Senin, November 9, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 162

RSBP Batam Perkuat Sinergi dengan Kemenkes RI, Siap Jadi Rumah Sakit Pendidikan

putri
-
0
RSBP Batam Perkuat Sinergi dengan Kemenkes RI, Siap Jadi Rumah Sakit Pendidikan

RASIO.CO, Batam – Manajemen Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada Kamis (9/10).

Kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan antara RSBP Batam dan Kemenkes RI sekaligus memperoleh arahan strategis untuk pengembangan rumah sakit di masa mendatang.

Kunjungan dipimpin oleh Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP, yang bersama delegasi bertemu Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan sekaligus Plt. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, dr. Sunarto, M.Kes.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.

Dalam arah kebijakan Kemenkes, RSBP Batam diharapkan dapat bertransformasi menjadi Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU).

Transformasi ini memungkinkan RSBP Batam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, baik bagi institusi pendidikan di Batam maupun jejaring rumah sakit di wilayah Kepulauan Riau.

“RSBP Batam memiliki potensi besar untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama, bukan hanya sebagai sarana pendidikan bagi program studi di Batam, tetapi juga sebagai penyelenggara pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan. Langkah ini akan memberikan nilai tambah dan prestise bagi rumah sakit,” ujar dr. Sunarto, M.Kes.

Ia juga menekankan pentingnya peran RSBP Batam sebagai rumah sakit pengampu, bukan hanya diampu. Dengan posisi tersebut, RSBP dapat membantu rumah sakit tipe C dan D di wilayah Batam dan sekitarnya agar dapat meningkatkan kelasnya.

“Jika RSBP mampu menjadi rumah sakit pengampu, maka nilai kelembagaannya akan semakin kuat. Pemerintah pusat pun akan lebih mudah memberikan dukungan, termasuk bantuan peralatan medis dan fasilitas penunjang lainnya,” tambahnya.

Dalam upaya peningkatan layanan kesehatan, Kemenkes tengah mengimplementasikan program KJSU–KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak) sebagai bagian dari program strategis nasional.
Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan prioritas di seluruh Indonesia.

Menanggapi arahan tersebut, dr. Tanto Budiharto, SpJP menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari Kemenkes RI.
Menurutnya, RSBP Batam berkomitmen memperkuat layanan KJSU–KIA secara terpadu guna mendukung peningkatan kapasitas layanan kesehatan regional.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan arahan dari Kemenkes. RSBP Batam siap bertransformasi menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pengampu serta memperkuat kapasitas layanan dan pendidikan untuk kemajuan sektor kesehatan di Batam,” ujarnya.

Ke depan, RSBP Batam akan menyusun roadmap pengembangan rumah sakit pendidikan, berkolaborasi dengan institusi akademik dan rumah sakit pengampu nasional yang telah ditunjuk oleh Kemenkes.

“Langkah ini akan menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan RSBP Batam sebagai pusat layanan kesehatan dan pendidikan yang unggul di wilayah perbatasan,” terangnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian sinergi RSBP Batam dengan Kemenkes RI selama pekan kedua Oktober 2025, yang juga meliputi audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan dan kunjungan ke RS Pelni Jakarta.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, RSBP Batam berkomitmen mewujudkan layanan kesehatan yang PRIMA – Profesional, Responsif, Inovatif, Mahir, dan Akurat.

Hadir mendampingi Direktur RSBP Batam, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Muhammad Yanto serta Wakil Direktur Keuangan dan Umum Evi Elfiana Bangun.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Ketum PWI Pusat Terima Lencana Kehormatan dari Gubernur Jawa Timur

putri
-
0
Ketum PWI Pusat Terima Lencana Kehormatan dari Gubernur Jawa Timur

RASIO.CO, Surabaya – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menerima Lencana Kehormatan Provinsi Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya” dari Gubernur Jawa Timur pada puncak peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10).

