RASIO.CO, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) mendorong percepatan pengembangan kawasan industri bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi di sektor investasi.
Langkah ini menegaskan bahwa kemudahan berusaha harus berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan KPK berfokus pada pemetaan risiko serta penguatan koordinasi lintas lembaga.
“Jangan sampai fasilitas yang diberikan justru membuka ruang moral hazard dalam pengelolaan kawasan strategis ini,” tegas Dian saat berada di Kantor BP Batam, Rabu (8/4).
Sebelumnya, KPK bersama Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian telah melakukan koordinasi intensif terkait tata kelola kawasan industri. Dari hasil pembahasan tersebut, ditemukan setidaknya 13 isu strategis yang berpotensi memengaruhi pengembangan kawasan industri nasional.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2025, terdapat 175 kawasan industri di Indonesia dengan total investasi mencapai Rp6.744,5 triliun. Sementara itu, BP Batam mencatat 31 kawasan industri di Batam dengan nilai investasi sebesar Rp69,30 triliun sepanjang 2025.
“Besarnya nilai investasi ini menunjukkan pentingnya memastikan setiap proses berjalan transparan serta memastikan kepentingan semua pihak terlindungi,” ujarnya.
KPK juga menilai bahwa upaya ini sejalan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan dari 38 poin pada 2024 menjadi 34 poin pada 2025. Transparansi dalam iklim investasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor.
Selain itu, pengelolaan kawasan industri yang mencakup perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan dinilai masih memiliki potensi risiko jika tidak diawasi secara ketat.
“Kondisi negara yang tidak mudah dan turbulensi, ini menjadi momen mendorong sektor ini sampai ke ujung. Sejauh mana sektor ini bisa menjadi nilai tambah untuk negara,” tambah Dian.
Tumpang Tindih Regulasi Jadi Tantangan
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa harmonisasi regulasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan kawasan industri di Batam. Menurutnya, status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ) yang juga bersinggungan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyebabkan tumpang tindih kebijakan.
“Ada empat Peraturan Pemerintah terbaru yang berdampak terhadap Batam, termasuk pengaturan kelembagaan dan perizinan berusaha. Kondisi ini turut memengaruhi daya tarik investasi,” jelas Amsakar.
Ia berharap kehadiran KPK dapat membantu menyelaraskan regulasi tersebut guna meningkatkan kepastian hukum bagi investor.
Saat ini, BP Batam juga tengah melakukan pembenahan layanan investasi, termasuk menangani 1.416 aduan dari 16 sektor serta memperkuat sistem manajemen lahan (Land Management System).
“Ada mekanisme final yang dialas dengan peraturan kepala. Kami juga menggaet stakeholder, baik notaris hingga perbankan, untuk mempercepat penyelesaian aduan,” paparnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, menambahkan bahwa optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) perlu diperkuat, khususnya dalam integrasi data perizinan ruang dengan Kementerian Investasi/BKPM.
Ke depan, KPK bersama pemangku kepentingan akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah kawasan industri di Batam dan Bintan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
Melalui sinergi ini, diharapkan kawasan industri Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki fondasi kuat dalam transparansi, akuntabilitas, dan integritas menuju daya saing global.
Website: bpbatam.go.id
Email: humas@bpbatam.go.id
X: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: BPBatam
Youtube: BPBatam
YD
