Jumat, November 6, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 49

Dua Agenda Kebangsaan Ria Saptarika, Tegaskan Pentingnya Penguatan Karakter Generasi Muda dan Persatuan

0

RASIO.CO, Batam – Semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap pemenuhan hak dasar warga negara mewarnai dua agenda kebangsaan yang digelar Anggota MPR RI sekaligus Senator Kepulauan Riau, Ria Saptarika, di Kota Batam, Minggu (21/6).

Melalui kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bersama ratusan Pramuka Penegak dan Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara atau yang dikenal Empat Pilar MPR RI bersama warga Pancur Baru Duriangkang.
Ria menegaskan pentingnya pembentukan karakter generasi muda serta penguatan persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Agenda pertama berlangsung di aula SMK Negeri 2 Batam kecamatan Batam Kota.
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat mengangkat tema “Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” yang diikuti ratusan anggota Pramuka Penegak dari berbagai gugus depan di bawah naungan Mabigus Kwartir Ranting Batam Kota.
Selain Ria Saptarika sebagai narasumber utama, hadir pula Agusman sebagai narasumber pembanding.

Dalam pemaparannya, Ria menjelaskan bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Menurutnya, pemahaman mengenai hak dan kewajiban harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
“Anak-anak muda Kepri harus menjadi generasi yang memahami hak dan kewajibannya. Pramuka merupakan salah satu wadah strategis dalam membentuk karakter, kepemimpinan, serta kepedulian sosial generasi muda,” ujar Ria menjelaskan.

Ia menambahkan, Batam sebagai kota industri dan kawasan strategis membutuhkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, dan semangat kebangsaan yang kuat.
Sementara itu, Agusman menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pemenuhan hak dasar warga negara melalui pemahaman konstitusi dan penguatan karakter generasi muda.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan seputar pendidikan, peluang kerja bagi generasi muda, hingga tantangan pembinaan karakter di era media sosial. Kegiatan semakin semarak dengan kuis kebangsaan dan wawasan konstitusi yang mendapat respons antusias dari para peserta.

Pada sore harinya, Ria melanjutkan agenda kedua berupa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama warga RW.13 Kavling Pancur Baru, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, pemuda, dan warga setempat.

Dalam sosialisasi tersebut, Ria menjelaskan pentingnya pengamalan Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, nilai-nilai Empat Pilar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui gotong royong, kepatuhan terhadap aturan, serta penghormatan terhadap keberagaman.
“Batam tumbuh karena keberagaman. Karena itu Empat Pilar harus menjadi pondasi dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan lingkungan,” katanya.

Dialog bersama warga berlangsung hangat dengan pembahasan berbagai persoalan kemasyarakatan, mulai dari pendidikan anak, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Kegiatan juga diselingi kuis berhadiah yang menguji pemahaman peserta mengenai Empat Pilar MPR RI.

Melalui dua agenda kebangsaan tersebut, Ria Saptarika menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga penguatan karakter generasi muda, pemahaman konstitusi, dan persatuan masyarakat sebagai modal utama menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing. (YD)

BP Batam Croscek Sebelas Titik Rawan Banjir

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.
Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

Ratusan Warga Perumahan Cikitsu Kepung Reddoorz, AKP Mardalis Berhasil Tenangkan Emosi Massa Aksi

0

RASIO.CO, Batam – Ratusan warga Perumahan Cikitsu Batam Center, melakukan aksi menggeruduk dan mengepung penginapan RedDoorz di kawasan ruko perumahan tersebut, pada Sabtu (20/6) malam.

Kejadian yang berlangsung sekira pukul 21.30 itu, situasinya cukup memanas karena massa aksi terlihat begitu sangat tersulut emosinya.

Aksi ini dipicu oleh keluhan warga perumahan Cikitsu atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh penginapan RedDoorz @Cikitsu yang dianggap meresahkan warga dan lingkungan setempat.

Diantara adanya dugaan Praktik Prostitusi, Sengkarut Lahan Parkir, Izin Air Bersih dan ditambah sikap pengelola penginapan yang dinilai arogan dan membuat warga geram.

Pemgelola penginapan yang diketahui bernama Ngang King, dinilai bersikap menantang warga, saat pihak perangkat RT 02 /RW 13 melayangkan teguran. Lontaran kalimat “Warga yang mana yang komplain?” darinya inilah yang memicu aksi tersebut.

Beruntung, aksi massa pada malam itu, berhasil diredam berkat respons cepat Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Samapta Polresta Barelang, AKP Mardalis, S.H., bersama jajaran Polsek Batam Kota yang langsung turun ke lokasi untuk mengamankan situasi.

AKP Mardalis yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju markas untuk apel malam, melihat kerumunan massa yang masif di persimpangan Perumahan Cikitsu. Ia pun langsung mendatangi untuk memastikan keadaan.

Di lokasi, AKP Mardalis mendapati sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama serta ratusan warga tengah melayangkan aksi protes keras kepada pengelola penginapan bernama Ngang King. Guna menghindari tindakan anarkis,
AKP Mardalis bergerak taktis merangkul perangkat RT 02/RW 13 untuk berdialog di dalam lobi penginapan.

Lima Poin Tuntutan dan Keluhan Warga
Dalam dialog darurat tersebut, Ketua RW 13 setempat, Muhajir, bersama Koordinator Keamanan Perumahan Cikitsu, Lubis, membeberkan lima persoalan krusial yang menyulut kemarahan warga, di antaranya:

  • Sengkarut Lahan Parkir: Kendaraan para tamu penginapan kerap diparkir berlapis hingga memakan badan jalan dan mempersempit akses utama warga.
  • Izin Air Bersih: Adanya pembuatan sumur bor secara sepihak oleh pihak penginapan untuk memenuhi kebutuhan air komersial.
  • Identitas Tamu: Banyaknya aktivitas keluar-masuk orang beridentitas tidak jelas yang menginap di lokasi tersebut.
  • Dugaan Praktik Prostitusi: Setiap habis salat subuh, warga sering mendapati perempuan berpakaian kurang sopan keluar dari penginapan, sehingga memicu dugaan kuat adanya transaksi seksual atau pasangan belum menikah alias kumpul kebo.
  • Sikap Arogan Pengelola: Beberapa hari sebelumnya, perangkat RT 02 /RW 13 sudah melayangkan teguran, namun pengelola justru menantang dengan ucapan, “Warga yang mana yang komplain?”. Hal inilah yang memicu perangkat menghadirkan massa dalam jumlah besar.

Dialihkan ke Mapolsek Batam Kota

Mendengar keluhan tersebut, AKP Mardalis langsung menginstruksikan karyawan penginapan untuk memanggil sang pengelola. Di saat bersamaan, situasi ini dilaporkan langsung kepada Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono.

Atas perintah Kapolresta, koordinasi kilat dilakukan bersama Kasat Samapta dan Kapolsek Batam Kota, AKP Benny Syahrizal. Tidak berselang lama, personel bersenjata dari Satuan Samapta Polresta Barelang beserta jajaran Polsek Batam Kota tiba di lokasi guna mempertebal pengamanan.

Keputusan Taktis: Demi menjaga kondusivitas wilayah, Kapolsek Batam Kota AKP Benny Syahrizal meminta seluruh perangkat RT, RW dan perwakilan tokoh masyarakat untuk mengalihkan ruang sengketa dan menyelesaikan masalah ini melalui jalur mediasi resmi di Mapolsek Batam Kota.

Setelah usulan tersebut disepakati, perangkat rombongan warga akhirnya bersedia bergerak menuju kantor polisi untuk dipertemukan langsung dengan pemilik usaha RedDoorz.

Sekira pukul 23.15 WIB, ratusan massa yang memadati lokasi ruko berangsur-angsur membubarkan diri dengan tertib setelah mendapat imbauan persuasif dari tokoh agama setempat dan AKP Mardalis. Kasus pertikaian antara warga dan tempat penginapan ini kini ditangani penuh oleh Polsek Batam Kota untuk dicarikan jalan keluar terbaik.

“Kebetulan saya tadi mau ke kantor untuk melaksanakan apel, dan di jalan saya melihat keramaian. Alhamdulillah sudah dibawa ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan mediasi,” ucapnya mengakhiri. (*)

Wacana Penyerahan Pelabuhan Dabo ke Lingga Dinilai Belum Tepat, Tokoh Masyarakat Soroti Kondisi Fiskal Daerah

0

RASIO.CO, Lingga – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan Pelabuhan (Bom) Dabo kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga menuai tanggapan serius. Wacana yang sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepri tersebut dinilai perlu dipertimbangkan kembali secara matang dan komprehensif.

Tokoh masyarakat Kabupaten Lingga, Muhammad Ishak, angkat bicara mengenai wacana ini. Menurutnya, Pelabuhan Dabo merupakan pelabuhan di Kabupaten Lingga yang berada di bawah wewenang Pemprov Kepri. Mengingat kondisi fiskal APBD Lingga yang saat ini belum stabil, ia khawatir pengalihan aset justru akan membebani daerah.

“Dengan kondisi fiskal APBD Lingga yang belum baik, kami sangat khawatir jika pelabuhan ini diserahkan, justru akan memperparah kondisi dan fungsi Pelabuhan Dabo itu sendiri. Kasus ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat Pelabuhan Sungai Tenam diserahkan dulu,” ujar Ishak kepada media, Sabtu (20/6/2026).

Ishak menegaskan bahwa dalam situasi fiskal yang terbatas, Kabupaten Lingga justru membutuhkan intervensi anggaran yang lebih besar dari pemerintah yang lebih tinggi, baik melalui APBD Provinsi Kepri maupun APBN. Stimulus ini krusial untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik sekaligus daya tarik bagi investasi swasta.

Ishak juga mengingatkan agar ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kepri tidak semakin melebar. Jika angka kemiskinan di suatu daerah masih tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, hal tersebut secara akumulatif akan memperlambat capaian pembangunan Provinsi Kepri secara keseluruhan.

“Pemerintah pusat dan provinsi perlu merumuskan skema khusus untuk mendongkrak daerah yang PAD-nya rendah dan APBD-nya terbatas, padahal memiliki potensi sumber daya ekonomi yang sangat tinggi seperti Lingga,” paparnya.

Sebagai daerah yang kaya akan potensi wisata alam, sejarah, dan budaya, Kabupaten Lingga belakangan ini mulai menunjukkan tren positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia dan Singapura.

Sayangnya, fasilitas penunjang di lapangan terutama di wilayah Daik masih jauh dari kata memadai. Ishak membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) infrastruktur yang mendesak untuk diselesaikan demi mendongkrak sektor pariwisata.

“Akses destinasi sejarah perlunya pembangunan jalan menuju situs Benteng Cening, situs Istana Kota Batu, dan Situs Perigi Hangtuah. Pengembangan kawasan percepatan pembangunan Damnah sebagai kota pusaka serta peningkatan kualitas jalan menuju Pantai Dungun,” terang Ishak.

Selain akses internal, konektivitas eksternal menuju Lingga juga menjadi tantangan besar. Saat ini, dari Punggur menuju Sungai Tenam memakan waktu hingga 5 jam perjalanan untuk sampai ke Daik dengan kapal laut.

Sebagai solusi, Ishak mendorong adanya terobosan rute baru yang lebih efisien. Salah satunya adalah membuka jalur dari Pelabuhan Cakang di Batam menuju Sungai Tenam, yang diprediksi mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan menjadi hanya 1,5 hingga 2 jam saja.

“Untuk permasalahan-permasalahan strategis seperti inilah Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat harus hadir merespon dan membantu Kabupaten Lingga. Tentu saja, keaktifan dan agresivitas dari Pemkab Lingga sendiri tetap menjadi kunci utamanya,” pungkas Ishak.

Puspan

Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis, BP Batam Optimalkan Pengelolaan PNBP

0

RASIO.CO, Batam – Kinerja keuangan Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga 15 Juni 2026 menunjukkan tren yang positif.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp 899,23 miliar atau 36,73 persen dari target tahunan. Angka ini meningkat 19,93 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja BP Batam mencapai RP 546,75 miliar atau tumbuh 19,64 persen dari periode yang sama tahun 2025 lalu.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa peningkatan PNBP ini mencerminkan aktivitas investasi dan ekonomi yang terus berkembangan di Kota Batam.

Di sisi lain, lanjut Amsakar, peningkatan realisasi belanja menunjukkan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan. Sehingga, masyarakat maupun pelaku usaha dapat merasakan langsung manfaatnya.

“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin tinggi dan kinerja keuangan BP Batam semakin baik dan optimal. Kami ingin mengoptimalkan penggunaan PNBP ini sehingga percepatan program pembangunan infrastruktur bisa terselesaikan dengan optimal,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI dua hari lalu, Amsakar juga memaparkan bahwa BP Batam memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 2,437 triliun yang seluruhnya berasal dari skema pembiayaan PNBP.

Pagu tersebut terbagi ke dalam dua program utama, Program Dukungan Manajemen (Rp 1,094 triliun) dan Program Pengembangan Kawasan Strategis (Rp 1,343 triliun).

Namun, melihat realitas dan beragam persoalan hari ini, Amsakar bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengusulkan rekomposisi anggaran tahun 2027. Melalui usulan tersebut, terdapat pergeseran anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 131,26 miliar atau sekitar 5 persen dari total pagu menuju Program Pengembangan Kawasan Strategis.

Artinya, Amsakar – Li Claudia ingin realisasi anggaran bisa lebih efektif, dengan mengurangi biaya operasional rutin dan dialihkan kepada belanja modal yang produktif. Dengan harapan, pengurangan belanja administratif ini dapat meningkatkan porsi anggaran yang secara langsung berdampak pada pembangunan kawasan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan iklim investasi.

“Penguatan anggaran pembangunan tersebut akan diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya air dan jaringan distribusi air minum, pengembangan infrastruktur lingkungan hidup termasuk instalasi pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah B3, dan penguatan konektivitas darat seperti drainase dan infrastruktur jalan,” tegas Amsakar lagi.

Menurut Amsakar, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi BP Batam dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan investor sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui rekomposisi anggaran tersebut, BP Batam berharap pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan lebih cepat, iklim investasi semakin kompetitif, serta kontribusi Batam terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dapat terus meningkat.

“Infrastruktur yang andal akan memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi. Ketika investasi tumbuh, maka lapangan kerja terbuka, aktivitas ekonomi meningkat, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah yang menjadi fokus utama BP Batam dalam perencanaan anggaran Tahun 2027,” pungkasnya. (DN)

Dua Hektar Ladang Ganja di Musnahkan

0

RASIO.CO, Aceh – Tim Gabungan DJBC Aceh Utara musnahkan dua hektar ladang ganja Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (18/6).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengembangan kasus peredaran narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap oleh Polres Lhokseumawe.

Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan dua orang tersangka berinisial I dan MH yang diduga sedang melakukan transaksi ganja kering seberat 2 kilogram dengan harga Rp800 ribu per kilogram.

Tim gabungan yang terdiri dari Kanwil DJBC Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, Polres Lhokseumawe, Kodim 0103/Aceh Utara, dan BNNK Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, tim gabungan menemukan keberadaan ladang ganja yang tersebar di tiga titik lokasi di wilayah Desa Teupin Rusep.

Ladang tersebut memiliki luas sekitar 2 hektare dengan jumlah tanaman ganja mencapai kurang lebih 3.000 batang, yang diperkirakan setara dengan sekitar 45 kilogram ganja kering.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, tim gabungan melakukan operasi pemusnahan terhadap seluruh tanaman ganja yang ditemukan.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB tersebut dilaksanakan secara terpadu sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Aceh.

Dalam pelaksanaannya, seluruh tanaman ganja yang ditemukan di lokasi dicabut dan dimusnahkan guna mencegah penyalahgunaan serta peredarannya di masyarakat.

Atas kegiatan tersebut, Bea Cukai telah menerbitkan Surat Bukti Penindakan NPP Nomor SBP-N-2/KBC.0104/2026 tanggal 18 Juni 2026 sebagai administrasi penindakan terhadap barang hasil temuan berupa ladang ganja tersebut.

Kolaborasi antarinstansi dalam operasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang berpotensi mengancam keamanan, kesehatan, dan masa depan masyarakat.

Redaksi@rasio.co //

TP-PKK Kabupaten Lingga Gelar Rakor Secara Hybryd

0

RASIO.CO, Lingga – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lingga melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Lingga secara hybrid, luring di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Lingga dan daring melalui Zoom Meeting, pada Kamis (18/6/2026).

Rakor tersebut membahas evaluasi program kerja Pokja I hingga Pokja IV periode Januari sampai Mei 2026, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program kerja PKK di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Ketua TP PKK Kabupaten Lingga, Maratusholiha Nizar, dalam arahannya menekankan pentingnya pemberian ASI dan MPASI dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh di sekitar masyarakat.

“Pentingnya pemberian ASI dan MPASI dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, seperti kelapa dan santan, yang dinilai bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan anak,” kata Maratusholiha dalam sambutannya.

Sementara itu, ketua Bidang Pokja I TP PKK Kabupaten Lingga, Hj. Feby Sarianty, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah menjadi tantangan bersama, namun juga menjadi motivasi untuk menghadirkan inovasi dan kegiatan yang tetap berdampak bagi masyarakat.

“Jangan lemah, jangan kendor hanya karena keterbatasan anggaran. Kita harus mampu berbuat dengan apa yang ada di daerah kita, melalui semangat gotong royong, kerja sama, dan kegiatan sederhana yang memberi dampak besar bagi masyarakat,” ujar Hj Feby.

Dalam rakor tersebut turut dibahas berbagai program dan capaian kegiatan, di antaranya pelaksanaan Duta Ramadan dan Tadarus, pendataan anak tidak sekolah dan putus sekolah, pengembangan UMKM/UP2K, hingga program pertanian dan pemanfaatan pekarangan.

TP-PKK Kabupaten Lingga mendorong kecamatan untuk terus memperkuat kolaborasi, sinkronisasi data, serta menghadirkan program-program yang inovatif dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Pada akhir kegiatan diumumkan pemenang Pelaksanaan Posyandu 6 SPM Serentak dalam rangka Semarak Hari Posyandu Nasional Tahun 2026, dengan Juara I diraih Kecamatan Singkep Pesisir, Juara II Kecamatan Selayar, Juara III Kecamatan Singkep Selatan, Harapan I Kecamatan Senayang, Harapan II Kecamatan Temiang Pesisir, dan Harapan III Kecamatan Bakung Serumpun.


Wakil Bupati Lingga Lantik Anggota BPD 10 Desa

0

RASIO.CO, Lingga – Wakil Bupati Lingga, Ir. H. Novrizal, S.T, M.IP, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa Bakti 2026 – 2034. Berlangsung di Gedung Daerah Daik, Lingga. Kamis (18/6/2026).

Sebanyak 50 anggota BPD yang dilantik berasal dari 10 desa di Kabupaten Lingga, yaitu, Desa Laboh, Desa Penaah, Desa Baran, Desa Suak Buaya, Desa Busung Panjang, Desa Tanjung Irat, Desa Langkap, Desa Tinjul, Desa Cempa, dan Desa Pulau Duyung.

Wakil Bupati Lingga Ir. H. Novrizal menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota BPD yang telah dilantik serta mengingatkan bahwa amanah yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Novrizal menegaskan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh anggota BPD diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Anggota BPD harus mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat, menjaga harmonisasi dengan pemerintah desa, serta menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan desa secara objektif dan bertanggung jawab,” kata Wakil Bupati dalam sambutannya.

Novrizal berpesan agar anggota BPD senantiasa mengedepankan musyawarah, menjaga etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Novrizal menjelaskan, bahwa tugas dan tanggung jawab BPD tidak hanya sebatas fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif, memastikan penggunaan anggaran desa berjalan tepat sasaran.

“Sekain itu, mendukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” tutupnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Senayang, Camat Bakung Serumpun, Camat Katang Bidare, para rohaniawan, serta seluruh anggota BPD yang dilantik.

Dengan pelantikan ini, diharapkan seluruh anggota BPD yang telah menerima amanah dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan dan kemajuan desa di Kabupaten Lingga.


DPR RI Apresiasi Kinerja BP Batam

0

RASIO.CO, Batam – Kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam sepanjang tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasi ini dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara I.

Menurutnya, tata kelola BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra telah menunjukkan capaian yang positif, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.
Di samping itu, keberhasilan BP Batam dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menuai pujian dari Andre beserta Anggota Komisi VI DPR RI lainnya.

Pencapaian tersebut menjadi prestasi tersendiri karena BP Batam tahun ini mampu mengandalkan pendapatan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan tanpa meminta tambahan APBN kepada pemerintah pusat.

“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Andre selaku pimpinan rapat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI selama satu tahun kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra.

Ia mengatakan bahwa sinergi yang terjalin antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi Batam sebagai kawasan berdaya saing tinggi.

“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat.

” Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya BP Batam yang terus berupaya melakukan pembenahan khususnya pada sektor simplifikasi perizinan,” ujar Amsakar.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur agar berjalan paralel dengan pengembangan kawasan ekonomi yang ada.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Batam sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BP Batam juga telah mengusulkan penguatan program strategis Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran.

Dukungan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai program pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah KPBPB Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Kami juga akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” tegas Amsakar. (DN)
Redaksi@www.rasio.co //

Pemkab Lingga Peringati Tahun Baru Islam, Salurkan Bantuan Baznas kepada Mustahik

0

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah/2026 Masehi, yang berlangsung khidmat di Masjid Megat Kuning, Daik Lingga, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lingga kepada para mustahik.

Acara dihadiri oleh Bupati Lingga dan Istri, Wakil Bupati Lingga dan Istri, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Wakil Bupati Lingga, Ir. H. Novrizal, S.T, M.IP, mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai sarana introspeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT.

Menurut Novrizal, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekadar peristiwa pergantian waktu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi diri serta memperbaiki kualitas kehidupan agar menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Momentum 1 Muharam hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta menumbuhkan semangat dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah,” kata Wakil Bupati dalam sambutannya.

Peringatan Tahun Baru Islam tersebut juga diisi dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustaz Hasani. Dalam ceramahnya, ia mengajak jamaah untuk meneladani semangat hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan optimisme.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lingga, H. Badiul Hasani, sebagai bentuk ikhtiar memohon keberkahan, keselamatan, dan kemajuan bagi Kabupaten Lingga.

Sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi di Tahun Baru Islam, Pemerintah Kabupaten Lingga bersama Baznas Kabupaten Lingga turut menyerahkan bantuan kepada para mustahik yang berhak menerima. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memperkuat nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat dan kekeluargaan, mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lingga dalam memperkuat syiar Islam, membangun kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial demi terwujudnya masyarakat Lingga yang religius, harmonis, dan sejahtera.