RASIO.CO, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan setuju dengan rencana amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Amandemen ini diharapkan dapat memberikan peran dan kewenangan yang lebih kuat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menekan praktik monopoli dan kartel dalam dunia usaha di Indonesia.

Dilansir Katadata.com, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan masih banyak praktek-praktek monopolistik dan kartel terjadi dalam dunia usaha di Indonesia. Walaupun, para pengusaha sering kali membantahnya.

Dia menganggap praktik-praktik tersebut sudah mengkristal di benak pegusaha. Kecenderungan melakukan monopoli sudah menjadi karakter pengusaha.

“Makanya harus ada pengaturan bahwa itu (monopoli dan kartel) itu tidak bisa dilakukan. Kalau terjadi yang dirugikan itu rakyat. Kalau diatur pun yang diuntungkan rakyat,” ujar Enggar saat acara Diskusi Panel Amandemen UU 5/1999, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (24/10).

Enggar mengatakan amandemen UU ini merupakan inisiatif dari DPR. Artinya merupakan aspirasi dari masyarakat yang disuarakan oleh perwakilannya di lembaga legislatif negara.

Dia pun sangat mendukung amandemen tersebut lantaran KPPU memerlukan suatu payung hukum agar bisa menerobos dan menjalankan langkah cukup ekstrim dalam menegakan usaha persaingan sehat di Indonesia.

“Sudah terlalu banyak rente ekonomi di Indonesia. Saya mau KPPU bisa melakukan langkah yang lebih ekstrim,” ujar Enggar.

Beberapa poin yang akan dibahas dalam amandemen ini, pertama, terkait dengan kelembagaan KPPU sendiri. Kedua, terkait dengan merger dan akuisisi perusahaan. Ketiga, soal denda dan sanksi hukum yang bisa dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang bersalah.

Enggar yakin dengan pembenahan aturan dasar ini, KPPU bisa menciptakan level playing field yang sama antara perusahaan besar dengan yang kecil terutama pengusaha baru di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan besar diharapkan bisa menggandeng UMKM untuk melakukan kolaborasi.

“Persentase enterpreneur kecil sekali untuk negara sebesar ini. Adanya hambatan karena berbagai lini sudah dikuasai yang membuat sulitnya pengusaha pemula untuk masuk,” ujar Enggar.

Poin-poin yang akan diamandemen itu nantinya masih akan melalui pembahasan dengan DPR dan semua pemangku kepentingan terkait. Hal ini penting agar bisa memberikan kepastian hukum bagi KPPU, tetapi tidak meredupkan gairah dunia usaha. Apalagi, pemerintah tetap membutuhkan investasi dari dunia usaha guna menggenjot pertumbuhan ekonomi negara.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengusulkan beberapa poin dalam amandemen ini. Pertama, denda dan sanksi yang diberikan agar diperbesar. Selama ini para perusahaan yang terbukti bersalah hanya bisa didenda maksimal Rp 25 miliar. Jumlah nilai yang dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Kedua, KPPU hanya bisa menindak pelaku usaha di dalam negeri. Tidak bisa menindak yang ada di luar negeri, walaupun usahanya sangat bersinggungan dan mempengaruhi bisnis di Indonesia. “Kalau bisnis bisa cross border maka, kejahatan yang timbul pun cross border. Kami minta diberi kewenangan untuk menindak kejahatan lintas negara,” ujarnya.

Selain itu, KPPU juga meminta pengaturan terkait merger dan akuisisi. Selama ini, aturan terhadap aksi korporasi tersebut menggunakan skema post-merger notification., pemberitahuan dilakukan setelah merger dan akuisisi terjadi. Padahal, di negara lain telah menerapkan pre-merger notification.

“Namun, kerahasiaan juga sangat penting agar tidak terjadi kebocoran dalam rencana tersebut. Sanksi juga harus sekuat-kuatnya bagi siapa yang membocorkan info tersebut,” ujar Syarkawi.(red/di).