RASIO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengaku belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.
Karena itu, Eddy pun mengaku tak tahu soal penetapan tersangka kepada dirinya. Hal itu disampaikan Eddy melalui Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Erif Faturahman.
“Beliau [Eddy Hiariej] tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP,” ujar Erif dikutip cnnindonesia, Jumat (10/11).
Erif mengatakan Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pemberian bantuan hukum kepada Eddy.
“Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap,” kata dia.
KPK mengumumkan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Kamis (9/11) malam. Satu di antaranya ialah Eddy Hiariej.
“Penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantornya, Jakarta.
RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/11).
Pendandatanganan NPHD itu antara Pemko Batam dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam.
Usai penandatanganan itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengajak semua pihak menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Batam. “Kami terus mengajak semua pihak demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Batam,” ujarnya.
Rudi mengimbau untuk terus menjaga keamanan dan suasana kondusif di Batam demi kesuksesan Pemilu. Untuk diketahui, tahapan Pemilu 2024 sudah berlangsung sejak Juni 2022 mulai dari verifikasi partai politik dan sebagainya.
“Dengan anggaran berikan tentu ini upaya pemerintah agar penyelenggaraan dan pengawasan pemilu bisa berjalan lancar di Kota Batam,” katanya.
Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, melaporkan bahwa anggaran untuk KPU sebesar Rp39,1 miliar dan Bawaslu sebesar Rp14,8 miliar.
“Tahun ini dicairkan 40 persen, dan 60 persen akan dicairkan pada 2024,” ujar Riama.
Dengan ketentuan itu, pendanaan untuk KPU pada tahun ini langsung dicairkan sebesar Rp15,2 miliar dan Bawaslu sebesar Rp5,9 miliar. Selebihnya, anggaran penyelenggaraan pemilu itu akan dicairkan pada 2024 mendatang.
“Mudah-mudahan ini semua bisa menyukseskan semua kegiatan yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu 2024,” katanya.
RASIO.CO, Natuna – Natuna, salah satu surga tersembunyi di Indonesia, menghadirkan pesona alam yang begitu memukau. Salah satu destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan adalah Desa Mekar Jaya, yang menjadi rumah bagi hutan mangrove yang memukau.
Dalam perjalanan sekitar 1 jam dari Ranai, pengunjung akan menemukan kecantikan alam yang menakjubkan ini. Setibanya di Desa Mekar Jaya, pengunjung dapat menjelajahi keindahan hutan mangrove dengan berjalan-jalan atau menggunakan motor. Namun, pengalaman tak berakhir di sini.
Desa ini menyediakan fasilitas yang membuat kunjungan semakin berkesan. Pengunjung dapat beristirahat di gazebo yang nyaman, menikmati hidangan lezat di restoran lokal, atau bahkan menginap di homestay yang ramah pengunjung.
Salah satu daya tarik utama Desa Mekar Jaya adalah hidangan lokal yang menggoda. Jangan lewatkan untuk mencicipi sirup mangrove, makanan dengan dasar tepung dari buah mangrove, dan kepiting segar yang bisa dinikmati di sini. Rasakan sensasi kuliner yang unik dengan sentuhan alam yang khas Natuna.
Jadi, jika Anda mencari destinasi liburan yang memukau dan eksotis di Natuna, Desa Mekar Jaya adalah pilihan yang sempurna. Nikmati keindahan mangrove, lezatnya kuliner lokal, dan kenyamanan akomodasi yang ditawarkan oleh desa ini.
Program Desa Wisata dinilai efektif mengembangkan potensi pariwisata yang mendatangkan wisatawan. Di Kepri, Dinas Pariwisata setempat mendorong lebih banyak lagi desa pariwisata muncul. Dinas Pariwisata Kepri meminta Desa Wisata yang ada di kabupaten/kota lebih kreatif dan inovatif mengembangkan potensi di wilayah setempat.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kepr, Luki Zaiman mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan wisatawan ke Kepri melalui desa wisata. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan stakeholder daerah agar pengembangan desa wisata bisa digesa.
