Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1039

Rapat Paripurna Pengajuan Perubahan Tiga Perda Batam

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, penjelasan perihal rencana perubahan tiga Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah serta dua Perda tentang Retribusi Daerah Kota Batam.

Rudi menyebutkan rencana yang diajukan oleh Pemko Batam ini seiring Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan telah dijabarkan dalam sejumah Peraturan Pemerintah.

“UU ini berimplikasi terhadap produk hukum yang ada di daerah. Sehingga, harus segera dilakukan penyesuaian,”  terang Rudi.

Menurutnya, penyesuaian ini diperlukan agar terwujud kepastian hukum dalam pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Disamping itu, lanjut Rudi, perubahan peraturan daerah perlu dilakukan karena disebabkan perubahan ketentuan terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dan dinamika pembangunan hampir satu dekade ini.

“Penting, penyesuaian untuk  menghindari adanya permasalahan hukum di kemudian hari,” ujar dia.

Adapun Perda yang diajukan untuk perubahan di antaranya: Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kemudian, Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.

Seiring penyesuaian, berbagai nomenklatur berubah. Di antaranya, nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), nomeklatur Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan beberapa perubahan.

“Dan atau penyesuaian substansi lainnya sebagaimana ketentuan yang termaktub pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah,” papar dia.

Rudi mengatakan, rencangan Perda-perda   ini memang tidak tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Batam dengan DPRD Kota Batam.

Akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, diatur bahwa kegiatan perencanaan rancangan peraturan daerah juga meliputi perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda karena pertimbangan keadaan tertentu.

“Yakni adanya urgensi atas suatu rancangan Perda dan  perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Rudi.

Adapun latar belakang yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan mendesak atas peraturan daerah tersebut, di antaranya adalah:

1. Adanya ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang subtansinya mengatur perlunya dilakukan harmonisasi dan singkronisasi peraturan daerah yang subtansinya bertentangan dengan Undang-undang dimaksud.

2. Adanya kepentingan penguatan/ pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yang perlu didukung oleh pengurangan beban pajak daerah melalui peningkatan batas nilai objek yang tidak dikenakan pajak daerah. Hal ini juga sejalan dengan spirit Pasal 35 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah ini mengubah kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan modal usaha dan omset penjualan tahunan.

3. Adanya perubahan sistem pelayanan perizinan berusaha yang didesain oleh Pemerintah sehingga menjadi berbasis elektkronik yakni one single submission (OSS) dan wajib digunakan daerah, dimana nomenklatur yang digunakan adalah nomenklatur baru sebagaimana tercantum dalam Undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksananya.

4. Perlunya mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian layanan perizinan berusaha baik untuk masyarakat maupun aparatur penyelenggara perizinan dan kepastian hukum dalam penerimaan daerah dari sumber retribusi daerah yang telah berubah namanya

5. Perlu penyesuaian penggunaan dana pungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing (sebelumnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA), yaitu penerimaan retribusi yang digunakan untuk mendanai validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pembinaan dan pengawasan di lapangan, penegakan, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

redaksi@www.rasio.co //

Mesjid Mohammed Rafi Al-Muttaqin Diresmikan

0

RASIO.CO, Batam –  – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meresmikan Masjid Mohammed Rafi Al-Muttaqin di Perumahan Cipta Multiland, Tanjung Riau, Sekupang, Jumat (13/8).

“Setelah masjid ini resmi digunakan, tugas kita bersama yakni memakmurkannya,” pesan Amsakar kepada jemaah.

Dengan banyaknya fasilitas ibadah, ia berharap misi menjadikan Batam Bandar Dunia Madani akan lebih mudah. Ia pun berharap selain tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat pendidikan agama.

“Bentuk majelis taklim. Anak-anak silakan belajar mengaji,” pesan Amsakar.

Selain itu, ia juga mendorong agar masjid tersebut membentuk pengurusan atau yayasan. Ia pun menginstruksikan Kabag Kesra Batam agar membimbing pengurus masjid untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan.

“Bantu Masjid ini dan dibimbing membentuk yayasan. Kalau persyaratan lengkap, semoga ada bantuan hibah untuk menyempurnakan masjid ini,” katanya.

