RASIO.CO, Jakarta-Pengacara Basuki Tjahaja Purnama menilai saksi ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir telah melakukan kesalahan yang fatal. Sebab, Mudzakkir dengan kapasitasnya sebagai ahli telah menyimpulkan bahwa Basuki atau Ahok terbukti memenuhi unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Salah satu pengacara Ahok, I Wayan Sidarta, beranggapan Mudzakkir telah mendahului hakim karena telah menyatakan kliennya bersalah dalam kasus dugaan penodaan agama itu.

“Ini kan prematur dan melanggar etika karena yang boleh menyatakan terbukti dan tidak terbukti hanya hakim dan itu pun harus melalui putusannya. Hakim (juga) tidak boleh menyatakan keyakinan dalam sidang sebelum dia buat putusan. Ini ahli mendahului,” ujar Wayan seusai sidang di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017) malam.

Wayan menambahkan, Mudzakir pun bersaksi tidak sesuai dengan keahliannya karena dia bersaksi dalam kapasitas sebagai saksi ahli hukum pidana.

“Tapi ahli ini mengatakan dia ahli pidana materil, pidana formil, yang paling fatal dia banyak bicara soal agama. Banyak bicara penafsiran yang tidak jelas ujungnya,” ucap Wayan.

Wayan menuturkan, dalam persidangan tersebut, Mudzakir telah berpendapat bahwa keterangan saksi fakta yang tidak langsung melihat pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang dianggap telah menodai agama kesaksiannya tidak mengikat.

Untuk itu, tim kuasa hukum yakin dalam kasus ini Ahok tidak bersalah.

“Maka pantaslah Pak Basuki menang. Perkara ini rekayasa. Sampai sekarang enggak ada bukti Pak Basuki salah. Walau ahli memaksakan kehendak tapi Anda bisa lihat gimana dia tertatih-tatih. Seolah bagaimana ahli sulit sendiri mempertahankan alasannya,” kata Wayan.

ALLE KATA @www.rasio.co | Sumber: KOMPAS.Com

RASIO.CO, Jakarta-Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS), Adnin Arnaz, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam aksi 4 November 2016, atau yang biasa dikenal 411. Adnin diduga menyalahgunakan uang yayasan untuk keperluan lain.

“Iya (menjadi tersangka) untuk kasus yayasan ya,” kata Kapolri Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Penetapan tersangka ini didasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan UU tersebut, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Selain itu, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Kepolisian sebelumnya sudah menetapkan Islahudin Akbar sebagai tersangka kasus yang sama. Islahudin merupakan orang dekat Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. Islahudin diduga diperintahkan Bachtiar untuk mencairkan dana dari rekening yayasan.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Bachtiar Nasir, mengatakan, ada dana Rp3 miliar yang dikelola untuk aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016. Dana tersebut berasal dari donasi masyarakat yang ditampung di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua. Semuanya dialokasikan untuk konsumsi peserta unjuk rasa, hingga korban luka-luka saat aksi 411.

ALLE KATA @www.rasio.co | Sumber: Metrotvnews.com

RASIO.CO, Jakarta-Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi dugaan kecurangan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mendapati hal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pun mengadakan rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dalam satu semester pada tahun 2015, ada sekitar 175 ribu klaim dari pelayanan kesehatan ke BPJS dengan nilai Rp 400 miliar yang terdeteksi ada kecurangan. Saat ini, dia menyebut, sudah ada 1 juta klaim yang terdeteksi.

“Sekarang ada sekitar 1 juta klaim yang terdeteksi. Oleh karena itu, kita pikir secara sistematik kita harus bangun sistem pengendalian fraud (penyimpangan). Pencegahan harus jelas,” ujar Pahala di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/2) seperti diberitakan detiknews.

Pahala juga menambahkan, pada tahun 2018 kecurangan yang terdeteksi dan terbukti sebagai fraud akan ditindaklanjuti. Langkah pertama yang nantinya dilakukan adalah remedi atau perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dengan perbaikan sistem yang ada.

“Kedua, kita usulkan gunakan perdata. Jadi, siapa yang sistemnya fraud, kita minta ditambahkan klausul, misalnya ada denda. Rumah sakit yang klaim sesuatu yang fiktif, kita minta didenda. Ketiga, tentu pidana,” ujarnya.

Dia menyebut nantinya fraud yang terjadi dalam klaim pihak pelayanan kesehatan terhadap BPJS akan ditindak tegas. “Sekarang fraud nggak didiemin lagi. Kalau dulu ketangkap cuma disuruh pulangin uangnya,” ungkap Pahala.

Menanggapi hal itu, Nila menyebut akan dibentuk satuan tugas (satgas) pencegahan fraud di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Satgas tersebut terdiri atas personel dari Kementerian Kesehatan, BPJS, dan KPK.

“Kita mencoba membuat satgas untuk membuat pedoman pencegahan fraud di Jaminan Kesehatan Nasional. Satgasnya dari Kemenkes, dari BPJS, dari KPK sejauh ini,” kata Nila.

ALLE KATA @www.rasio.co | Sumber: detiknews.co.id

RASIO.CO, Jakarta-Para pekerja perseorangan mengajukan uji materiil aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sidang perdana perkara dengan Nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (22/2) di Ruang Sidang MK.

Dalam permohonannya, sejumlah perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang Serikat Pekerja PLN mendalilkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan melanggar hak konstitusional para pemohon. Pasal 153 ayat (1) huruf f menyatakan “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.

Para Pemohon menilai berpotensi kehilangan pekerjaannya akibat perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan apabila hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selain itu, Pemohon mendalilkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena membatasi hak asasi manusia.

Tak hanya itu, ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan mengenai pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan pasal lain dalam UU yang sama juga UU lainnya, seperti UU Perkawinan dan juga UU Hak Asasi Manusia.

“Pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan ini dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujar Jhoni Boetja yang merupakan salah satu pemohon di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Untuk itu, para pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut. Pemohon juga meminta pasal a quo dibatalkan.

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Aswanto memberikan saran perbaikan. Maria meminta agar pemohon memperbaiki dalil permohonan yang dinilainya belum ada benang merah dengan kerugian konstitusional yang dimiliki para pemohon.

“Apa pertentangannya ini dengan konstitusi? Kalau orang masuk bekerja dan pada waktu dia masuk kerja sudah ada perjanjian kerja, ada peraturan perusahaan, atau pekerjaan kerjanya bersama yang menyatakan bahwa memang enggak boleh. Jadi, apakah ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Karena perjanjian kerja, peraturan-peraturan perusahaan, itu kan antara calon pekerja dan yang memberi kerja,” terangnya.

ALLE KATA @www.rasio.co | Sumber: mahkamahkonstitusi.go.id