RASIO.CO, Jakarta – Dua orang penghuni kerangkeng di halaman belakang rumah Bupati Langkat buka suara terkait kondisi sehari-hari warga yang tinggal di tempat serupa penjara tersebut. Salah satu warga penghuni ruangan, Jefri Sembiring mengaku bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan berkomunikasi dengan masyarakat.
“Kami gerak mulai dari jam 9 (pagi), gerak jalan keluar, ambil buah dari masyarakat,” kata Jefri dilansir dalam cnnindonesia. Selasa (25/1).
Dia juga mengaku mendapat gaji untuk pekerjaannya di kebun milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.
“Saya digaji, saya kan kerja,” ucapnya.
Penghuni lainnya, Freddy Jonathan juga mengaku bisa beraktivitas seperti biasa seperti mencuci baju dan menyapu halaman sekitar. Terkadang dia juga berolahraga pagi hari.
“Aktivitas sehari-hari seperti mencuci baju, menyapu halaman sekitar tempat itu, olahraga kadang-kadang,” tuturnya.
Menurut istri seorang warga yang tinggal di kerangkeng, Hana Sitepu, suaminya mendapat makan tiga kali sehari dengan layak. Hana juga membantah isi pemberitaan media yang menyebut kerangkeng tersebut dibuat untuk perbudakan.
“Di pemberitaan itu dibilang perbudakan. Padahal saya lihat sendiri mereka makan tiga kali sehari dan sangat layak,” ujar Hana.
Plt Kepala BNN Kabupaten Langkat Rusmiati mengaku sedang melakukan asesmen guna mengambil keputusan pemindahan warga yang tinggal di kerangkeng. Warga tersebut akan dipindah ke tempat rehabilitasi atau dipulangkan ke keluarga.
“Kami mendapat arahan bahwa kami harus melaksanakan asesmen untuk mereka ditempatkan di tempat rehabilitas atau dipulangkan kepada keluarga,” kata Rusmiati.
Temuan kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana Perangin Angin sebelumnya dilaporkan oleh Migrant Care ke Komnas HAM. Kerangkeng tersebut ditemukan di belakang rumah Bupati Langkat yang menyamai penjara. Diduga kerangkeng yang terbuat dari besi dan digembok itu dipakai untuk para pekerja sawit di ladang Bupati Langkat.
Sebagai informasi, Terbit Rencana Perangin Angin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia tersangka KPK yang terjerat kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022.
***
Kesaksian 2 Penghuni Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat
Menghadap 3 Menteri, Ansar Sampaikan Sikap Pegiat Wisata Kepri
RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepri melakukan pertemuan dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kepri dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Kepri, Selasa (26/1).
Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan travel bubble di Kepri. Sebagai informasi, travel bubble adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih yang berhasil mengontrol virus Corona untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan.
Gelembung tersebut akan memudahkan penduduk negara yang bersepakat untuk melakukan perjalanan secara bebas dan menghindari kewajiban karantina mandiri. Pada kesempatan tersebut, Ansar juga mengapresiasi semangat serta perjuangan pelaku dan asosiasi pariwisata Kepri untuk menggerakan kembali pariwisata di daerahnya.
“Saya memahami kondisi bapak ibu saat ini setelah hampir 2 tahun (hidup) dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, semua saran serta masukan yang telah bapak ibu buat dan tandatangani akan saya bawa menghadap menteri terkait,” ujar Ansar seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (27/1).
Untuk diketahui, terdapat tiga poin utama yang tertera dalam surat penyataan yang dibuat pelaku dan asosiasi pariwisata Kepri.
Pertama, pelaku dan asosiasi pariwisata Kepri mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penerapan travel bubble di Bali, Batam, dan Bintan. Kedua, mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk merealisasikan penerapan travel bubble di Kepri, khususnya di Batam dan Bintan.
Ketiga, mengusulkan pembukaan pintu masuk laut dari Singapura dan Malaysia dengan kesiapan penuh dan penerapan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) ketat, serta capaian vaksinasi di atas 80 persen.
Oleh karenanya, pelaku dan asosiasi pariwisata Kepri mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pembicaraan intensif dengan pemerintah Singapura dan Malaysia. Utamanya, terkait pembahasan kerja sama khusus pembukaan koridor perjalanan wisatawan antarnegara ke Kepri.
Jika tidak ada halangan, surat pernyataan sikap tersebut akan dibawa ke Jakarta pada Jumat (28/1) atau Senin (31/1) oleh Ansar bersama Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar.
