RASIO.CO, Batam – Menyikapi keprihatian publik akibat pendemi Corona yang cendrung meningkat di Provinsi Kepri. Berikut hasil wawancara rasio dengan Dr. Firdaus Hamta, SE. M. Si salah satu Dosen Fakultas Ekonomi Unrika Batam melalui telpon celuller (11/04).
Pertama tentu kita mengapresiasi banyak elemen masyarakat yang berjibaku melakukan solidaritas baik bantuan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat secara langsung.
Rasa keprihatinan yang ditunjukkan dengan kegiatan sosial itu seperti bantuan sembako, penyemprotan Disfektan, pembagian masker, dan lain-lain. Bahkan upaya Tim Gugus Penanggulangan Corona Covid-19 mulai bersikap tegas di lapangan terhadap penerapan phisycal distancing.
Kata Firdaus mengawali diskusi. Lebih lanjut salah satu akademisi Batam ini menyayangkan masih banyak masyarakat yang cuek dengan wabah virus Covid-19.
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya phisycal distancing sangat menentukan efektivitas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
Untuk itu, sesungguhnya masyarakat merupakan komponen utama selain petugas medis, dan posisi pemerintah adalah penggerak dan pengendali. Ulas Firdaus.
Lalu bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Tanya koresponden Rasio.
Intinya begini, covid-19 menjadi pendemi karena telah mewabah hampir di seluruh negara di dunia. Artinya berdampak pada ekonomi dunia. Tentu benang merahnya ada problem pada supply dan demand. Akibat melemahnya tingkat produksi dan ketersediaan bahan baku karena secara global terjadi lock down produktivitas dan akitivitas ekenomi atau perlambatan produktivitas. Namun saya meyakini karena sifat krisisnya sama secara global maka setelah wabah Covid-19 berlalu akan mudah untuk bangkit kembali. Harus optimis. Jelas Firdaus.
Lalu bagaimana Anda melihat upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi Covid-19 di Kepri?
Upayanya ada namun perlu ditingkatkan, dan jika mengkomperasi antara Pemko Tg. Pinang dan Batam. Sepertinya Tg. Pinang lebih tegas karena informasinya disana sudah di lakukan pembatasan sosial distancing secara tegas, seperti pembatasan melakukan konsumsi di tempat pada usaha warung nasi, cafe dan restaurant. Ungkap Firdaus.
Lalu bagaimana dengan meningkatnya OPD, PDP dan Positif Covid-19 di Kepri?
Peningkatan itu kan sejalan dengan intensifnya Pemerintah Provinsi Kepri maupun Kabupaten/kota dalam melakukan identifikasi lebih dini dan intensifnya usaha pemeriksaan di lapangan.
Merujuk hasil penelitian yang banyak di publikasi oleh ilmuwan dunia maupun nasional, bahwa diprediksi di Indonesia identifikasi yang terjangkit covid-19 banyak yang belum di ketahui.
Bahkan beberapa hari lalu kolaborasi ilmuwan lintas Universitas di Indonesia dan internasional merilis hasil penelitian melalui permodelan staristik, bahwa diduga di Kepri terdapat 385 yang telah terjangkit Covid-19.
Jika kembali merujuk pada realis Pemrov. Kepri Covid-19 di Kepri konsentrasinya saat ini lebih dominan di Tg. Pinang, Batam dan Karimun.
Maka apapun alasanya, mau merujuk kajian ilmiah atau tidak, namun untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dan untuk segera memutus rantai penyebaran covid-19 di Kepri, sebaiknya di tiga daerah tersebut segera Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena ketiga daerah ini di Kepri memang tingkat mobilitas manusiaNya tinggi, baik nasional maupun internasional.
Pembatasan-pembatasan dalam PSBB diharapkan secara cepat, tepat dan efektif serta signifikan memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan segera. Ungkap Firdaus lebih lanjut.
Ada konsekwensi hukum bagi masyarakat jika melakukan pelanggaran terhadap PSBB, tentu shock therapynya juga sangat kuat. Aparatur di lapangan juga tidak kucing-kucingan melakukan himbauan dan teguran tetapi besoknya ramai lagi yang nongkrong atau berkumpul.
Kasihan masyarakat lain yang konsisten terhadap himbauan pemerintah untuk banyak beraktivitas dirumah saja (stay at home), bahkan sudah berminggu-minggu. Namun diluar sana masih banyak yang cuek. Kasihan para siswa dan mahasiswa yang terus-terusan diliburkan (belajar online), kegiatan akademik tertunda, kegiatan sosial dan masyarakat dan bahkan kegiatan pemerintah juga tertunda, saya kira sudah waktunya melakukan lompatan dari upaya mitigasi (minamilisir resiko), melakukan upaya-upaya edukasi dan pengendalian (responsif), tetapi saatnya pemulihan yakni menghilangkan melalui PSBB.
Upaya PSBB setidaknya publik bisa menjawab (optimisme) atau berestimasi waktu penyelesaian masalah. Semakin mengulur rentang waktu disaat terjadi peningkatan kasus, justru costnya juga tinggi dalam mengendalikan kasus. Cost tinggi bagi masyarakat yang melakukan stay at home juga bagi pemerintah. Yang paling beresiko adalah semakin lama penyelesaian masalah justru berpotensi terjadi kepanikan publik. Untuk itu, mari desak pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini Pak PLT. Gubernur untuk segera mangajukan PSBB ke Menkes RI.
Mari kita berdoa, semoga Allah SWT melindungi kita semua dan segera melenyapkan virus covid-19. Aamiin Allahumma Aamiiin. Tutup Firdaus.
APRI@www.rasio.co //
