Batam Daerah Khusus, Dwi Latifa: Perlu Evaluasi dan Tergantung Masyarakat Bukan Kepentingan Kelompok
Anggota Komisi III DPR RI Dwi Ria Latifa menilai wacana menjadikan Pemerintah Daerah Kota Batam menjadi daerah otonomi khusus perlu dievaluasi.
“Menurut saya para pemimpin-pemimpin di Batam, baik Pemkot Batam maupun BP Batam harus duduk bersama, mengevaluasi permasalahan yang terjadi,” katanya usai rapat koordinasi DPD PDI P Se-Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, Sabtu.
Dia menambahkan, untuk menjadikan Batam sebagai daerah otonomi khusus tergantung dari keinginan masyarakat Batam itu sendiri, bukan atas nama kelompok atau kepentingan tertentu.
“Permasalahan ini harus dicermati, jangan menari di riak-riak orang menabuh genderang, bisa jadi di sana ada kepentingan lain, ini yang harus dicermati,” katanya.
Ria yang merupakan wakil rakyat asal Kabupaten Karimun dapil Kepri ini mengingatkan kepada Pemkot Batam dan BP Batam untuk lebih bijak dalam menyelesaikan segala permasalahan.
“Jika tidak selesai masyarakat yang akan dirugikan, dan kedua-duanya harus bisa saling merendah, untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga harus ikut ambil andil dalam mengataasi permasalahan tersebut, terlebih pemerintah pusat.
“Percuma saja pemerintah pusat mengrimkan orang untuk menyesaikan permasalahan di Batam, tapi permasalahan tidak kunjung selesai,” ungkapnya.
Dia mengimbau kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat memikirkan segala pertimbangan menjadikan batam menjadi daerah otonomi khusus.
“Kalau itu permintaan masyarakat Batam dan untuk kemajuan Batam, silahkan, tapi jika bukan, harus dievaluasi,” lagi katanya.
APRI @www.rasio.co| Antara