RASIO.CO, Lingga – Sejumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) kelurahan di Kabupaten Lingga mempertanyakan pembayaran insentif bulan Desember 2025 yang hingga memasuki pekan kedua Februari 2026 belum juga direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Ketua RW 005 Kelurahan Sungai Lumpur, Jimmy, mengatakan ketidakpastian pembayaran insentif tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat lingkungan yang telah direncanakan sebelumnya.
“Meski saat ini telah masuk pekan kedua bulan Februari 2026, jangankan insentif bulan Januari 2026, sedangkan insentif bulan Desember 2025 belum diketahui bila dibayarkan. Selaku RT/RW kami hanya berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga agar insentif tersebut dibayarkan guna menunjang beberapa kegiatan yang akan dilakukan,” kata Jimmy kepada media, Selasa (10/2).
Menurut Jimmy, selama ini sejumlah kegiatan di lingkungan RW tetap dipaksakan berjalan meski tanpa dukungan insentif. Bahkan, untuk kebutuhan konsumsi dan operasional kegiatan, pengurus harus menggunakan dana pribadi.
Ia menuturkan, kondisi tersebut menyulitkan karena RT/RW juga memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga masing-masing.
“Kegiatan yang akan dilakukan pun tidak bisa karena yang jadi pertanyaannya dana tersebut dari mana. Tidak mungkin menggunakan dana hasil pekerjaan yang dilakukan sehari-hari yang dikorbankan untuk kegiatan di RW, sementara RT/RW juga butuh makan sehingga kerja yang dilakukan sehari-hari itu khusus untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Jimmy menambahkan, bersama para ketua RT di wilayahnya, pihak RW telah beberapa kali melaksanakan kegiatan meski harus berkorban secara pribadi. Ia mengingatkan bahwa apabila keterlambatan insentif terus terjadi, maka pelaksanaan kegiatan di tingkat lingkungan dapat terganggu.
“Kalau insentif terus-terusan terlambat, jangan salahkan kami jika tidak melakukan kegiatan yang diserahkan kepada kami, apa lagi bulan Ramadhan tinggal menghitung hari saja,” katanya.
Para RT dan RW kelurahan di Lingga, lanjut Jimmy, meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Lingga, untuk segera memberikan solusi terkait persoalan tersebut. Ia mengakui adanya kondisi keuangan daerah, termasuk pemangkasan dan tunda bayar di sejumlah dinas, namun menilai hal itu bukan menjadi tanggung jawab RT/RW.
“Selaku perangkat terendah dan ujung tombak di pemerintahan kami juga diminta untuk melakukan beberapa kegiatan jadi tolong perhatikan juga insentif kami, walau pun insentif itu kecil namun sangat berarti bagi kami, paling tidak dapat untuk menunjang kegiatan yang akan kami lakukan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga terkait kepastian pembayaran insentif RT/RW bulan Desember 2025 tersebut.
Puspan
