RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang digelar secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar, S.Sos didampingi Wakil Bupati Lingga Ir. H. Novrizal, S.T., M.IP melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga, Selasa (27/1).
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Drs. H. Tomsi, M.M., perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BAPANAS), serta seluruh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah pusat semata.
“Masalah Inflasi ini, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menjaga inflasi nasional tetap berada dalam batas ideal. Ia berharap sinergi pusat dan daerah terus diperkuat, khususnya menjelang bulan Ramadhan, agar ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga tanpa lonjakan signifikan.
“Inflasi kita dalam angka ideal 2,92 % (Data BPS) di bulan Desember 2024 hingga Desember tahun 2025, dan 0,64 % dibulan Desember terhadap bulan desember 2025,” papar Tito dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi memaparkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan inflasi tahunan (year-to-year) Indonesia periode Januari hingga Desember 2025 berada di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih terkendali meskipun Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan.
“Dalam kondisi negara kita sedang mengalami musibah di wilayah Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Aceh, ini adalah hasil perjuangan semua pihak. Meskipun terjadi lonjakan di beberapa titik, Alhamdulillah kita masih berada dalam rentang batasan yang ditetapkan,” kata Tomsi.
Berdasarkan laporan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi pada minggu keempat Januari, sementara 26 provinsi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya, dan satu provinsi berada dalam kondisi relatif stabil. Adapun komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 11 provinsi tersebut adalah daging ayam ras dan bawang merah.
Rakor ini juga menyoroti bahwa tantangan utama pengendalian inflasi saat ini bukan pada ketersediaan pasokan nasional, melainkan pada distribusi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain isu inflasi, rapat turut membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang merupakan program nasional dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam rakor tersebut, Bupati Lingga didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga Said Hendri, S.T., M.H serta Plt. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lingga Yusdiandri, S.T.
Melalui partisipasi aktif ini, Pemerintah Kabupaten Lingga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta mendorong sinergi lintas sektor guna menekan laju inflasi di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Puspan