Tak hanya itu, di kesempatan tersebut, Amsakar juga menerima aspirasi dari masyarakat setempat. Bahkan, beberapa usulan seperti pembangunan jalan hingga posyandu.

“Semua harus diusulkan karena sudah berdasarkan syistem. Segera usulkan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan),” pesan Amsakar.

redaksi@www.rasio.co //

Singapura Wacanakan Bantu Alat Trecing Bluepass Covid-19

0

RASIO.CO, Batam – Negara jiran Singapura akan membantu mendatangkan 1 juta alat trecing kontak covid-19 bernama bluepass.

Bluepass merupakan alat tracing atau pelacakan kontak erat pasien positif corona. Alat BluePass ini sudah digunakan terlebih dahulu di Singapura.

BluePass sudah diuji coba terlebih dahulu kepada seluruh pegawai KBRI Singapura. Alat BluePass sendiri dikembangkan oleh D’Crypt, perusahaan teknologi yang didanai Temasek Holdings.

Wacana ini diungkapkan ketika Rapat Koordinasi Rencana Penggunaan Bluepass di Kota Batam bersama KBRI Singapura melalui zoom meeting, Jumat (13/8).

“Singapura rencana membantu 1 juta alat Bluepass, tapi ini harus kita pelajari dulu bagaimana alatnya bekerja,” kata Jefridin.

Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, Singapura sangat terbuka untuk kerja sama penggunaan alat BluePass untuk tracing kontak erat pasien Covid-19 demi menekan angka kasus penularan.

“Akan kami laporkan dulu ke Pak Wali (Wali Kota Batam, Muhammad Rudi) sebagai pengambil keputusan,” katanya.

Hadir dalam pertemuan itu, Asisten 1 Setdako Batam, Yusfa Hendri, Kepala Diskominfo Batam, Azril Apriansyah, dan sejumlah pejabat lain.

redaksi@www.rasio.co //

Rudi Desak Sertifikasi Lahan Kampung Tua

0

RASIO.CO, Batam – Walikota Batam Muhammad Rudi mendesak Badan Pertanahan Badan agar sertifikasi lahan kampung tua dapat segera diselasaikan mumpung dirinya masih mejabat Kepala BP Batam.

Hali ini diungkapkan Muhammad Rudi saat pisah sambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam lama, Memby Untung Pratama, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam baru, Makmur A. Siboro, di Kantor Pemko Batam, Jumat (13/8).

Di kesempatan itu, Rudi menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama dan menyampaikan selamat datang pejabat baru.

Ia mengaku, kerja sama Pemko Batam dan Kantor Pertanahan Batam sangat baik dalam menyelesaikan persoalan lahan di Batam.

“Salah satunya persoalan lahan Kampung Tua. Kita ingin persoalan ini cepat selesai mumpung sekarang saya juga Kepala BP Batam,” ujar Rudi.

Selama ini, beberapa Kampung Tua sudah disertifikasi. Namun, di lokasi lain masih ada persoalan yang perlu diselesaikan.

Ia berharap, Kepala Kantor Pertanahan Batam yang baru bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan lahan di Batam.

“Ini demi masyarakat Batam yang tinggal di sana. Dengan sertifikat yang ada, maka masyarakat kita tidak akan tergusur,” katanya.

Wali Kota juga memberikan gambaran terkait Kota Batam kepada pejabat baru. Ia mengaku,

permasalahan lahan di Batam cukup banyak. Namun, semua bisa selesai dengan kekompakan bersama Forkopimda.

“Mari jaga kekompakan demi melayani masyarakat Kota Batam,” katanya.

Sementara itu, Memby, mengapresiasi kerja sama semua pihak selama ia menjabat di Batam. Ia mengaku, selama setahun sepuluh bulan ini, banyak kesan yang didapat di Batam, terutama bantuan dan bimbingan dari Wali Kota Batam dan Forkopimda Batam.

