RASIO.CO, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri memperkuat sinergi dalam pemetaan lahan strategis guna membuka ruang investasi baru di wilayah Kepri. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (21/10).
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajarannya, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pusat investasi tidak hanya di Batam dan Bintan, tetapi juga di Tanjungpinang dan Karimun.
“Tujuan rapat hari ini adalah memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, sejumlah investor telah menyatakan minat untuk berinvestasi di Kepri, khususnya di Pulau Bintan pada tahun 2025. Sektor yang diminati antara lain pembangunan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, proyek jembatan Batam–Bintan, pelabuhan bongkar muat berskala internasional, serta pengembangan skytrain di Tanjungpinang.
Wagub berharap dukungan dan masukan dari BPN Kepri terkait status lahan yang akan diinvestasikan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami mohon dukungan dari BPN dan Kantah di daerah agar sinkronisasi dengan OPD seperti Dinas PUPP dan DLH bisa berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menjelaskan bahwa pihaknya hadir bersama Kantah Tanjungpinang dan Bintan untuk mendiskusikan posisi dan status tanah, baik yang sudah dikuasai, diusahakan, maupun yang berpotensi ditelantarkan.
“Kami juga menyampaikan perkembangan mengenai Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
Dalam rakor tersebut, Kantah Bintan dan Tanjungpinang memaparkan hasil identifikasi dan pemetaan lokasi berpotensi investasi, termasuk lahan terlantar dan aset sitaan BLBI.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menambahkan bahwa tantangan utama Kepri saat ini adalah kesenjangan antara minat tinggi investor dan kesiapan lahan yang masih terbatas.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Karena itu, kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang meninjau lokasi, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkap Aries.
Rakor ini menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi lintas instansi mutlak diperlukan untuk mempercepat penyediaan lahan investasi yang aman dan legal. Pemprov Kepri dan BPN Kepri sepakat membentuk tim teknis guna mempercepat proses identifikasi dan penetapan lahan strategis di wilayah Kepulauan Riau.
Redaksi@www.rasio.co//
