RASIO.CO, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa masih terdapat 24 jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang aktif melakukan aksi teror di Papua.
Dikutip CNNIndonesia, Ia menjelaskan bahwa jaringan-jaringan KKB tersebut telah melakukan total 203 aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Papua sepanjang tahun 2024.
“Terdapat 24 jaringan KKB yang aktif melakukan 203 aksi gangguan hingga mengakibatkan 92 korban,” ujarnya dalam konferensi pers Rilis Akhir Tahun di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).
Selain itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyebutkan bahwa terdapat enam jaringan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua yang aktif melakukan berbagai aksi, seperti unjuk rasa, mimbar bebas, penggalangan tokoh, dan propaganda. Mereka mengangkat isu-isu terkait marjinalisasi dan diskriminasi sebagai bagian dari agenda mereka.
“Guna menghadapi aksi KKB maupun KKP, kami telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas satuan wilayah dengan melakukan pemekaran Polda Papua dan Papua Barat menjadi enam Polda,” jelasnya.
Di sisi lain, Ia menyatakan bahwa pihaknya juga menerapkan pendekatan secara soft approach melalui penyelenggaraan Operasi Rastra Samara Kasih Cartenz 2024. Dalam operasi ini, Binmas Noken dijadikan sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, serta memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua.
“Serta membangun komunikasi sosial inklusif bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’,” ujar jenderal bintang empat tersebut.
Sementara itu, dalam bentuk Hard Approach, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa telah dilaksanakan Operasi Damai Cartenz untuk menanggulangi aksi gangguan yang dilakukan oleh KKB, KKP, dan jaringannya. Operasi ini didukung oleh kegiatan intelijen serta kehumasan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan.
“Kami akan tetap memegang teguh komitmen bahwa Negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI,” katanya.
***
