Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 263

Bareskrim Mulai Selidiki Dugaan Pemalsuan HGB dan SHM di Pagar Laut Bekasi

putri
-
0
Bareskrim Mulai Selidiki Dugaan Pemalsuan HGB dan SHM di Pagar Laut Bekasi

RASIO.CO, Jakarta – Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di wilayah laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dikutip CNNIndonesia, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Jumat (7/2).

Djuhandhani mengungkapkan bahwa penyidik telah dikerahkan untuk mulai mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.

“Mulai hari ini tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan kami menurunkan beberapa anggota. Sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan keterangan termasuk barang-barang bukti yang bisa kita gunakan untuk proses lebih lanjut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2).

Selain menyelidiki kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut bahwa Bareskrim Polri juga memberikan asistensi dalam penanganan kasus serupa di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Polda Jawa Timur.

“Sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, sampaikan secara transparan, tuntaskan semua, dan kami akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (11/2). Pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari penyegelan yang dilakukan oleh KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada 15 Januari 2025 lalu.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut tersebut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Pihak yang memasang pagar laut akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 31 Tahun 2021.

Selain di Segarajaya, kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) juga ditemukan di perairan laut Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan. Di wilayah tersebut, PT Cikarang Listrindo tercatat memiliki 78 bidang dengan luas 90,159 hektare, sementara PT Mega Agung Nusantara menguasai 268 bidang dengan luas 419,635 hektare.

***

Print Friendly, PDF & Email

Banding Ditolak, Harvey Moeis Dihukum 20 Tahun Penjara

putri
-
0
Banding Ditolak, Harvey Moeis Dihukum 20 Tahun Penjara

RASIO.CO, Jakarta – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Dikutip CNNIndonesia, Putusan banding tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2).

“Menjatuhkan pidana kepada HM Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan ujar Teguh.

Selain Harvey, majelis hakim juga akan membacakan putusan banding untuk terdakwa lain, yakni Helena Lim; Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani; Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018, Suparta; serta Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak 2017, Reza Andriansyah.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Harvey Moeis. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara. Seluruh aset Harvey yang terkait dengan perkara turut dirampas untuk negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.

Suami artis Sandra Dewi itu dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022 serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perbuatannya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar ketua majelis hakim Eko Aryanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2024.

Sementara itu, dalam tuntutannya, jaksa ingin Harvey dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan plus uang pengganti sejumlah Rp210 miliar subsider enam tahun penjara.

***

Print Friendly, PDF & Email

Bimtek Pelayanan Prima, Jefridin: ASN Harus Responsif dan Profesional

putri
-
0
Bimtek Pelayanan Prima, Jefridin: ASN Harus Responsif dan Profesional

RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Prima atau Service Excellent yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Batam Centre pada Rabu (12/2) dan diikuti oleh 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batam.

Jefridin menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini. Menurutnya, dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut sistem pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN menjadi prioritas utama guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Apresiasi dan terima kasih kepada BKPSDM atas terselenggaranya bimtek ini. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dalam pasal 10 dan 11 disebutkan tiga tugas utama ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan. Inilah yang harus kita aplikasikan,” ujarnya.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membekali ASN dengan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan Pelayanan Prima, yang menekankan kepedulian terhadap pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Dengan pendekatan ini, ASN diharapkan mampu menciptakan pengalaman pelayanan yang berkesan, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Kita harus mampu menghadirkan pelayanan yang baik, nyaman, dan sesuai harapan masyarakat, termasuk dalam menyediakan layanan komplain serta siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.

Selaku narasumber dalam Bimtek Pelayanan Prima, Sarifudin, Motivator inspiratif tingkat nasional dari Pusat Diklat Nasional.

Jefridin berharap bimtek ini dapat menjadi bahan pembelajaran. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, ASN dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan solusi yang tepat, serta membangun sistem pelayanan yang cepat dan efisien.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

BP Batam Hadiri RDP dengan DPR RI, Bahas Efisiensi Anggaran 2025

putri
-
0
BP Batam Hadiri RDP dengan DPR RI, Bahas Efisiensi Anggaran 2025

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2). Dalam pertemuan ini, BP Batam melaporkan rencana efisiensi terhadap Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; serta para Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II BP Batam.

