Jumat, November 6, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1645

Kemensos Salurkan Bantuan Non Tunai Rp64 Milyar di Batam

0

RASIO.CO – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Rp64,1 miliar untuk Program Keluarga Harapan Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos lanjut usia, bansos disabilitas, bansos KUBE jasa, dan bansos E-Warong bagi 43.123 keluarga di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dilansir Antara, Bantuan-bantuan itu diserahkan oleh Presiden Joko Widodo secara simbolis di Pulau Galang, Kota Batam, Kamis.

“Kita ingin kedepan seluruh anak Indonesia sehat dan cerdas, karena persaingan 20-30 tahun kedepan akan semakin berat. Bukan antarkota atau kabupaten lagi tapi antarnegara. Jadi harus disiapkan betul anak-anak kita agar bisa memenangkan persaingan tersebut,” pesan Presiden.

Dari Rp64,1 miliar yang disalurkan, sebanyak Rp62,9 miliar di antaranya disalurkan melalui bantuan nontunai dengan bekerja sama pihak perbankan, yang terdiri dari PKH Non Tunai senilai Rp20,09 miliar untuk 10.631 keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp42,8 miliar untuk 32.493 keluarga.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bansos PKH dan BPNT di seluruh Kecamatan di Kota Batam telah menggunakan fasilitas perbankan.

Ia yakin skema bantuan sosial nontunai yang dilakukan Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

Khofifah mengungkapkan percepatan keuangan inklusif yang dilakukan Kemensos lewat E-Warong PKH berkontribusi bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.

“Akhir tahun 2017, tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten dapat menikmati aksesibilitas perbankan,” tuturnya.

Menurut Khofifah, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

Intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Karena bantuan sosial dan subsidi diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, Pangan, Subsidi LPG 3Kg, dan subsidi listrik.

“Penyaluran bantuan nontunai sangat efektif mengajarkan masyarakat untuk menyimpan uang bantuan dalam tabungan. Jadi tidak serta merta diambil semua saat bansos ditransfer,” kata Menteri.

Turut hadir dalam acara yang disejalankan dengan penyerahan KIS, KIP dan PKH tersebut, di antaranya Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Apri @www.rasio.co | Antara

Terdakwa Bandar Narkoba Lukisan Bunda Maria Terancam Hukuman Mati

0

RASIO.CO – Terdakwa Hung Cheng Ning alisa Toni Lee yang diduga bandar narkoba yang disimpan dalam dua lukisan Bunda Maria seberat 26.693 gram terancam hukuman mati, dimana Jaksa Penuntut Umum(JPU) menjerat pasal berlapis.

Sedang perdana yang digelar diruang sidang 4 Pengadilan Negeri Batam. Kamis(23/03/2017). dipimpin Majlis hakim ketua Endi yang didampingi dua hakim anggota dengan angenda pembacaan dakwaan oleh JPU Samuel Pangaribuan.

Dengan pasal berlapis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih subsidair Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Â UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Â UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

JPU Samuel Pangaribuan dalam membacakan dakwaanya dimana Hung Cheng Ning alias Tony Lee bersama Mike Lin alias Jacky mengirim dua buah lukisan bergambar Bunda maria dengan kode marketing YC-369/IND dimana didalamnya terdapat 33 kotak kecil kecil berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas Alumunium Foil.

Sedangkan gambar kedua dengan kode marketing YC-370/IND didalamnya berisi 31 kotak kecil berisikan serbuk serbuk Kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas Alumunium Foil dari Guang Zhou, Cina melalui perusahaan jasa pengiriman cargo PT. Weisheng di Guang Zhou.

lanjut dia, Salah satu lukisan kode YC-369/IND ditujukan kepada Badrus(DPO) di Jln telaga lapang 2 perumahan Graha Hasrih Permai Blok H no 10, Makasar. dan satu lukisan lagi kepada Raden Novi Prawira Jaya alias Nocidi jln Tipati unusRT03/RW22 no 18perum Duta Asri5 Cobodas, Tenggerang.

Selain itu, pengiriman kedua lukisan tersebut dari cina ke Indonesia adalah melalui beberapa perusahaan kargo yang memiliki rute pengiriman yaitu dari cina dikirim terlebih dahulu ke singapura, kemudian dari singapura dikirim lagi ke batam, dan selanjutnya dari batam dikirim ke Jakarta melalui PT. weisheng cabang Jakarta di Jln. Tiang Bendera 5, Kota Tua, Jakarta Barat.