“Semasa menjabat, kami akui belum maksimal. Tapi, inilah yang bisa kami lakukan. Beberapa yang dilakukan seperti sertifikasi aset, Polresta, Kodim bahkan gedung kantor Pemko Batam. Kegiatan lainnya yang dibantu TNI-Polri dan Pemko Batam hingga terwujud Kampung Reforma Agraria,” katanya.

Ia mengaku, bantuan luar biasa sehingga kerja sama terjalin sangat baik. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan Kantor Pertanahan Batam.

“Atas bantuan Pak Wali, juga ada pembangunan gedung tahun ini. Ke depan, diharapkan bisa diberikan bantuan lagi karena target dan tantangan pasti butuh infrastruktur dan sarana lain,” katanya.

Setelah dari Batam, Memby, menjabat Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru, Riau.

Kepala Kantor Pertanahan Batam baru, Makmur A Siboro, mengaku siap melanjutkan semua program yang sudah ada. Dalam dua minggu ke depan, ia akan bersilaturahmi dengan sejumlah pejabat di Batam.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.

redaksi@www.rasio.co //

Semarak Kemerdekaan, Inspektorat Batam Gelar Lomba Rias Ruangan

0

RASIO.CO, Batam –  – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam menjadi juri lomba mengias ruangan di Kantor Inspektorat Batam. Lomba tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-76 RI.

Kepala Inspektorat Kota Batam, Hendriana Gustini, mengatakan, untuk menghiasi ruang kerja di isntansinya tersebut dengan cara menggelar lomba antarpegawai.

“Semua menunjukkan kreativitas dalam menyambut hari kemerdekaan,” katanya, Kamis (12/8/2021).

Dalam perlombaan ini, ada enam ruangan yang ikut serta. Untuk dewan juri salah satunya Sekretaris Kominfo, Jhon Hendri.

Adapun kriteria penilaian; kesesuaian dengan tema, kebersihan, kreasi, serta kesederhanaan. Setelah dilakukan penilaian, ruang umum dan kepegawaian ditetapkan juara pertama, juara kedua ruang Irban Satu, Tiga, dan Empat, serta juara tiga ruang perencanaan dan program keuangan.

“Beberapa menggunaakan barang daur ulang yang menjadi penilaian lebih,” ujarnya.

redaksi@www.rasio.co //

Telaga Bidadari Ditutup Terkait Ditemukan Warga Tewas Tenggelam

0

RASIO.CO, Batam – Paska ditemukan salah seorang warga tewas tenggelam di Telaga Bidadari , BP Batam menutup akses jalan kampung aceh menuju waduk.

Pasalnya, lokasi waduk bidadari bukanlah lokasi wisata, namun merupakan hutang lindung resapan waduk dam durinagkang mukakuning, Batam.

Menyusul ditemukannya warga yang meninggal dunia karena tenggelam setelah berenang di telaga tersebut pada Rabu (11/8). Jenazah juga telah dievakuasi oleh warga pada hari itu juga.

Untuk mencegah orang masuk ke kawasan tersebut, Ditpam BP Batam juga akan melakukan penjagaan di kawasan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Kepala Subdit. Pengamanan Aset dan Objek Vital Ditpam BP Batam, Kurniawan, mengatakan, kawasan tersebut merupakan daerah resapan air yang tidak boleh terganggu karena akan berpengaruh kepada kualitas dan debit air yang ada.

“Telaga Bidadari, Kawasan Simpang Dam, Muka Kuning bukan objek wisata yang terbuka untuk umum. Pasalnya, lokasi tersebut masuk ke dalam area tangkapan air hujan (catchment area),” kata Kurniawan. 

Akses menuju telaga bidadari, saat ini ada 2 akses, yaitu melalui Kampung Aceh, Muka Kuning dan Bukit Daeng, Tembesi. Untuk saat ini kedua akses tersebut tidak ada pos khusus penjagaan, mengingat lokasi telaga bidadari tidak diperuntukan sebagai lokasi tujuan wisata.

Ditpam BP Batam bersama Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan (BU Fasling), BKSDA, dan KLHK bahkan sudah beberapa kali melakukan penertiban terkait adanya warga yang melakukan pungutan tidak resmi untuk masuk melalui akses Kampung Aceh, namun warga setempat kembali melakukan pungutan.

