RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dapat menyelaraskan berbagai program prioritas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Amsakar, Musrenbang tidak sekadar menjadi tahapan formal dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum tersebut juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Amsakar saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Hotel Grand Mercure Batam, Kamis (5/3).
Ia berharap berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan dalam forum Musrenbang tersebut dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan akhir RKPD Kota Batam Tahun 2027. Dengan demikian, dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga realistis serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah kondisi strategis Kota Batam. Secara geografis, Batam berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang menjadikannya kawasan strategis bagi kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Dengan luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang terdiri dari 454 pulau serta jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa, Batam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Tantangan tersebut meliputi pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penyediaan layanan publik yang merata bagi masyarakat.
Amsakar menambahkan, dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 Pemerintah Kota Batam berkomitmen menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Upaya ini juga dilakukan untuk memperkuat visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus menjadi pusat investasi dan pariwisata.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 tercatat sebesar 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi serta pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Selain itu, angka kemiskinan di Kota Batam juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,85 persen dan turun menjadi 3,81 persen pada 2025 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 68 ribu jiwa.
“Capaian ini menjadi indikasi bahwa berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil,” katanya.
Di bidang pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Batam juga mengalami peningkatan dari 83,32 pada 2024 menjadi 83,80 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Batam sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan yang akan terus dilanjutkan hingga 2027. Program tersebut meliputi peningkatan pelayanan air bersih, penanganan banjir, pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Batam, serta pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru, bantuan bagi lanjut usia, peningkatan pelatihan tenaga kerja, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat di wilayah hinterland.
Di sektor transportasi, Pemerintah Kota Batam juga terus mengembangkan sistem transportasi publik melalui layanan Trans Batam guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Marilah kita bersatu hati dan bersama-sama mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Rapor Kinerja OPD 2025
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Batam juga merilis rapor kinerja perangkat daerah tahun 2025 yang memuat capaian evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menempati posisi pertama dengan nilai kinerja tertinggi yakni 87,53. Capaian ini mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan serta optimalisasi pendapatan daerah.
Posisi kedua diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan nilai 86,80. Bappeda dinilai berhasil menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah secara efektif dan terukur.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menempati peringkat ketiga dengan nilai 85,98. Instansi tersebut dinilai konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Di posisi keempat terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan nilai 85,59 yang dinilai berhasil mendukung keterbukaan informasi publik serta penguatan sistem komunikasi pemerintahan.
Adapun posisi kelima ditempati oleh Sekretariat Daerah (Setdako) Kota Batam dengan nilai 84,79 yang berperan dalam koordinasi kebijakan serta administrasi pemerintahan daerah.
Penilaian rapor kinerja perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, hasil rapor kinerja ini juga menjadi bahan perbaikan sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
YD