Ansar akan menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Lebih lanjut, Ansar mengatakan bahwa ia juga mengerti akan kesulitan yang dialami oleh insan pariwisata di Kepri akibat beberapa aturan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Namun demikian, ia meminta pengertian dari para pelaku pariwisata Kepri atas kebijakan pemerintah pusat terkait COVID-19 yang membuat pembukaan travel bubble mengalami beberapa kali penundaan.
“Presiden Joko Widodo sangat hati-hati menjaga kondisi berbagai daerah yang sudah bisa mengendalikan COVID-19 hingga mencapai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. (Jokowi) sangat waspada agar tidak terjadi ledakan ketiga,” ujarnya.
Di samping itu, Ansar juga memberi semangat kepada pelaku dan pengelola kawasan wisata untuk membuat paket-paket wisata dengan harga terjangkau bagi wisatawan dalam negeri agar sektor pariwisata tidak mati.
Dua pengelola kawasan wisata yang akan dijadikan pilot project untuk travel bubble hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah Ray dari Bintan Resort Cakrawala dan Andi Fong dari Nongsa Sensation Keduanya menyatakan bahwa wilayahnya sudah siap secara optimal dalam menyambut kedatangan turis mancanegara.
Bahkan, beberapa gelaran turnamen golf sudah dilaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19. Acara tersebut sukses tanpa ada peserta yang terinfeksi.
“Kami memohon kepada Gubernur Kepri dan juga pemerintah pusat mempertimbangkan permohonan kami untuk segera membuat kebijakan dan kesepakatan agar travel bubble segera direalisasikan,” ujar Andi.
Menurut Andi, para pelaku pariwisata di Kepri sudah sekarat.
“Kalau ditunda lagi, bisa-bisa kami menyerah dan bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Andi.
Pada pertemuan tersebut juga dibahas beberapa hal yang dianggap memberatkan turis, seperti kewajiban tes usap PCR hingga empat kali, durasi karantina, biaya PCR, dan biaya visa.
***
Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Kapolri : Mengoptimalkan Penegakan Hukum
RASIO.CO, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Menurutnya, dari segi penegakan hukum adanya perjanjian kedua negara tersebut diyakini akan mengoptimalkan penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional.
“Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/1).
Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, di tengah perkembangan zaman dewasa ini, yang dimana hal itu juga akan adanya potensi tantangan dari segi modus kejahatan yang terus berkembang. Di era digital, kata Sigit, pelaku kejahatan juga sudah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi.
Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, Sigit menyatakan, pelaku kejahatan bisa bergerak tanpa melihat batas negara. Sehingga, Ia menyebut, diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas antar-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.
“Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan semakin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional kedepannya,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Sigit menekankan, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura juga menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan.
Dengan adanya perjanjian ekstradisi itu, Sigit menekankan, hal itu juga akan meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan yang lainnya.
“Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan,” ucap Sigit.
Sebagai contoh nyata, Sigit memaparkan, saat ini, Polri saat ini sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Selain pencegahan, Kortas itu nantinya akan memperkuat kerjasama hubungan internasional hingga tracing recovery asset.
Dalam hal ini, Sigit mengingatkan soal cita-cita dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi memerlukan upaya fundamental dan lebih komprehensif. Dengan pencegahan sebagai langkah fundamental, lanjut Sigit, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah.
“Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan recovery asset,” tutur Sigit.
Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, terkait penanganan tindak pidana korupsi, di tahun 2021 nilai kerugian negara menurun 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polri meningkat 18,5 persen.
Disisi lain, Sigit menyampaikan, di sepanjang tahun 2021, Polri telah berhasil menyelesaikan 2.601 kasus kejahatan transnasional atau setara dengan 52 persen dalam penyelesaian perkara. Angka itu di luar dari tindak pidana narkoba.
Dalam hal ini, jumlah kejahatan transnasional yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 5.000 kasus. Angka itu menurun 698 kasus atau 12,2 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian, penyelesaian perkara sebesar 2.601 kasus.
Yang dimana hal itu meningkat 630 kasus atau 31,9 persen. Adapun, kejahatan transnasional yang paling banyak terungkap adalah terkait siber, pencucian uang, perbankan dan uang palsu.
***
Peningkatan Infrastruktur Sampai ke Perumahan
RASIO.CO, Batam – Rudi mengatakan, peningkatan infrastruktur tidak hanya dilakukan di titik utama kota namun juga hingga perumahan.