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan prestasi luar biasa Akhmad Munir dalam memajukan dunia pers nasional serta kontribusinya terhadap penguatan komunikasi publik dan nilai-nilai kebangsaan, khususnya di Jawa Timur.

“Lencana Jer Basuki Mawa Beya merupakan penghormatan bagi tokoh yang telah memberi sumbangsih besar bagi Jawa Timur, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun komunikasi publik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai Bapak Akhmad Munir sebagai figur pers nasional yang turut mengharumkan nama daerah,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyampaikan rasa syukur dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh insan pers Indonesia yang terus berjuang menjaga marwah jurnalistik yang profesional dan berintegritas. Jawa Timur selalu menjadi tanah yang subur bagi lahirnya jurnalis tangguh dan idealis,” ungkap Cak Munir.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat akan pentingnya peran pers dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berdaya kritis.

“Pers harus terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan menjaga nalar publik. Keberhasilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa tidak mungkin dicapai tanpa pengorbanan dan dedikasi—sejalan dengan makna luhur semboyan Jer Basuki Mawa Beya,” tambahnya.

Tentang Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya

“Jer Basuki Mawa Beya” adalah lencana kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada individu atau lembaga yang memiliki jasa dan prestasi luar biasa bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Semboyan ini berasal dari falsafah Jawa yang berarti “keberhasilan membutuhkan pengorbanan”. Secara harfiah, “Jer” berarti seharusnya, “Basuki” berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan “Mawa Beya” berarti membutuhkan biaya atau pengorbanan.

Makna mendalam dari semboyan tersebut mengajarkan bahwa setiap cita-cita dan keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kerja keras, kesungguhan, serta pengorbanan dalam berbagai bentuk.

Pemberian Lencana “Jer Basuki Mawa Beya” didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi positif seseorang dalam pembangunan daerah dan masyarakat.

Tahun sebelumnya, penghargaan ini juga diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Cak Munir sendiri pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur selama dua periode dan Ketua Bidang PWI sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030. Lahir di Sumenep, Madura, ia menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember (UNEJ) dan memulai karier jurnalistiknya di Suara Akbar Jember.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Lapas Dabo Singkep Gelar Razia, Cegah Peredaran Barang Terlarang

putri
-
0
Lapas Dabo Singkep Gelar Razia, Cegah Peredaran Barang Terlarang

RASIO.CO, Lingga – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dabo Singkep menggelar razia di blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mencegah peredaran barang-barang terlarang seperti handphone, narkoba, serta praktik pungutan liar (pungli) di dalam lapas, Jumat (10/10).

Tim gabungan dari petugas Lapas Dabo Singkep dan Polsek Dabo Singkep diterjunkan langsung untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Setiap kamar, celah, hingga bawah kasur diperiksa dengan teliti. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun barang haram atau alat komunikasi ilegal.

Kepala Lapas Dabo Singkep, Yusrifa Arif, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Razia gabungan ini merupakan bentuk komitmen kami bersama aparat penegak hukum dalam menjaga integritas dan keamanan di lingkungan lapas. Kami ingin memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik yang dapat mencoreng citra Pemasyarakatan,” ujar Yusrifa.

Ia menekankan bahwa langkah pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan setelah kejadian. Menurutnya, lapas harus menjadi tempat pembinaan, bukan ruang yang memberi peluang bagi pelanggaran aturan.

Yusrifa juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara petugas lapas dan pihak kepolisian. “Kami berterima kasih atas kerja sama yang baik antara jajaran Lapas dan Polsek Dabo Singkep. Dengan kolaborasi seperti ini, kami yakin situasi kamtibmas di lingkungan pemasyarakatan akan semakin kondusif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusrifa menyebut bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari konsep keamanan berbasis kerja sama lintas instansi. Tanpa ego dan tanpa tumpang tindih, semua pihak memiliki tujuan yang sama: menjaga lingkungan pemasyarakatan agar tetap aman dan manusiawi.

