RASIO.CO, Batam – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik mafia pangan yang dinilai merusak stabilitas harga beras dan merugikan petani.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2026 di Batam.
Dalam forum nasional tersebut, Amran mengungkap temuan mencurigakan terkait distribusi beras antarwilayah. Ia menyebut adanya pengiriman beras dari Tanjungpinang ke Palembang, padahal Tanjungpinang diketahui tidak memiliki lahan sawah, sementara Palembang justru mengalami surplus beras hingga mencapai 1,1 juta ton.
“Ini aneh sekali. Daerah yang tidak punya sawah malah kirim beras ke daerah yang berasnya melimpah. Ini pasti ada yang main, kemungkinan beras impor ilegal. Saya sudah minta ini diusut tuntas,” ujar Amran.
Ia menilai praktik tersebut berpotensi menjadi bagian dari permainan mafia pangan yang mencoba mengacaukan pasar dan memanfaatkan celah distribusi untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, negara tidak boleh kalah dalam melindungi petani dan menjaga ketersediaan pangan nasional.
Terkait dugaan penyelundupan beras di Pelabuhan Haji Sage, Amran memastikan aparat telah bergerak. Ia menyebut proses penegakan hukum sudah berjalan dan sejumlah pihak mulai dimintai pertanggungjawaban.
“Sudah ada tersangka. Saya bilang, bongkar terus sampai ke akar-akarnya. Jangan main-main dengan nasib 115 juta orang yang bergantung pada pertanian,” tegasnya.
Selain itu, Amran juga menyoroti sikap sejumlah distributor yang dinilai enggan menyerap beras produksi petani lokal dengan dalih kualitas dan harga. Ia meminta pelaku distribusi untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan mencari celah impor.
“Jangan mempermainkan nasib rakyat kecil. Stok kita banyak, kalau harga naik itu karena masalah distribusi, bukan karena barangnya tidak ada. Jadi, tolong kerja samanya,” tutup Amran.
YD