Pemprov Kepri menetapkan sejumlah kawasan strategis dan destinasi wisata di Kepri dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1263 tahun 2022 tentang “Destinasi Pariwisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Daya Tarik Wisata Provinsi Kepri”.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, penetapan itu bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, meratakan kesempatan berusaha, dan optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah.
Menurutnya, penetapan kawasan strategis dirancang untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam di Kepri.
“Sehingga, diperlukan penentuan wilayah pariwisata dan daya tarik wisata agar pengembangan yang dilakukan dapat lebih terarah,” kata Ansar Ahmad.
RASIO.CO, Batam – Isu liar terkait rencana investasi di Pulau Rempang masih saja dihembuskan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
Terbaru, kabar miring terkait Rempang juga disampaikan oleh Rizal Ramli saat hadir pada kegiatan pentas seni warga di Sembulang, Kamis (9/11).
Ia menyampaikan kepada awak media bahwa pengosongan Pulau Rempang dilakukan atas perintah Presiden China, Xi Jinping kepada Presiden RI, Joko Widodo.
BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyayangkan pernyataan yang bernada provokatif tersebut. Ia juga membantah isu yang disampaikan Rizal terkait pengosongan Pulau Rempang. Dimana, rencana pengembangan Rempang Eco-City merupakan program pemerintah yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Hal itu seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, investor yang menanamkan modal pun hanya akan memanfaatkan lahan sekitar 2.370 hektare dari total keseluruhan lahan seluas 17.600 hektare.
“Isu pengosongan pulau itu tidak benar. Seperti yang telah disampaikan, untuk tahap awal rencana investasi, hanya empat kampung yang terdampak,” tegasnya, Kamis (9/11).
Di samping itu, Ariastuty mengungkapkan bahwa hanya 961 Kepala Keluarga (KK) terdampak pengembangan Rempang yang bakal bergeser pada tahap awal pembangunan.
“Jadi, isu seperti ini seharusnya tidak perlu lagi dikemukakan. Apalagi tujuannya untuk memecah belah dan mengganggu situasi kondusif Kota Batam,” tambahnya.
Oleh sebab itu, pihaknya pun mengajak masyarakat Batam untuk tidak terprovokasi dengan kabar miring terkait Rempang. Mengingat, banyaknya oknum tak bertanggung jawab yang sampai saat ini masih memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk kepentingan tertentu.
RASIO.CO, Batam – BP Batam melalui Biro Humas Promosi dan Protokol, berpartisipasi dalam pameran bergengsi, Jogja Tourism, Craft, Trade & Investment (TCTI) Expo 2023.
Jogja TCTI Expo 2023 memberikan platform yang luar biasa bagi BP Batam untuk bisa memamerkan potensi dan keunggulan yang dimiliki Batam sebagai kawasan industri yang ramah investasi.
Kegiatan bertajuk “Pameran UMKM, Perdagangan Pariwisata dan Investasi,” itu dilaksanakan selama empat hari, 9 s.d 12 November 2023, di Galeria Mall Yogyakarta. Pameran dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta, Syam Arjayanti. Syam, memberikan apresiasi atas keikutsertaan BP Batam dalam pameran Jogja TCTI Expo 2023.
“Kami sangat mengapresiasi keikutsertaan lambaga atau instasi pemerintah dalam pameran ini. Karya-karya yang mempunyai inovasi dan kreatif tinggi ini yang kita tunggu, produk ataupun potensi daerah yang ada harus kita promosikan, pameran inilah salah satu solusi untuk mamajukan daerah,” ujar Syam.
Sementara, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait melalui Kasubbag Hubungan Investor, Afthar Fallahziz, mengungkapkan keikutsertaan BP Batam pada pameran ini merupakan salah satu sarana untuk memasarkan potensi investasi dan peluang usaha di Batam, mengingat Yogyakarta merupakan provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara dan dunia usaha yang cukup tinggi.