Ditpam bersama BU Fasling menjaga daerah tangkapan air dengan melakukan patroli secara rutin. Selain melakukan penertiban/pembongkaran terhadap gubuk/rumah liar, tangkul/bubu/keramba, pembongkaran tanam tumbuh/kebun liar, Tim Patroli juga melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi.

Kepala Subdit. Pengamanan Aset dan Objek Vital Ditpam BP Batam, Kurniawan, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi memasuki kawasan Dam Muka Kuning terutama Telaga Bidadari.

redaksi@www.rasio.co //

Jaksa Tuntut Setahun Usman dan Umar

0

RASIO.CO, Batam – Setelah melalui proses sidang melelahkan, akhirnya Jaksa Penuntut Umum(JPU) menuntut terdakwa kakak-adik Pengusaha Sreb Usman dan Umar setahun penjara.Kamis(12/08).

baca juga : http://hakim minta jaksa siapkan tuntutan terdakwa abi

“Menyatakan terdakwa Usaman dan Umar bersalah melakukan tindak pidana “mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman dan Umar dengan pidana penjara masing – masing 1selama (satu) Tahundengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.”Kata Jaksa Karyo So Immanuel Gort yang digelar secara virtual.

Usai mendegarkan tuntutan JPU , Majelis hakim menunda sidang pekan depan dengan agenda Pledoi kedua terdakwa.

adi@www.rasio.co //

Bupati dan Sekda Karimun Terima Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Veteran

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati dan Sekda Karimun menerima penghargaan Bintang Veteran pada HUT Legiun Veteran Republik Indonesia Ke-64. Gedung Nasional, Kamis (12/08).

Tanda Kehormatan tersebut dikalungkan oleh Bapak. H. Rochman. Plt. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Prof. Kepri.

Penganugerahan Bintang LVRI kepada Bupati dan Sekda Karimun berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI No. SKEP-14/MBLV/XI/04/2021 tanggal 1 April 2021 dan No. SKEP-14/MBLV/X/04/2021 tanggal 1 April 2021. dikarenakan berjasa luar biasa untuk perkembangan dan kemajuan LVRI.

Plt Ketua LVRI Kepri menilai Bupati Karimun dan Sekda Karimun dianggap pantas untuk menerima penganugrahan ini, pasalnya Bupati dan Sekda Karimun berjasa luar biasa terhadap perkembangan organisasi LVRI.

“Penganugerahan ini di berikan kepada putra-putra terbaik Kabupaten Karimun, atas dasar jasa dan dharma bhakti perseorangan yang relatif besar yang berguna bagi perkembangan dan pertumbuhan organisasi Legiun Veteran Indonesia”. Ucap Bapak. H. Rochman. Plt. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Prof. Kepri.

Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, Merupakan penghargaan tertinggi LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) yg diberikan kepada Bupati Karimun, atas jasa dan dharma bhaktinya serta perhatian kepada organisasi LVRI khususnya di LVRI Kab. Karimun.

Kemudian Bapak. H. Rochman, berpesan kepada para undangan termasuk Bupati Karimun sebegai generasi penerus, untuk tetap semangat membangun negeri ini meskipun saat ini sedang di landa pandemi covid-19 yang sudah terjadi selama 2 tahun belakangan ini.

Sementara itu, Bupati Karimun dalam sambutannya menyampaikan, atas nama masyarakat dan pemerintah daerah mengucapkan selamat hari ulang tahun Legiun Veteran RI yang ke 64, semoga LVRI dan Bapak-Bapak yang tergabung dalamnya selalu di berikan lindungan Allah SWT.

Selanjutnya Bupati Karimun menyampaikan rasa hormat serta terima kasih, karena telah dianugerahkan tanda kehormatan tersebut. Penghargaan ini akan dijadikannya sebagai simbol dan motivasi dalam meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengabdi kepada nusa, bangsa dan negara.

Selain itu, “tentunya dengan harapan apa yang diberikan pemerintah daerah ini akan menjadikan semangat pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun dan memperhatikan bagaimana Kegiatan dan aktivis Legiun Veteran yang ada di kabupaten Karimun ini” Ucap Bupati Karimun.

Yang selama ini Alhamdulillah atas penilaian yang diberikan oleh LVRI Kabupaten maupun Provinsi, bahwa kepedulian Pemerintah Daerah terhadap aktivitas LVRI tersebut berjalan dengan baik sehingga perlu di berikan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten Karimun. sambung Bupati Karimun.

Humas Pemkab Karimun

Ini Pesan Ansar pada ASN Terima Satyalancana Karya Satya

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur H. Ansar Ahmad mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Gubernur Ansar saat menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi ASN berprestasi di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (12/8).

“Penganugerahan ini bertujuan sebagai pelecut semangat untuk memotivasi ASN di Pemprov Kepri terus berdedikasi tinggi, tulus, dan ikhlas,” ucap Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar mengingatkan bahwa Tanda Satyalancana Karya Satya tidak didapatkan dengan mudah, dibutuhkan seleksi yang ketat dan perjalanan karir yang bersih dari perilaku yang tidak terpuji sebagai abdi negara.

Untuk itulah ia menghimbau kepada ASN yang menerima penghargaan ini untuk menjadi contoh bagi rekan-rekan sejawat mereka yang lain demi tercapainya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik lagi.

“Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 ini aparatur pemerintah dituntut untuk bisa beradaptasi dengan era kenormalan baru sembari terus berinovasi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” kata Gubernur Ansar.

Juga kepada tenaga pendidik, Gubernur Ansar terus berharap para guru dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Riau.

Terutama sekali di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini tidak mengendorkan semangat pendidik mengajarkan generasi muda tentang keilmuan.

“Saya memahami beratnya kondisi para guru di masa seperti ini, karena itulah sandarkan semangat pengabdian untuk anak-anak kita penerus generasi Kepri,” tutur Gubernur Ansar.

Berdasarkan pada P.P. No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Tanda Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil, sebagai penghargaan yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Adapun nama-nama yang menerima penganugerahan hari ini adalah Dr. Syamsuardi dan Agus Purwoko menerima Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, Junaidi Putra danArmida Fentika menerima Satyalancana Karya Satya XX Tahun.

Rolin Daniel Sitompul dan Inna Apriyanti menerima Satyalancana Karya Satya X Tahun. Selain itu diberikan juga Tanda Purna Bakti kepada ASN yang memasuki masa pensiun yaitu Agoes Soekarno, Riawina, Maisyarah, dan Puli.

Turut hadir dalam penganugerahan tersebut Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina, Ketua TP PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, PJ. Sekdaprov Lamidi, Asisten II Syamsul Bahrum, Staf Khusus Gubernur Syarifuddin Aluan dan Suyono, serta beberapa kepala OPD Provinsi Kepri.

redaksi@www.rasio.co //

APBD 2021 Alami Defisit Anggaran, Pemprov Kepri Tetap Prioritaskan Penanganan Covid-19

0

RASIO.CO , Tanjungpinang – Pemrpov Kepri mengatakan APBD Kepri Tahun Anggaran 2021 mengalami defisit. Meskipun begitu, mereka akan tetap memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan Ansar, Kamis (12/8) kemarin.

“Memang anggaran APBD kita saat ini mengalami defisit,” ujar Ansar.

Ansar mengatakan untuk mensiasati defisit anggaran tersebut, pihaknya akan terus berupaya untuk tetap memprioritaskan anggaran sebaik dan seefisien mungkin khususnya untuk penanganan Covid-19.

“Kita terpaksa melakukan berbagai upaya untuk merubah struktur anggaran dengan merefokuskan anggaran yang penting dan mendesak,” ujar Ansar.

Menurut Ansar pihaknya menghapuskan beberapa pagu anggaran yang dianggap tidak prioritas guna penanganan Covid-19 bagi masyarakat dapat kita optimalkan. 

“Kita yakin saat ini penanganan Covid-19 lebih utama dan akan kita upayakan kedepannya dapat Kembali kita anggarkan jika perekonomian telah berjalan baik,” tegas Ansar lagi.

Redaksi@www.rasio.co //