus/2023 tanggal 7 September 2023, sementara terdakwa Ilyas Amren bin Amren, Muzakir alias Him bin Adi baru pertama kali melakukan tindak pidana narkotika.
Para terdakwa mengaku menerima upah bervariasi dari Khaidir alias pak Haji (DPO), yang disebut sebagai salah satu otak dari penyelundupan ini.
Dalam putusannya, majelis hakim juga menetapkan seluruh barang bukti narkotika yang disita akan dimusnahkan dan barang bukti lainnya dirampas untuk negara.
Kasus ini menjadi peringatan keras terhadap jaringan narkotika internasional yang kerap memanfaatkan jalur perairan di Aceh untuk menyelundupkan barang haram.