“Pada pameran ini, BP Batam memasarkan potensi Batam sebagai Kawasan Free Trade Zone dan Special Economy Zone,” ujar pria yang akrab disapa Lala.
Masifnya pembangunan Batam di bawah kepimpinan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjadikan kegiatan promosi tersebut penting dilakukan sehingga dapat membuka pintu kolaborasi dengan mitra potensial di berbagai sector utamanya mengaet investor baru untuk berinvestasi di Batam.
RASIO.CO, Batam – Ditreskrimsus Polda Kepri menetapkan MMT oknum karyawan bank di Batam jadi tersangka pembuatan akun palsu nasabah di Batam.
Perbuatan tersangka terbongkar adanya audit internal di bank tempat MMT bekerja. Sedangkan modus tersangka dengan cara pembuatan akun email pribadi yang seolah-olah email tersebut adalah milik nasabah.
Lalu kemudian dibuatkan akun internet banking milik nasabah tanpa persetujuan nasabah tersebut. Ada tiga akun internet palsu menggunakan user Id Customer Service.
“sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 dan telah membuat akun internet banking sebanyak 3 nomor rekening,”
“Dan berhasil menguras dana dari akun palsu sebesar Rp.3,2 miliar,” kata Dirkrimsus Polda Kepri. Kamis(09/11).
Kata dia, bulan Juni 2023 salah satu Bank kantor pusat melakukan audit ke salah satu Bank wilayah Kepri yang kemudian diketahui adanya karyawan Bank yang bernama inisial MMT melakukan pembuatan akun email pribadi yang seolah-olah email tersebut adalah milik nasabah.
Kemudian dibuatkan akun internet banking milik nasabah tanpa persetujuan nasabah tersebut, Adapun cara pembuatan akun internet banking adalah dengan menggunakan user Id Customer Service bawahannya yang kemudian dilakukan persetujuan oleh User Id miliknya melalui komputer kerjanya.” ujarnya.
Adapun perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh tersangka inisial MMT sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 dan telah membuat akun internet banking sebanyak 3 nomor rekening.tersangka inisial MMT sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 dan telah membuat akun internet banking sebanyak 3 nomor rekening. Dari 3 nomor rekening yang telah dibuatkan akun internet bankingnya tersangka inisial MMT telah melakukan transaksi pendebetan secara berulang-ulang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp 13.200.000.000,-(Tiga Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah). kemudian Barang Bukti yang berhasil disita yaitu 1 unit Personal computer, 1 unit Hard Disk, dan 1 bundle rekening koran.
“Saya menghimbau kepada masyarakat ataupun para nasabah bank yang ada di Kepri untuk mendownload aplikasi M-banking atau SMS Banking agar dapat memantau dan menerima pemberitahuan ketika terjadi transaksi illegal di rekening masing-masing. Dan juga jangan mudah terpengaruhi oleh tawaran-tawaran yang dapat merugikan diri sendiri.” Tegas
RASIO.CO, Batam – Jajaran Subdit V Ciber Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil membongkar kasus tiga oknum karyawan bank di batam mengalihkan uang nasabah puluhan milyar.
Modus operandi ketiga karyawan bank dibatam tersebut dengan cara mengubah alamat email dan nomor telpon nasabah, setelah itu mengeser uang dari rekening nasabah tampa sepengetahuan nasabah tersebut.
Ketiga karyawan bank di batam tersebut berinisial FQ, HS, KF dan ketiganya berhasil bobol rekening nasabah dan merugikan bank Rp.12,6 miliar.
Akibat perbuatannya, ketiga pelaku saat ini meringkuk disel tahanan Mapolda Kepri.
Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi, menjelaskan Sekira tanggal 28 s/d 31 Agustus 2023 3 orang oknum karyawan Bank salah satu di kota Batam melakukan perubahan data nasabah berupa alamat email dan nomor telepon nasabah yang dilakukan salah satu Bank unit di wilayah kota Batam.
Kemudian setelah 3 orang tersangka oknum karyawan bank tersebut berhasil melakukan perubahan data nasabah berupa alamat email dan nomor telepon nasabah tersebut.
Sehingga terjadilah sejumlah transaksi pergeseran dana yang mana bahwa nasabah bank tersebut tidak ada melakukan transaksi apapun.
Atas kejadian tersebut pihak bank mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp 12.684.179.717,-
“Modus Operandi yang di gunakan oleh para tersangka yaitu awalnya 3 orang pelaku dengan inisial FQ, dengan inisial HS, dan dengan inisial KF melakukan kesepakatan untuk melakukan perubahan data nasabah salah satu bank di kota Batam,”
“Perubahan data tersebut berguna untuk bisa melakukan transaksi pada akun internet banking milik nasabah salah satu bank tersebut. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 pelaku melakukan perubahan data nasabah bank tersebut sehingga terjadinya sejumlah transaksi pergeseran dana yang mana bahwa nasabah bank tersebut tidak ada melakukan transaksi apapun.
kemudian Barang Bukti yang berhasil disita 1 unit PC, 1 unit Flashdisk, dan 4 unit Handphone.” Ucap Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Nasriadi.
Nasriadi menambahkan, Saya menghimbau kepada masyarakat ataupun para nasabah bank yang ada di Kepri untuk mendownload aplikasi M-banking atau SMS Banking agar dapat memantau dan menerima pemberitahuan ketika terjadi transaksi illegal di rekening masing-masing.
Dan juga jangan mudah terpengaruhi oleh tawaran-tawaran yang dapat merugikan diri sendiri.
Tersangka dijerat Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan atau Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp l2.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan atau Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHPidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ancaman pasal 55 KUHPidana sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana bersama.
RASIO.CO, Jakarta – Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima) ke-27 resmi diakhiri pelaksanaannya diatas kapal Patroli BC 60001.Rabu (08/11).
“Pelaksanaan Patkor Kastima kali ini adalah operasi yang kami selaraskan dengan operasi laut terpadu Bea Cukai Jaring Sriwijaya semester II.”
“Pada periode ini, patroli laut Bea Cukai telah menghasilkan tujuh kali penegahan atau pencegahan keberangkatan sarana pengangkut. Komoditas yang kami amankan di antaranya rokok, bahan bakar minyak, narkotika, senjata api, dan ballpressed,” ungkap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto.
Nirwala menekankan bahwa dalam kasus penegahan ballpressed atau impor pakaian bekas ilegal, Bea Cukai, dalam hal ini Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Utara telah melaksanakan penangkapan pada tanggal 5 November 2023.
“Informasi atas adanya dugaan importasi ilegal ballpressed tersebut berasal dari Kastam Diraja Malaysia. Pangkalan Kastam Marin Portklang bantu memantau dan menginformasikan penyelundupan ballpressed tersebut kepada Pusat Komando Operasi Patkorkastima Bea Cukai di Jakarta. Hingga akhirnya Bea Cukai dapat menangkap sebuah kapal dan tiga truk berisi ballpressed,” ujarnya.
Nirwala pun berharap kerja sama dan pertukaran informasi serupa dapat terus berlangsung, meski tidak sedang dalam masa operasi Patkor Kastima.
Terlebih, administrasi pabean Indonesia dan Malaysia harus mampu mengamankan wilayah Selat Malaka, yang merupakan salah satu perairan penting yang menjadi jalur perdagangan Indonesia dan Malaysia, dari aktivitas ilegal, seperti penyelundupan yang dinamikanya berubah sangat cepat.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa keamanan dan keselamatan laut Selat Malaka yang sangat rawan adalah menjadi tanggung jawab bersama Indonesia dan Malaysia. Tugas itu tentunya akan sangat berat kalau dilakukan sendiri-sendiri, melalui patroli terkoordinasi Patkor Kastima lah, tugas tersebut terasa menjadi lebih ringan untuk kita bersama,” tutupnya.