“Infrastruktur yang masih dibutuhkan di Seibinti ini dranase dan jalan,” ucap Jamil.
Hal itu di jelaskannya dalam Musrenbang yang digelar di Sekolah Misi Bagi Bangsa Kompleks Tunas Regency, Sagulung, Rabu (26/1) pagi. Lurah Seibinti, Jamil mengungkapkan Seibinti mengusulkan sebanyak 40 kegiatan yang telah disusun saat kegiatan pramusrenbang, 12 Januari 2022 lalu.
“Mudah-mudahan PSPK membantu. Tak besar tapi saya berharap menyelesaikan masalah. Tahun 2022 kalau saya tak salah Rp 2,4 miliar hingga Rp 2,5 miliar (rata-rata perkelurahan). Tahun depan 223, kita usahakann Rp 3 miliar. Sementara tahun 2024 sekitar Rp 3,5 hingga Rp 4 miliar,” papar Rudi.
Ia mengatakan, pihaknya ingin sebelum masa jabatan periode kedua berakhir, permasalahan infrastruktur bisa terurai di kelurahan. Rudi mengaku, untuk mengkafer semua usulan tidaklah mudah karena disesuaikan dengan keuangan. Di tengah pembangunan yang harus dilakukan dan pendapatan daerah kurang, untuk itu perlu kebijakan yang menerapkan skala prioritas.
“Pembangunan yang kita lakukan hari ini untuk masyarakat. Batam ini tak punya hasil bumi, namun mengandalkan jasa. Maka kita siapkan semua ini,” ujarnya.
Batam terus berbenah juga dilakukan walaupun kini dunia global sedang dilanda pandemi. Rudi ingin, setelah pandemi Batam tidak lagi sibuk berbenah, namun sudah mulai ‘tancap gas’ pemulihan ekonomi. Bahkan sejak, awal penanganan pandemi tidak bertabrakan dengan kegiatan ekonomi (industri).
“Kita bersyukur, Allah SWT mengizinkan ekonomi bangkit lebih baik. Mudahan 2021 menjadi 4 persen, naiknya tinggi sekali karena dari minus 3,” katanya.
Ke depan, bukan lagi rahasia umum Batam terus dikembangkan. Sejumlah gebrakan dilakukan, pembangunan tidak hanya mengandalkan Pemko Batam namun juga turut menyertakan BP Batam.
Berbagai ‘lompatan besar’ itu, yakni pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pengembangan Pelabuhan Batuampar, pengembangan KEK Kesehatan di Sekupang hingga melanjutkan pembangunan jalan protokol se-Kota Batam.
Redaksi@www.rasio.co//
Study Banding BPKAD Karimun, Nizar Paparkan Potensi Wisata Daerah
RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga menerima kunjungan rombongan BPKAD dari Kabupaten Karimun, Selasa (25/01). Adapun kedatangan mereka dalam rangka study banding terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah Penganganggaran dan Penatausahaan.
Sebelumnya, Kabupaten Lingga telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai kabupaten rujukan penerapan SIPD. Kabupaten Lingga, termasuk dari 21 Kabupaten/Kota se Indonesia yang telah mandiri dalam penerapan SIPD ini.
“Memang diluar dugaan kami. Hal yang tidak kami sangka-sangka dari BPKAD Lingga sendiri, dengan keberhasilan ini tadinya, akhirnya bisa mendatangkan tamu dari luar daerah. Tentu ini sangat membantu nantinya dalam menunjang ekspose pariwisata,” kata Nizar.
BPKAD Lingga, memang dinilai cukup berprestasi dalam pengelolaan SIPD. Beberapa piagam terbaik, penyaluran DAK Semester I dan Semester II di tahun 2021. Bahkan menjadi narasumber di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada agenda Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berkaitan degan LKPD.
Sebelum kunjungan Kabupaten Karimun ini, Kabupaten Lingga juga telah menerima study banding dari Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu. Prestasi ini justru menambah semangat Nizar bagaimana kehadiran para tamu-tamu dari luar daerah untuk belajar SIPD ke Kabupaten Lingga dapat memberikan kontribusi akselerasi di sektor pariwisata.
Dihadapan para tamu yang hadir, dia memaparkan selayang pandang Kabupaten Lingg dengan semangat pemerintahannya dalam penataan wajah Kota di 3 pulau besar di Kabupaten Linga yakni Singkep, Lingga dan Senayang.