“Razia seperti ini akan terus dilakukan, baik secara terjadwal maupun mendadak. Bukan untuk pencitraan, melainkan untuk memastikan pengawasan tetap ketat dan warga binaan terbiasa hidup dalam lingkungan yang tertib,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan. Warga binaan diharapkan sadar pentingnya hidup bersih dari barang terlarang, bukan karena takut diawasi, tetapi karena memahami nilai kedisiplinan dan tanggung jawab.

***

Print Friendly, PDF & Email

73 Kontainer Limbah Elektronik Batam Bakal Dikembalikan Kenegara Asal

redaksi
-
0
73 Kontainer Limbah Elektronik Batam Bakal Dikembalikan Kenegara Asal

RASIO.CO, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mewacanakan mengembalikan kenegara asal 73 kontainer limbah elektronik (e-waste) Batam.Rabu(08/10).

Pengembalian 73 kontainer kenegara asal merupakan komitmen pemerintah Indonesia melindungi lingkungan hidup dari ancaman limbah berbahaya dan beracun (B3).

Dilansir web lementrian lingkungan hidup  Melalui langkah cepat dan koordinasi lintas instansi, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berhasil menggagalkan masuknya 73 kontainer limbah elektronik (e-waste) ilegal asal Amerika Serikat dan memastikan seluruhnya akan segera dire-ekspor ke negara asalnya.

Pemerintah tidak akan mentolerir upaya menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan dan pengolahan limbah ilegal dari luar negeri.

“Setiap pihak yang terbukti melakukan impor limbah elektronik ilegal akan diproses secara hukum dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

Tindakan tegas ini berawal dari hasil deteksi Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (GAKKUM LH) KLH/BPLH yang bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan indikasi pemasukan e-waste melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada 22–27 September 2025.

Menindaklanjuti temuan tersebut, KLH/BPLH segera melayangkan surat kepada Dirjen Bea Cukai untuk mencegah barang keluar dari pelabuhan serta melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah perusahaan pengimpor limbah elektronik.

Tiga Perusahaan Pemilik 73 Kontainer Limbah

Hasil pemeriksaan fisik bersama KPU Bea Cukai Batam terhadap 73 kontainer tersebut mengungkap bahwa barang-barang ilegal itu dimiliki oleh PT Logam Internasional Jaya, PT Esun Internasional Utama Indonesia, dan PT Batam Battery Recycle Industry.

Direktorat Pengelolaan Limbah B3 KLH/BPLH memastikan seluruh kontainer berisi limbah B3 kategori B107d (limbah elektronik) dan A108d (limbah terkontaminasi B3), seperti printer circuit board (PCB), karet kawat, CPU, hard disk, serta komponen elektronik bekas lainnya. Semua kontainer itu kini diproses untuk re-ekspor kembali ke Amerika Serikat.

Masuknya limbah elektronik ilegal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia dapat dipidana penjara 5 hingga 15 tahun dan didenda Rp5 miliar hingga Rp15 miliar.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa kasus ini hingga ke ranah hukum.

Temuan ini menjadi bukti bahwa modus impor limbah B3 masih terjadi. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Selain sanksi administratif, perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dihadapkan pada sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam UU Lingkungan Hidup,” ujar Irjen Pol. Rizal Irawan.

Langkah tegas KLH/BPLH ini membuktikan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan dirinya dijadikan tempat pembuangan limbah dunia. Penegakan hukum lingkungan hidup yang konsisten menjadi kunci utama untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di tanah air.

Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Polisi Bekuk 15 Tersangka TPPO, 24 Lainnya Masih Buron

putri
-
0
Polisi Bekuk 15 Tersangka TPPO, 24 Lainnya Masih Buron

RASIO.CO, Jakarta – Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap 15 dari total 39 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Sebanyak 24 tersangka lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO), termasuk aktor utama berkewarganegaraan Lebanon berinisial AR (31).

