RASIO.CO, Batam – Isu dugaan mark up dalam proses pengadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diperlukan.
Mahfud menegaskan dirinya bersedia memberikan keterangan apabila dipanggil oleh KPK. Namun, ia menolak jika diminta membuat laporan resmi terkait perkara tersebut.
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga,” ujarnya kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (26/10).
“Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor,” imbuhnya.
Mahfud menilai KPK seharusnya sudah mengetahui isu dugaan korupsi proyek Whoosh. Ia menyebut persoalan ini telah ramai diperbincangkan jauh sebelum dirinya mengulasnya melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
“Wong, yang saya laporkan (di YouTube) itu KPK udah tahu, karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Mestinya, KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya (soal Whoosh), itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku (kebijakan),” tuturnya.
Sebelumnya, KPK mendorong Mahfud MD untuk membuat laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan bertindak proaktif dalam menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Mahfud MD sebelumnya, melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.
***
