RASIO.CO, Batam – Walikota Batam, Muhammad Rudi mengingatkan jajarannya Organisasi Perangkat Daerah(OPD) untuk segera penyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ditahun 2017, pasalnya BPK akan melakukan audit diawal tahun 2017.
“Proses pemeriksaan BPK tahun ini sedikit berbeda. Awal Januari sudah masuk. Pertanggungjawaban masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) saya minta segera selesaikan,” kata Rudi di media centre batam, dalam apel gabungan di Dataran Engku Putri, Selasa (2/1).
Ia berpesan agar ke depannya seluruh pertanggungjawaban langsung dibuat setelah kegiatan selesai. Tidak ada lagi yang menunda buat laporan sehingga tak ada yang lupa atau tertinggal.
“Tidak ada lagi nanti uang habis, prosedur dari A sampai Z tidak disiapkan. Begitu selesai kegiatan langsung buat pertanggungjawaban. Jangan menunggu enam bulan lagi baru dibuat sehingga mengarang sesuai mau kita,” pesannya.
Selain itu Rudi juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik Jumat (29/12) lalu agar langsung bekerja. Tidak ada lagi waktu menunggu atau belajar, karena anggaran 2018 pun sudah disahkan akhir tahun lalu.
“Tak ada kata lain lagi. Januari semua sudah harus berjalan. Kalau bisa September Oktober selesai anggaran ini. Kenapa tidak kita dulukan saja, tidak menunggu akhir November baru kita selesaikan,” kata dia.
Pemko Prioritaskan Bayar Utang di Awal Tahun
Selain itu, Pemerintah Kota Batam prioritaskan penggunaan anggaran di awal tahun untuk membayar utang. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan paling lambat Maret seluruh tunda bayar tersebut sudah selesai.
“Proses kegiatan 2018 ada porsi yang tidak kita gunakan dulu. Tapi kita pakai untuk bayar utang. Tolong didudukkan betul, segera rapatkan. Sehingga Januari, Februari, Maret, utang kita selesaikan,” ujarnya.
Menurutnya meski kegiatan lain belum diprioritaskan, proses lelang tetap dilakukan. Lelang fisik tetap dijalankan. Tapi nanti untuk kontraknya akan dipilih mana yang didulukan dan mana yang ditunda.
“Seremonial yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita ingin selesaikan utang dulu,” tegasnya.
Rudi mengatakan ini pertama kalinya Pemko Batam melaksanakan tunda bayar kegiatan atau proyek. Hal ini terjadi karena ada tunda salur dana bagi hasil dari pusat dan provinsi sehingga target pendapatan tak tercapai.
Dan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), Rudi mengingatkan untuk menangani masalah tunda bayar ini dengan baik. Ia berharap apa yang terjadi di RSUD Embung Fatimah tidak terjadi di OPD lain.
“Kepala OPD, Sekretaris, Kabag, Kabid yang menangani, betul-betul. Tidak boleh terjadi seperti di RSUD. Kita ada utang tapi tidak masuk ke neraca,” kata dia.(red/mcb).
APRI@www.rasio.co