“Jadi hari ini, Polres Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan press rilis terkait pengungkapan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang,” kata Kapolres Bandara Soetta Kombes Pol Ronald Sipayung, dikutip CNNIndonesia, Kamis (9/10).

Ronald menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, total ada 39 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, 15 tersangka telah ditangkap, sementara 24 lainnya masih buron.

“Salah satu DPO itu adalah warga negara asing yang kita anggap punya peran signifikan untuk menjembatani warga-warga Indonesia agar diberangkatkan ke luar negeri,” jelasnya.

Motif utama para tersangka adalah ekonomi. Mereka menerima imbalan antara Rp2 juta hingga Rp7 juta untuk setiap CPMI yang berhasil diberangkatkan.

Sementara para korban diiming-imingi gaji tinggi, berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta per bulan, apabila bersedia bekerja di luar negeri.

“Ada beberapa negara yang menjadi tujuan mereka, di antaranya Arab Saudi, Malaysia, Kamboja, Korea Selatan, Taipei, dan Singapura. Di sana ada yang direncanakan bekerja sebagai asisten rumah tangga, anggota sindikat penipuan atau scam, hingga admin judi online,” ungkap Ronald.

Ke-15 tersangka yang berhasil ditangkap masing-masing berinisial NH, EM, PN, MR, EAH, NC, DS, AES, DI, DN, YP, U, MW, AM, dan AM. Sementara 24 tersangka lainnya berstatus DPO, termasuk AR, warga negara Lebanon yang berperan sebagai aktor utama.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit mobil, 47 paspor, 61 boarding pass, serta sejumlah dokumen lainnya.

“Masing-masing tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp15 miliar,” tutup Ronald.

***

Print Friendly, PDF & Email

DPRD Batam Terima Kunjungan DPRD DKI Jakarta, Fokus Bahas Peningkatan Pajak

putri
-
0
DPRD Batam Terima Kunjungan DPRD DKI Jakarta, Fokus Bahas Peningkatan Pajak

RASIO.CO, Batam – Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, menerima kunjungan kerja rombongan Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Komisi C, Dimaz Raditya, SE, bersama Sekretaris Komisi, Suhud Alynudin, SIP, MSc, pada Kamis (9/10) siang.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk berdiskusi dan melakukan studi terkait pengelolaan serta peningkatan pajak dan retribusi daerah di Kota Batam.

Dalam sambutannya, Muhammad Yunus Muda menyampaikan apresiasi atas kunjungan koleganya dari ibu kota. Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya mempererat hubungan antarlembaga legislatif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

“Kami berterima kasih atas kunjungan dari DPRD DKI Jakarta. Semakin banyak tamu yang datang ke Batam tentu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah,” ujar Yunus.

Ia juga memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh Pemerintah Kota Batam bersama DPRD dan pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan sektor pariwisata, optimalisasi pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan kendaraan, serta penataan sektor retribusi dengan merevisi sejumlah Peraturan Daerah, termasuk Perda tentang perparkiran.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, SE, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari DPRD Kota Batam. Ia menilai Batam memiliki kinerja ekonomi yang patut dijadikan contoh, terutama dalam hal peningkatan keuangan daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Batam yang berada di atas rata-rata nasional tentu berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kami ingin berdiskusi dan belajar dari pengalaman Batam dalam mengelola serta mendorong pertumbuhan PAD,” ungkap Dimaz.

Pertemuan berlangsung hangat dan diisi dengan sesi tanya jawab mengenai tantangan dan peluang masing-masing daerah dalam meningkatkan PAD.

Menutup pertemuan, Muhammad Yunus Muda menyampaikan harapan agar hubungan dan kerja sama antara kedua lembaga legislatif ini dapat terus terjalin.