Setelah itu, lukisan tiba di Batam 29 November 2016 sekitar pukul 05.00 WIB ke dua lukisan tersebut tiba dibatam dari Singapura di gudang PT. Sumber Roma Rasoki di Legenda, Kota Batam. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, kedua Lukisan tersebut dibawa ke Kargo Bandara Hang Nadim Batam untuk dikirim ke Jakarta.

Pada saatke dua lukisan tersebut melewati pemeriksaan X-ray oleh petugas Bea dan Cukai Batam, ditemukan tampilan tidak wajar dikedua lukisan tersebut, sehingga petugas kargo yang bertugas mengirim ke dua lukisan tersebut kejakarta diperintah oleh petugas Bea dan Cukai Batam untuk melakukan pengecekan terhadap lukisan tersebut dengan cara membuka bagian belakang lukisan.

Disaksikan oleh Petugas Bea dan Cukai Batam, dan pada saat lukisan tersebut terbuka, ditemukan 33 kotak kecil berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas Alumunium Foildi lukisan dengan kode YC-369/IND dan 31 (tiga puluh satu) kotak kecil berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas Alumunium Foil di lukisan dengan kode YC-370/IND tersebut.

Bahwa selanjutnya, petugas Bea dan Cukai Batam menghubungi Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk ditindak lanjuti dan kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang dan Bea dan Cukai Batam melakukan Control Delivery terhadap kedua lukisan yaitu mengirim kedua lukisan ke alamat penerima untuk mengetahui dan menangkap penerima dan pemilik kedua lukisan tersebut dengan diawasi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelangdan Bea dan Cukai Batam.

Kemudian malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 19.30 Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelangdan Bea dan Cukai Batam berangkat ke Jakarta membawa ke dua lukisan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, Sat Resnarkoba Polresta Barelangdan Bea dan Cukai Batam mengantar ke dua lukisan tersebutke PT. Weisheng Cabang Jakarta yang beralamat di Jln. Tiang Bendera 5, Kota Tua, Jakarta Barat dan diterima oleh karyawan PT. Weisheng Cabang Jakarta tersebut. dan akhirnya menangkap terdakwa.

Usai mendegarkan pembacaan dakwaan terdakwa majlis hakim ketua menunda sidang minggu depan dengan agenda mendegarkan keterangan saksi.

Apri @www.rasio.co |

Danlantamal Sambut Kedatangan Presiden Jokowi di Hang Nadim

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut IV (Danlantamal IV) Laksamana Pertama TNI S. Irawan, S.E. menyambut kedatangan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan di bandara Hang Nadim Batam, Kamis (23/3/2017).

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Batam dalam rangka peresmian bendungan Sei Gong yang terdapat di Pulau Galang.

Selain meresmikan bendungan Sei Gong, Presiden juga dijadwalkan untuk mengunjungi kantor Camat Galang. Disana Presiden akan membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dalam rangka mendukung pengamanan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Presiden ke Batam, TNI AL menerjunkan 2 unsur GKBA yaitu KRI Siwar dan KRI Sembilang, 2 unsur KAL dari Lantamal IV yaitu KAL Marapas dan KAL Mapor, 2 unit sea rider dari Lanal Batam serta 2 SSK Marinir dari Yonif-10 Setoko.

Setelah rangkaian kegiatan peresmian bendungan Sei Gong dan pembagian KIP dan KIS, sore harinya Presiden beserta rombongan bertolak menuju Sibolga Sumatera Utara untuk melanjutkan agenda kunjungan kerjanya.

Selain Danlantamal IV, turut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Batam diantaranya Gubernur Kepri DR. Nurdin Basirun, Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Sumantri, Kapolda Kepri, Danrem 033/WP, Danguskamla Koarmabar dan FKPD Kepri.

Apri @www.rasio.co |

Komnas HAM Desak Kapolda Kepri Gelar Perkara Secara Terbuka

0

RASIO.CO, Batam-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri untuk melaksanakan gelar perkara terbuka  terkait penetapan tersangka Sukanti, atas dugaan tindak pidana penggelepan Kapal Motor Krisi Bali-1 yang ditangani pihak kepolisian resort (Polres) Kota Tanjungpinang.

Penegasan itu disampaikan secara tertulis Komisioner Komnas HAM, bagian Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Natalius Pigai dalam surat bersifat segera dengan nomor.488/K/PMT/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017.

“Mendesak Saudara (Kapolda Kepri) untuk bersama-sama dengan Bareskrim Polri, Kadiv Propam Polri serta Polres Tanjungpinang melakukan gelar perkara untuk menilai proses dan penetapan tersangka Sdr. Sukanti,” demikian tertulis pada poin 1 (satu) surat tersebut.

Hal itu, kata Natalius Pigai perlu dilakukan untuk menghindari penetapan tersangka secara sewenang-wenang dan melawan hukum.

Kemudian pada poin 2(dua), Komnas HAM meminta penjelasan terkait dengan sikap dan penolakan pihak Polda Kepri dan Polda Tanjungpinang atas laporan yang disampaikan Sdr. Sukanti berkenaan dugaan penguasaan kapal milik Sdr. Sukanti dan pemalsuan tanda-tangan miliknya.

Natalius mengingatkan, jika tidak ada tindak lanjut atas pengaduan ini dapat diindikasikan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak untuk memperoleh keadilan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999, serta pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.

Diceritakan, desakan ini bermula ketika pada Kamis (9/3/2016) tahun lalu, Komnas HAM RI menerima surat pengaduan dari Husendro, SH dan Johny Nelson Simanjuntak, SH sebagai penerima juasa dari Sukanti.  Surat pengaduan itu perihal perlindungan hukum dan HAM serta gelar perkara atas penetapan tersangka kliennya.

Kedua pengacara itu menilai penetapan tersangka kliennya dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP terkait kapal Motor Krisi Bali-1 tidak sah.

Keduanya juga menilai penetapan tersangka bagi kliennya itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM, sebab justru dalam perkara tersebut, klien mereka merupakan pemilik sah atas kapal yang dibeli dari Lay Huat tertanggal 29 Juni 2015 lalu.

“Dokumen kapal itu sudah balik nama dan disyahkan pihak berwenang yakni Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tertanggal 25 September 2015. Baru kemudian kapal itu oleh Sukanti dipinjamkan kepada Suparno yang tak lain adalah mertuanya.

ALLE KATA @www.rasio.co

BEI Catat 17 Perusahaan Luncurkan Obligasi Senilai Rp 22 Triliun

0

RASIO.CO, Batam-Bursa Efek Indonesia mencatatkan sedikitnya 17 perusahaan siap meluncurkan obligasi senilai Rp22 triliun pada semester pertama tahun ini.

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat mengungkapkan, pada pekan sebelumnya hanya 11 perusahaan yang masuk dalam pipeline bursa terkait rencana penerbitan obligasi tersebut. Dia menyebut penerbitan obligasi terus bertambah. “Dalam proses ada 17 perusahaan yang akan menerbitkan obligasi. Ini cukup banyak, nilainya sekitar Rp22 triliun,” katanya, Selasa (21/3).

Untuk proses penerbitan obligasi, lanjutnya, perusahaan yang bersangkutan tidak harus melakukan mini expose apabila melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, nilai emisi obligasi dan penawaran umum berkelanjutan pada  semester I/2016 mencapai Rp55,9 triliun, yang diterbitkan oleh 39 perusahaan. Komposisi emisi obligasi dan penawaran umum berkelanjutan obligasi serta sukuk masing-masing senilai Rp6,94 triliun dan Rp48,96 triliun hingga paruh pertama 2016. Pada saat itu, sektor yang paling gencar menerbitkan emisi obligasi adalah keuangan, infrastruktur dan properti.

Pada semester I/2016, nilai obligasi yang dirilis sektor keuangan mencapai Rp44,08 triliun, infrastruktur, utility dan transportasi Rp3 triliun, serta properti & real estate Rp2,65  triliun. Samsul mengungkapkan, perusahaan yang telah mengajukan permintaan penerbitan obligasi hingga Selasa (21/3) pagi, masih didominasi oleh perusahaan keuangan, termasuk perbankan dan perusahaan yang tidak bisa memanfaatkan dana publik.

Hingga pekan lalu atau Selasa (14/3), PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefi ndo) telah mengantongi mandat pemeringkatan emisi surat utang korporasi senilai Rp74,8 triliun dari 36 perusahaan. Mandat tersebut terdiri dari PUB baru senilai Rp43,5 triliun, rencana realisasi PUB Rp3,81 triliun, obligasi Rp16,1 triliun, surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) Rp4,59 triliun, sukuk Rp5,8 triliun, dan sekuritisasi atau efek beragun aset (EBA) senilai Rp1 triliun.

Pefindo mencatat, sektor paling dominan saat penanganan mandat pemeringkatan obligasi adalah perbankan dan pembiayaan. Lembaga pemeringkat itu mencatat ada enam bank yang membidik dana Rp19,7 triliun dari emisi surat utang dan tujuh perusahaan pembiayaan yang mengincar dana hingga Rp6,11 triliun. Analis PT Recapital Securities Indonesia Kiswoyo Adi Joe mengungkapkan, penerbitan obligasi akan berhubungan dengan ekonomi domestik.

Menurutnya, bila ekonomimembaik, penerbitan obligasi akan meningkat. “Ekonomi lagi membaik, jadi obligasi bakal banyak.” I Made Adi Saputra, analis fi xedincome MNC Securities, menilai meskipun US treasury meningkat, yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun berpotensi turun. Menurutnya, peminat obligasi Indonesia tetap akan ramai walaupun spread antara US treasury dan yield obligasi bakal mengecil.

ALLE KATA @www.rasio.co       |       Sumber: Bisnis Indonesia

Tranfer Muatan di Tengah Laut, KM Mega Sari di Amankan Lantamal

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Berlayar menuju Selat Singapura tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan diduga kuat akan melakukan transfer barang illegal di Selat Singapura, KM Mega Sari diamankan oleh Unit-1 Jatanrasla Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV di perairan Teluk Jodoh Batam, Rabu (22/03/2017).

Proses penangkapan KM Mega Sari bermula dari kecurigaan Unit-1 Jatanrasla WFQR Lantamal IV terhadap pergerakan kapal yang tidak lazim di tengah kegelapan malam. Pada posisi 01° 09′ 686″ LU – 103° 59′ 556″ BT, tim menghentikan KM Mega Sari untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan kapal dan muatan kapal.

“Dari hasil pemeriksaan dokumen kapal, terdapat beberapa pelanggaran diantaranya kapal tidak laik laut, sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang tidak berlaku, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang tidak berlaku, sertifikat garis muat kapal dan sertifikat keselamatan radio kapal barang tidak berlaku,” ungkap Danlantamal IV.

Lebih lanjut Laksma TNI S. Irawan menjelaskan dari hasil pemeriksaan dokumen kapal, KM Mega Sari jenis kapal kargo kayu GT 29 berbendera Indonesia. Kapal dengan ciri-ciri lambung kapal dan anjungan berwarna cokelat di nakhodai oleh “UAS” dengan 10 orang ABK dan menurut pengakuan kapal tersebut milik “HP” warga Tanjungpinang.

“Selain dokumen kelengkapan kapal tidak lengkap, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh tim WFQR Lantamal IV dengan pihak KSOP Batam, Surat Pemberitahuan Berlayar (SPB) yang ditunjukkan oleh nakhoda kapal diduga palsu,” tegas Laksma TNI S. Irawan.

“Berdasarkan pengakuan dari nakhoda, sedianya kapal akan berlayar dari Tanjung Sengkuang Batam menuju ke perairan selat Singapura, selanjutnya kapal melakukan rendez-vous (RV) dengan kapal kargo lainnya untuk melakukan transfer barang-barang illegal, modus seperti ini yang selalu mereka gunakan untuk mengelabuhi petugas di lapangan,” ungkapnya.

KM Mega Sari beserta seluruh ABK dibawah pengawalan tim WFQR Lantamal IV dibawa menuju dermaga Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang untuk proses hukum lebih lanjut. Disamping itu untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba, terhadap nakhoda beserta seluruh ABK dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine.

Apri @www.rasio.co |

Menyongsong Ujian Nasional Berbasis Komputer 2017

0

RASIO.CO – UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) biasa juga disebut dengan Komputer Based Test (CBT) adalah suatu sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dimana UNBK ini dalam sistem pelaksanannya mempunyai perbedaan yang mendasar dari sistem ujian nasional berbasis kertas atau yang sering disebut dengan Paper Based Test (UNPBT) yang selama ini kita terapkan di sekolah.

Ujian akhir nasional (UN) berbasis UNBK ini telah mulai diterapkan di sekolah setingkat SMA dan SMP di Kota Batam pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2016 UNBK hanya baru dilakukan di sebagian kecil sekolah yang dijadikan sebagai sekolah percontohan saja. Misalnya pada sekolah SMP Negeri 6 Batam.
Hal ini dilakukan karena setiap sekolah yang ada belum siap untuk melaksanakan UNBK tersebut karena terkendala oleh kurangnya komputer yang dimiliki oleh sekolah-sekolah itu. Tidak adanya jaringan dan akses internet bagi sekolah yang berada jauh di pulau.

UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) mempuyai kelebihan-kelebihan yang mendasar bila kita bandingkan dengan ujian nasional berbasis kertas (Paper Based Test). Dalam ujian nasional yang berbasis kertas siswa mempuyai konsentrasi yang kurang.

Hal ini karena siswa masih terpengaruh dengan bagai mana caranya supaya bisa menyontek dengan teman. Walaupun dalam satu kelas itu telah dibagikan lima paket soal yang berbeda-beda dalam satu kelas yang terdapat dua puluh siswa ,akan tetapi masih ada empat soal yang sama dalam kelas tersebut.
Dengan masih adanya masing-masing empat soal yang sama dalam kelas tersebut masih mempuyai kemungkinan siswa akan saling menyontek.
Selain terpengaruh dengan menyontek. Dalam ujian nasional berbasis kertas (UNPBT) tingkat kesalahan masih tinggi bila dibandingkan dengan UNBK.

Kesalahan itu misalnya apabila siswa kurang hitam dalam menghitamkan jawaban dilembar jawaban otomatis komputer tidak bisa membaca hasilnya dan akan berakibat patal pada siswa itu sendiri. Kekurangan ini tidak akan kita temui pada yang namanya UNBK.

UNBK mempuyai kelebihan dibandingkan dengan UNPBT. Dalam UNBK kecurangan yang biasanya lumrah terjadi dalam UNPBT di UNBK tidak akan ditemukan. Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaan misalnya untuk tulisan dan gambar bisa diperbesar menjadikan gambar lebih jelas. Menghemat anggaran pemerintah. Memperkecil kemungkinan tertukarnya soal. Hasil UN bisa diumumkan secara lebih cepat, sehinggga siswa memilki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap bertempur di dunia kerja.

Gambar-gambar atau tulisan yang kurang jelas bisa diperbesar di UNBK. Sehingga bagi anak-anak yang mempunyai gangguan mata (mata minus) sangat terbantu sekali dalam mengerjakan soal-soal yang kurang jelas. Sehingga dapat menimalisasi kesalahan akibat kurang jelasnya soal.

Menghemat anggaran pemerintah. Dengan adanya UNBK anggaran pemerintah dapat dihemat. Anggaran pemerintah yang diperuntukan untuk memperbanyak soal. Anggaran yang diperuntukan untuk mendistribusikan soal dapat dihemat. Dalam UNBK soal tidak perlu lagi dicetak banyak dipercetakan dengan mengeluarkan modal yang lumayan banyak. Tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga, uang yang banyak dalam mendistribusikan soal. Soal dapat diperbanyak dengan cara difotocopy langsung di pusat tanpa perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi.

Dalam pendistribisian soal juga demikian. Soal dapat didistribusikan langsung secara online tanpa membutukan waktu, perjalanan dan biaya yang banyak.
Memperkecil kemungkinan tertukarnya soal. Soal dapat saja tertukar dalam proses pendistribusiannya kedaerah-daerah apabila ujian dilakukan dengan UNPBT. Kemungkinan tertukarnya soal tadi bisa diminimalisasi di UNBK. Sebab UNBK tidak memerlukan waktu yang lama dalam pendistribusinya dan bisa dilakukan secara langsung dengan jaringan internet.

Hasil UN bisa diumumkan secara lebih cepat, sehinggga siswa memilki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau masuk kedunia kerja. Di UNPBT hasil UN baru bisa dilihat setelah satu atau dua bulan lebih setelah ujian. Sehingga direntang waktu tersebut siswa masih was-was dan belum bisa mengambil tindakan ke depannya dalam dunia pendidikan mereka (perlu watu untuk menunggu). Hal ini terjadi karena pendistribusiaanya memakan waktu yang lama dari pusat ke daerah atau sebaliknya dari daerah-daerah kepusat.

Akibatnya siswa tidak memiliki banyak waktu untuk memersiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk kedunia kerja. Namun, dengan UNBK hasil UN bisa dilihat langsung setelah ujian tersebut ditutup. Hal ini akan membuat siswa memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

UNBK memang mempuyai banyak kelebihan. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah Kota Batam juga sedang berusaha dan mencanangkan 80 persen semua sekolah yang ada di Kepri dan Batam khususnya telah melaksanakan UNBK pada tahun 2017. Namun hal ini agaknya akan menghadapi kendala-kendala khususnya bagi sekolah-sekolah yang jauh berada di pulau-pulau kecil yang jaringan listriknya saja susah apalagi jaringan internetnya. Komputer yang terbatas bahkan nyaris tidak ada.

Dalam UNBK ini yang menjadi masalah pokoknya adalah jaringan internetnya dan ketersediann komputer di sekolah. Sebenarnya bagi sekolah yang berada di Batam hal ini bukanlah menjadi masalah serius. Setiap sekolah-sekolah yang ada di Batam semuanya telah mempuyai jaringan internet. Terbatasnya Ketersediaan komputer di sekolahlah yang menjadi masalah. Terlebih sekolah yang mempuyai siswa banyak sedangkan ketersediaan komputer dapat dihitung dengan jari.

Namun hal tersebut sebenarnya dapat diatasi. Misalnya dengan mengatur jadwal UNBK di sekolah. Kalau seandainya ketersediaan komputer cuma dua puluh unit sedangkan siswanya ratusan atau bahkan ribuan. Jadwalnya bisa diatur dengan cara sekali masuk dua puluh orang dan bergantian. Atau dengan cara lain misalnya yaitu dengan cara menumpang kesekolah-sekolah yang mempuyai ketersediaan komputer yang banyak atau kesekolah yang lebih tinggi (SMA atau SMK) terdekat yang mana telah kita ketahui bersama jadwal UN SMA atau SMK dengan SMP berbeda hari dan waktu. Hal tersebut bisa dimanfaatkan. Atau dengan cara menumpang Kekampus-Kampus yang ada dimana komputer mereka lebih banyak dan lengkap.

Berdasarkan perbandingan hasil UNBK dengan UNPBT yang telah dilakukan di sekolah-sekolah percontohan pada tahun 2016. Hasil UNBK secara umum jauh lebih baik dan terjamin merupakan hasil dari kemampuan anak sendiri. UNBK 2017 menuju hasil UN yang lebih baik. Kenapa tidak? Tidak ada kata tidak demi untuk memajukan pendidikan di negeri ini.

Penulis adalah Syafriadi, S.Pd.Guru SMP Negeri 20 Batam yang berdomisili di Batam.

Sidang Ketiga Perkara Korupsi E-KTP Hadirkan 7 Saksi

0

RASIO.CO, Jakarta-Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dipastikan akan menghadirkan 7 (tujuh) saksi yang berasal dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal itu ditegaskan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, Rabu (22/3) di gedung KPK RI.

Dari ke-tujuh orang saksi itu, dijelaskan Febri merupakan pejabat atau mantan pejabat di Kemendagri, sementara tiga orang saksi lainnya merupakan anggota atau mantan anggota DPR RI. Sebelumnya, dalam sidang lanjutan pada Kamis (16/3), jaksa dari KPK menghadirkan delapan saksi, namun satu saksi yakni Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak hadir dan satu lagi saksi, yakni Mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh terlambat sehingga kesaksiannya ditunda pada 23 Maret.

“Pemeriksaannya masih terkait dengan aspek penganggaran proyek (e-KTP) yang dikorupsi itu,” katanya.

Majelis hakim yang diketuai John Halasan pada pemeriksaan sebelumnya hanya mendengar keterangan enam saksi, yakni Mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni, Kabiro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri 2004-2010 Yuswandi A Temenggung, mantan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Elvius Dailami, anggota DPR Chaeruman Harahap dan pengusaha Winata Cahyadi.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengadan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun.

Untuk diketahui, KPK Sengaja Rahasiakan Nama Pengembali Uang Korupsi E-KTP. Sebab, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK sengaja merahasiakan nama 14 pihak pengembali uang suap e-KTP dalam persidangan sebagai bentuk perlindungan.

“Yang mengembalikan (uang suap e-KTP) memang sengaja tidak disebutkan namanya,” kata Laode seusai menjadi pembicara dalam seminar “Menelusuri Peran dan Kinerja DPR Dalam Pemberantasan Korupsi” di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (20/3).

 

Menurut Laode, akan berbahaya jika pengembali uang suap e-KTP disebutkan namanya dalam persidangan. Sebagai pihak yang mau bekerja sama, mereka biasanya yang lebih banyak memberikan penjelasan terkait skandal kasus korupsi tersebut.

“Berbahaya kalau disebut namanya, keselamatannya siapa yang akan jaga,” katanya.

ALLE KATA @www.rasio.co      |      Sumber: KOMPAS

El Nino membuat 78 nyawa melayang di Peru

0

RASIO.CO – Jumlah korban jiwa di Peru akibat fenomena El Nino yang melanda negeri naik menjadi 78, kata Pusat Operasi Darurat Nasional, Selasa waktu setempat seperti dikutip Antara.

Mereka yang telah dipaksa meninggalkan rumahnya berjumlah 101.104, dengan 643.216 orang dan 141.149 rumah terkenda dampak bencana, kata pusat tersebut.

Di ibu kota Peru, Lima, enam orang meninggal dunia, 4.972 orang dipaksa mengungsi ke tempat penampungan, 15.570 orang terkena dampak bencana dan 7.153 rumah rusak.

Permukaan air sejumlah sungai ditempatkan pada kondisi siaga kuning atau merah sebab permukaan air terus naik atau tetap tinggi. Di Piura, bagian barat-laut negeri itu, permukaan air Sungai Tambo dan Chira mengalir dengan jumlah 1.710 meter kubik per detik.

Upaya pembangunan kembali telah dimulai jalan raya; jalan lebih dari 1.100 kilometer rusak. 33 ruas jalan raya masih ditutup, terhalang atau hanya dibuka sebagian, sedangkan lebih dari 160 jembatan ambruk.

Bantuan kemanusiaan telah mulai mengalir ke dalam negeri, dan lebih dari 50 ton bantuan diterima dari Kolombia, Chile dan Ekuador.

Pasokan air minum bermasalah. Meskipun pengurangan dan pembatasan tetap diberlakukan di daerah tertentu, pasokan air di Lima telah pulih setelah lebih dari lima hari hari mengalami pemutusan bergilir.

Fenomena El Nino telah membuat temperatur permukaan air Samudra Pasifik jadi 29 derajat Celsius, sehingga terjadi penguapan besar dan belakangan uap air itu berubah jadi hujan lebat dan memicu tanah longsor.

Apri @www.rasio.co | Antara

Dinas Pendidikan Akan Bagun 60 RKB, Alokasikan Dana Rp8 Milyar

0

RASIO.CO – Pemerintah Kota Batam akan membangun 60 ruang kelas baru (RKB) di tahun anggaran 2017 ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp 8 miliar.

“Rp 3,1 miliar yang bersumber dari APBD. Selebihnya DAK (dana alokasi khusus), kurang lebih Rp 5 miliar,” kata Muslim di Batam Centre, Senin (21/3).

Muslim mengatakan 60 RKB ini dibagi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Masing-masing mendapat 30 RKB.

“Jumlah sekolahnya saya tidak ingat. Tapi satu sekolah maksimal enam. Ada juga yang satu. Tergantung situasi,” ujarnya.

Menurut Muslim saat ini proses sudah berjalan. Diperkirakan April mendatang mulai pembangunan.

Dan ia optimis bisa selesai sebelum akhir tahun. Karena menurutnya pembangunan ruang kelas baru ini tidaklah sulit. Namun ia berharap ruang kelas baru ini sudah bisa dimanfaatkan saat penerimaan siswa tahun ajaran baru nanti.

Apri @www.rasio.co | MCB