Senin, November 9, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 159

Silaturahmi Jadi Wadah Amsakar Tangani Cepat Persoalan Warga

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersilaturahmi dengan para ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Lubukbaja di halaman Kantor Camat Lubukbaja, Sabtu (18/10) malam.

Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi warga sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Batam yang lebih baik.

Perwakilan tokoh masyarakat Lubukbaja, Kamarudin, menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad, persoalan kampung tua di wilayahnya dapat segera tuntas.

“Kami berharap di masa kepemimpinan Pak Amsakar ini, permasalahan kampung tua bisa selesai. Di Tanjung Uma misalnya, dari 42 hektare, 32 hektare sudah rampung. Kami juga berharap masalah air yang sangat meresahkan bisa segera diatasi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Amsakar Achmad menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen menuntaskan persoalan kampung tua. Ia menjelaskan bahwa tim khusus telah dibentuk dan saat ini tengah memetakan wilayah yang tidak bermasalah secara administrasi maupun hukum.

“Kita sedang menuntaskan satu per satu. Ini bagian dari komitmen yang sudah kami tandatangani bersama masyarakat kampung tua,” ucap Amsakar.

Terkait persoalan air bersih, Amsakar mengakui bahwa suplai air masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Batam. Ia mengapresiasi kerja tim di lapangan yang telah menambah tandon dan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air kepada warga.

“Langkah ini memang belum menjadi solusi permanen. Namun untuk jangka panjang, kami sudah anggarkan di tahun 2026 agar persoalan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh,” jelasnya.

Selain itu, Amsakar juga menyoroti persoalan kebersihan yang menjadi perhatian bersama. Ia mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan mengubah kebiasaan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan kantong plastik.

“Setiap hari Batam menghasilkan 850 hingga 1.300 ton sampah. Pemerintah sudah menambah armada, bak kontainer, dan alat berat. Tapi semua itu tidak akan cukup tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Amsakar, silaturahmi seperti ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi wadah membangun komunikasi dan memperkuat kebersamaan.

“Mari jadikan silaturahmi ini sebagai model baru tata kelola pemerintahan di Batam. Dengan silaturahmi, kerja berat jadi ringan, persoalan cepat selesai, dan rezeki kita pun dimudahkan,” katanya.

Ia juga meminta camat dan lurah agar terus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh perangkat warga. “Bangunlah silaturahmi dengan semua elemen. Kalau komunikasi terjalin dengan baik, setiap persoalan di kecamatan dan kelurahan bisa diselesaikan lebih cepat,” pesannya.

Dalam arahannya, Amsakar turut menyinggung capaian pembangunan serta dukungan besar dari Pemerintah Pusat terhadap Kota Batam. Ia menyebut, sejumlah menteri telah berkunjung langsung ke Batam, sebagai bentuk perhatian serius terhadap perkembangan kota ini.

“Batam kini mendapat kewenangan penuh dalam layanan perizinan maupun nonperizinan. Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan untuk kemajuan bersama,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk fokus pada kerja nyata dan meninggalkan hal-hal yang kontraproduktif.

“Ayo gunakan energi terbaik dalam diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Batam. Mari berhenti membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saatnya kita bergerak bersama,” pungkasnya.

Dalam kegiatan itu, Wali Kota juga memaparkan 15 program prioritas pembangunan Kota Batam, tujuh di antaranya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan sebagian sudah terealisasi.

“Melalui kolaborasi pemerintah dan warga, kami optimistis Batam akan semakin maju, bersih, dan sejahtera,” ujarnya.

Acara silaturahmi ditutup dengan penyerahan simbolis insentif bagi RT, RW, dan LPM se-Kecamatan Lubukbaja.

Redaksi@www.rasio.co//

Ketika Pakaian Menjadi Cermin Jiwa: Dari Tren ke Kesadaran

0

Aktivis Kegiatan Psikologi, Pengembangan dan Pemberdayaan Diri

Dari tren global belakangan ini, muncul kesadaran baru bahwa memilih baju bukan sekadar urusan tampilan. Penelitian di Harvard menunjukkan bahwa mode dapat menjadi medium spiritual: memilih baju dengan niat, bukan sekadar mengikuti arus tren. Beberapa desainer dunia mulai menolak mode cepat dan merancang busana yang bermakna, lintas musim, dan berkelanjutan — meski tidak semua pelaku mode memahami dimensi kesadaran di balik perubahan ini.

Namun jauh sebelum wacana itu muncul, leluhur Nusantara telah lebih dulu melakukannya melalui kain dan motif. Dalam budaya kita, pakaian tidak pernah dipandang sebagai benda kosong. Ia adalah doa yang dijalin, nilai yang dijahit, dan pengetahuan yang disulam di antara benang. Buku Kode-Kode Nusantara karya Hokky Situngkir menunjukkan bahwa motif dan ornamen tradisional Indonesia menyimpan struktur kompleks yang sarat makna kosmologis dan sosial. Pola-pola tradisi itu menjadi bukti bahwa budaya kita sejak lama menempatkan estetika dan spiritualitas dalam satu tarikan napas yang sama.

Beberapa waktu lalu, dalam diskusi di komunitas Banyumili, R. Bagus Herwindro menjelaskan pandangan Jawa tentang rasa dan methuki wong. Ia mengatakan bahwa “Jawa selalu berbicara tentang rasa, bukan sekadar perasaan, melainkan situasi batin yang hadir lewat proses nyawang (mengamati).” Menurutnya, proses methuki wong — memahami diri dan orang lain — juga bisa dimulai dari hal sederhana seperti memilih pakaian.

Kain, dalam pandangan Jawa, bukan hanya penutup tubuh, tetapi juga pernyataan batin. Di sinilah pepatah ajining raga saka busana menemukan maknanya: harga diri seseorang terpancar dari kesadaran dalam memilih dan mengenakan busana. Dengan memahami motif dan warna yang kita pilih — apakah muncul dari karêp (hasrat akan penilaian dan status) atau dari rasa sejati — kita sebenarnya sedang berlatih mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya.

Di banyak tempat di Indonesia, ada tradisi mengenakan batik setiap hari Jumat. Namun bagaimana jika kebiasaan itu kita maknai ulang, bukan sekadar rutinitas formal, melainkan latihan batin? Misalnya dengan bertanya, “Mengapa aku memilih motif ini hari ini? Apa nilai yang ingin kuhadirkan?” Dengan cara itu, berpakaian menjadi semacam praktik nyawang diri — mengenali suasana batin melalui warna dan pola yang menempel di tubuh.

Carl Jung menyebut perjalanan individuasi sebagai proses menyatukan sisi sadar dan bayangan dalam diri. Tradisi Jawa, dengan konsep rasa dan dialektika antara wong dan karêp, sesungguhnya mengajarkan hal serupa. Banyak pilihan yang kita kira bebas ternyata lahir dari karêp — ego, ambisi, dan kebutuhan pengakuan. Ketika kita berpakaian dengan sadar, kita belajar memilih bukan dari dorongan ingin terlihat, tetapi dari ketenangan ingin menjadi.

Motif sulur yang menjalar di kain, ukiran, hingga arsitektur masjid dan pura di Nusantara menjadi pengingat indah bahwa hidup spiritual bukan garis lurus. Ia berliku, merambat, dan tumbuh dari akar menuju cahaya. Sulur adalah simbol perjalanan manusia yang menyatukan estetika dan makna — antara keindahan yang tampak dan kesadaran yang tumbuh di dalam.

Akhirnya, berpakaian dengan kesadaran bukan berarti menolak mode atau keindahan. Ia justru mengembalikan kita pada makna awal berpakaian: sebagai refleksi jiwa dan penghormatan terhadap budaya. Pilihan motif, warna, dan bentuk bukan hanya gaya, tetapi cara kita berbicara dengan dunia tentang siapa kita sebenarnya. Karena setiap kain yang kita kenakan bisa menjadi doa harian — selama kita memilihnya dengan rasa, bukan sekadar karêp.

Penulis : Ibu Tantri Ida Nursanti, M.Psi – Penggiat Literasi
Licensed Promotor STIFIn Brain Surabaya

Permasalahan WPR dan IPR, DPRD Lingga Audiensi Bersama ESDM Kepri

0

RASIO.CO, Lingga – Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP, melakukan audiensi lanjutan dengan Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas permasalahan lapangan kerja dan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Lingga, Jumat (17/10).

Rombongan DPRD Lingga diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, beserta jajaran. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten II Setda Lingga, Ketua SPSI, Forum Peduli Masyarakat Singkep Barat, serta perwakilan masyarakat penambang timah.

Dalam kesempatan itu, Maya Sari menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) membutuhkan keseriusan dan komitmen dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ia menilai, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat penambang harus menjadi prioritas bersama.

“Usulan WPR yang telah disampaikan ke pemerintah pusat sampai saat ini belum ditetapkan. Karena itu, kami berharap Gubernur Kepri dapat segera menyurati pemerintah pusat agar kawasan WPR Kabupaten Lingga bisa segera ditetapkan menjadi IPR,” ujar Maya Sari melalui keterangan tertulis.

Ia menambahkan, dengan adanya legalitas tersebut, masyarakat dapat melakukan aktivitas penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lingga khususnya, serta Provinsi Kepri secara umum.

Maya Sari menjelaskan bahwa audiensi yang dilakukan bersama DPRD, OPD terkait, SPSI, serta tokoh masyarakat bertujuan memastikan para penambang timah memperoleh legalitas bekerja demi keberlangsungan hidup mereka.

“Ini menyangkut nasib banyak warga yang menggantungkan hidup dari sektor tambang. Kami berharap Kepala ESDM Provinsi Kepri dapat meneruskan aspirasi ini kepada Gubernur Kepri agar dapat segera mengambil kebijakan yang berpihak kepada penambang rakyat,” tutup Maya Sari.

***

KPK Ungkap Modus Korupsi di PT PP, Gunakan Identitas Palsu untuk Proyek Fiktif

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi dalam proyek-proyek di divisi Engineering Procurement and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PP). Salah satu modus yang digunakan adalah penyalahgunaan identitas pegawai untuk pencairan dana proyek fiktif.

“Jadi ada subkon-subkon fiktif di lingkup PT PP ini, di antaranya menggunakan nama-nama pegawai harian lepas yang bekerja di PT PP, terjadi penyalahgunaan identitas,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10), dikutip dari detiknews.

Budi menjelaskan, penyalahgunaan identitas tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencairkan dana fiktif dari proyek-proyek yang tidak pernah dikerjakan.

“Tujuannya adalah untuk melakukan pencairan fiktif dari proyek-proyek tersebut,” tambahnya.

KPK hari ini memeriksa empat saksi untuk mendalami dugaan praktik tersebut, yaitu:

  1. Danang Adi Setiadji, terkait perannya saat menjadi Manajer Proyek Sulut-1 Coal FSPP
  2. Junaidi Heriyanto, terkait perannya saat menjadi Manajer Proyek MPP Paket 7
  3. Darmawan Surya Kusuma, terkait perannya saat menjadi Manajer Proyek PSPP Portsite / Manyar Power Line
  4. Sholikul Hadi, terkait perannya saat menjadi Manajer Proyek Jayapura dan Kendari

Kasus dugaan korupsi ini terjadi dalam proyek-proyek divisi EPC PT PP yang dikerjakan pada periode 2022–2023.

“Tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut dan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Jumat (20/12).

KPK juga telah mencegah dua orang berinisial DM dan HNN bepergian ke luar negeri. Lembaga antirasuah itu menyebut nilai kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai sekitar Rp80 miliar.

“Hasil perhitungan sementara kerugian negara dalam perkara ini kurang lebih sebesar Rp80 miliar,” ungkapnya.

Dari hasil penyelidikan, proyek fiktif tersebut dicairkan oleh oknum di PT PP tanpa ada pekerjaan nyata yang dilakukan pihak ketiga. Namun, tagihan tetap dikeluarkan dan dana dicairkan sesuai dengan nilai proyek seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan.

***

Amsakar Sidak PT ASL Tanjunguncang, Tekankan Pembenahan dan Penanganan Korban Pasca Kebakaran

0

RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra melakukan sidak ke perusahaan galangan kapal PT. ASL Tanjunguncang, Kamis siang (16/10).

Sidak dilakukan atas kejadian kebakaran kapal MT Federal II yang menyebabkan korban jiwa saat proses pengerjaan kapal (15/10). Bertemu dengan Manajemen PT ASL Audrey, Amsakar Achmad secara tegas menekankan harus dilakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi standar SOP dalam pelaksanaan kegiatan usaha di PT. ASL.

“Sebagai pimpinan daerah, saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Tentu tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini, namun demikian harus segera dilakukan pembenahan dan perubahan. Tata kelola dan standar harus dirubah. Harus dilakukan evaluasi dan pembenahan SOP bagi PT ASL. ” Tegas Amsakar.

Ia juga meminta PT. ASL melaksanakan tanggung jawab penanganan terbaik kepada korban dan keluarga, serta langkah pendampingan psikis terhadap keluarga korban juga harus dilakukan.

“kami tentu meminta agar Penanganan korban dan keluarga harus dilakukan secara baik, termasuk langkah-langkah pendampingan psikis kepada keluarga korban juga harus dilakukan.” kata Amsakar.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan keselamatan kerja adalah hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

“Sudah ada dua kejadian, artinya harus dilakukan evaluasi. Kami tidak ingin lagi terulang kejadian seperti ini. Keselamatan mereka adalah hal utama.” Pesan Li Claudia kepada Manajemen ASL.

Sebagai kawasan industri dan investasi, BP Batam menegaskan komitmen kepada seluruh pihak untuk bersama menjaga iklim investasi tetap kondusif dengan menghadirkan kegiatan berusaha yang aman dan nyaman bagi Keselamatan dan Kesehatan para pekerja sesuai standar keselamatan kerja.

BP Batam dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan belasungkawa, teruntuk para korban jiwa, para keluarga korban dan belasan pekerja yang masih mendapatkan perawatan intensif.

“Saya Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad, beserta Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dan segenap jajaran mengucapkan belasungkawa bagi korban Kapal MT Federal II. Semoga keluarga yang ditingalkan diberikan ketabahan. Dan bagi pekerja yang masih mendapat perawatan, semoga lekas segera pulih kembali.” Pungkas Amsakar didampingi Li Claudia Chandra.

Turut hadir Anggota DPR RI Rizky Faisal, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan, Kapolresta Barelang Kombespol Zainal Arifin, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad dan Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Periksa Kepala Auditorat BPK Padang Pamungkas Selama 8 Jam

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Padang Pamungkas, pada Kamis (16/10). Pemeriksaan berlangsung selama delapan jam di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Padang Pamungkas. Namun, ia enggan memerinci kasus yang tengah diselidiki lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

“Masih di tahap lidik (penyelidikan), belum bisa kami sampaikan,” ujarnya dikutip dari CNNIndonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memastikan bahwa lembaganya akan segera meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan apabila ditemukan alat bukti yang cukup.

Pemanggilan Padang Pamungkas diduga berkaitan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di salah satu kementerian.

Sebelumnya, KPK juga telah beberapa kali memanggil sejumlah auditor dan pejabat BPK lainnya. Pemanggilan itu disinyalir berhubungan dengan dugaan permainan dalam proses audit di kementerian.

Salah satu nama yang turut disorot adalah Syamsudin, Auditor Utama Keuangan IV BPK RI, yang beberapa kali dipanggil KPK terkait berbagai kasus, termasuk penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Meski telah dipanggil berulang kali, Syamsudin kerap mangkir dari pemeriksaan. Ia sempat dijadwalkan hadir pada Rabu, 30 Oktober 2024, kemudian Kamis, 24 April 2025, serta Senin, 4 Agustus 2025, namun tidak memenuhi panggilan tersebut.

***

Pasca Ledakan Kapal di PT ASL Shipyard, DPRD Batam Minta Perusahaan Tanggung Jawab

0

RASIO.CO, Batam — Musibah ledakan kapal di area perusahaan galangan kapal PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, pada Rabu (15/10) mengagetkan sekaligus memprihatinkan banyak pihak, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Ledakan tersebut menelan korban jiwa dan menjadi peristiwa kedua yang terjadi di perusahaan tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, dari Fraksi Partai Gerindra, memimpin rombongan dewan meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis (16/10).

Turut serta dalam rombongan tersebut Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi, ST; Ketua Komisi IV, Dandis Rajagukguk, ST; serta para anggota Komisi IV yakni Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum; Tapis Dabal Siahaan; Banyu Ari Nopianto; Hj. Asnawati Atiq, SE, MM; H. Hery Herlangga, SE, M.Ak; dan Warya Burhanuddin.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh petugas keamanan yang menjaga ketat area insiden. Mereka juga bertemu dengan Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Capt. Luther Jansen, yang melakukan peninjauan serupa. Para anggota dewan diperkenankan masuk untuk melihat langsung kondisi area terdampak. Terlihat kapal yang menghitam akibat kebakaran dan ledakan sehari sebelumnya.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, ST, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan penanganan terhadap para korban berjalan dengan baik, baik bagi yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.

“Kami ingin memastikan pihak perusahaan benar-benar bertanggung jawab terhadap para korban, termasuk memperhatikan keluarga pekerja yang menjadi korban,” ujar Dandis.

Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal proses hukum dan tanggung jawab perusahaan.

“DPRD akan mengawal persoalan ini dan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang agar kasus ini dapat dibuka secara terang-benderang dan memastikan pihak perusahaan bertanggung jawab kepada korban dan keluarganya,” tegasnya.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian DPRD Kota Batam terhadap keselamatan kerja dan perlindungan bagi para pekerja di kawasan industri strategis Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Wali Kota Batam Terima Kunjungan Pemko Serang, Bahas Strategi Peningkatan PAD

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, beserta jajaran Pemerintah Kota Serang dalam rangka studi komparasi terkait pembelajaran dan penerapan strategi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Wali Kota Batam, Kamis (16/10).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mendalam mengenai berbagai strategi dan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu topik utama yang dibahas adalah pengelolaan pajak hiburan serta penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur mekanisme pemungutan pajak secara lebih efektif dan transparan.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa pengelolaan PAD dilakukan melalui pendekatan sistematis berbasis data, serta penguatan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah agar penerimaan bisa tumbuh secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

“Peningkatan PAD harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kemampuan masyarakat. Kita tidak bisa hanya mengejar angka, tetapi juga menjaga agar sistem berjalan adil dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengapresiasi langkah Pemko Batam yang dinilai berhasil menata sistem pendapatan daerah dengan tata kelola yang baik.

“Kami banyak belajar dari Batam, terutama bagaimana sistem pengelolaan pajak diatur dengan baik melalui regulasi dan digitalisasi. Ini menjadi inspirasi bagi kami untuk memperkuat sektor PAD di Kota Serang agar bisa lebih optimal,” tutur Budi Rustandi.

Ia berharap hasil studi komparasi ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kota Serang dalam upaya meningkatkan PAD, terutama pada sektor-sektor potensial seperti pajak hiburan dan pajak daerah lainnya.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Batam, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Yusfa Hendri, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Raja Azmansyah, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tri Wahyu Rubianto.

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cendera mata serta komitmen memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas fiskal dan pengelolaan pajak daerah berbasis inovasi.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Dorong DPRD Kepri Jadi Benteng Pengawasan Anggaran

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Belanja daerah efektif tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tapi pada seberapa kuat fungsi pengawasan berjalan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) dalam mitigasi kebocoran anggaran daerah sekecil apapun.

Pesan itu disampaikan Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Selasa (14/10). Menurutnya, kuatnya pengawasan legislatif merupakan kunci mencegah kebocoran anggaran serta memastikan belanja daerah berjalan efektif.

“Perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa adalah tiga titik rawan korupsi yang perlu diawasi bersama. DPRD perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemda,” tutur Agung.

Lebih lanjut, Agung menambahkan, hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, menunjukkan masih ada ruang perbaikan signifikan bagi Kepri. Dari delapan kabupaten/kota, skor rata-rata MCSP sebesar 89, dengan nilai terendah pada pengelolaan barang milik daerah (BMD) sebesar 86, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 85, serta pengadaan barang/jasa (PBJ) sebesar 82.

“MCSP menjadi tolok ukur guna memotret titik rawan korupsi. DPRD seharusnya tidak berhenti di fungsi anggaran saja, tapi perlu ikut mengawasi area rawan lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, Agung menyoroti pentingnya batasan jelas dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD. Menurutnya, penyerapan aspirasi publik merupakan hal penting, namun tidak boleh berujung pada praktik pengkondisian proyek atau intervensi dalam pengadaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menyambut positif arahan KPK. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pembangunan di Kepri berjalan bersih dan berintegritas.

“Ini momen penting dalam pembangunan moral nasional. Kami sangat mendukung setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat,” tegas Iman.

Kunjungan KPK ke Tanjungpinang ini, merupakan tindak lanjut komitmen bersama terkait pencegahan korupsi yang telah ditandatangani pada Mei 2025 lalu. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK terus memperkuat sinergi dengan DPRD dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

***

31 Orang Korban Paska Terbakar Kapal Tangker Federal II di Galangan ASL

0

RASIO.CO, Batam – Batam Kembali berduka paska terbakarnya kapal tangker Federal II digalangan Kapal PT. ASL Marine Shipyard Tanjuguncang, Batam. Rabu(15/10)kemarin.

Kejadian meledanya kapal sehingga berlanjut kapal terbakar nerupakan kedua kalinya di PT.ASL Marine Shipyard, dimana sebelumnya diduga 4 bulan lalu juga tebakar.

Dalam peristiwa naas ini menelan korban jiwa meninggal 11 orang, 7 diantaranya luka berat sedangkan 13 orang luka ringan.

Sebagian korban berada dirumah sakit RS. Mutiara Aini, RS. Elizabeth Sei Lekop, RS. Graha Hermine, dan RSUD Embung Fatimah. Sementara itu, Proses identifikasi dan otopsi jenazah dilaksanakan di RS. Bhayangkara Batam.

Peristiwa kebakaran kapal tangker Federal II diduga dipicu meledaknya tangki Cargo Oil Tank (COT), dimana pekerja PT Rotari Engineer dan PT.PTM melakukan pekerjaan panas (hot work) di dalam tangki Cargo Oil Tank (COT).

Tim keselamatan perusahaan segera melakukan pemadaman dan evakuasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 WIB, namun kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Berdasarkan pendataan yang telah diverifikasi oleh Kepolisian dan Rumah Sakit Bayangkara Batam, terdapat 31 korban dengan rincian sebagai berikut:

•      Meninggal dunia: 11 orang (RS. Bhayangkara Batam guna dilakukan Proses identifikasi dan otopsi jenazah)

•      Luka-luka: 21 orang

•      7 orang luka berat

•      13 orang luka ringan

Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, bersama pejabat utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang meninjau langsung lokasi kejadian serta menjenguk para korban di rumah sakit.

Dalam keterangannya, Kapolda Kepri menyampaikan rasa duka cita mendalam dan menegaskan bahwa Polda Kepri akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan.

 “Kami akan menelusuri penyebab pasti kebakaran ini melalui olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujar Kapolda Kepri.

Saat ini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Tim gabungan dari Ditreskrimum, Inafis, Labfor Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang telah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk terhadap manajemen PT ASL Marine Shipyard, subkontraktor, serta petugas keselamatan kerja (safety officer) yang berada di lokasi.

Penyidik juga tengah menelusuri dokumen administrasi tenaga kerja, kontrak kerja subkontraktor, dan penerapan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan tersebut.

Berdasarkan laporan internal perusahaan (Fire Incident Report), kebakaran terjadi di area WBT 2S, saat dilakukan pekerjaan pengelasan di dalam tangki.

Sebanyak 21 pekerja masih menjalani perawatan, sementara 10 orang lainnya meninggal dunia. Kapal  Federal II sebelumnya juga mengalami kebakaran pada 24 Juni 2025 di lokasi yang sama, yang menyebabkan 9 orang pekerja mengalami luka-luka.

Saat ini situasi di lokasi kejadian telah kondusif. Seluruh korban telah dievakuasi, dan aktivitas di area galangan kapal dihentikan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Polda Kepri terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BP Batam, dan otoritas maritim guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar K3 di industri galangan kapal di wilayah Kepulauan Riau.

YD@www.rasio.co //