Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 265

Ratusan PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia, Mayoritas Asal NTB dan Jawa Timur

0

RASIO.CO, Batam – Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tiba di Pelabuhan Internasional Batam Centre setelah dipulangkan dari Malaysia. Dari jumlah tersebut, hanya tujuh orang merupakan perempuan, sementara 143 lainnya adalah laki-laki, mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur (Jatim).

Dikutip Tribunbatam, ratusan PMI ilegal ini dipulangkan dengan biaya negara setelah terjaring razia keimigrasian di Malaysia. Mereka diberangkatkan dari Stulang Laut, Johor Bahru, dan tiba di Batam pada Kamis (6/2).

Dengan pemulangan ini, total PMI ilegal yang telah dikembalikan ke Indonesia mencapai 767 orang. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi, menyebut bahwa masih ada ribuan WNI yang menunggu proses pemulangan dari Malaysia.

“Terkait masih ada sekitar 7.000 PMI yang tertahan di Malaysia, saya kira informasi itu betul. Tapi nanti akan kita konfirmasi lagi melalui KJRI di sana, apakah pemulangannya melalui Riau, Batam, Kalimantan Barat atau Medan. Mereka yang akan mengatur strateginya,” ujar Imam, Kamis (6/2) sore. 

PMI ilegal yang dipulangkan umumnya menghadapi berbagai permasalahan keimigrasian, seperti overstay, penggunaan visa yang tidak sesuai, hingga penyalahgunaan paspor. Beberapa di antara mereka bahkan baru tiba di Malaysia dalam satu hingga dua bulan terakhir sebelum akhirnya terjaring razia oleh otoritas setempat.

“Kalau yang terazia karena jadi PSK, masih ditangani otoritas Malaysia. Tetap kami monitor,” sambungnya.

Saat ini, BP3MI Kepri mendata serta memetakan untuk mengetahui apakah ada PMI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Sekitar 80 persen PMI yang dipulangkan ini dibiayai oleh Negara. Meskipun ada juga yang mandiri,” ucapnya. 

Sesampainya di Pelabuhan Internasional Batam Centre, seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal langsung dibawa ke Shelter P4MI untuk menjalani proses pendataan lebih lanjut.

“Jadi akan dibawa dulu ke shelter. Nantinya kami proses administrasi sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Di situ nanti kami data juga apakah korban TPPO dan lainnya atau tidak,” kata Imam.

Dari 150 orang yang dipulangkan, 143 di antaranya laki-laki dan hanya 7 perempuan. 

“Kebanyakan dari luar Kepri, NTB, Jawa Timur, Sumut detailnya nanti ada. Untuk kali ini tidak ada PMI yang sakit dalam pemulangan ini, seluruhnya dalam kondisi sehat,” sebutnya.

Berdasarkan data yang diterima, Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dipulangkan memiliki rentang usia yang beragam. PMI tertua berusia 55 tahun, sementara yang termuda merupakan kelahiran 2002 atau berusia 22 tahun.

***

Baharkam Ungkap Kasus Penimbunan Timah Ilegal, Sita Barang Bukti 5,8 Ton

0

RASIO.CO, Jakarta – Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri mengungkap kasus pengolahan timah ilegal di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini diduga terkait dengan jaringan perdagangan timah ilegal berskala internasional.

Dikutip CNNIndonesia, Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditpolair Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi mengenai pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok melalui jalur laut.

“Setelah sampai ke Tanjung Priok ternyata barang ini masih dibawa ke tempat pengolahan yang informasi awal kami dapatkan di seputaran Jakarta,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (6/2).

Berdasarkan temuan awal, pihak berwenang langsung melakukan penyidikan dan menemukan bahwa pasir timah ilegal tersebut dibawa ke gudang milik CV. Galena Alam Raya Utama. Penyidik kemudian menggerebek gudang dan tempat pengolahan timah tersebut pada Kamis (16/1). Dalam operasi tersebut, aparat menemukan barang bukti berupa timah yang telah diolah menjadi batangan.

“Sebanyak 207 batang dimana setiap batangnya memiliki berat antara 23 sampai kilogram. Sehingga total yang kami berhasil sita sebanyak 5,81 ton,” jelasnya.

Dalam penggerebekan gudang milik CV. Galena Alam Raya Utama, penyidik turut mengamankan Kepala Operasional Gudang, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan berinisial J.

Menurut pihak kepolisian, tersangka J berperan sebagai pemodal utama serta mengepalai seluruh proses pengelolaan timah ilegal di gudang tersebut. Selain itu, J juga merekrut tujuh karyawan untuk mengolah pasir timah ilegal, dengan imbalan gaji sebesar Rp5 juta per bulan.

“Kemudian kita lakukan pengembangan akhirnya Direktur CV dengan inisial AF berhasil kita tangkap sehingga saat ini ada 2 orang tersangka dan sudah kita lakukan penahanan,” tuturnya.

Pihak kepolisian mengungkap bahwa aktivitas pengolahan pasir timah ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2023. Para tersangka diketahui menerima kiriman pasir timah ilegal dari Bangka Belitung sebanyak lima kali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka J mengaku bahwa batang timah hasil olahan dijual kembali ke Korea Selatan. Dengan temuan ini, polisi menduga bahwa sindikat pengolahan timah ilegal tersebut merupakan bagian dari jaringan internasional.

“Ada indikasi kesana (jaringan internasional) tapi perlu kita buktikan lagi. Karena ini masih sepihak dari pelaku. Jadi kami belum bisa yakini kecuali sudah ada bukti lain bahwa sudah pernah dikirim kesana,” tuturnya.

“Sehingga kalau kita total dengan nilai jual potensi kerugian negara dengan aktivitas yang mereka lakukan ini sebesar Rp10 miliar,” pungkasnya.

***

Silaturahmi Amsakar-Li Claudia dengan Pejabat Pemko Batam, Prioritaskan Program untuk Masyarakat

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam terpilih, Li Claudia Chandra, menghadiri silaturahmi bersama pejabat dan pegawai Pemko Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (6/2).

Dalam kesempatan yang dihadiri sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, dan sejumlah pejabat lainnya, Amsakar mengajak seluruh jajaran pejabat Pemko Batam untuk bekerja lebih kompak dan terarah dalam melayani masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah untuk terus membangun Batam dengan menitikberatkan pada program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Amsakar juga mengingatkan kepada seluruh pejabat Pemko Batam untuk tidak terpecah. Ia ingin semua pejabat kompak dalam bekerja.

“Jangan ada faksi-faksi lagi. Narasi-narasi yang berkembang saat Pemilu kemarin, harus kita tinggalkan. Saatnya kita bersatu untuk membangun Batam bersama-sama,” tegas Amsakar.

Selain itu, Amsakar juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan tidak terjebak dalam spekulasi terkait jabatan.

“Yang lebih penting adalah fokus pada pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Amsakar melanjutkan bahwa mereka berdua, bersama Li Claudia Chandra, telah mewakafkan diri untuk bekerja maksimal demi kemajuan Batam.

“Kami sudah mewakafkan diri untuk bekerja sebaik-baiknya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus membangun Batam, terutama yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.

Di sisi lain, Amsakar juga memastikan bahwa program infrastruktur akan terus dilanjutkan, namun dengan penekanan pada hal-hal yang dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah penyelesaian masalah banjir.

“Kita akan segera menyelesaikan masalah ini agar masyarakat dapat merasakan perubahan yang nyata,” tambahnya.

Menyinggung mengenai perombakan struktur pejabat, Amsakar menjelaskan bahwa perubahan ini sangat diperlukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. “Kami akan merombak struktur pejabat, terutama camat dan lurah yang siap untuk langsung turun tangan mengatasi permasalahan masyarakat,” jelas Amsakar.

Lebih lanjut, Amsakar dan Li Claudia Chandra berharap bahwa dengan kebersamaan dan kekompakan seluruh jajaran Pemko Batam, mereka dapat mengatasi berbagai tantangan dan mewujudkan Batam yang lebih baik, modern, dan sejahtera untuk seluruh warganya.

Amsakar juga mengajak seluruh pejabat dan aparatur Pemko Batam untuk selalu menjaga komitmen terhadap pelayanan publik dan berfokus pada pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan semangat baru yang dibawa oleh Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, Pemko Batam diharapkan dapat lebih solid dan berfokus pada kebutuhan masyarakat Batam dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Mari kita bekerja bersama untuk Batam yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam Gelar Sosialisasi Bersama Kejari Batam, Bahas Penyelesaian Permasalahan Reklame

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Batam guna membahas penyelesaian permasalahan reklame berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 7 tahun 2017.

Kegiatan ini berlangsung di Balairungsari, Lt.3, Gedung Bida Utama, Rabu (5/2) dengan dihadiri oleh ratusan mitra usaha di bidang reklame dan asosiasi periklanan Kota Batam.

Dalam sosialisasi dihadirkan dua narasumber yakni Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Ponco Indro Subekti dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi. Selain itu, turut hadir Kepala Satuan Internal, Imbuh Agustanto; serta para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Dalam sambutannya, Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Ponco Indro Subekti, menegaskan pentingnya langkah penertiban ini sesuai dengan Surat Peringatan yang berlaku.

“Masih banyaknya reklame yang tidak sesuai Masterplan, kami lakukan langkah identifikasi dan sosialisasi kemudian peringatan. Dengan sosialisasi kita harapkan dampak potensi kerugian negara kita eliminasi. Iklim investasi terjaga. Estetika kota pun tertata.” Kata Ponco.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penertiban terhadap mitra yang tidak sesuai dengan ketentuan Perka, demi menciptakan tata kelola reklame yang lebih tertib dan estetis.

Ponco menjabarkan kondisi eksisting berdasarkan jumlah perusahaan per Januari 2025, ditemukan sebanyak 60 perusahaan reklame dengan status Izin Mati, 25 Perusahaan Tidak Berizin, Neonbox 69 perusahaan, dan kedapatan tidak berizin & tidak sesuai Masterplan sebanyak 120 perusahaan.

Banyaknya reklame yang tidak berizin dan tidak sesuai Masterplan, mengakibatkan adanya potensi kerugian negara.

Penataan reklame ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap wajah Kota Batam, sehingga menjadi lebih tertata dan menarik bagi masyarakat maupun investor, dan mencegah potensi kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk mendukung kelancaran investasi di Batam.

“Mari kita bersama menaati aturan yang ada untuk menuju investasi yang lebih baik. Regulasi dibuat agar mematuhi aturan hukum, sehingga kedepannya pelaksanaan kegiatan bisa lebih tertib,” tegas Kasna kepada para pengusaha sewa titik reklame yang hadir.

Kajari Batam I Ketut Kasna Dedi menyarankan kepada BP Batam agar dilakukan peringatan-peringatan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan langkah tindakan berikutnya.

Pihaknya pun menegaskan peranan Kejaksaan dalam mengawal dan melakukan pendampingan Hukum sehingga tercipta win win solution.

“Kami dapat mengajukan pembubaran PT pada kejadian pelanggaran-pelanggaran tertentu. Namun, kami tidak hanya menindak melainkan harus memikirkan solusi pemecahan seperti apa. Ini kita lakukan untuk menjaga investasi di Batam dan menata Kota Batam agar menjadi indah dan tertib.” Kata I Ketut Kasna Dedi.

Melalui sosialisasi ini, BP Batam berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, asosiasi dan para mitra usaha untuk menciptakan tata kelola reklame yang berizin dan tertib aturan Masterplan, serta mendukung pengembangan Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional yang rapi dan indah.

Redaksi@www.rasio.co//

Finalis Kepri Siap Berlaga di Ajang Nasional Technical Skill Contest 2025

0

RASIO.CO, Batam – Setelah sukses menggelar Technical Skill Contest for Student & Teacher Tingkat Regional, Festival Vokasi Satu HATI Tahun 2025, PT Capella Dinamik Nusantara kembali mendukung talenta vokasi terbaik dari Kepulauan Riau untuk berkompetisi di tingkat Nasional.

Ada dua kategori yang di kirimkan untuk mewakili Kepulauan Riau yaitu Bapak Randy Debeny, S.Pd dari SMK Negeri 3 Batam (kategori guru) serta Mohammad Rizky Dwi Murviyanto dari SMK Hang Nadim Batam (kategori siswa) terpilih sebagai juara pertama di tingkat regional dan akan mewakili Kepulauan Riau dalam Technical Skill Contest for Student & Teacher Tingkat Nasional, Festival Vokasi Satu HATI Tahun 2025.

Sebagai persiapan menuju ajang di tingkat Nasional, PT Capella Dinamik Nusantara mengadakan Pembekalan Bersama bagi Finalis Kontes Tingkat Nasional pada 3 – 7 Februari 2025 di Capella Honda Training Centre, Medan.

Dalam pembekalan ini, para finalis mendapatkan pelatihan intensif dari Technical Trainer PT Capella Dinamik Nusantara dengan fokus pada pengecekan dan perawatan berbagai jenis sepeda motor Honda, termasuk sepeda motor listrik Honda. Selain itu, para peserta juga dibekali dengan sesi bimbingan mental dan motivasi untuk memperkuat semangat dan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi persaingan di tingkat Nasional.

Johandi selaku Technical Service Manager PT Capella Dinamik Nusantara, menyampaikan bahwa pembekalan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesiapan para finalis.

“Kami ingin memastikan bahwa para peserta tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, tetapi juga kesiapan mental dalam menghadapi kompetisi di tingkat Nasional. Semoga mereka dapat memberikan yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi sekolah”, ujarnya.

Usai pembekalan, para finalis akan menuju ke AHM Safety Riding & Training Centre (SRTC) Deltamas pada 8 Februari 2025 untuk mengikuti Technical Skill Contest for Student & Teacher Tingkat Nasional. Kompetisi ini akan berlangsung hingga 12 Februari 2025, sebelum akhirnya para peserta kembali ke daerah masing-masing pada 13 Februari 2025.

“Dengan semangat Sinergi Bagi Negeri seluruh para finalis dapat menampilkan performa terbaiknya di tingkat Nasional dan membawa prestasi membanggakan bagi sekolah mereka. Dukungan berkelanjutan terhadap pendidikan vokasi ini menjadi bagian dari komitmen Honda dalam mencetak generasi teknisi unggul yang siap bersaing di industri otomotif”, tutup Johandi.

***

KPU Lingga Resmi Tetapkan Nizar-Novrizal Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025

0

RASIO.CO, Lingga – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga menetapkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Muhammad Nizar, S.Sos dan Ir. Novrizal, S.T, M.IP Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030 tersebut, KPU Kabupaten Lingga menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka di Aula Kantor Bupati Lingga, Rabu (5/2) malam.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Terpilih Tahun 2024 ini, yang menandakan bahwa proses penyelenggaraan pemilu telah selesai.

“Tentunya saya mengajak semua pihak dan stakeholder untuk sama-sama membangun Kabupaten Lingga yang kita cintai ini. Persoalan perselisihan dan perbedaan sudah kita lewati bersama, mari waktunya untuk bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Lingga untuk menuju Lingga Bersinar, Berdaya Saing dan Sejahtera,” kata M. Nizar.

Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Lingga dihadiri oleh Pasangan Calon Muhammad Nizar – Novrizal, Perwakilan Pasangan Calon Alias Wello – Muhammad Ishak, Pimpinan Partai Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda, Bawaslu, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, Camat se-Kabupaten Lingga, serta undangan lainnya.

Dengan telah ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, tentunya harapan besar disematkan kepada pasangan Muhammad Nizar – Novrizal untuk membawa Lingga semakin maju dalam lima tahun ke depan.

***

Bea Cukai Gelar Kuliah Umum di UIN Ar-Raniry

0

RASIO.CO, Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banda Aceh menggelar kuliah umum yang dihadiri oleh civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Kuliah umum yang dibawakan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bapak Safuadi, berlangsung di Auditorium Prof. Ali Hasymi pada Senin (03/02). Acara ini dihadiri oleh dosen serta sekitar 200 mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry.

“Hari ini Kanwil Bea Cukai Aceh diundang oleh UIN Ar-Raniry untuk memberikan kuliah umum kepada civitas akademika di lingkungan UIN Ar-Raniry. Bea Cukai sebagai instansi vertical Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi yang perlu dikenalkan kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat akademis” ungkap Leni Rahmasari, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh.

Pada kuliah umum tersebut, Safuadi memberikan dorongan kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry bahwa perlu adanya perbaikan aspek kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan industrialisasi.

“Vietnam telah berhasil mengembangkan tenaga kerja dengan keahlian teknis tinggi, khususnya di bidang teknologi. Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mendorong investasi. UIN Ar-Raniry merupakan salah satu Lembaga yang memiliki kemampuan untuk mmemperbaiki kompetensi sumber daya manusia Indonesia” terang Safuadi.

Acara ditutup dengan permainan yang mempekenalkan terkait tugas dan fungsi Bea Cukai, diantaranya sebagai fasilitator perdagangan dan asistensi industri (Trade Facilitator and Industrial Assistance), melindungi masyarakat dari masuknya barang ilegal dan berbahaya (Community Protector) serta mengumpulkan penerimaan negara melalui kegiatan kepabeanan dan cukai (Revenue Collector).

***

Tindaklanjuti Temuan BPK Rp3,84 Miliar, Kejari Batam Dampingi BP Batam Terkait Titik Reklame

0

RASIO.CO, Batam – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam memberikan pendampingan hukum kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp3,84 miliar yang berkaitan dengan permasalahan titik reklame di Kota Batam.

“Jaksa pengacara negara (JPN) adalah jaksa yang bertugas sebagai penasihat hukum untuk pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, I Ketut Kasna Dedi SH MH melalui Kasi Intel Kejari Batam, Tiyan Andesta SH MH di Aula Balairung Sari BP Batam, Rabu (5/2).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, I Ketut Kasna Dedi, S.H., M.H., memberikan pemaparan mengenai “Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Permasalahan Sewa Lahan Titik Reklame di Kota Batam” dalam acara yang digelar di Aula Balairung Sari.

Dalam pemaparannya, Kasna Dedi menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting dalam mewakili lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan badan usaha yang memiliki kepentingan pemerintah. JPN dapat bertindak baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan kepentingan negara.

***

NP wanita Càlon Penumpang Maskapai Citilink Diamankan Bawa Sabu

0

RASIO.CO, Batam – Beacukai Bandara Hang Nadim Batam berhasil mengamankan salah seorang calon penumpang maskapai Citilink berinisial NP(42) karena diduga bawa sabu 505 gram sabu.

NP(42) diamankan, Minggu, 2 Februari 2025, sekitar pukul 16.05 WIB, petugas Bea Cukai Batam mencurigai sebuah koper yang teridentifikasi atas nama NP(42), penumpang pesawat Citilink  dengan rute penerbangan Batam-Surabaya-Balikpapan.

Atas dasar kecurigaan tersebut, petugas mencari keberadaan dari pemilik koper dan menemukan penumpang tersebut sedang duduk di ruang tunggu.

Penumpang tersebut awalnya tampak cemas dan mencoba menghindari interaksi dengan petugas. Kemudian petugas mengarahkan penumpang menuju ruang rekonsiliasi.

Dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa NP berdomisili di Karimun dan merupakan seorang ibu rumah tangga. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan didapati sejumlah barang berupa sajadah, pakaian, serta beberapa celana berbahan

Dasar jeans yang tersusun dengan rapi. Saat dilakukan pemeriksaan, NP menunjukkan ekspresi cemas serta memberikan keterangan yang tidak konsisten.

Hasil pemeriksaan pada koper ditemukan bungkusan plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diselipkan pada lipatan celana jeans di antara tumpukan sajadah di bagian atas dan pakaian lainnya di bagian bawah koper.

Dari hasil pemeriksaan mendalam bersama Unit K-9, total barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak 2 bungkus, masing-masing 255 gram dan 250 gram yang diduga Methamphetamine dengan total berat 505 gram.

Barang bukti dan penumpang tersebut kemudian dibawa ke KPU BC Batam untuk diproses lebih lanjut. Dari hasil uji narcotest dan  uji laboratorium, serbuk kristal putih tersebut positif mengandung senyawa narkotika golongan I dari jenis Methamphetamine.

Dari keterangan yang diberikan pelaku, NP mengambil barang di Jalan Poros, Tanjung Balai Karimun. NP dijanjikan upah sebesar Rp30 juta di mana DP diberikan untuk pembelian tiket, dan sisanya setelah barang berhasil diantar.

NP bekerja sebagai kurir sejak tahun 2024 dan telah melakukan enam kali pengiriman ke Jakarta, Balikpapan, Makassar, Kendari dan Lombok melalui Batam.

Kepala Bidang P2 Bea Cukai Batam, Muhtadi, menjelaskan bahwa atas barang bukti dan pelaku telah dilakukan penegahan dengan diterbitkannya Surat Bukti Penindakan  dan selanjutnya diserahterimakan ke Polda Kepulauan Riau melalui Berita Acara Serah Terima untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Penindakan ini bukan hanya menggagalkan penyelundupan narkotika, tetapi juga menyelamatkan hingga 10.000 jiwa dari ancaman bahaya narkoba serta menghemat biaya rehabilitasi sebesar Rp.16 miliar,” tegasnya.

“Penindakan sindikat narkoba ini merupakan wujud nyata program Asta Cita Presiden RI sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memerangi penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia khususnya Kepulauan Riau, yang dijadikan jalur pemasukan, transito, dan peredaran narkoba. Kami terus berupaya memberantas berbagai modus operandi yang digunakan pelaku penyelundupan demi melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.”
pungkas Zaky .

Adi@www.rasio.co //

Sidang Sengketa Pilkada di MK: 270 Perkara Gugur, 40 Lanjut ke Tahap Pembuktian

0

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pembacaan putusan sela (dismissal) terhadap 310 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sidang pembacaan putusan digelar dalam dua sesi, yakni pada Selasa (4/2) dengan 158 perkara dan Rabu (5/2) dengan 152 perkara.

Dari total perkara yang disidangkan, sebanyak 40 perkara dinyatakan berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Sementara itu, 280 perkara lainnya telah diputus dan dinyatakan tidak berlanjut alias dihentikan. Seluruh perkara yang diproses menghasilkan berbagai jenis putusan dan ketetapan.

Dikutip CNNindonesia pada sidang Selasa (4/2), MK memutus sebanyak 138 perkara tidak berlanjut, dengan rincian 97 perkara tidak diterima, 6 perkara dinyatakan di luar kewenangan MK, 27 perkara ditarik kembali, dan 8 perkara dinyatakan gugur.

Sementara pada sidang Rabu (5/2), sebanyak 132 perkara dihentikan dengan rincian 130 perkara tidak dapat diterima, dan 2 perkara ditarik kembali.

Dari 40 perkara yang masih berlanjut ke tahap pembuktian, hanya tiga perkara yang merupakan sengketa hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub), yaitu:

  1. Perkara 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilgub Papua Pegunungan.
  2. Perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilgub Papua.
  3. Perkara 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilgub Bangka Belitung.

Sementara itu, 37 perkara lainnya merupakan sengketa hasil Pilkada di tingkat kabupaten/kota. Berikut daftar perkara yang masih berlanjut ke sidang pembuktian:

  1. Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya
  2. Perkara 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Magetan
  3. Perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pesawaran
  4. Perkara 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mimika
  5. Perkara 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Banjarbaru
  6. Perkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Aceh Timur
  7. Perkara 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Bangka Belitung
  8. Perkara 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bangka Barat
  9. Perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pasaman
  10. Perkara 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Lamandau
  11. Perkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Palopo
  12. Perkara 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Sabang
  13. Perkara 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Gorontalo Utara
  14. Perkara 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pasaman Barat
  15. Perkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bengkulu Selatan
  16. Perkara 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Empat Lawang
  17. Pekara 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Banggai
  18. Perkara 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bungo
  19. Perkara 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Serang
  20. Perkara 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Parigi Moutong
  21. Perkara 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mandailing Natal
  22. Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Boven Digoel
  23. Perkara 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Papua Pegunungan
  24. Perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Papua
  25. Perkara 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Jayapura
  26. Perkara 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Puncak
  27. Perkara 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Puncak Jaya
  28. Perkara 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kutai Kartanegara
  29. Perkara 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Barito Utara
  30. Perkara 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Siak
  31. Perkara 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Berau
  32. Perkara 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pamekasan
  33. Perkara 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Halmahera Utara
  34. Perkara 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Belu
  35. Perkara 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pulau Taliabu
  36. Perkara 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Buton Tengah
  37. Perkara 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kepulauan Talaud
  38. Perkara 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mahakam Ulu
  39. Perkara 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Jeneponto
  40. Perkara 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Buru

***