“Memang kita lagi semangat dalam penataan wajah Kota Daik maupun Dabo. Maka itu saya berharap dari kegiatan SIPD ini, dapat menunjang adanya pariwisata baik itu dengan UMKMnya yang dapat dinikmati kawan-kawan yang datang. Jadi tidak hanya fokus pada SIPD,” kata dia.
Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Abdullah mengaku terkesan setelah mendengar kabar bahwa Kabupaten Lingga dijadikan role model oleh Kementerian Dalam Negeri pada penerapan SIPD ini. Kabupaten Lingga menurutnya termasuk dalam 3 daerah besar di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Raja Ampat di Papua.
“Dan ini bukan menjadi kebanggaan Kabupaten Lingga saja. Tetapi termasuk kebanggaan dari seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu kami sangat merasa berarti untuk dapat belajar disini,” kata dia.
***
Didampingi Ansar, Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Booster di Bintan
RASIO.CO, Bintan – Presiden Jokowi menyempatkan diri meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak seluruh Kepri yang dipusatkan di Gedung Community Center, Teluk Sebong Bintan, Selasa (25/1) usai pertemuan bilateral dengan PM Singapura.
Prestasi Kepri yang selalu menjadi Provinsi dengan capaian vaksinasi terbaik di luar Jawa Bali memang terus diupayakan untuk dipertahankan oleh Gubernur Ansar.
Momen kunjungan Presiden Jokowi kali ini pun dimanfaatkan oleh Gubernur Ansar untuk memompa semangat masyarakat agar herd immunity masyarakat kepri yang berdasarkan survei serology sudah mencapai 89 persen dapat lebih ditingkatkan.
Presiden Jokowi tiba di venue acara pukul 14.55 dan disambut dengan antusiasme masyarakat Teluk Sebong. Presiden Jokowi langsung berkeliling ke area vaksinasi booster, dilanjutkan ke area vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun.
Presiden Jokowi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya sengaja menyempatkan diri hadir di Kabupaten Bintan dengan harapan penyuntikan vaksinasi dosis ketiga atau booster dan vaksinasi dosis kedua (untuk anak usia 6-11 tahun) dapat mencegah penyebaran virus covid-19 varian delta maupun omicron,
Melihat capaian vaksinasi keseluruhan Provinsi Kepri yang cukup baik, serta antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksinasi yang tinggi, Presiden Jokowi pun tampak bersemangat.
“Saya sangat senang dan bangga, di Kepri ini vaksinasinya sudah sangat tinggi. Saya harap semua masyarakat terlindungi setelah melakukan vaksinasi” ujar Presiden Jokowi.
Kemudian Presiden Jokowi juga menyapa masyarakat seluruh Kabupaten / Kota se-Kepri yang sedang melaksanakan vaksinasi serentak melalui video conference. Bupati Natuna,Wan Siswandi dan Bupati Karimun Aunur Rafiq pada saat itu dipilih Presiden Jokowi untuk melaporkan pelaksanaan vaksinasi serentak serta capaian vaksinasi di masing-masing daerahnya.
Bupati Natuna Wan Siswandi melaporkan saat itu menargetkan vaksinasi untuk 1000 orang yang dilaksanakan di 15 kecamatan. Sedangkan Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan vaksinasi di daerahnya dilaksanakan di 12 Kecamatan dengan target 2000 orang.
Mendengar laporan dari kedua Bupati tersebut, Presiden Jokowi merasa sangat puas.
“Terima kasih, terima kasih, saya sangat mengapresiasi percepatan vaksinasi yang dilakukan Pemda. Untuk percepatan, saya minta TNI Polri agar membantu percepatannya” ungkap Presiden Jokowi.
Pada vaksinasi serentak se-Kepri ini, Ansar menargetkan sebanyak 17.500 sasaran tervaksin. Dengan rincian masing-masing Kota Tanjungpinang sebanyak 2.000, Kota Batam 8.000, Kabupaten Bintan 2.500, Kabupaten Karimun 2.000, dan Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas masing-masing 1.000 sasaran.
Redaksi@www.rasio.co//
Bentrok 2 Desa di Maluku Tengah, Sejumlah Rumah Warga Terbakar
RASIO.CO, Ambon – Bentrokan pecah di perbatasan Desa Kariuw dan Desa Ori, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Rabu (26/1). Dalam bentrokan antarwarga kampung bertetangga itu, sejumlah rumah penduduk di desa Kariuw terbakar.
Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif melalui Kabid Humas Polda Maluku Kombes Mohamad Roem Ohoirat menuturkan saat ini aparat kepolisian sudah dikirim untuk melakukan pengamanan di lokasi bentrokan. Selain itu, Polda Maluku meminta warga dua desa yang sempat bertikai untuk menahan diri.
“Benar ada kesalahpahaman di sana, dan sudah kita dorong pasukan ke sana untuk membantu pengamanan. Dan Bapak Kapolda mengimbau kepada pihak-pihak berkonflik agar dapat menahan diri,” ujar Ohoirat dilansir dalam cnnindonesia.com. Rabu (26/1/).
Jubir Polda Maluku itu juga meminta warga untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu menyesatkan. Pihaknya, sambungnya, kini sedang menyelidiki aktor-aktor dibalik insiden tersebut.
“Kami minta warga juga tidak terpengaruh dengan isu-isu menyesatkan, karena kita sudah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan, dan penyelidikan,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, bentrokan tersebut menewaskan sekitar 4 warga Kariuw. Saat berita ini ditulis, penduduk Kariuw masih memilih mengungsi ke dataran tinggi. Itu dilakukan setelah seorang pendeta meminta jemaatnya melakukan evakuasi pascakampung mereka terjadi kebakaran akibat bentrokan dua kelompok yang bertikai.
Ohoirat menyatakan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Dandim beserta Bupati Maluku Tengah sedang menuju lokasi bentrokan untuk membantu penanganan situasi serta mengkoordinasikan langsung penyelidikan.
“Sekali lagi kami minta warga menahan diri, karena kami sedang melakukan penyelidikan. Kita akan mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat,” kata dia.
***
Kenali Bahaya Darah Rendah Beserta Gejalanya
RASIO.CO, Jakarta – Bahaya darah rendah umumnya dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup, pola makan, dan pengobatan yang tepat. Hal ini penting dilakukan sebab tekanan darah rendah yang dibiarkan tanpa penanganan dapat memicu beragam gejala yang mengarah ke komplikasi berbahaya.
Dilansir dalam alodokter.com, darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada kurang dari 90/60 mmHg, sedangkan tekanan darah normal untuk orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Kondisi darah rendah umumnya menimbulkan gejala berupa pusing, mual dan muntah, tubuh terasa lemas, pandangan buram, dan sesak napas.
Selain itu, kehamilan, infeksi, dehidrasi, penyakit jantung, pendarahan, dan konsumsi obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan hipotensi. Apabila tekanan darah rendah dibiarkan tanpa penanganan atau tidak dikontrol dengan baik, kondisi ini tak jarang menimbulkan komplikasi berbahaya bagi penderitanya.
Darah rendah yang diobati dengan tepat jarang menimbulkan komplikasi. Namun, jika tidak ditangani dengan benar, ada beberapa bahaya darah rendah yang dapat terjadi akibat komplikasi, di antaranya:
1. Penyakit jantung
Hipotensi ortostatik ringan umumnya hanya berlangsung selama beberapa menit. Jika terlalu sering terjadi, kondisi ini dapat memicu masalah pada jantung, seperti gagal jantung, gangguan irama jantung, dan bahkan serangan jantung.
Tekanan darah yang rendah dapat menurunkan kemampuan jantung untuk memompa darah. Apabila tidak segera dilakukan pengobatan, kondisi ini bisa memicu penurunan fungsi organ jantung dan berakhir menjadi penyakit jantung.
2. Stroke
Selain memicu penyakit jantung, tekanan darah rendah berisiko tinggi menyebabkan stroke. Kondisi ini terjadi ketika kurangnya suplai aliran darah ke otak, sehingga sel otak dapat mengalami kerusakan dan menyebabkan fungsi otak terganggu.
Stroke umumnya dapat menimbulkan gejala atau tanda, seperti satu sisi anggota tubuh melemah, ucapan tidak jelas, satu sisi wajah tidak dapat digerakkan, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba, penurunan kesadaran, dan sakit kepala yang hebat.
3. Gagal ginjal
Kondisi tekanan darah rendah dapat menyebabkan penurunan aliran darah yang disaring oleh ginjal. Hal ini dapat memicu kerusakan pada ginjal, sehingga ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, lama-kelamaan akan menyebabkan gagal ginjal.
Gagal ginjal awalnya bisa saja tidak bergejala, tetapi kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan gejala, seperti bengkak di wajah dan tubuh, jarang buang air kecil, sesak napas, mudah mengantuk, dan penurunan kesadaran.
