RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menuntut adanya skala prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Batamkota yang digelar di Graha Pena Hall, Batamcentre, Senin (26/1).
Dalam forum yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Batamkota itu, Amsakar mengingatkan agar seluruh usulan pembangunan benar-benar diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
“Ini adalah ajang kompetisi usulan. Dengan keterbatasan anggaran, total usulan masyarakat mencapai Rp9 triliun, sementara APBD kita berada di angka Rp4,29 triliun. Karena itu, skala prioritas menjadi kunci. Dahulukan kepentingan masyarakat yang lebih luas, seperti pembangunan sekolah, dibandingkan kepentingan lingkungan kecil,” tegas Amsakar.
Ia menjelaskan, mekanisme perencanaan pembangunan di Kota Batam dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam pelaksanaannya, perencanaan tersebut menggabungkan pendekatan bottom-up melalui aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, serta pendekatan top-down yang mengintegrasikan visi kepala daerah, rencana kerja OPD, dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Amsakar juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang hadir dalam Musrenbang tersebut. Menurutnya, partisipasi aktif warga menjadi indikator penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan secara partisipatif dan inklusif.
Pada kesempatan itu, Amsakar memaparkan sejumlah capaian pembangunan fisik di wilayah Kecamatan Batamkota. Beberapa di antaranya meliputi perbaikan akses jalan dari arah BNI menuju underpass, jalan kawasan perkantoran, Kejaksaan, Bank Indonesia, hingga kawasan Ocarina.
Selain itu, pembangunan di kawasan Cikitsu terus berjalan dan ditargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan dapat terhubung hingga SMA Negeri 3 Batam.
Di sektor nonfisik, Pemerintah Kota Batam disebut tetap konsisten menjalankan 15 program prioritas.
Program tersebut mencakup bidang pendidikan melalui pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, peningkatan kesejahteraan sosial berupa insentif Rp300 ribu per bulan bagi 4.000 lansia, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal UMKM tanpa bunga hingga Rp20 juta yang bekerja sama dengan Bank BJB.
Pemko Batam juga menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di tujuh perguruan tinggi negeri ternama, mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta mahasiswa asal wilayah hinterland.
Terkait persoalan mendasar kota, Amsakar menguraikan langkah konkret penanganan air bersih dan sampah. Untuk sektor air bersih, proses lelang proyek direncanakan dimulai pada akhir Januari hingga Februari 2026, dengan masa pengerjaan fisik selama empat bulan dan ditargetkan rampung pada Juli atau Agustus mendatang.
Sementara itu, dalam penanganan sampah, Amsakar mengapresiasi kinerja 974 petugas kebersihan serta dukungan pelaku usaha dalam menormalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui optimalisasi alat berat.
“Persoalan sampah mulai berangsur normal sejak akhir tahun lalu. Kami juga merencanakan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat armada alat berat di TPA agar antrean kendaraan pengangkut tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Menutup arahannya, Amsakar mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak terjebak pada narasi negatif yang berpotensi memecah persatuan.
“Mari kita jaga nama baik daerah ini dengan narasi yang membangun. Membuang sampah pada tempatnya dan meluruskan informasi yang keliru merupakan kontribusi nyata warga. Kita dorong perencanaan pembangunan yang partisipatif demi mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani,” pungkasnya.
YD