RASIO.CO, Batam – Sidang kasus dugaan pidana pengrusakan tahun 2014 lalu dengan terdakwa pengusaha Batam Riki Lim digelar di Pengadilan Negeri(PN) Batam.Kamis(09/11).
Dalam sidang perdana yang dipimpin majelis hakim ketua David P Sitorus dengan agenda sidang Esepsi dimana dua pekan lalu sebelumnya pembacaan dakwaan oleh JPU Arif Darmawan Wiratama.
Dalam Esepsinya melalui PH Masrur Amin dipersidangan, pada pokoknya terdakwa Riki Lim didakwa pasal 406 ayat 1 KUHP ancaman hukuman Dua Tahun lapan Bulan
Sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, tidak memenuhi ketentuan sesuai aturan karena perkara sudah daluwarsa , berdasarkan ketentuan pasal 78 KUHP batas waktu kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut pidana terdakwa Riki Lim telah melampau waktu dan tidak memiliki kewenangan menuntut pidana karena kewenangan telah terhapus akibat daluwarsa.
• “Dakwaan JPU pasal 406 ayat 1, ancaman hukumannya 2,6 Tahun dan perkara pidana tahun 2014, sesuai pasal 78 KUHP masa daluwarsa Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun,”
“Artinya 2020 perkara tersebut daluwarsa,” kata Masrus Amin diluar persidangan.
Dilanjutkan dalam esepsinya Adapun bunyi pasal 78 KUHP
Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa
• Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
• Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
• Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
• Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
Sedangkan dalam dakwaan JPU Pasal 406 ayat 2 KUHP ancaman hukuman 2,6 tahun dan memperhatikan pasal diatas maka batas kewenangan JPU sesuai pasal 78 ayat 1 ke-2 KUHP Daluwarsa.
Karena dalam dakwaan JPU perkara sudah lebih dari enam tahun.
Dimana pengertian Daluwarsa adalah keadaanya lewatnya waktu atau jangka waktu daluwarsa yang ditentukan UU menjadi sebab gugurnya atau menghapusnya hak untuk seseorang yang melakukan tindak pidana.
Maka tidak dapat dilanjutkan pengadilan untuk proses penuntutan. Sesuai tuntutan JPU dimana peristiwa pidana terjadi dibulan September 2014. Sehingga jika dihitung tambahan waktu enam tahun, maka kewenengan JPU menuntut paling lambat September 2020.
Jika melewati batas waktu tersebu maka JPU tidak lagi punya kewenangan lagi untuk menuntut terdakwa karena kewenangan hapus karena daluwarsa. Dan harus dinyatakan batal demi hukum.
Sementara itu, Sulhan PH terdakwa melanjutkan, bahwa surat dakwaan JPU Error In Persona berdasarkan ketentuan pasal 143 huruf a ayat 2 KUHAP.
Bahwa penetapan terdakwa dalam dakwaan JPU tidak jelas alias kabur, dimana penetapan terdakwa sebagai pribadi atau sebagai perseroan karena kapasitas terdakwa sebagai direktur yang ada perjanjiannya, namun dalam dakwaan tidak ada disinggung sama sekali.
Kembali dilanjutkan Masrus Amin, mengaju dengan alasan-alasan terebut dapat simpulkan, pertama, terdakwa didakwa pasal tunggal pasal 406 ayat ayat diancam hukuma dua tahun delapan bulan. Kedua karena Tempus delicti terjadi bulan September 2014. Serta menunjuk Riki Lim secara pribadi selaku direktur dan juga kontraktor yang ada dilapangan yang tidak sama sekali disinggung dalam surat dakwaan. Dan menyataka dakwaan Error In Persona.
Menyakan bahwa sudah nyata-nyata surat dakwaan JPU daluwarsa dan Error In Persona maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP batal demi hukum.
Berdasarkan fakta-fakta diatas, yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini , untuk memutuskan putusan sela sebagai berikut: 1. Menyatakan esepsi penasehat hukim terdakwa Riki Lim alias Riki untuk Seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor PDN-309/LH:/Btm/09/23 batal demi hukum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa Riki Lim dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kenegara.
Demikianlah esepsi ini kami sampaikan dengan harapan majlis hakim dapat mengabulkan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Sebelumnya,
Dipersidangan JPU membacakan secara singkat serta ringkas dimana diduga terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
Usai pembacaan dakwaan oleh JPU, Majelis hakim mempertanyakan terhadap PH terdakwa dan PH terdakwa menjawab akan melakukan esepsi.
“Kami Esepsi yang mulia,” Sulhan di ruang sidang PN Batam.
Baik, Lajut hakim, Untuk itu karena PH Terdakwa Riki Lim lakukan esepsi maka sidang kami tunda dua pekan kedepan.
RASIO.CO, Batam – Sundit I Ditreskrumsus Polda Kepri berhasil menangkap dua pamain rokok ilegal alias tanpa cukai merk Manchester di gudang Sei.Panas Batam.
Selain menangkap pelaku berinisial YG dan Jl, pihak kepolisian jua berhasil mengamankan 70 karton rokok diduga asal luar negeri.
Menurut kepolisian merek Manchester dengan total nilai Rp 500 juta, diduga kerugian negara sekitar Rp 800 juta.
Ironisnya, Salah seorang pelaku merupakan residivis dalam kasus peredaran rokok ilegal di Batam.
“Keduanya memiliki peran berbeda. YG ini, sebagai penanggung jawab pengelola gudang lokasi penyimpanan, dan JL adalah karyawan. YG juga merupakan Residivis, dengan kasus yang sama,” jelas Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, Kamis (9/11).
Kata Dirkrimsus, pihaknya terus mendalami kasus ini, siapa dalang atau otak intelektual atas penyeludupan rokok merek Manchester tersebut.
“Saat penangkapan, mengamankan sekitar 700 ribu batang, atau sekitar 70 dus rokok merek Manchester,” katanya.
Lanjut Nasriadi, penangkapan ratusan barang bukti rokok yang diketahui berasal dari luar negeri ini. Berawal dari laporan masyarakat, akan adanya aktifitas mencurigakan di ruko yang berada di kawasan Sei Panas Batam.
Penggrebekan di lokasi sendiri dilakukan pada, Selasa (7/11/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.
“Tim melakukan penggrebekan di gudang rokok merek manchester yang mana rokok tersebut berasal dari luar negeri, tidak memiliki pita cukai serta tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada bungkus rokok,” terangnya.
“Saat ini penyidik masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, informasi lapangan, Para pemain rokok Machester asal luar negeri diduga pemain rokok lama berinisial Ayg. Dan gudangnya menyebar di Batam, namun apes sepak terjang Ayg diduga sebagai pengedar di glosir-glosir terendus.
“Pemain lama rokok dan banyak beredar si batam,” ujar sumber enggan di publis.
Kedua tersangka dikenakan pasal 437 ayat (1) jo pasal 150 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan pasal 106 jo pasal 24 ayat 1 UU RI NO 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 62 ayat 1 tentang perlindungan konsumen.
“Tersangka akan dikenakan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara dam denda Rp 10 miliar,” pungkasnya.
Sementara itu, informasi lapangan, Para pemain rokok Machester asal luar negeri diduga pemain rokok lama berinisial Ayg. Dan gudangnya menyebar di Batam, namun apes sepak terjang Ayg diduga sebagai pengedar di glosir-glosir terendus.
“Pemain lama rokok dan banyak beredar si batam,” ujar sumber enggan di publis.