“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya, semoga ke depan dapat kembali berkunjung ke Batam,” tutupnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Inspektur Kota Batam Raih Penghargaan Inspektur Terbaik ke-4 se-Indonesia

putri
-
0
Inspektur Kota Batam Raih Penghargaan Inspektur Terbaik ke-4 se-Indonesia

RASIO.CO, Batam – Inspektur Kota Batam, Hendriana Gustini, meraih Piagam Penghargaan Anggaraksa Dharma sebagai Inspektur Berkinerja Terbaik ke-4 Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park, pada 8–10 Oktober 2025.

Selain Inspektur Kota Batam, penghargaan juga diberikan kepada Inspektur Provinsi, serta 10 Inspektur Kabupaten dan 10 Inspektur Kota terbaik se-Indonesia.

Berikut daftar 10 besar Inspektorat Kota Berkinerja Terbaik Tahun 2025 versi Kemendagri:

1.     Kota Surabaya

2.     Kota Bontang

3.     Kota Denpasar

4.     Kota Batam

5.     Kota Magelang

6.     Kota Banjarbaru

7.     Kota Tebing Tinggi

8.     Kota Balikpapan

9.     Kota Padang Panjang

10.  Kota Blitar

Rakornas tahun ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Inspektorat Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Desa Rantau Panjang Raih Peringkat ke-6 Nasional dalam Penurunan Stunting Tahun 2025

redaksi
-
0
Desa Rantau Panjang Raih Peringkat ke-6 Nasional dalam Penurunan Stunting Tahun 2025

RASIO.CO, Lingga – Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dengan meraih peringkat ke-6 nasional dalam ajang Penghargaan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2025. Acara penganugerahan berlangsung di Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Rabu, (8/10/2025).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, kepada Kepala Desa Rantau Panjang, Rio Diary Pratama, SE.

Prestasi yang membanggakan ini diraih Desa Rantau Panjang setelah masuk dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT).

Dalam kesempatan itu, Kemendes PDTT, Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada 15 desa terbaik di Indonesia yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja luar biasa dalam menekan angka stunting di wilayahnya.

“Upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa desa-desa di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau mampu berdaya saing di tingkat nasional, dan sekaligus menjadi inspirasi bagi desa lain untuk terus berinovasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan bebas stunting.

Print Friendly, PDF & Email

Kontak Tembak di Lanny Jaya, Komandan Operasi KKB Mayu Waliya Tewas

putri
-
0
Kontak Tembak di Lanny Jaya, Komandan Operasi KKB Mayu Waliya Tewas

RASIO.CO, Jakarta – Kontak tembak antara personel Satgas Habema dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Unambunggu, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, menewaskan seorang anggota KKB bernama Mayu Waliya.

Panglima Komando Operasi Satgas Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Mayu Waliya merupakan Komandan Operasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XII/Lanny Jaya di bawah pimpinan Purom Okiman Wenda.

“Dari laporan yang diterima, saat kontak senjata yang terjadi pada Senin (6/10), satu orang anggota KKB atas nama Mayu Waliya tewas dan baru dapat dipastikan Rabu (8/10) setelah tim mengidentifikasi data dalam telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian,” ujar Lucky dikutip dari CNNIndonesia, Rabu malam.

Sebelumnya, pada Minggu (5/10), Satgas Habema berhasil menguasai salah satu markas utama KKB Kodap XII/Lanny Jaya pimpinan Purom Okiman Wenda di wilayah pegunungan Unambunggu.

Markas tersebut diketahui menjadi pusat koordinasi kelompok bersenjata yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. Diduga, kontak tembak pada Senin (6/10) merupakan serangan balasan dari kelompok tersebut.

Dari hasil penyisiran di lokasi, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa alat perang, amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, teleskop, NVG, HT, telepon genggam, dokumen strategis, serta atribut KKB termasuk bendera Bintang Kejora.

Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa seluruh rangkaian operasi dilakukan secara profesional dan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap warga sipil.

“Kontak senjata merupakan respons terhadap serangan balasan yang dilakukan KKB. Pasukan kami bertindak sesuai prosedur, menjaga disiplin tempur, dan memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi,” tegasnya.

***

Print Friendly, PDF & Email

Pemkab Lingga Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping

redaksi
-
0
Pemkab Lingga Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga diwakili oleh Asisten ll Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Drs, Zainal Abidin, M.Pd, membuka secara resmi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping Tahun 2025, di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga. Rabu, (8/10/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau – KEMENTAN melaui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, guna Mendukung Program Swasembada Pangan.

Turut hadir perwakilan Danramil 05 Daik, anggota TNI, para peserta Penyuluh dan Pendamping, para petani dari Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Lingga Utara, dan Singkep Pesisir, serta undangan lainnya.

Asisten Il Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Drs. Zainal Abidin, S.Pd., M.Pd menyambut hangat kehadiran dari BRMP Kepri, apresiasi yang sangat luar biasa kepada pihak BRMP Kepri yang telah mentaja, dan menggelar acara edukasi untuk memberikan Bimtek kepada para pendamping dan penyuluh di Kabupaten Lingga.

“Mudah-mudahan produksi pertanian kita benar-benar berkembang seperti yang kita harapkan,”

Zainal Abidin menegaskan, pentingnya sinergitas dalam menjalankan program ini, agar program Swasembada ini tercapai maka harus melibatkan stakeholder, seluruh elemen bahkan TNI juga dilibatkan dan diajak berkolaborasi agar bisa tercapai,” terangnya.

“Keberhasilan program swasembada pangan tidak bisa dicapai secara parsial. Perlu adanya dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat, hingga masyarakat, kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat realisasi target swasembada yang berdaya saing dan berkelanjutan,” paparnya.

Kepala DPKP Kabupaten Lingga, Said Hendri, S.T, MH, menyampaikan harapannya agar dapat membangun sinergi bersama antar instansi agar program ini tercapai.

“Diharapkan kegiatan ini dapat membangun sinergi antar instansi agar program ini tercapai,” kata Said Hendri.

Sementara itu, Kepala BRMP Provinsi Kepri, Ahmad Tohir Harahap, S.P., M.Si, dalam sambutannya mengungkapkan, datang untuk menumbuhkan semangat bersama guna mendukung Program ini yang merupakan perpanjangan tangan dari Astacita dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, yakni salah satunya Swasembada Pangan dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Ahmad Tohir mengatakan, pernyataan ini mencerminkan komitmen BRMP Kepri dalam menjalankan arahan strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional. Melalui kerja sama lintas instansi, pihaknya berharap setiap daerah mampu menjadi bagian aktif dalam gerakan nasional swasembada pangan tersebut.

“Harapannya Kepri agar menjadi perpanjangan tangan terkhususnya Kabupaten Lingga, dari Program Swasembada dalam menjaga Ketahanan Pangan Nasional ini, yang mana tujuan utamanya adalah mensejahterakan petani, dan program ini juga dilakukan agar kita lebih mandiri dalam Pangan secara Nasional,” ujarnya.

Dikatakan, kemandirian pangan tidak hanya berarti cukup dalam produksi, tetapi juga mampu mengelola hasil pertanian secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada impor. “Melalui pelatihan dan inovasi yang diterapkan, Indonesia dapat berdiri di atas kekuatan pangan sendiri, terkhusus nya Kabupaten Lingga,” ungkapnya.

Kegiatan Bimtek ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan penyampaian materi oleh para narasumber dari BRMP Kepri, Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc. sebagai Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian, serta Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si., sebagai Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama
dan Diseminasi Modernisasi Pertanian, yang membahas tentang inovasi teknologi pertanian modern, strategi peningkatan produktivitas lahan, serta pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi para petani.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para penyuluh dan pendamping dapat menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh. Untuk memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Print Friendly, PDF & Email
1...161162163...1,669Halaman 162 dari 1,669

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv