Senin, November 9, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 160

Bakamla Gagalkan Upaya Perompakan Kapal Batu Bara di Perairan Kaltim

putri
-
0
Bakamla Gagalkan Upaya Perompakan Kapal Batu Bara di Perairan Kaltim

RASIO.CO, Jakarta – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menggagalkan dugaan aksi perompakan terhadap kapal tugboat (TB) Kingston 818 dan tongkang batu bara Asiabay 106 di perairan Kalimantan Timur.

Dikutip dari CNNIndonesia, peristiwa itu terjadi pada Rabu (15/10) sekitar pukul 21.28 WITA. Kapal Patroli Bakamla KN Pulau Marore-322 menerima laporan dari nakhoda TB Kingston 818, Sodikin, melalui radio VHF Channel 16, mengenai dua kapal kayu yang mendekat dengan gelagat mencurigakan.

Menyadari adanya potensi ancaman, kapal TB segera mengubah haluan dan menambah kecepatan untuk menghindari perompakan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Komandan KN Pulau Marore-322 Letkol Bakamla Adi Poetra Sitanggang segera mengarahkan kapal menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 22.30 WITA, tim Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) Bakamla RI berhasil mengamankan satu kapal kayu berwarna biru bernama KM Bunga Lestasi 03 yang diduga terlibat dalam upaya perompakan itu.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan barang bukti berupa dua bilah golok, tujuh sekop, tiga unit telepon genggam, serta lima orang terduga pelaku berinisial W (40), N (22), Z (38), A (21), dan M (33). Seluruh terduga pelaku beserta kapal kayu KM Bunga Lestasi 03 dibawa ke KN Pulau Marore-322 untuk diamankan.

Sementara itu, nakhoda TB Kingston 818 beserta seluruh anak buah kapal dilaporkan dalam kondisi selamat dan telah memberikan keterangan awal kepada petugas Bakamla RI.

Upaya cepat dan tanggap personel di lapangan menunjukkan kesiapsiagaan Bakamla RI dalam menjaga keamanan maritim dari segala bentuk ancaman kejahatan di laut, ujar Letkol Bakamla Adi Poetra Sitanggang dalam keterangan tertulisnya.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah turut memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi tersebut. Keberhasilan KN Pulau Marore-322 ini menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla RI di lapangan, kata Irvansyah.

Bakamla RI kini tengah berkoordinasi dengan Unit Penegakan Hukum Bakamla RI untuk proses pemeriksaan dan tindak lanjut hukum terhadap para terduga pelaku.

***

Print Friendly, PDF & Email

Kejagung Buka Peluang Jerat TPPU dalam Kasus Pembalakan Liar di Mentawai

putri
-
0
Kejagung Buka Peluang Jerat TPPU dalam Kasus Pembalakan Liar di Mentawai

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang menjerat para pelaku pembalakan liar kayu meranti di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Sementara dalam penyidikan dikenakan UU Kehutanan, dan bukan hal yang tidak mungkin bisa saja dikenakan UU lain seperti TPPU,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (15/10).

Anang menjelaskan, saat ini Satgas Pemulihan Kawasan Hutan (PKH) telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka, yakni seorang individu berinisial IM dan satu korporasi bernama PT Berkah Rimba Nusantara (BRN).

Keduanya sementara dijerat dengan Undang-Undang Kehutanan serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.

“Kita lihat saja hasil pendalaman penyidikan tim Gakkum,” ujar Anang.

Sebelumnya, Satgas PKH menemukan 4.610 meter kubik kayu bulat meranti ilegal yang hendak dijual dan diangkut menggunakan tongkang Kencana Sanjaya & B serta tugboat Jenebora I. Ribuan kayu ilegal itu diamankan di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur.

Dalam praktiknya, pelaku diduga memalsukan dokumen legalitas kayu agar hasil tebangan tersebut seolah-olah memiliki izin resmi.

Akibat aksi pembalakan liar ini, sekitar 730 hektar hutan di Pulau Sipora mengalami kerusakan parah, termasuk jalan hauling dalam kawasan hutan produksi seluas 7,9 hektar. Para ahli memperkirakan, pemulihan ekosistem di wilayah tersebut bisa memakan waktu 60 hingga 100 tahun.

***

Print Friendly, PDF & Email

Rapat Paripurna, DPRD Kota Batam Setujui 8 Usulan Ranperda Inisiatif Tahun 2026

putri
-
0
Rapat Paripurna, DPRD Kota Batam Setujui 8 Usulan Ranperda Inisiatif Tahun 2026

RASIO.CO, Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Batam tahun 2026, Rabu (15/10).

Sekretaris DPRD Kota Batam, Dr. Ridwan Apandi, SSTP, M.Eng, melaporkan bahwa sebanyak 36 dari 50 anggota dewan menandatangani daftar hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan agenda penting untuk memastikan DPRD berperan aktif dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat. Setelah membuka rapat secara resmi, Kamaluddin mempersilakan Bapemperda menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Laporan Bapemperda dibacakan oleh juru bicara Muhammad Putra Pratama Jaya, SM. Ia menjelaskan bahwa fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan tugas utama DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Proses pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum agar menghasilkan perda yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Putra dalam laporannya.

Ia menambahkan, berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Batam Nomor 136/170/IX/2025 tanggal 8 September 2025, seluruh alat kelengkapan dewan diberi kesempatan mengajukan Ranperda inisiatif yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Setelah melalui rapat koordinasi dan penjaringan usulan, Bapemperda DPRD Kota Batam menetapkan delapan Ranperda inisiatif, terdiri dari enam Ranperda lanjutan tahun 2025 dan dua usulan baru.

Daftar Ranperda Inisiatif DPRD Kota Batam Tahun 2026:

  1. Ranperda Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam (usulan baru).
  2. Ranperda Kampung Tua (usulan baru).
  3. Perubahan atas Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) (lanjutan tahun 2025).
  4. Ranperda Penataan Perkampungan Tua di Kota Batam (lanjutan tahun 2025).
  5. Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan Daerah (lanjutan tahun 2025).
  6. Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat (lanjutan tahun 2025).
  7. Ranperda Sistem Drainase Perkotaan yang Terintegrasi (lanjutan tahun 2025).
  8. Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS (lanjutan tahun 2025).

Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan dimasukkan dalam daftar Propemperda Kota Batam Tahun 2026. Ia kemudian meminta persetujuan anggota dewan, dan seluruh peserta rapat menyatakan setuju secara aklamasi.

Sebelum paripurna dimulai, Bapemperda sempat mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPRD yang berlangsung dinamis dan menyebabkan pelaksanaan paripurna molor sekitar satu jam.

Rapat paripurna ditutup dengan pembacaan sejumlah surat dari komisi dan alat kelengkapan DPRD terkait rencana kunjungan kerja yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Li Claudia Candra: Perangkat Daerah Harus Tanggap dan Hadir Layani Masyarakat

putri
-
0
Li Claudia Candra: Perangkat Daerah Harus Tanggap dan Hadir Layani Masyarakat

RASIO.CO, Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Candra, kembali menyerahkan tambahan bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) tingkat Kota Batam tahun 2025.

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Lapangan Bola Legenda Malaka, Baloi Permai, Rabu (15/10), dan disambut antusias oleh para penerima manfaat.

Bantuan sosial diberikan kepada warga lanjut usia di tiga kecamatan, yakni Batam Kota, Nongsa, dan Sungai Beduk, dengan total penerima sebanyak 591 keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam sambutannya, Li Claudia Candra menegaskan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan tanggap. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan agar tidak menunda pelayanan kepada masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan kami, Amsakar Achmad – Li Claudia Candra, tidak ada pelayanan yang menunggu. Pemerintah harus hadir dan menjemput langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Li Claudia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila ada perangkat daerah yang tidak merespons kebutuhan warga secara serius.

“Kami minta kepada bapak dan emak yang belum mendapatkan bantuan sosial untuk segera menghubungi camat dan lurah. Apabila tidak mendapat tanggapan cepat, silakan langsung lapor ke kami,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Batam senantiasa membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

“Masukan, ide, pendapat, maupun kritik sangat kami harapkan. Silakan sampaikan melalui RT, RW, lurah hingga camat,” tambahnya yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Diduga Selundupkan Pasir Timah ke Malaysia, 4 Warga Tanjungpinang Dibekuk Aparat

putri
-
0
Diduga Selundupkan Pasir Timah ke Malaysia, 4 Warga Tanjungpinang Dibekuk Aparat

RASIO.CO, Batam – Empat warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) karena diduga menyelundupkan pasir timah menggunakan kapal kayu ke perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepri, Doli Boniara, membenarkan adanya laporan penangkapan empat warga Indonesia tersebut. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru untuk proses hukum lebih lanjut.

“Sudah terima laporan, kami masih koordinasi dengan Konjen RI di Johor Bahru mengenai proses hukumnya,” ujar Doli dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (14/10).

Doli menjelaskan, kasus tersebut diduga merupakan tindak pidana penyelundupan pasir timah ke Malaysia. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri akan memberikan bantuan hukum apabila dibutuhkan oleh pihak keluarga para warga yang ditangkap.

“Pemprov Kepri akan menelusuri pihak keluarganya dan membantu pendampingan hukum terhadap empat warga Tanjungpinang yang ditangkap APPM,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri pemilik kapal serta pihak yang memerintahkan empat warga tersebut mengantarkan pasir timah ke Malaysia.

“Nanti akan ditelusuri juga siapa pemilik kapal yang menyuruh empat warga Tanjungpinang mengantar pasir timah ke Malaysia,” tambahnya.

Sementara itu, Komander Maritim Suhaizan Saadin dari Zon Maritim Mersing, Malaysia, mengatakan kapal kargo asal Indonesia itu ditangkap pada Senin sore (13/10) setelah dicurigai oleh petugas patroli Maritim Malaysia di timur laut Pulau Pemanggil.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tersebut berlabuh tanpa izin dan membawa sekitar 10.240 kilogram serbuk bijih timah untuk diselundupkan ke Tanjung Gemok, Rompin, Pahang, Malaysia,” ujarnya dalam keterangan resmi APPM di Facebook, Selasa.

Kapal tersebut diketahui berangkat dari Tanjungpinang dan berlayar tanpa izin dari otoritas Malaysia. Nakhoda bersama empat kru kapal, seluruhnya warga negara Indonesia berusia 23 hingga 47 tahun, kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Zon Maritim Mersing.

Sebelumnya, upaya penyelundupan pasir timah juga terungkap di perairan Pulau Pengibu, Kepri, oleh tim gabungan Bea dan Cukai Khusus Kepri serta Koarmada I pada Kamis (2/10). Dalam operasi itu, aparat menggagalkan pengiriman 25,9 ton pasir timah senilai Rp5,2 miliar dari Bangka Belitung menuju Malaysia.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Adhang Noegroho Adhi, mengatakan petugas mengamankan kapal KM AL HUSNA 07 beserta empat awak kapal. Dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni M dan S.

“Aksi penyelundupan ini diduga melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yaitu melakukan ekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean,” kata Adhang.

***

Print Friendly, PDF & Email

Kapal Tanker MT Federal II Terbakar, 10 Pekerja Tewas dan 18 Luka-Luka

putri
-
0
Kapal Tanker MT Federal II Terbakar, 10 Pekerja Tewas dan 18 Luka-Luka

RASIO.CO, Batam – Kebakaran kembali terjadi di kapal tanker MT Federal II yang tengah menjalani perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Insiden tragis tersebut menewaskan 10 pekerja dan melukai 18 lainnya.

Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Asep Safrudin, mengonfirmasi jumlah korban tersebut dan menyebut seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

“Sementara korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. Sepuluh orang di antaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan intensif,” ujar Irjen Asep dikutip dari detiknews, Rabu (15/10).

Menurut Asep, para korban yang mengalami luka-luka kini menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Batam. Empat di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang ICU RS Mutiara Aini.

“Mudah-mudahan 18 korban ini bisa selamat. Empat orang luka berat saat ini masih dirawat di ruang ICU RS Mutiara Aini. Kami juga terus memantau kondisi korban lainnya di beberapa rumah sakit,” jelasnya.

Kapolda menambahkan, penyelidikan terkait penyebab kebakaran masih berlangsung. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal dan Inafis Polda Kepri telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti dan memastikan faktor penyebab kebakaran.

“Sementara penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim Reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja di TKP. Nanti kita akan ketahui penyebab kecelakaan kerja tersebut,” kata Asep.

Ia menegaskan, apabila ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pihaknya tidak akan ragu menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Tentu saja dari hasil penyelidikan nanti akan terlihat apakah ada unsur kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jika itu terbukti, maka akan kami proses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

***

Print Friendly, PDF & Email

Gandeng PWI Lingga, Kelurahan Sungai Lumpur Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Digitalisasi

putri
-
0
Gandeng PWI Lingga, Kelurahan Sungai Lumpur Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Digitalisasi

RASIO.CO, Lingga – Kelurahan Sungai Lumpur gandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lingga mengadakan pelatihan jurnalistik dan digitalisasi. Bertempat di ruang kantor Lurah Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (14/10).

Kegiatan pelatihan yang melibatkan RT/RW dan Stakeholder yang ada di Kelurahan Sungai Lumpur ini, terlihat para peserta sangat antusias mengikuti pemaparan narasumber dari PWI Lingga.

Dalam sambutannya, Lurah Sungai Lumpur, Raja Roni Wahyudin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan yang sangat positif ini. Pelatihan ini merupakan komitmen bersama dalam memajukan Kelurahan Kelurahan Sungai Lumpur, di era digital yang saat ini semakin berkembang pesat.

Semua menyadari, jelas Raja Roni, bahwa informasi adalah kunci untuk kemajuan. Jurnalistik dan digitalisasi adalah dua yang sangat kuat untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan potensi kelurahan, serta untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan.

“Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, kita tidak hanya belajar cara mengelola informasi, tetapi juga memahami etika dalam bermedia sosial dan menghindari berita-berita bohong (hoaks),” kata Raja Roni.

Digitalisasi, lanjut Raja Roni, bukanlah sekadar tren semata melainkan sebuah kebutuhan. Dengan adanya digitalisasi, pelayanan publik di Kelurahan Sungai Lumpur dapat menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, dan melalui pelatihan ini diharapakan para peserta bisa belajar bagaimana cara menulis narasi.

Belajar membuat profil RT/RW yang menarik, Raja Roni mengungkapkan, untuk mengelola media sosial dengan efektif dan memanfaatkan platform digital dalam mempromosikan produk lokal atau kegiatan masyarakat misalnya gotong royong dan lainnya, serta belajar membuat suatu proses pemberitaan yang baik terkait kegiatan yang dilakukan di Lingkungan RT/RW setempat.

“Kami berharap para peserta yang ikut pelatihan ini, untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Serap lah ilmu untuk di aplikasikan di masyarakat, Jadilah agen perubahan yang mampu memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi seluruh warga Kelurahan Sungai Lumpur,” terangnya.

Setelah pelatihan ini, Raja Roni meminta agar para peserta dapat bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat dan produktif di Kelurahan Sungai Lumpur. Mari jadikan jurnalistik dan digitalisasi sebagai jembatan untuk menghubungkan aspirasi warga dengan program pemerintah, serta sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan dan potensi kelurahan ke dunia luar.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Kelurahan Sungai Lumpur di masa depan,” tutupnya.

Puspan

Print Friendly, PDF & Email

Langkah Strategis Pemprov Kepri Mencegah Korupsi

putri
-
0
Langkah Strategis Pemprov Kepri Mencegah Korupsi

RASIO.CO, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari digitalisasi tata kelola pemerintahan hingga peningkatan transparansi informasi publik.

“Langkah lainnya adalah sosialisasi nilai-nilai integritas melalui pemasangan banner dan media informasi Survei Penilaian Integritas (SPI) di seluruh OPD,” ujar Gubernur Ansar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil SPI Tahun 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (14/10).

Selain itu, Pemprov Kepri juga memperkuat kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja pemerintah daerah. Ansar menegaskan, Survei Penilaian Integritas mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

“Integritas adalah pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil SPI harus menjadi cermin untuk introspeksi dan perbaikan diri bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri,” katanya.

Plt Deputi KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menekankan bahwa hasil SPI merupakan alat ukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia menjelaskan bahwa SPI berkaitan erat dengan Monitoring Center for Prevention (MCSP), di mana MCSP berperan memperbaiki sistem tata kelola, sedangkan SPI mengukur hasil intervensi tersebut.

Agung juga mengingatkan agar pemerintah daerah mewaspadai praktik penyimpangan seperti pemecahan paket pengadaan langsung serta pentingnya menjaga transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Menanggapi hasil SPI Tahun 2024 yang menempatkan Kepri pada kategori merah dengan nilai 71,66, Gubernur Ansar menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf OPD, serta memperbaiki sistem pengawasan agar ke depan hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi bisa lebih baik,” tegas Ansar.

Meski demikian, Gubernur Ansar menyoroti bahwa hasil MCSP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai tinggi, mencerminkan keberhasilan sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Nilai MCSP kita tergolong tinggi dan membanggakan. Artinya, dari sisi sistem, tata kelola dan pencegahan korupsi sudah berjalan dengan baik. Namun hasil SPI yang masih rendah menunjukkan bahwa tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku. Ini yang akan kita benahi bersama,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi praktik pemecahan paket maupun proyek fiktif. Ansar mendorong pemanfaatan E-Katalog Lokal untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam belanja pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK, Uding Juharudin, bersama jajaran pejabat KPK, para bupati dan wali kota se-Kepri, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Dukung Kesehatan Masyarakat, Capella Honda dan PMI Kumpulkan 52 Kantong Darah

putri
-
0
Dukung Kesehatan Masyarakat, Capella Honda dan PMI Kumpulkan 52 Kantong Darah

RASIO.CO, Batam – PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda), distributor utama sepeda motor Honda di wilayah Kepulauan Riau, kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dengan menggelar kegiatan donor darah untuk kedua kalinya tahun ini.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus bentuk dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada pilar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Batam, kegiatan donor darah berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari karyawan, komunitas pengguna Honda, hingga masyarakat sekitar. Sebanyak 52 kantong darah berhasil dikumpulkan, meningkat dibandingkan kegiatan sebelumnya.

Regional Head PT Capella Dinamik Nusantara, Syaiful, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan terhadap nilai kemanusiaan.

“Kegiatan donor darah ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga menyelamatkan nyawa. Kami bangga karena antusiasme peserta terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan kesadaran sosial yang semakin tumbuh di lingkungan kita,” ujarnya.

Selain donor darah, Capella Honda juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh peserta. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, kadar gula darah, dan konsultasi kesehatan ringan sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi. Banyak yang mengaku senang karena selain dapat membantu sesama, mereka juga bisa memeriksa kondisi kesehatan secara gratis.

Salah satu peserta, Indralis, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan donor darah yang diadakan oleh PT Capella Dinamik Nusantara. Harapan saya, kegiatan ini dapat terus berlanjut dan pesertanya semakin banyak,” katanya.

Program donor darah ini tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas di lingkungan internal perusahaan. Momen tersebut menjadi ajang yang menyatukan karyawan dan masyarakat dalam satu tujuan positif, yakni berbagi untuk kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan donor darah Capella Honda juga menjadi bagian dari implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang dijalankan secara konsisten. Melalui berbagai kegiatan sosial berkelanjutan, perusahaan membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dan kontribusi sosial dapat berjalan berdampingan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Capella Honda menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program CSR yang relevan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk bergerak bersama mewujudkan kehidupan yang lebih sehat, peduli, dan penuh solidaritas.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Amsakar Hadiri Rakor Evaluasi SPI, Dorong Penguatan Integritas Pemerintahan

putri
-
0
Amsakar Hadiri Rakor Evaluasi SPI, Dorong Penguatan Integritas Pemerintahan

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dalam rangka Penguatan Indeks Integritas Nasional (IIN) Tahun 2025 bagi pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (14/10).

Turut mendampingi Amsakar, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih.

“Pemerintah harus bekerja dengan jujur, berintegritas, dan jauh dari praktik korupsi. Melalui SPI ini, kita dapat mengetahui titik-titik rawan korupsi dan menjadikannya momentum untuk membenahi diri. Hasilnya harus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi capaian angka maupun perubahan perilaku birokrasi,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, menyusul rilis hasil SPI 2024 oleh KPK.

Dalam laporan KPK, indeks integritas Kota Batam tercatat di angka 68,70. Pemko Batam memandang hasil tersebut sebagai dorongan untuk melakukan pembenahan sistem secara lebih menyeluruh.

“Hasil survei ini menjadi cermin bagi kita untuk berbenah. Pemko Batam berkomitmen memperbaiki area yang dinilai masih rentan dan memastikan pelayanan publik berjalan transparan serta akuntabel,” kata Amsakar.

Ia optimistis skor integritas Kota Batam dapat meningkat pada tahun mendatang dengan melibatkan seluruh pihak secara konsisten.

“Mencegah korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha akan memperkuat upaya kita dalam mewujudkan Batam sebagai kota yang bersih, berdaya saing, dan berintegritas tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa SPI merupakan instrumen penting KPK untuk mengukur tingkat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Integritas adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih. SPI menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap bagaimana kita melayani masyarakat,” ujar Ansar.

Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, turut mengingatkan agar pemerintah daerah di Kepri lebih serius memperbaiki capaian SPI masing-masing.

“Target kita adalah capaian berwarna hijau. Masih ada waktu di sisa tahun ini untuk memperbaiki diri,” tuturnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email
1...159160161...1,669Halaman 160 dari 1,669

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv