RASIO.CO, Batam – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru pada Rabu, 15 Oktober 2026, memfasilitasi proses pemulangan sekaligus deportasi sebanyak 114 Warga Negara Indonesia / Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) ke Tanah Air.
Rombongan yang dipulangkan tersebut meliputi 58 orang laki-laki, 48 orang perempuan, serta 8 orang anak-anak.
Para WNI yang dipulangkan kali ini berasal dari dua fasilitas penahanan keimigrasian di wilayah kerja KJRI Johor Bahru, yaitu sebanyak 69 WNI dari Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Machap Umboo, Melaka, dan 45 WNI dari Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Pekan Nenas, Johor.
Seluruh WNI tersebut telah selesai menjalani proses penahanan dan penyelesaian sanksi hukum akibat pelanggaran peraturan keimigrasian maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Malaysia.
Dalam pelaksanaan pemulangan ini, tim KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan penuh secara langsung di lapangan guna memastikan seluruh rangkaian proses pemulangan berjalan aman, tertib, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penanganan yang humanis hingga para WNI tiba dengan selamat di Indonesia.
Melalui pemulangan ini, catatan kumulatif KJRI Johor Bahru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026 hingga pertengahan bulan Oktober, pihak perwakilan telah berhasil memfasilitasi deportasi sebanyak 4.870 WNI dari seluruh wilayah yang meliputi; Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.
Angka tersebut terbagi atas 3.426 laki-laki, 1.401 perempuan, dan 43 anak-anak. Fasilitasi pemulangan ini merupakan manifestasi konkret kehadiran negara dalam memberikan pelindungan serta menjaga martabat para pekerja migran Indonesia di luar negeri.
KJRI Johor Bahru turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja sama yang erat dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), serta sinergi lintas instansi dengan para mitra terkait di dalam negeri demi memastikan kelancaran pemulangan para WNI hingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga di daerah asalnya masing-masing. Pensosbud KJRI Johor Bahru.(r).
RASIO.CO, Batam – Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, S.Sos. akan terus berkomitmen menindak tegas peredaran rokok noncukai alias ilegal di Batam melalui program gempur rokok.
Hal ini sudah menjadi program prioritas serta telah meneruskan bagian penindakan untuk melakukan operasi pasar atau Operasi Cukai di Batam.
“Monggo…p2 segera luncurkan opsar/opscuk” ujar Agung Widodo melalui sambungan selularnya, Selasa(14/10) kemarin.
foto/dokumen
Dalam pesan singkatnya, Agung juga menyampaikan , bahwa tim insyaa Alloh segera ditindaklanjuti unit pengawasan, dan menjadiperhatian BC Batam dan BC Kanwil Kepri.
“Kami akan dalami lebih lanjut lokasi pasar bkc,” ujarmya singkat.
Sebelumnya, Rokok PSG Polos alias Ilegal merugikan pemasukan negara beredar bebas di Minimarket, Glosir hingga kewarung-warung kecil di kota Batam.
Ironisnya, Walaupun sudah dilakukan “Gempur Rokok” oleh team Beacukai Batam tak buat nyali para penjual ciut, bahkan makin leluasa para glosir menjual dan diduga rokok ilegal produksi daerah Free Trade Zone(FTZ) batam.
Leluasanya, para glosir mauoun mini market menjual rokok PSG noncukai ini diduga dibekingi oknum-oknum nakal yang telah berkoloborasi dengan para pengusaha nakal di Batam.
“Kabarnya PSG milik pengusaha ternama dan punya pabrik di batam,” ujar sumber enggan dipublis.minggu(11/10).
Pantauan lapangan, Salah satu glosir/MM di Botania 2 ,terpantau salah seorang salesman keturunan Thionghoa menurunkan lebih kurang 5 karton rokok ilegal berbagai rasa dam dibayar tunai oleh pemilik glosir tersebut.
“Dah biasa bang dan rokok PSG murah harga terjangkau,”
“Tidak hanya rokok PSG, Manchester, Hmild, OVO dan Rave ada diglosir ini,” ujar pembeli warung kecil ditemui dilokasi.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan 15.307 kali penindakan terhadap rokok ilegal hingga September 2026.
Jumlah penindakan tersebut meningkat 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan total barang bukti mencapai 1,2 miliar batang rokok ilegal.
Saat ini rokok ilegal telah kami amankan 1,2 miliar batang. Supaya bisa merasakan, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan September yang lalu,” ujar Suahasil di Jakarta Pusat pada Kamis (8/10/2026).
Parahnya, di Kepulauan Kepri, Batam Khususnya, peredaran rokok PSG Ilegal dan lainnya terjun bebas diproduksi dan diedarkan, ada dugaan oknum-oknum tertentu terlibat membiarkan untuk meraup keuntungan.
Pelabuhan Tikus Jadi Favorit Seludupkan Rokok Noncukai
Melalui pelabuhan Pelra Tanjungriau, Tanjung Sengkuang dan pelabuhan Sagulung. Terpantau didominasi rokok merk Manchester, PSG, R7Bold, H&D, PSG, H-Mild,
Para penyeludup diduga mengunakan ,kapal pompong alias kapal kayu maupun speedboad bermesin ganda serta berkecepatan tinggi,parahnya para pemain rokok sudah terindikasi terkoordinir, diduga salah seorang Pengusaha WL dan dilapangan berinisial “G”.dan En.
Perederan rokok ilegal di Batam dan disalurkan keluar batam melalui pelabuhan Pelra dan pelabuhan tikus bukan isapan jempol belaka dan sudah banyak kasus-kasus oenyeludup rokok masuk kepersidangan PN Batam.
Diketahui, ada beberapa jenis rokok ilegal, Rokok Polos(rokok tanpa pita cukai), Rokok Saltuk(salah peruntukan), dipasangi bandrol SKM, dipasangi SKT(Sigaret Kerek Tangan) dipasamg selendang, dan rokok salah personelisasi dimana rokok menggunakan pita cukai , contohnya cukai untuk rokok 12 batang tetapi dipasang untuk isi 16 batang. Dan terakhir rokok mengunakan pita cukai bekas.
Beberapa hari lalu, Kapal Satgas Patroli Laut BC-1001 dan BC-11001 kembali berhasil gempur rokok ilegal dengan menangkap speeadboad Dita Ekress bermuatan ratusan karton rokok polos berbagai merk salah satunya PSG, UFO, OVO dan Hmild di Tanjungsauh, Batam. Jumat(02/10).
Dari rangkaian kegiatan tersebut, sebanyak 1.679.400 batang rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek dan varian berhasil diamankan, dengan total estimasi nilai barang mencapai Rp2,53 miliar dan estimasi kerugian negara sekitar Rp1,38 miliar.
Penindakan pertama dilakukan pada Selasa (22/9) di perairan Pulau Tanjung Sauh. Satgas Patroli Laut BC-1001 dan BC-11001 memperoleh informasi mengenai dugaan pengangkutan rokok tanpa pita cukai dari Punggur menuju Tanjung Uban.
Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan bernilai Rp1,81 miliar, dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp910,93 juta.
Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi mencabut fasilitas bebas cukai untuk rokok dan minuman beralkohol (mikol) di Kawasan Bebas (FTZ) Batam, serta melakukan rasionalisasi (pengurangan kuota/izin) terhadap barang konsumsi seperti beras.
Kebijakan ini didasarkan pada penerbitan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 Tahun 2019 (yang memperbarui aturan sebelumnya seperti Perka No. 8/2019 dan Perka No. 16/2017).
Pencabutan dan aturan tersebut atas Rekomendasi KPK dan diambil langkah tegas ini diambil oleh BP Batam setelah menerima rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menemukan adanya indikasi penyalahgunaan insentif fiskal dan tingginya tingkat penyelundupan, di mana rokok dan mikol yang seharusnya khusus dikonsumsi di Batam justru bocor ke luar wilayah FTZ (seperti wilayah Sumatra Tim.
Dampak pada Rokok dan Mikol sehingga dicabutnya Perka yang memberikan fasilitas pembebasan cukai, kuota rokok dan mikol bebas cukai untuk puluhan perusahaan di Batam resmi dihentikan.
Sejak kebijakan ini berlaku, komoditas rokok dan mikol di Batam dikenakan cukai penuh seperti wilayah Indonesia lainnya, membuat harga barang-barang tersebut naik signifikan di pasaran. Pencabutan ini dilakukan murni untuk membenahi tata kelola lalu lintas barang di kawasan Free Trade Zone (FTZ) agar tidak merugikan pendapatan negara.
Penghentian fasilitas cukai ini terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019. Dalam surat tersebut terlampir, 46 nama-nama perusahaan yang mendapat dasilitas cukai atas barang berupa rokok dan minuman beralkohol.
Beberapa diantaranya yaitu: PT Mustika Internasional, PT Fantastik Internasional, PT Pura Jaya Makmur, PR Duta Cemerlang Tobacco, PT Karya Timur Prima, PT Atraco Multiguna, PT Batu Karang, PT Gudang Baru Berkah, PR Bintang Sayap Insan, PR Berca Sauti Tobacco, PR Cemara Mas dan PT Karya Tajinan Prima Kemudian ada PR Delta Makmur, CV Gunung Batu Penjuru. PR Putra Maju Jaya, PT Anak Sakti, CV Megah Sejahtera, PR Sejahtera Abadi, PR Pasir Mas Gunung Kelud Alami, PR Makmur Sentosa, PT Corona Mas, PT Bokor Mas, PT Universal Strategic Alliance, PR Pura Perkasa dan lainnya.
RASIO.CO, Batam – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Saibansah Dardani, melantik dan mengukuhkan pengurus PWI Kabupaten Bintan periode 2026–2029 di D’Mario Sunset Resto, Tanjung Uban, Kamis (15/10/2026).
Dalam prosesi pelantikan, Saibansah meminta seluruh pengurus berkomitmen mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI. Seluruh pengurus menyatakan kesediaannya.
Ketua PWI Bintan terpilih periode 2026–2029, Harjo Waluyo, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kebersamaan dan kerja kolektif untuk membangun organisasi yang kuat dan solid.
Menurut Harjo, kemajuan PWI Bintan tidak dapat dicapai hanya oleh ketua atau segelintir pengurus, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh anggota.
“Kita harus bekerja dan duduk bersama. Apa yang ingin kita lakukan harus dikerjakan bersama-sama untuk membangun PWI di Kabupaten Bintan. Tanpa kehadiran kawan-kawan, PWI tidak akan bisa berdiri tegak di Bintan,” ujarnya.
Harjo juga meminta PWI Kepri terus memberikan evaluasi dan masukan agar kepengurusan yang baru dapat meningkatkan kinerja organisasi serta mengembangkan program-program yang telah berjalan.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat PWI Kepri, Marganas Nainggolan, mengingatkan pentingnya menjaga sejarah dan marwah PWI sebagai organisasi wartawan yang lahir pada masa perjuangan kemerdekaan.
Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kualitas pers melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kepatuhan terhadap kode etik dan aturan jurnalistik.
“Marilah kita bersama-sama memajukan dan menjaga PWI agar menjadi lebih baik. Sebagai organisasi pers yang lahir pada masa perjuangan kemerdekaan, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah organisasi dan meningkatkan kualitas pers,” kata Marganas.
Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani turut menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pers dan masyarakat Bintan.
“Kami pengurus PWI Kepri mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Berikan kontribusi dan pengalaman terbaik untuk Bintan. Dalam perjalanan PWI di Bintan, kita berharap akan tercipta catatan emas untuk masa depan,” ujar Saibansah.
Rangkaian kegiatan Konferensi Kabupaten (Konferkab) II PWI Bintan ditutup setelah prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus periode 2026–2029.
Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat solidaritas anggota, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta menjaga independensi dan integritas pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik di Kabupaten Bintan.
RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Trauma Healing, Manajemen Kasus, serta Pendampingan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Karimun ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas konsultan, pendamping, dan tenaga pelayan masyarakat.
Dalam arahannya, Ing. H. Iskandarsyah menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam menangani krisis sosial di masyarakat. Ia menegaskan bahwa penanganan isu serius seperti TPPO maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada penyelesaian di tingkat hilir.
“Kita harus mengubah paradigma. Penanganan isu-isu sosial seperti TPPO dan KDRT butuh langkah-langkah konkret dan pemahaman masalah secara holistik dari hulu ke hilir. Pencegahan sejak dini melalui penguatan nilai-nilai agama, karakter, dan kasih sayang di dalam keluarga adalah fondasi utamanya,” tegas Ing. H. Iskandarsyah.
Lebih lanjut, Bupati Iskandarsyah mengaitkan keberhasilan penanganan masalah sosial dengan visi besar pembangunan daerah, yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, fondasi masa depan Kabupaten Karimun yang lebih baik berakar pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Kepada para peserta pelatihan, Ing. H. Iskandarsyah menaruh harapan besar agar mereka dapat menjadi garda terdepan perlindungan masyarakat.
Dengan bekal kemampuan pemulihan trauma (trauma healing) dan manajemen kasus dari pelatih profesional, para pendamping dituntut untuk memberikan layanan yang tidak hanya taktis, tetapi juga sarat akan empati.
“Para pendamping harus mengedepankan prinsip watawa saubil marhamah, saling berpesan untuk berkasih sayang. Hadirkan pelayanan yang sabar, responsif, dan penuh empati bagi masyarakat kita yang sedang membutuhkan perlindungan dan pemulihan,” tambahnya.
Rangkaian acara pembukaan ini diakhiri dengan pengetukan palu secara resmi oleh Bupati Ing. H. Iskandarsyah, yang kemudian ditutup dengan doa bersama dan pembacaan pantun khas Melayu. Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Karimun optimistis kualitas pelayanan publik, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak, akan semakin optimal, efektif, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan sosial masyarakat.
RASIO.CO, Batam – Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polresta Barelang melaksanakan kegiatan pembagian masker dan vitamin kepada personel Polresta Barelang yang bertugas melakukan pengaturan lalu lintas serta masyarakat pengguna jalan raya.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan personel kepolisian dan masyarakat, sekaligus upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan berlangsung di Simpang Empat Gelael dan Simpang Empat K-Square, Kota Batam, pada Kamis, (15/10/2026). Pukul 06.30 WIB hingga selesai.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh personel Sidokkes Polresta Barelang yang dipimpin oleh Ps. Kasidokkes Polresta Barelang, Iptu dr. Syarifah Helviza Aini, bersama Brigpol Kamaluddin, Pengatur Murnalis, Juru Syarifah Fatin Hanana, Anwar, AMK, serta Yulia Gusandriani, S.Tr.Keb.
Para personel turun langsung ke lokasi untuk membagikan masker dan vitamin kepada petugas kepolisian yang sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas serta masyarakat yang melintas di kedua persimpangan tersebut.
Pembagian masker dan vitamin ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk membantu menjaga kondisi kesehatan personel yang bertugas di jalan raya. Dalam menjalankan tugas, personel kepolisian kerap terpapar debu, asap kendaraan, dan polusi udara.
Oleh karena itu, penggunaan masker dan pemberian vitamin diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kesehatan serta membantu personel tetap prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain menyasar personel kepolisian, kegiatan ini juga menyentuh masyarakat pengguna jalan raya sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Sidokkes Polresta Barelang berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan dan berada di tengah kepadatan lalu lintas.
Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan kondisi kesehatan yang terjaga, personel diharapkan dapat melaksanakan pengaturan lalu lintas secara maksimal, sehingga aktivitas masyarakat di jalan raya dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.
Selama kegiatan pembagian masker dan vitamin berlangsung, situasi di Simpang Empat Gelael dan Simpang Empat K-Square terpantau aman dan terkendali.
Kegiatan berjalan dengan lancar, serta menjadi wujud nyata perhatian Sidokkes Polresta Barelang terhadap kesehatan personel dan masyarakat pengguna jalan raya.
Polresta Barelang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik melalui kegiatan pemeliharaan kesehatan maupun pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Masyarakat juga diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.
Apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan situasi yang memerlukan kehadiran petugas, masyarakat dapat menghubungi layanan Polisi 110 yang dapat diakses secara gratis untuk mendapatkan bantuan kepolisian.
RASIO.CO, Batam – BP Batam terus melakukan berbagai penanganan taktis dan terukur untuk memastikan ketercukupan kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah Nongsa dan sekitarnya, di tengah fenomena cuaca ekstrem El Niño yang berdampak pada penurunan curah hujan regional.
Merespons penurunan Tinggi Muka Air (TMA) di Waduk Nongsa, BP Batam telah menjalankan sejumlah mitigasi darurat guna menjaga ketahanan pasokan air bagi pemukiman warga.
BP Batam telah mengalirkan air dari embung Kebun Raya Nongsa melalui jaringan pipa transmisi air baku ke Waduk Nongsa.
Dilanjutkan dengan penguatan jaringan distribusi dengan pemasangan jaringan pipa interkoneksi antara jalur pipa distribusi dari Waduk Duriangkang dengan jalur distribusi Kawasan Nongsa.
Pemasangan Mini Booster Pump juga tengah dilakukan guna menyiapkan penguatan aliran menuju kawasan elevasi tinggi dan ujung jaringan (end-line) seperti Perumahan Renggali, Citra Nongsa, Taman Yose, Prasetya, dan Sambau (khususnya elevasi tinggi).
Selama penanganan berlangsung, SPAM meningkatkan frekuensi pengiriman air tangki ke pemukiman warga terdampak sebagai langkah darurat sementara.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa seluruh kapasitas infrastruktur air publik prioritas utamanya ditujukan untuk kebutuhan domestik warga.
“Fokus utama BP Batam saat ini adalah memastikan air sampai ke rumah-rumah warga. Kami terus menggesa percepatan pemasangan mini booster pump dan penguatan jaringan terintegrasi agar gangguan suplai akibat dampak kekeringan El Niño pada Waduk Nongsa dapat segera teratasi secara optimal,” ujar Ariastuty, Rabu (14/10/2026).
Ariastuty memahami kekhawatiran masyarakat yang terdampak gangguan pasokan air. Ia menjelaskan bahwa penurunan debit sumber air baku akibat tidak ada curah hujan di wilayah Nongsa, menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga kontinuitas layanan.
Di sisi lain, peningkatan kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi juga menuntut pengelolaan sumber air serta jaringan distribusi yang semakin optimal.
*BP Batam Respons Soal Kebutuhan Air Data Centre dan Wajibkan Investor Manfaatkan SWRO*
Ariastuty turut merespons soal kebutuhan air Data Centre untuk mendukung rencana investasi yang saat ini berkembang di publik.
“Secara teknis, pengembangan ekosistem Data Center di KEK Nongsa Digital Park (NDP) maupun kawasan industri Kabil telah didorong menggunakan model pengelolaan air mandiri berbasis teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).” Kata Tuty.
Ia menyebutkan, Kawasan Nongsa Digital Park, telah memiliki embung mandiri internal untuk kebutuhan pemeliharaan kawasan.
Dalam perkembangannya, geliat Investasi Data Center telah lama di dorong pemerintah Indonesia dengan banyak potensi untuk menjadi “the next hub” pusat data di Asia.
BP Batam berkomitmen menyiapkan kebijakan taktis dan terukur dalam penyiapan utilitas dan energi jangka panjang untuk kebutuhan masyarakat.
*Dukungan yang Terukur, Mengutamakan Kebutuhan Masyarakat*
Untuk Data Centre, selama tahap konstruksi dan persiapan fasilitas, dukungan suplai bersifat sementara dan sangat terbatas dari Waduk Duriangkang.
Kewajiban Penggunaan SWRO Seluruh pengembang Data Center wajib membangun dan memfungsikan instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau desalinasi air laut secara mandiri untuk operasional penuhnya.
Mengenai peta investasi pelaku usaha Data Center yang terdata di Batam, mayoritas masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang dan konstruksi awal.
Satu di antaranya telah beroperasi, satu masih dalam tahap konstruksi, dan empat lainnya dalam tahap rencana konstruksi.
Untuk memenuhi kebutuhan industri secara mandiri, NDP juga memiliki embung tersendiri untuk kebutuhannya.
Masih di area Nongsa, dua pelaku usaha Data Centre lainnya masih dalam tahap rencana pengembangan atau dengan kata lain belum beroperasi.
Sementara itu, dua pelaku usaha lain di kawasan Kabil juga belum beroperasi atau masih dalam tahap rencana konstruksi.
“Kami memandang pentingnya penyampaian informasi yang akurat mengenai status pembangunan dan kebutuhan utilitas ini dilakukan. Sehingga, dapat dibedakan perencanaan pengembangan proyek masa mendatang dengan pemakaian aktual saat ini,” tambah Tuty, panggilan akrabnya.
Melalui SWRO menjadi alternatif pasokan air untuk mendukung kebutuhan industri data centre, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber air dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
*BP Batam Buka Berbagai Alternatif Kerja Sama Kemitraan Untuk Meningkatan Performa Ketahanan Air bagi Warga*
Pemenuhan kebutuhan air Batam memerlukan langkah konkret melalui optimalisasi sumber air baku, perbaikan jaringan distribusi, dan percepatan pembangunan infrastruktur air.
”Saat ini, sedang dalam diskusi bersama agar dapat kembali dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui BNPB berkoordinasi dengan BMKG.” Lanjut Ariastuty.
Selain itu menurut Tuty, sesuai arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam LI Claudia Chandra perlu segera dilakukan langkah-langkah revitalisasi pipa distribusi, serta pengalihan prioritas anggaran infrastruktur untuk memperkuat infrastruktur layanan air bersih.
Pemasangan sistem monitoring SPAM berbasis SCADA yang berkelanjutan untuk mendeteksi kebocoran dan memantau kondisi operasional jaringan juga menjadi prioritas BP Batam saat ini.
Tuty juga menjabarkan, BP Batam membuka peluang kemitraan guna percepatan diversifikasi sumber pasokan melalui penjajakan kerja sama dengan swasta maupun instansi pemerintah terkait seperti Kementerian PU – BWS, termasuk pengembangan teknologi SWRO serta tindaklanjut potensi pasokan air dari Lingga dan Bintan.
“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala BP Batam, kami membuka berbagai alternatif kerja sama kemitraan dalam rangka meningkatkan performa dan ketahanan air bagi masyarakat Kota Batam. Para investor swasta ataupun pemerintahan, kami membuka peluang itu untuk kepentingan masyarakat.” Kata Tuty.
Pembangunan waduk baru juga menjadi sasaran BP Batam pada jangka panjang, mengingat proses pembuatan hingga dapat dimanfaatkan diperkirakan memerlukan waktu yang tidak sebentar yakni lima hingga tujuh tahun.
“Seluruh opsi perlu dijalankan secara terpadu agar Batam tidak hanya mengatasi kebutuhan air saat ini, tetapi juga membangun ketahanan pasokan air yang berkelanjutan.” Pungkas Tuty. (INF/HS/NA).
RASIO.CO, Batam – Semangat perjuangan menjadi DNA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sejak organisasi itu berdiri pada 19 Februari 1946.
Nilai sejarah tersebut kembali digaungkan Ketua PWI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Saibansah Dardani, dalam pembukaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) II PWI Bintan di D’Mario Sunset Resto, Tanjung Uban, Kamis (15/10/2026).
Saibansah mengingatkan, PWI lahir di Surakarta ketika bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Sejumlah wartawan kala itu berhimpun dalam satu organisasi untuk mengambil bagian dalam perjuangan bangsa melalui profesi jurnalistik.
“Delapan puluh tahun lalu, sejumlah wartawan di Surakarta mendirikan PWI sebagai organisasi yang turut berjuang bersama bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan,” ujar Saibansah.
Menurut dia, sejarah tersebut bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan identitas yang harus terus hidup dalam diri setiap anggota PWI.
Semangat para pendiri menjadi pengingat bahwa profesi wartawan membawa tanggung jawab besar terhadap bangsa, masyarakat, dan kebenaran informasi.
Karena itu, Saibansah berharap Konferkab II PWI Bintan tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi juga momentum memperkuat kembali jati diri wartawan sebagai pejuang kepentingan publik.
Ia menegaskan, wartawan harus menjaga profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Kemitraan dengan pemerintah tetap penting, tetapi harus berjalan seiring dengan fungsi pers dalam menyampaikan informasi secara akurat dan mengawasi jalannya pembangunan.
“PWI akan terus menjadi mitra pemerintah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas dukungan yang diberikan selama ini untuk menjalankan program-program bersama PWI,” katanya.
Saibansah turut mengapresiasi konsistensi PWI Bintan dalam mengikuti agenda organisasi di tingkat pusat, seperti Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).
Ia juga menyoroti program bedah rumah yang diinisiasi PWI Bintan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan secara resmi membuka Konferkab II PWI Bintan. Pembukaan ditandai dengan pemukulan palu sidang setelah Roby mengucapkan basmalah.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Konferkab PWI Kabupaten Bintan ke-II resmi saya buka,” kata Roby.
Roby mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara PWI Bintan dan Pemerintah Kabupaten Bintan. Ia berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut di bawah kepemimpinan PWI Bintan berikutnya.
“Siapa pun yang melanjutkan kepemimpinan PWI Bintan, kita berharap kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan masyarakat Kabupaten Bintan,” ujarnya.
Konferkab II PWI Bintan turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Bintan Mirwan, Pasintel Bintan Mayor Firdaus, Ketua PWI Bintan Harjo Waluyo, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI-Polri, perwakilan instansi terkait, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya. Hingga berita ini ditulis, Konferkab II PWI Bintan masih berlangsung.
DNA perjuangan yang diwariskan para pendiri PWI menjadi pengingat bahwa wartawan bukan sekadar pencatat peristiwa, melainkan bagian dari perjalanan bangsa yang dituntut menjaga kebenaran, membela kepentingan publik, dan merawat demokrasi.
RASIO.CO, Jakarta – Danantara Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan PLN bagi masyarakat dan dunia usaha di seluruh Indonesia.
Danantara akan segera mengambil langkah penguatan perusahaan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, kualitas pelayanan, serta respons terhadap kebutuhan pelanggan.
Komitmen tersebut juga mencakup peningkatan layanan PLN Batam menyusul gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026.
“Atas nama Danantara Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026.”
” Kami memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan pelanggan menjadi perhatian utama kami, dan kami berkomitmen mendukung PLN Batam dalam memberikan pelayanan yang semakin baik,” ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
Peningkatan kualitas layanan PLN Batam merupakan bagian dari komitmen Danantara dalam mendukung transformasi PLN Group secara berkelanjutan. Pengembangan perusahaan diarahkan untuk meningkatkan keandalan pasokan, kemudahan pelayanan, serta kesiapan dalam memenuhi perkembangan kebutuhan pelanggan.
“Kami melihat peluang bagi PLN Batam untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan dunia usaha. Melalui pengembangan kapasitas perusahaan dan peningkatan kualitas layanan, kami ingin PLN Batam semakin berperan dalam mendukung kebutuhan pelanggan serta kemajuan kawasan,” kata Dony.
Dalam konteks pengembangan usaha, PLN Batam menjalankan model bisnis mandiri tanpa menerima subsidi maupun kompensasi dari pemerintah. Perusahaan memiliki potensi untuk terus berkembang seiring dengan posisi Batam sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia dan tujuan investasi.
Sebagai bagian dari arah transformasi dan pengembangan usaha tersebut, PLN Batam selanjutnya akan berada langsung di bawah Danantara Indonesia. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi perusahaan, peningkatan layanan kelistrikan, serta daya tarik investasi kawasan Batam.
Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Danantara Indonesia juga akan melakukan penyegaran manajemen PLN. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja PLN Group dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin andal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.
“Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas kami dalam penguatan PLN Group. Melalui penyegaran manajemen ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas layanan, mulai dari keandalan pasokan hingga respons terhadap kebutuhan pelanggan. Kami juga ingin PLN semakin siap mendukung kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia,” tutup Dony.
RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kelurahan Dabo, menggelar Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K) bersama para ketua RT dan RW membahas percepatan program Open Defecation Free (ODF) atau tidak buang air besar sembarangan, sekaligus mencari solusi atas persoalan sampah yang masih menjadi keluhan masyarakat. Bertempat di Gedung Sapta Pesona Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Rabu (14/10/2026).
Kegiatan MMD/K tersebut menjadi langkah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat.
Lurah Dabo, Mardi Sastra, mengatakan capaian ODF di Kelurahan Dabo saat ini telah mencapai lebih dari 97 persen. Namun, masih terdapat sekitar 3 persen yang perlu dituntaskan agar target 100 persen dapat direalisasikan.
“ODF ini sangat penting karena berkaitan dengan kebiasaan buang air besar sembarangan. Program ini membutuhkan keseriusan kita bersama, baik dari Kelurahan Dabo maupun UPT Puskesmas Dabo. Capaian kita sudah 97 persen lebih, tinggal sekitar 3 persen lagi yang harus kita kejar agar mencapai 100 persen,” kata Mardi.
Menurut Mardi, upaya percepatan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama warga yang masih memiliki kebiasaan membuang kotoran langsung ke saluran drainase.
Mardi mengungkapkan, pihak kelurahan bersama para ketua RW telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus. Hasil pemetaan menunjukkan, persoalan tersebut terkonsentrasi di RW 009 dan RW 010, dengan beberapa rumah yang masih menjadi sasaran penanganan.
“Kita sudah melakukan pertemuan dengan ketua RW untuk memberikan imbauan. Di Kelurahan Dabo, ada dua lokasi yang sudah kita petakan, yakni RW 009 dan RW 010. Hanya beberapa rumah yang masih menjadi perhatian, khususnya yang berada di sekitar drainase dan pembuangannya langsung ke parit besar,” jelasnya.
Mardi menambahkan, capaian ODF di Dabo saat ini masih berada pada tahap ODF bersyarat. “Karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi dan status bebas buang air besar sembarangan tercapai secara menyeluruh,” paparnya.
Mardi mengakui, selain ODF, persoalan sampah turut menjadi perhatian dan persoalan yang perlu penanganan bersama, karena pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan keseriusan dan koordinasi lintas pihak.
Mardi mengatakan, salah satu keluhan masyarakat berkaitan dengan belum optimalnya fasilitas tempat sampah. Di sisi lain, terdapat warga yang telah mengumpulkan sampah di rumah, tetapi kesulitan membuangnya karena keterbatasan armada pengangkut.
“Masalah sampah ini memang menjadi pekerjaan rumah, bukan hanya bagi Kelurahan Dabo, tetapi juga membutuhkan keseriusan bersama. Ada keluhan warga mengenai tempat sampah yang belum maksimal. Beberapa warga juga menyampaikan bahwa sampah sudah dikumpulkan di rumah, tetapi mereka membutuhkan armada untuk mengangkutnya,” ungkap Mardi.
Mardi menuturkan, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, pihak Kelurahan Dabo mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga. Pemerintah kelurahan berharap adanya dukungan armada agar pengangkutan sampah warga dapat berjalan lebih optimal.
“Insyaallah, untuk masalah ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak lingkungan hidup. Kita mengharapkan bantuan untuk mengangkut sampah tersebut,” tutupnya.
Melalui musyawarah tersebut, Pemerintah Kelurahan Dabo berharap keterlibatan RT dan RW dapat memperkuat pendataan, edukasi, serta pengawasan di lingkungan masyarakat. Penyelesaian persoalan ODF dan sampah dinilai membutuhkan komitmen bersama agar upaya menciptakan lingkungan sehat tidak berhenti hanya pada imbauan.
RASIO.CO, Batam — Gangguan pasokan listrik yang melanda Batam sejak Senin (12/10/2026) berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga kegiatan dunia usaha.
Setelah penanganan intensif oleh PLN Batam, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasokan listrik telah kembali pulih sepenuhnya berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya.
Bagi Amsakar, pemulihan listrik bukan sekadar persoalan menyalakan kembali jaringan. Yang terpenting adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas, kebutuhan dasar terpenuhi, dan pelayanan publik berangsur normal.
“Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen.” tegas Amsakar, Selasa (13/10/2026).
Pihaknya memastikan pemerintah mengawal setiap progres agar seluruh aspek layanan dasar bagi masyarakat Kota Batam dapat kembali normal.
Di tengah situasi tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknis PLN Batam yang bekerja menangani gangguan.
Sejak kejadian berlangsung, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direksi PLN Batam beserta jajaran untuk memantau penanganan dan mendorong percepatan pemulihan.
“Kami memahami seluruh lapisan masyarakat merasakan langsung dampak gangguan ini. Karena itu, sejak awal kami terus berkoordinasi dengan PLN Batam dan seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan cepat dan langkah-langkah yang diperlukan segera dilakukan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” ujarnya.
Kondisi Waduk Kembali Normal, Distribusi Air Berangsur Di Atas 80%
Pasokan listrik yang dilaporkan telah kembali normal, tidak serta merta membuat pemulihan layanan lain yang terdampak, dapat normal seketika. Salah satunya distribusi air bersih, yang operasionalnya bergantung pada pasokan listrik dan kondisi jaringan perpipaan. Pendistribusian air memerlukan waktu hingga jaringan perpipaan kembali terisi secara bertahap.
Data BP Batam per Rabu (14/10/2026) pukul 06.00 WIB menunjukkan sekitar 80 hingga 85 persen area pelanggan telah kembali menerima aliran air pada elevasi normal. Sementara itu, 319 trip mobil tangki disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah yang masih mengalami gangguan.
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano, menjelaskan bahwa pulihnya operasional instalasi pengolahan air tidak serta-merta membuat seluruh pelanggan langsung menerima air secara normal.
“Jaringan perpipaan membutuhkan waktu untuk kembali terisi hingga tekanan dan volume air stabil. Wilayah yang berada di ujung jaringan maupun kawasan dengan elevasi lebih tinggi berpotensi membutuhkan waktu lebih lama.” jelas Denny.
BP Batam memperkirakan proses pemulihan jaringan perpipaan secara keseluruhan dapat membutuhkan waktu. Selama proses tersebut, distribusi air menggunakan mobil tangki disiapkan sebagai dukungan sementara, dengan prioritas bagi fasilitas kesehatan, rumah sakit, rumah ibadah, dan permukiman yang masih mengalami gangguan.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan air bersih tidak dapat ditunda. Karena itu, masyarakat yang belum menerima aliran air secara normal diharapkan mengikuti informasi resmi mengenai distribusi bantuan dan perkembangan pemulihan di wilayah masing-masing.
BP Batam Turun ke Lapangan, Dunia Usaha Ikut Dikawal
Dampak gangguan listrik juga dirasakan sektor industri dan pelaku usaha yang membutuhkan pasokan energi untuk menjaga operasional tetap berjalan.
Untuk mengetahui kondisi secara langsung, BP Batam melalui Kedeputian Bidang Investasi di bawah kepemimpinan Fary Djemy Francis mengunjungi sejumlah kawasan industri, investor, pelaku UMKM, dan fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit, pada Selasa pagi (14/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengarkan kendala yang dihadapi, menyampaikan perkembangan penanganan, serta memastikan komunikasi dengan pelaku usaha tetap berjalan.
“Kami mengapresiasi kerja keras PLN Batam dalam mempercepat pemulihan. Dalam keadaan seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga kepedulian dan kebersamaan. BP Batam ingin hadir, mendengar, dan memastikan masyarakat serta pelaku usaha tidak menghadapi kesulitan ini sendirian,” ujar Fary.
BP Batam juga berkoordinasi dengan pengelola layanan air minum, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pihak terkait lainnya untuk memantau dampak gangguan terhadap layanan publik.
Sejumlah perwakilan dunia usaha turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemulihan PLN Batam dan perhatian BP Batam yang turun langsung menemui pelaku usaha. Koordinasi tersebut diharapkan membantu mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi dan memastikan kendala yang masih terjadi dapat ditangani.
Amsakar: Pemerintah Tidak Berhenti pada Pemulihan Listrik
Amsakar mengajak seluruh masyarakat Batam untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia memahami gangguan kelistrikan yang terjadi bukanlah kondisi yang diharapkan siapa pun, terlebih dampaknya dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, dunia usaha, hingga layanan publik.
Menurutnya, situasi ini perlu disikapi dengan bijak. Di tengah ketidaknyamanan yang terjadi, upaya penanganan dan kerja keras seluruh pihak patut dihargai, sembari memastikan proses pemulihan layanan yang terdampak terus dikawal hingga kembali berjalan optimal.
“Tidak ada satu pun dari kita yang menginginkan situasi seperti ini. Kita memahami dampaknya dirasakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang kami terima, kondisi kelistrikan saat ini telah pulih sepenuhnya. Kita patut menghargai kerja keras seluruh pihak yang telah berupaya menangani gangguan ini. Pemerintah akan terus mengawal agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kebutuhan warga tetap terpenuhi,” ujar Amsakar.
Ia berharap, kejadian ini menjadi momentum bersama untuk melakukan evaluasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan keandalan infrastruktur serta kualitas pelayanan publik di Batam.
“Sejak hari pertama berdampak, saya meminta seluruh jajaran baik di BP Batam maupun di Pemko Batam sesuai dengan tusinya agar turun dan mengecek setiap layanan dasar, masyarakat hingga dunia usaha. Pelayanan air terus kami monitor dan berangsur pulih. Kami juga pastikan pelayanan Rumah Sakit, Pelabuhan, Bandara tetap berjalan normal. Termasuk efek ekonomi kita pantau, UMKM hingga pelaku usaha seluruh aspek harus mendapatkan pendampingan optimal.” tegas Amsakar.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga situasi Batam tetap kondusif. Sehingga seluruh pelayanan dapat berjalan lebih baik, aktivitas masyarakat kembali berjalan lancar, dan dunia usaha dapat beroperasi dengan optimal.
“Mari kita hargai upaya dan kerja keras semua pihak, sekaligus menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk berbenah dan memperbaiki pelayanan ke depan. Pemerintah akan terus mengawal prosesnya. Yang terpenting, mari kita jaga Batam tetap aman, kondusif, dan nyaman bagi semua. Semoga ke depan seluruh pelayanan semakin baik, aktivitas masyarakat kembali berjalan lancar, dan dunia usaha dapat beroperasi dengan optimal,” tutup Amsakar.