Muhammad Rudi menegaskan bahwa BP Batam mendukung kebijakan efisiensi belanja, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Menindaklanjuti instruksi Presiden dan sesuai hasil rapat pembahasan rekonstruksi efisiensi anggaran bersama Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada hari selasa (11/2) kemarin, pagu DIPA BP Batam TA 2025 menjadi Rp1.247.92 miliar dari semula sebesar Rp 1.992,72 miliar,” kata Muhammad Rudi.

Lebih lanjut, Muhammad Rudi mengakui bahwa efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan yang diberikan. Namun, ia menegaskan bahwa BP Batam bersama jajarannya akan tetap berupaya maksimal dalam melaksanakan layanan publik.

Selain itu, BP Batam juga berkomitmen mendukung kebijakan prioritas pemerintah dalam menarik investasi serta menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing dan semakin modern.

“BP Batam akan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha di KPBPB Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Dalam kesempatan itu juga, ia menyampaikan apresiasi dan memohon dukungan kepada Pimpinan dan Para Anggota Komisi VI DPR RI  bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis Batam baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan di masa akan datang.

“Kami tetap mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR RI demi terwujudnya kawasan Batam Rempang Galang sebagai kawasan ekonomi yang berprestasi dan bermartabat seperti kawasan serupa di negara lain,” harap Muhammad Rudi.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Berkedok Nelayan Penyelup Narkoba 135 Kilo Ditangkap Beacukai

redaksi
-
0
Berkedok Nelayan Penyelup Narkoba 135 Kilo Ditangkap Beacukai

RASIO.CO, Aceh – Tim Gabungan Beacukai dan Polri berhasil menangkap 4 penyeludup sabu berkedok nelayan di pantai Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.Jumat, (7/2) pekan lalu.

Tim Gabungan berhasil mengamankan 7 karung sabu seberat lebih 135 kilogram sabu dengan Tersangka 4 orang berinisial I, E, F, dan M.

Tim Gabungan terdiriDJBC Jakarta, Tim Narcotic Investigation Center(NIC) Mabes Polri, Polda Aceh, Kanwil DJBC Aceh, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Lhokseumawe, serta Tim Kapal Patroli DJBC.

Penindakan ini dilakukan setelah tim melakukan sharing information dan joint analysis yang mengindikasikan adanya penyelundupan narkotika melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim mendapatkan informasi bahwa kapal yang diduga membawa narkotika tersebut akan sandar di sekitar Ulee Rubek, Aceh Utara hingga Ujong Blang, Lhokseumawe pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari.

Tim Kapal Patroli DJBC kemudian melakukan patroli laut pada pukul 14.00 WIB, sementara Tim darat melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat pendaratan.

Sekitar pukul 23.00 WIB, Tim berhasil mengamankan kapal penangkap ikan yang membawa 7 karung narkotika jenis methamphetamine. Empat tersangka dengan inisial I, E, F, dan M turut diamankan dalam operasi ini.

Modus operandi yang digunakan adalah penyelundupan narkotika dengan cara dilangsir menggunakan kapal penangkap ikan.

Barang bukti dan para tersangka telah diserahkan kepada NIC Mabes Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Leni Rahmasari, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja keras seluruh Tim yang terlibat dalam operasi ini.(r).

Redaksi rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Pemilik Toko Kelontong di Tanjungpinang Dihebohkan Kasus Dugaan Uang Palsu

putri
-
0
Pemilik Toko Kelontong di Tanjungpinang Dihebohkan Kasus Dugaan Uang Palsu

RASIO.CO, Tanjungpinang – Sejumlah pemilik toko kelontong di sekitar Masjid Agung Al-Hikmah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dihebohkan dengan kasus dugaan penipuan menggunakan uang palsu.

Kasus ini pertama kali terungkap setelah seorang pemilik toko, Indra, mencurigai transaksi yang terjadi di warungnya. Menurut Indra, peristiwa itu terjadi pada Selasa (11/2) sekitar pukul 17.00 WIB, ketika seorang pria berbelanja dan membayar dengan pecahan uang Rp100 ribu yang diduga palsu.

“Saya nggak tau dia belanja apa, karena yang jaga istri saya,” ujar Indra dikutip tribunbatam.

Indra, pemilik toko kelontong di sekitar Masjid Agung Al-Hikmah, mengungkapkan bahwa uang yang diterimanya memiliki beberapa kejanggalan. Di antaranya, warna yang berbeda, tidak terdapat logo Bank Indonesia (BI), serta benang pengaman yang seharusnya berwarna emas ternyata tidak ada.

Tak hanya Indra, kejadian serupa juga dialami oleh Ratna, pemilik warung di lokasi yang tidak jauh dari toko Indra. Ia mengaku didatangi seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan perawakan brewok yang membeli minuman seharga Rp10 ribu.

Saat pria tersebut membayar dengan pecahan Rp100 ribu, Ratna yang sudah mencurigai keaslian uang tersebut langsung meminta pelanggan itu mengeluarkan uang lainnya.

“Dia mengeluarkan banyak uang dengan nominal yang sama, seolah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki uang kecil,” ujar Ratna. 

Karena merasa takut saat sendirian di toko, ia akhirnya membiarkan pria tersebut pergi tanpa mempermasalahkan lebih lanjut.

“Pria itu bawa mobil, menggunakan baju merah dengan menggunakan training,” ujar Ratna.

Ratna kemudian membagikan pengalamannya di media sosial Facebook. Dari unggahannya, terungkap bahwa beberapa pemilik toko lainnya juga mengalami kejadian serupa, dengan total kerugian mencapai Rp200 ribu.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang diajukan ke pihak kepolisian terkait kasus dugaan peredaran uang palsu tersebut.

“Saya nggak buat laporan karena tidak ada bukti (CCTv),” pungkas Ratna. 

***

Print Friendly, PDF & Email

Bareskrim Tangkap 4 WN Malaysia Bandar Sabu Jaringan Fredy Pratama

putri
-
0
Bareskrim Tangkap 4 WN Malaysia Bandar Sabu Jaringan Fredy Pratama

RASIO.CO, Jakarta – Bareskrim Polri menangkap empat Warga Negara (WN) Malaysia yang merupakan bandar sabu jaringan internasional kaki tangan Fredy Pratama.

Dikutip CNNIndonesia, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, mengatakan keempat pelaku berinisial M, L, G, dan O. Mereka ditangkap pada Selasa (14/1) di wilayah Sunter dan Bandara Soekarno-Hatta.

“Ini bandarnya, bukan kurir, ini yang mengendalikan dan menjual juga di Jakarta,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/2).

Mukti menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, keempat WN Malaysia yang merupakan kaki tangan Fredy Pratama telah empat kali masuk ke Indonesia untuk mengedarkan narkotika jenis sabu. Ia menuturkan bahwa sabu tersebut dikemas dalam bungkus teh Cina dan diselundupkan dari Malaysia menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah itu, barang haram tersebut dikirim melalui jalur ekspedisi barat hingga ke Jakarta.

“Jadi empat Warga Negara Malaysia ini masuk ke Indonesia untuk menjual sabu di Jakarta di pergudangan Sunter,” jelasnya.

Dalam penangkapan tersebut, Mukti mengatakan bahwa pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa 15 kilogram sabu dalam kondisi siap edar di sebuah pergudangan di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini Bareskrim Polri tengah bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk memburu seorang buron berinisial T, yang bertugas memasukkan narkotika dari Malaysia ke Indonesia.

Sementara itu, keempat pelaku telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Mereka dijerat dengan Pasal 114 subsider Pasal 112, subsider Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***

Print Friendly, PDF & Email

Pemprov Kepri Finalisasi Persiapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2030

putri
-
0
Pemprov Kepri Finalisasi Persiapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2030

RASIO.CO, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara memimpin Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode 2025-2030 di Balairung Raja Ali Kelana, Gedung Daeng Celak Lt. 4, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Selasa (11/02).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, TS. Arif Fadillah, serta beberapa kepala dan perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemprov Kepri.

Dalam rapat, Sekdaprov Adi menjelaskan bahwa berdasarkan pertemuan virtual sebelumnya dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Pelantikan ini mencakup gubernur, bupati, wali kota, beserta pasangannya, yang akan dilakukan secara serentak oleh Presiden di Istana Negara.

“Kita memerlukan persiapan, meskipun berita resminya terkait jadwal dan rundown kegiatan belum kita terima secara pasti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Adi menyampaikan bahwa pada tanggal yang sama kemungkinan juga akan dilaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang sejalan dengan pelantikan Dharma Wanita.

“Jadi ada pergeseran dan perubahan-perubahan yang terjadi di pusat. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan tiga agenda tersebut secara bersamaan,” tambahnya.

Sekdaprov Adi juga mengungkapkan informasi terbaru bahwa setelah pelantikan, para kepala daerah kemungkinan akan diarahkan oleh Presiden untuk mengikuti Orientasi Kepemimpinan di Magelang, Jawa Tengah, hingga 28 Februari 2025.

“Sekiranya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri langsung mengikuti orientasi di Magelang, maka kemungkinan baru tiba di Tanjungpinang pada 28 Februari 2025. Sedangkan malam tersebut sudah memasuki Tarawih pertama bulan Ramadan, sehingga acara penyambutan dan perayaan juga harus disesuaikan. Oleh karena itu, persiapan awal tetap harus kita lakukan dengan berbagai skenario karena perubahan agenda dari pusat sangat dinamis,” tutupnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

BP Batam Siap Wujudkan Good Governance atas Rekomendasi BPKP RI

putri
-
0
BP Batam Siap Wujudkan Good Governance atas Rekomendasi BPKP RI

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Entry Meeting Laporan Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) pada Selasa (11/2) di Marketing Centre.

Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, serta Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan BPKP RI, Gumbira Budi Purnama. Acara ini juga dihadiri oleh Pejabat Tingkat II, III, dan IV BP Batam serta tim dari BPKP RI.

Melalui pertemuan ini, BPKP RI akan memulai pengawasan di BP Batam tahun 2025 serta menyerahkan laporan hasil pengawasan tahun 2024 kepada BP Batam.

Dalam sambutannya, Alexander Zulkarnain menyatakan komitmennya bersama jajaran untuk mewujudkan good governance di lingkungan BP Batam. Ia juga berharap sinergi antara BP Batam dan BPKP RI dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Kami di BP Batam berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu selama pengawasan tim BPKP RI ini nantinya jika ada kendala maupun kebutuhan data pendukung kami akan siapkan secara satu pintu melalui Satuan Pemeriksa Intern (SPI),” kata Alex sapaan akrabnya.

” Harapannya BP Batam bersama BPKP RI dapat terus bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan di lingkungan BP Batam yang transparan dan akuntabel,” tutup Alex.

Merespon pernyataan Alex, Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan BPKP RI, Gumbira Budi Purnama juga berharap BP Batam dapat menjalankan seluruh rekomendasi dari BPKP RI atas pengawasan tahun sebelumnya untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang baik.

“Melalui pertemuan ini kami sampaikan arahan Kepala BPKP RI dalam bentuk rekomendasi dalam laporan pengawasan tahun 2024, harapan kami di tahun 2025 ini BP Batam dapat menjalankan seluruh rekomendasi tersebut untuk terus mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel,” pungkas Gumbira.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Hari Pers Nasional, SMSI Kepri Gelar Syukuran dan Potong Tumpeng

putri
-
0
Hari Pers Nasional, SMSI Kepri Gelar Syukuran dan Potong Tumpeng

RASIO.CO, Batam – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Riau (Kepri) turut serta dalam pemotongan tumpeng secara serentak se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada Minggu (9/2).

Peringatan HPN 2025 di Kepri berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting bersama pengurus SMSI Pusat dan seluruh Indonesia. Sementara itu, SMSI Kepri menggelar peringatan HPN 2025 di Geudong Kopi, Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam.

Acara ini dihadiri oleh Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya, Wakil Ketua Anwar Saleh, Wakil Ketua Dr. Fadlan, Penasehat SMSI Kepri Syamsul Paloh, Ahli Pers Saibansah Dardani, serta Ketua SMSI Kota Batam Indra Helmi.

Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya memimpin langsung prosesi pemotongan tumpeng yang dilakukan serentak bersama SMSI se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh jajaran SMSI Kepri untuk menjadikan HPN 2025 sebagai momentum evaluasi profesi dan organisasi, serta terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat.

“Sebagai organisasi perusahaan pers yang tergabung dalam konstituen dewan pers, SMSI harus mampu memberikan kesan positif dengan menjunjung etika dan pemberitaan pers yang bertanggung jawab” ujar Rinaldi.

Penasehat SMSI Kepri Syamsul Paloh, turut mengucapkan selamat HPN kepada segenap insan pers dan masyarakat Pers yang ada di Provinsi Kepri.

“Selamat Hari Pers Nasional, semoga pers Indonesia terus menunjukkan perannya sebagai pilar dalam mengawal demokrasi ke arah yang semakin baik, pungkas Syamsul.

***

Print Friendly, PDF & Email
1...262263264...1,670Halaman 263 dari 1,670

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv