Rabu, November 11, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 324

Warga Tanjungbatu Antusias Sambut Gubernur Ansar, Mengarak di Derasnya Hujan

0

RASIO.CO, Karimun – Kunjungan Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM di Tanjungbatu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selasa (3/9), disambut meriah masyarakat setempat. Di tengah guyuran hujan masyarakat mengarak Gubernur Ansar dengan iringan tetabuh kompang.

Sebelumnya kedatangan Gubernur Ansar disambut dengan atraksi  silat selamat oleh pengurus Lembaga Adat Melayu setempat. Ratusan warga terlihat memenuhi tenda di Lapangan Pemuda yang berjarak sekitar 200 meter dari pelabuhan.

Kedatangan Gubernur Ansar ke Tanjungbatu merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun yang berlangsung 2-4 September 2024.

Selain bersilaturahmi bersama masyarakat, Gubernur Ansar dalam kesempatan ini menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Kepri untuk Kecamatan Kundur. Total anggaran bantuan diserahkan sebesar Rp4,45 miliar. Bantuan mulai dari hibah kepada empat rumah ibadah, yakni satu gereja, satu masjid, satu mushala, dan Taman Pendidikan Al Quran dengan total anggaran Rp220 juta.

Di kesempatan ini juga diserahkan insenstif masing-masing Rp2 juta kepada 13 guru Madrasyah Aliyah, dan insenstif masing-masing Rp1,2 juta kepada 71 guru PAUD, RA dan TK.

Diserahkan pula insenstif keagamaan masing-masing sebesar Rp1,2 juta kepada 33 orang guru agama non formal, 7 orang penyuluh non PNS, dan 55 orang pemuka agama tetap.

Gubernur Ansar juga menyerahkan bantuan pembangunan fisik melalui Dinas PUPR yang diserahkan secara simbolis. Terdapat lima paket pekerjaan dengan total anggaran Rp2,21 miliar di Kecamatan Kundur. Yakni Pembangunan Jalan Parit Pacitan senilai Rp700 juta, pembangunan Jalan Seratus Sungai Sebesi senilai Rp1 miliar, serta normalisasi saluran sungai di tiga kawasan dengan masing-masing anggaran senilai Rp170 juta.

Proyek normalisasi saluran sungai dilaksanakan di Rt 001 Rw 001 Parit Seratus Desa Sungai Sebesi,  Sungai Sempadan Rt 005 Rw 002 Dusun II Desa Sungai Sebesi, Dan Sungai Rt 002 Rw 002 Dusun II Desa Lubuk.

Selain itu, turut diserahkan bantuan iuran BPJS kepada 37 nelayan. Kemudian bantuan pendidikan di SMAN 1, SMAN 3 dan SMAN 5 Kundur. Bantuan pendidikan mulai dari bantuan transportasi darat dan laut, bantuan seragam untuk siswa kelas X, pembangunan ruang laboratorium fisika, ruang UKS, ruang OSIS, dan pembangunan ruang bimbingan konseling.

Untuk bantuan kependudukan dan pencatatan sipil, Gubernur Ansar menyerahkan bantuan kepada lurah, LPM, ketua RT dan RW, Posyandu, dan insentif untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Lalu ada bantuan masing-masing Rp2 juta kepada 26 personel Babinsa dan 18 personel Bhabinkamtibmas, bantuan pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pertanian kepada tiga Poktan, bantuan operasional penyuluh, bantuan paket alat olahraga serta bantuan untuk Yayasan dan Akademi Sepak Bola Kundur Karimun, boat pancung fiber 42 kaki, serta mesin tempel 250 Pk 4 Tak.

Gubernur Ansar dalam sambutannya berharap bantuan yang diserahkan tempat sasaran dan bermanfaat. Ia juga menekankan bantuan itu merupakan wujud hadirnya Pemprov Kepri yang senantiasa konsisten mewujudkan pembangunan yang merata. 

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam bersama KPK Gelar Sosialisasi SPI 2024

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Satuan Pemeriksan Intern menggelar sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Sosialisasi ini diikuti Pejabat Eselon I, II, III dan IV BP Batam di Balairungsari, Batam Center, Rabu, (4/9).

Direktur Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aida Ratna Zulaiha dalam sambutannya mengapresiasi keikutsertaan BP Batam dalam SPI 2024. Ia mengatakan SPI merupakan program yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi dan meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik.

“Outputnya adalah score atau nilai yang diikuti dengan rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi yang harus dilakukan organisasi publik baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” kata Ratna.

Lebih lanjut ia terangkan tujuan penting SPI adalah agar organisasi publik bisa meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem anti korupsi.

Senada, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain menyambut baik supervisi yang dilakukan bersama KPK. Menurutnya, pelaksanaan survei dilakukan secara obyektif sehingga bisa memetakan resiko korupsi dan rencana mitigasi bagi pihaknya.

“Rekomendasi-rekomendasi yang nantinya diberikan tentu akan sangat berguna, penting bagi kami untuk mengetahui tingkatan integritas di BP Batam,” ujar Alexander.

Oleh karenanya, ia mengajak bagi para responden baik dari internal maupun eksternal nantinya dapat menjawab dengan jujur dan terbuka untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mengingat, responden dilakukan secara anonim sehingga dapat mengungkapkan perasaan dan pengetahuan yang pernah dialami.

 “Mari bersama kita sukseskan pelaksanaan survei ini, SPI tidak hanya memberikan nilai tambah bagi BP Batam namun juga upaya memperbaiki integritas dan pemberantasan korupsi di negeri ini,” serunya dihadapan para peserta sosialisasi.

Sosialisasi SPI 2024 ini turut mengundang narasumber Tim KPK RI, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Timotius Hendrik Partohap. Adapun hasil SPI akan diumumkan secara nasional melalui kanal media sosial milik KPK dan website jaga.id.

Redaksi@www.rasio.co//

Pemko Batam Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2024

0

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2024. 

Pengumuman ini dibuat berdasarkan Pengumuman Nomor: 2.1/PANSEL-JPTP/BTM/08/2024, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik di Kota Batam.

“Proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan jabatan-jabatan penting di lingkungan pemerintah diisi oleh individu yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” tegas Jefridin selaku Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama.

Adapun jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Seleksi terbuka ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan. Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh pelamar di antaranya adalah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV, pengalaman jabatan yang relevan, serta usia maksimal 56 tahun. 

Selain itu, pelamar juga harus memiliki rekam jejak yang baik serta memenuhi kriteria kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Proses pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2 hingga 16 September 2024, dan akan dilanjutkan dengan tahap seleksi administrasi. 

Selanjutnya, peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahap assessment, penulisan makalah, presentasi makalah, hingga wawancara akhir. Hasil akhir dari seleksi ini dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 26 September 2024.

Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi ini dilakukan dengan penuh transparansi dan integritas. 

“Peserta tidak dikenakan biaya apapun dalam mengikuti seleksi ini. Peserta diharapkan memberikan data yang akurat, karena Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi jika ditemukan ketidaksesuaian data yang diberikan,” ungkap Jefridin.

Berkas administrasi dapat disampaikan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui https://s.id/Seleksi Terbuka4JPT. Atau informasi lebih lanjut mengenai seleksi ini dapat diakses melalui website resmi BKPSDM Kota Batam di https://bkpsdm.batam.go.id, atau menghubungi Tri Eka Jauhari di nomor HP. 0811700021.

Redaksi@www.rasio.co//

RSBP Batam Serahkan Hasil Pemeriksaan MCU Calon Kepala Daerah 2024

0

RASIO.CO, Batam – Setelah dilaksanakan selama 3 hari, Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) menyerahkan hasil Medical Check Up (MCU) Calon Kepala Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (3/9).

Didampingi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam dan Provinsi Kepri serta Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan di Ruang Pertemuan RSBP Batam oleh Direktur RSBP Batam, dr. Sri Rezeki Handayani, Sp.M. kepada masing-masing perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna.

Hasil pemeriksaan ini nantinya akan digunakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai bahan pertimbangan kelayakan calon kepala daerah yang akan dipilih pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Dalam sambutannya, dr. Sri Rezeki Handayani, Sp.M. mengatakan MCU ini telah berlangsung sejak tanggal 31 Agustus dan berakhir pada tanggal 2 September 2024 lalu. 

Tak lupa, ia turut mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh Tim Pemeriksa yang telah bekerja sama menyukseskan rangkaian MCU ini.

“Mulai dari dokter spesialis, bagian laboraturium, perawat, hingga staf yang menyiapkan administrasi peserta, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya dan sinergitasnya bersama KPU dan Bawaslu hingga kegiatan ini berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan beberapa perbedaan layanan yang diberikan RSBP Batam kepada para calon Kepala Daerah yang melaksanakan MCU tahun ini.

“Sebagai bagian dari sejarah pemilihan kepala daerah, kami memberikan pelayanan prima dan profesional dengan sentuhan servis bintang lima,” imbuhnya.

Adapun layanan khusus yang diberikan oleh BP Batam adalah dengan menyiapkan satu lantai khusus untuk pemeriksaan MCU, baik uji labroraturium hingga rangkaian pemeriksaan lainnya beserta seluruh peralatan medis yang diperlukan, sehingga MCU berlangsung secara komprehensif. 

“Semoga ke depannya, RSBP Batam kembali dipercaya untuk melaklukan pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah se-Provinsi Kepri,” harap dr. Sri Rezeki

Redaksi@www.rasio.co//

Polres Lingga Gelar Rekonstruksi Pembunuhan di Desa Cempa

0

RASIO.CO, Lingga – Sat Reskrim Polres Lingga (3/9) menggelar rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di Desa Cempa, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepri. pada Minggu, 4 Agustus 2024, lalu.

Rekonstruksi yang digelar di halaman Mapolres Lingga yang diilustrasikan sebagai TKP aslinya. Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan tersangka maupun perkembangan situasi yang ada.

Kapolres Lingga, AKBP Apri Fajar Harmanto, S.I.K melalui Kasatreskrim Polres Lingga, AKP Idris, S.E., Sy., M.H mengatakan, perselisihan yang bermula dari masalah sepele yang bergurau, saksi S yang berada di salah satu warung, lalu pelaku R (24) saat itu berjalan secara tiba-tiba langsung memukul kepala bagian belakang S, kemudian S tidak terima dan membalas dengan menggunakan kabel charger Handphone sehingga mengenai bagian wajah R. Karena mendapat perlawanan dari S, R tidak terima dan mengejar S hingga kedalam rumah korban YJ.

AKP Idris menjelaskan, sampai di rumah YJ, pelaku R berada di belakang YJ lalu R langsung memegang rambut YJ dan menunjukkan pisau yang telah simpannya di samping pinggang dan berniat menikam YJ di bagian leher, namun YJ mencoba melakukan perlawan dengan langsung berdiri. Lalu R pun secara tiba-tiba langsung menikam bagian dada kiri korban sebanyak empat kali tusukan.

“Setelah melakukan penusukan terhadap YJ, R langsung memukul S dan dengan santainya berjalan dan keluar dari rumah YJ sambil menyimpan kembali pisau yang digunakan untuk menusuk korban YJ,” kata AKP Idris.

AKP Idris mengatakan, rekonstruksi ini memberikan gambaran utuh tentang peristiwa pidana yang terjadi, sehingga membantu penyidik dan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kebenaran.

“Atas perbuatannya pelaku di jerat dengan pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagai mana dimaksud dalam pasal 338 dan atau 351 Subsider Pasal 338 K.U.H.Pidana jo pasal 351 ayat 3 K.U.H.Pidana dengan Ancaman hukuman maximal 15 tahun penjara. Menghilangkan nyawa orang lain,” tutupnya.

Puspan

Bupati Lingga Lantik Kades Sungai Buluh

0

RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga, Muhammad Nizar lantik Chairul Hizat sebagai Kepala Desa (Kades) Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Buluh. Bertempat di Sanggar Seni Diram Perkase, Lapangan Ahmad Jubil Rahman Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Selasa, (3/9).

Dua kandidat yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Chairul Hizat dan Muhammad Rosani yang berlangsung pada 22 Agustus 2024.

Dari tiga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Sungai Buluh. Chairul Hizat berhasil memperoleh 570 suara sementara Muhammad Rosani mendapat 247 suara.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, dan masyarakat Desa Sungai Buluh, yang telah menjalankan Pilkades dengan tertib, aman dan damai.

Nizar berharap dengan hasil Pilkades ini, bisa membawa keberkahan tersendiri untuk masyarakat Desa Sungai Buluh.

“Sebagai Kades tentu punya kewajiban dan tanggungjawab untuk memajukan serta berinovasi membangun daerah atau desa ini,” kata Nizar saat diwawancarai awak media usai kegiatan.

Nizar menjelaskan, dalam membangun desa atau daerah tentunya diperlukan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pak Kades tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan tokoh masyarakat, perlu tokoh kepemudaan, perlu perempuan dan laki-laki, perlu orang-orang tua, untuk berpaham-paham,” terangnya.

Nizar melanjutkan, BPD dan para tokoh juga diharapkan untuk bersama-sama Kades terpilih, untuk bersatupadu dalam membangun desa. Nizar berharap kades yang dilantik bisa menjalankan amanah yang diemban kepadanya.

“Saya mengajak bapak dan ibu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi menjelang tahun-tahun politik untuk pemilihan kepala daerah,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, selain melantik Kades Sungai Buluh, Bupati Lingga juga melantik BPD Desa Marok Tua dan Desa Tanjung Irat, Kecanatan Singkep Barat.

Puspan

Lagi, Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 275.000 Benih Lobster

0

RASIO.CO, Batam – Bea Cukai gagalkan upaya penyelundupan benih lobster di kawasan perairan Pulau Topang, Kabupaten Meranti, pada Senin (02/09).

Operasi penindakan kapal high speed craft (HSC) tanpa nama bermuatan 275.000 ekor benih lobster tersebut dilakukan secara sinergi oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Batam, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kepulauan Riau, dan Batalyon Infanteri 10 Setokok, Batam.

“Penindakan ini bermula dari diterimanya informasi dari masyarakat akan adanya high speed craft (HSC) yang diduga akan melakukan kegiatan penyelundupan benih lobster yang menuju Malaysia tanpa dilengkapi dokumen,” ujar Kepala Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea Cukai Batam, Evi Octavia, pada Selasa (03/09).

Atas informasi tersebut, dibentuk Tim Patroli Laut yang terdiri dari Satuan Tugas (Satgas) Patroli KPU Bea Cukai Batam dengan tiga kapal patroli meliputi BC10029, BC11001, dan BC7004, dan Satgas Patroli Kanwil Bea Cukai Kepri dengan dua kapal patroli meliputi BC8005 dan BC15041. Kemudian, Tim Bea Cukai melakukan pengejaran dan peringatan untuk menghentikan HSC tersebut. Namun, pengemudi HSC melakukan perlawanan dengan menabrakan badan kapal, sehingga kapal kandas di hutan bakau kawasan Pulau Topang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

“HSC target berhasil dikuasai. Sayangnya, anak buah kapal (ABK) melarikan diri dan tidak berhasil ditemukan,” jelas Evi.

Petugas akhirnya membawa dan mengamankan HSC beserta seluruh barang bukti ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, HSC tersebut diketahui memuat 39 boks berisi 250.000 ekor benih lobster pasir dan 25.000 benih lobster mutiara dengan potensi kerugian negara sebesar 28,75 miliar rupiah.

Atas penindakan tersebut, benih lobster langsung dilepasliarkan ke perairan laut. Pelepasliaran benih lobster dilakukan di wilayah perairan Jembatan 6 Barelang dilakukan langsung oleh Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam, Dafit Kasianto, Perwira Staf Operasi Yonif 10 Marinir, Kapten Marinir Adi Yanuar, Kasubdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Zamrul Aini, Ketua Tim Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Ipong Adiguna, Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Jemi Diporianto dan Ketua Tim Kerja Karantina Ikan, Pramudya D Irawanto.

Penyelundupan benih lobster dapat dijerat Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp5.000.000.000,00 dan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp3.000.000.000,00

***

Hakim PT Kabulkan Gugatan Syahrul Bahru Terkait 2,6 Hektar Lahan Nongsa

0

RASIO.CO, Batam – Pengadilan Tinggi(PT) Tanjungpinang membatalka putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor perkara 327/Pdt.G/2023/PN Batam dan mengabulkan sebagian gugatan kasus sengketa lahan di Nongsa, Batam

Pengadilan Tinggi(PT) Tanjungpinang dalam upaya hukum bangding  dengan nomor perkara 32/PDT/2024/PT TPG menyatakan bahwa PT.Dimensi Sarang Nusantara, Yayasan Aris Since Family dan Mawardi telah melakukan PMH.

Hal ini diungkapkan kuasa hukum Dr.Indra Sakti, S.H, M.H, Ismail, S.H, Cristopher EF Silitonga. Senin(02/09) di Batamcentre.

Ia mengatakan, atas dasar Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tanjungpinang tersebut dengan nomor putusan 32/PDT/2024/PT TPG bahwa Klien Kami masih memiliki hak atas lahan a quo,” kata Indra.

Indra menjelaskan, selanjutnya pihaknya akan melakukan upaya hukum, atas hak lahan tersebut, dengan tujuan akhir yakini, menyatakan lahan tersebut milik Syahrul atau dilakukan ganti rugi sesuai permintaan yakni sebesar Rp 6,6 miliar.

“Masih ada upaya hukum yang bahkan kami lakukan, yakni Kasasi, sebab, banding kami dikabulkan sebagian,” ungkap Indra Sakti.

Lebih lanjut, Indra memaparkan terkait permasalahan lahan tersebut, Kliennya (Syahrul), mendapatkan / membeli lahan/sebidang tanah yang beralamat di Tanjung Bemban RT.01/RW.01 Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam dengan perkiraan luas 2,6 hektar.

Dimana pada saat itu pengukuran dilakukan dengan cara manual dan dengan perkiraan saja serta tidak menggunakan alat ukur (Tenol).

“Klien Kami telah menebas dan mematangkan lahan tersebut secara menyeluruh dan membangun bangunan rumah 3 unit diatas lahan dan menanam tanaman tumbuh” katanya

Selanjutnya, kata Indra, kerabat Syahrul, yakini Mawardi (saat ini sebagai Ketua KPU Batam), ingin menanam tanaman tumbuh di lahan milik Syahrul dan mendapatkan izin. Dan Mawardi juga membalas budi atas kebaikan kliennya dengan menjaga dan merawat lahan tersebut untuk ditanami tanaman tumbuh dan lainnya.

Seiring berjalannya waktu PT. Dimensi Barans Nusantara Yayasan Aria Since Family mengklaim bahwa lahan a quo adalah dan miliknya, yang dimana BP Batam telah menerbitakan Surat Penetapan Lokasi (PL) dengan Nomor 1222052084 atas Lahan A quo kepada PT. Dimensi Sarana Nusantara dan yayasan Aris Since Family serta BPN Kota Batam juga sudah menerbitkan sertifikat HGB dengan Nomor 10548 atas lahan a que

“Fakta yang ditemukan, Mawardi seolah-olah yang memiliki lahan tersebut dan telah menerima sejumlah uang dari PT. Dimensi Sarana Nusantara dan Yayasan Aris Since Family untuk mengosongkan lokasi lahan a quo tanpa sepengetahuan Klien Kami,” papar Indra Sakti.

Atas kejadian tersebut, pihaknya merasa dizolimi, sehingga melayangkan gugatan perbuatan melwan hukum pada Pengadilan Negeri Batam dengan nomor Perkara 327/Pdt.G/2023/PN.BTM.

“Di pengadilan Negeri Batam, gugatan kami ditolak. Tapi Alhamdulillah di Pengadilan Tinggi Tanjungpinang, Banding Kami diterima sebagain,” jelasnya.

“Oleh sebab itu, klien kami masih punya hak, dan kami akan melakukan upaya hukum selanjutnya,” pungkas Indra Sakti.

Yd@www.rasio.co //

Pungli Rutan KPK, Tahanan Diminta Uang Rokok Rp200-300/Hari

0

RASIO.CO, Jakarta – Terpidana kasus korupsi impor bawang putih, Elviyanto mengaku diminta uang rokok sebesar Rp 200-300 ribu/hari oleh petugas Rutan KPK.

Hal itu diungkapkan saat Elvianto dihadirkan sebagai saksi kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

“Apakah Saudara selain yang menyetorkan uang yang Rp 5 juta per bulan itu, apakah Saudara juga diminta uang yang sifatnya insidentil oleh Muhammad Ridwan?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dikutip CNNIndonesia, Senin (2/9/).

“Yang Bapak tanyakan waktu saya jadi koordinator atau enggak?” timpal Elviyanto.

“Sebelum ataupun menjadi koordinator,” kata jaksa.

“Kalau sebelum itu ya biasanya tahanan itu suka, diminta uang rokok, udah biasa,” jawab Elviyanto.

Jaksa lalu membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Elviyanto nomor 10. BAP itu menerangkan ada permintaan oleh petugas Rutan ke Elviyanto sebesar Rp 200-300 ribu per hari.

“Iya, ini di BAP nomor 10 ya, saya bacakan aja, kalau lupa Saudara ya, ‘selain itu saya juga sering diminta uang secara langsung oleh petugas rutan sekitar Rp 200 (ribu) sampai Rp 300 ribu’. Ini uang apalagi ini?” tanya jaksa.

“Waktu saya jadi koordinator setiap hari,” jawab Elviyanto.

Elviyanto mengatakan terdakwa yang sering meminta uang harian itu adalah Mahdi Aris dan Suharlan. Dia menuturkan setiap petugas Rutan mau pulang harus diberi uang.

“Beberapa di antara yang sering meminta uang kepada saya adalah Mahdi Aris dan Suharlan, pernah demikian?” tanya jaksa.

“Iya, tiap hari,” jawab Elviyanto.

“Tiap hari minta?” tanya jaksa.

“Setiap hari petugas mau pulang itu harus dikasih uang,” jawab Elviyanto.

“Uang bulanan, iya juga, harian, iya juga?” tanya jaksa.

“Iya,” jawab Elviyanto.

“Luar biasa ya,” timpal jaksa.

Sebelumnya, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” ujar jaksa.

Berikut 15 terdakwa kasus ini:

1. Deden Rochendi
2. Hengki
3. Ristanta
4. Eri Angga Permana
5. Sopian Hadi
6. Achmad Fauzi
7. Agung Nugroho
8. Ari Rahman Hakim
9. Muhammad Ridwan

10. Mahdi Aris
11. Suharlan
12. Ricky Rachmawanto
13. Wardoyo seluruhnya
14. Muhammad Abduh
15. Ramadhan Ubaidillah.

***

Berkunjung ke Kecamatan Moro, Ansar Serahkan Bantuan Senilai Rp10,64 M

0

RASIO.CO, Karimun – Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad SE MM melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Karimun, 2-4 September 2024. Di Kecamatan Moro, Gubernur Ansar menyerahkan bantuan dengan total anggaran mencapai Rp10,64 miliar.

Bantuan diserahkan Gubernur di tahun 2024 untuk Kecamatan Moro mulai dari hibah untuk rumah ibadah dengan total anggaran Rp920 juta kepada lima penerima, yakni Masjid Jannatunnaim, Desa Jang sebesar Rp50 juta, Musholla Ar Razak, Desa Paoh Rp50 juta. Surau Siratul Mustakim, Rt.01 / Rw.02 Dusun Pulau Moro Dalam Desa Pulau Moro Rp100 juta, Yayasan Pusat Khaligrafi Al Qura’an (Pusaka), Jl . Kempas Dusun Niur Desa Niur Permai Rp120 juta, dan Yayasan Pusat Tahfizh Al Qur’an, Dusun Niur Desa Niur  Permai Rp600 juta.

Di kesempatan ini, Gubernur Ansar juga menyerahkan insentif kepada 25 guru PAUD, RA dan TK masing-masing sebesar Rp1,2 juta. Kemudian insentif keagamaan diserahkan kepada 178 orang juga sebesar Rp1,2 juta. Insentif keagamaan terbagi 145 guru agama non formal, 6 Penyuluh non ASN, serta 27 pemuka agama. 

Melalui Dinas PU, Pemprov Kepri melakukan pembangunan fisik di Kecamatan Moro dengan anggaran sebesar Rp2 miliar terbagi dalam dua paket pekerjaan. Yakni pembangunan Jalan Kampung Bedan, Ujung Mukah, Sidomoro dan pembangunan Jalan Simba Sidodadi Kecamatan  Moro. Masing-masing anggaran pekerjaan Rp1 miliar yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Terdapat 14 paket pekerjaan pembangunan fisik dengan total anggaran Rp4,26 miliar dilaksanakan Pemprov Keri melalui Dinas Perkim di Kecamatan Moro, Karimun. 

Pembangunan yang mulai dilaksanakan tahun 2023 dan 2024 ini mulai dari revitalisasi jalan, semenisasi, pembangunan tambatan perahu permukiman masyarakat, pembangunan PSU, hingga pembangunan jalan lingkungan. 

Dalam kesempatan itu pula Gubernur Ansar menyerahkan bantuan bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan total Rp254 juta kepada bagi 1.260 nelayan penerima, bantuan mesin tempel 15 PK kepada 13 penerima (total Rp435,5  juta, bantuan Jaring keramba tancap untuk 50 Penerima dengan total Rp208,5  juta.

Bantuan pendidikan juga disampaikan Gubernur Ansar. Bantuan mulai dari bantuan pendidikan di SMAN 1 Moro, SMAN 2 Moro, dan SMKN 1. Bantuan pendidikan berupa SPP gratis dan seragam gratis tahun pelajaran 2024-2025 bagi siswa kelas X,  pembangunan Ruang UKS (DAK), pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (DAK), dan pembangunan Rumah Dinas Guru (DAK), bantuan transportasi laut bagi 64 siswa dengan total anggaran Rp36,7 juta dan transportasi darat untuk 128 siswa.

Selain itu, juga diserahkan bantuan kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Moro dengan total anggaran mencapai Rp129,5 juta. Bantuan dimaksud berupa bantuan untuk dua orang lurah, dua LPM, 36 Ketua RT, 13 Ketua RW, 8 Posyandu, Bantuan Insentif untuk 24 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan bantuan kepada 19 personel Babinsa serta 11 personel Bhabinkamtibmas.

Bidang pertanian juga tidak luput dari perhatian Pemprov Kepri. Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar menyerahkan  Bantuan Pupuk, Pestisida, Alsintan, Dan Sarana  Pertanian kepada 3 Poktan Penerima.

Kemudian  Bantuan UMKM Subsidi 0% kepada 5 Penerima, Bantuan Pasang Baru Listrik 2023 kepada 17 Penerima, Bantuan Paket Alat Olahraga kepada 1 Penerima, Bantuan untuk Perkumpulan Majlis Taqlim Karimun  berupa 13 unit tenda 4x6m/ Limas sebanyak 13 unit dan serta Kursi sebanyak 780 unit. 

“Bantuan ini kami serahkan sebagai bentuk hadirnya Pemprov Kepri di tengah masyarakat,” ujar Gubernur Ansar.

Pemprov Kepri disebut Gubernur Ansar terus berupaya memberikan bantuan yang langsung menyentuh masyarakat.

“Meski anggaran terbatas, kita (Pemprov Kepri) akan terus berupaya memberikan bantuan secara merata di setiap Kabupaten/kota yang ada. Ini tentunya agar tidak ada disparitas pembangunan di provinsi ini,” tutup Gubernur. 

Redaksi@www.rasio.co//