4. Syok
Kondisi darah rendah juga dapat memicu terjadinya syok. Syok dapat terjadi jika tekanan darah menurun drastis, sehingga organ tubuh tidak berfungsi dengan baik karena tidak menerima cukup darah. Syok akibat darah rendah dapat menimbulkan beberapa gejala, seperti sesak napas, denyut jantung cepat tetapi lemah, keringat dingin, pucat atau sianosis, serta pingsan.
Selain beragam bahaya akibat tekanan darah rendah di atas, gejala hipotensi seperti sakit kepala dan kehilangan kesadaran bisa meningkatkan risiko terjatuh sehingga dapat menimbulkan cedera, seperti patah tulang atau gegar otak.
Meski tekanan darah rendah jarang sekali menyebabkan komplikasi, tetapi kondisi bisa berkembang menjadi kondisi yang berbahaya bila terjadi terus-menerus dan dibiarkan tanpa penanganan.
Oleh karena itu, Anda perlu mewaspadai gejala dan bahaya darah rendah, terlebih jika Anda merasakan beberapa gejala dari beragam komplikasi yang telah disebutkan.
Jika Anda mengalami gejala darah rendah seperti di atas, segeralah periksakan diri ke dokter agar kondisi hipotensi dapat ditangani sesuai penyebabnya. Dokter akan memberikan cairan infus atau obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah dan mencegah bahaya darah rendah yang dapat terjadi.
***
PAD Lingga Meroket Jadi Rp 62,9 Miliar
RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga, Muhammad Nizar pimpin rapat koordinasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021, diruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga, Selasa (25/01). Adapun realisasi PAD tahun 2021 mengalami peningkatan 17 persen dari target yang telah ditentukan.
Sebelumnya Bapenda menargetkan 100 persen dengan total PAD Rp 53,4 miliar lebih. Dan sampai pada waktu yang telah ditentukan, PAD Kabupaten Lingga melonjak melebihi target awal, naik menjadi 117 persen dengan jumlah Rp 62,9 miliar lebih.
Muhammad Nizar pada penyampaian mengapresiasi keberhasilan dari teamwork Bapenda yang solid dan optimis. Padahal tahun 2021, boleh dikatakan tahun yang sulit karena kasus pandemi yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lingga. Namun itu tidak menjadi sandungan bagi Bapenda untuk terus mengoptimalkan pendapatan dari target yang ditentukan sebelumnya.
“Terimakasih kepada Bapenda. Alhamdulillah tim work di Bapenda ini cukup solid sehingga capaian bisa melebihi target,” kata dia.
Kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah yang telah diatur dalam undang-undang, guna memperkuat esensi dan posisi otonomi daerah dalam menopang kapasitas fiskal daerah.
Dengan capain PAD yang maksimal ditahun 2021, Nizar berharap tahun 2022 ini mengalami peningkatan lagi. Terutama, kembali mengoptimalkan lagi sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan PAD, dan mematangkan kembali sektor yang masih kurang dalam penarikan PAD.
Beberapa sektor yang berpotensi meningkatkan PAD, seperti peningkatan disektor tambang atau galian C yang pada tahun 2021 sebagai penyumbang pajak tertinggi. Saat ini tercatat 9 perusahaan namun hanya 6 perusahaan yang aktif dalam setoran pajak. Namun di galian C ini menurut Nizar, dapat dimatangkan pada tahun 2022 ini.
Selain itu, peningkatan lain, seperti pajak sarang burung walet dan sebagainya. Peningkatan pendapatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan melakukan koordinator kembali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian kehadiran videotron di Kota Dabo dan Kota Daik, juga diharapkan bisa menarik pendapatan daerah dengan pajak reklame.
“Namun alhamduillah tim work yang ada di Bapenda Lingga ini terus konsisten dan itu justru memacu semangat. Sehingga bisa menambah Rp 10 miliar dari target yang ditetapkan,” kata dia.
Untuk memaksimalkan hal tersebut, menurutnya pemerintah daerah akan segera melakukan konsolidasi dengan para OPD-OPD pengahasil, seperti Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan pada peningkatan pendapatan BLUD, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindagkop UMKM, Dinas Pariwisata bahkan Bapenda sendiri.
“Kita memberikan semangat terus kepada Bapenda Lingga untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun-tahun kedepannya, dengan apa yang sudah dilakukan saat ini,” papar dia.
puspandito@www.rasio.co //
