RASIO.CO, Jakarta – Pemerintah Kota Batam terus memperkuat pembenahan data kependudukan sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor sumber daya manusia (SDM).
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci dalam membaca kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam memetakan kondisi ketenagakerjaan dan kebutuhan pendidikan.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi lanjutan sinkronisasi data kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026).
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” ujar Li Claudia.
Ia menjelaskan, pendataan awal telah dilakukan berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan. Namun, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, seperti data penduduk yang belum diperbarui, laporan kematian yang belum tercatat, hingga mobilitas antarwilayah yang belum terdata secara optimal.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam pada semester II tahun 2025 tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa. Angka tersebut dinilai masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Di sisi lain, komposisi tenaga kerja di Batam juga menjadi perhatian. Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sedangkan tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.
Menurut Li Claudia, kondisi tersebut perlu dikelola secara cermat untuk menjaga keseimbangan pasar kerja serta memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka.
“Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun kebutuhan industri,” katanya.
Ia menambahkan, data kependudukan juga menjadi dasar perencanaan jangka panjang, mulai dari kebutuhan fasilitas pendidikan hingga kesiapan tenaga kerja di masa depan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Batam akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk melalui pemantauan di pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas ketenagakerjaan serta memastikan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
YD
