RASIO.CO, Bintan – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri yang meluncurkan Gerakan Tanjak Lobam (Taat Pajak Lobam) di Kawasan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Lobam, Kabupaten Bintan, Rabu (21/10).

Program ini digagas untuk memperkuat optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak alat berat (PAB), serta pajak daerah lainnya dari kawasan industri strategis tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menilai bahwa Gerakan Tanjak Lobam merupakan bentuk nyata inovasi daerah menuju kemandirian fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional. Ia menyebut pemerintah daerah dituntut untuk semakin kreatif dalam menggali potensi pendapatan agar tidak terlalu bergantung pada kebijakan pusat.

“Gagasan Tanjak Lobam ini adalah langkah konkret untuk memperkuat pondasi fiskal daerah. Kita tahu, beberapa waktu terakhir banyak penyesuaian APBD yang harus dilakukan karena kebijakan pusat. Maka, daerah harus mampu berinovasi dan mengejar kemandirian fiskal,” ujar Ansar.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat merupakan dua sumber utama PAD yang berpotensi besar untuk dioptimalkan. Namun, keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak akan tercapai tanpa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan aparat penegak hukum.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak—termasuk BRI, kepolisian, Jasa Raharja, dan pelaku industri di Lobam—adalah kunci. Gerakan ini menjadi inovasi yang bagus dalam membangun ekosistem kepatuhan pajak yang sehat,” tambahnya.

Ansar juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan iklim investasi. Menurutnya, kebijakan ekstensifikasi pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat gairah dunia usaha di Kepri.

“Kepri ini adalah kawasan perdagangan dan investasi global. Jadi, kebijakan fiskal kita juga harus bijak dan tidak membebani pelaku usaha, agar daya saing tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kepri Abdullah menjelaskan bahwa Kawasan Industri Bintan Inti Estate merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Kepri. Potensi pajak kendaraan bermotor dan alat berat di kawasan tersebut dinilai sangat besar, sehingga perlu langkah strategis seperti Gerakan Tanjak Lobam untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha.

“Gerakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi data dan pelayanan pajak daerah, mendorong kepatuhan dan ketertiban di lingkungan kawasan industri, serta menjadikan Kawasan Industri Lobam sebagai model percontohan kawasan taat pajak di Kepri,” jelas Abdullah.

Ia menambahkan, inisiatif ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

General Manager PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Aditya Laksamana, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan gerakan ini. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

“Kawasan ini telah lama menjadi motor penggerak ekonomi di Kepri. Inisiatif jemput bola seperti ini sangat kami apresiasi, karena menjadi bentuk nyata sinergi dunia usaha dan pemerintah dalam meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan terhadap optimalisasi penerimaan daerah, Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak, di antaranya Bupati Bintan Roby Kurniawan, Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol. Andhika Bayu Adittama, Kapolres Bintan AKBP Yunita Stevani, Kakanwil Jasa Raharja Kepri Gentur Anggoro Waseso, Pimpinan Cabang BRI Tanjungpinang Haris Hanafi Nasution, GM PT BIIE Aditya Laksamana, serta perwakilan perusahaan di kawasan industri Lobam.

Melalui Gerakan Tanjak Lobam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap dapat memperkuat kesadaran kolektif bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan daerah yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Redaksi@www.rasio.co//