Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 283

Polisi Bongkar Sindikat Judi Online Jaringan Internasional di Jatim

0

RASIO.CO, Jakarta – Direktorat Siber Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil membongkar jaringan internasional judi online dan sindikat pencucian uang terorganisir. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap lima tersangka.

Dikutip CNNIndonesia, Kasus ini terungkap berkat patroli siber yang dilakukan oleh Subdit 2 Ditsiber Polda Jatim, yang menemukan dua akun Instagram, yaitu @orkesanbanyuwangi dan @dangdut_banyuwangi. Kedua akun tersebut aktif mempromosikan situs judi online.

“Pada Rabu (6/12) Tim melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, untuk menangkap kedua pemilik akun Instagram tersebut,” kata Dirsiber Polda Jatim Kombes Bagoes Wibisono dalam keterangannya, Kamis (12/12).

Polisi Polda Jawa Timur menangkap dua tersangka, MAS (22) yang merupakan pemilik akun Instagram @dangdut_banyuwangi dan MWF (18) yang berperan sebagai admin akun @orkesanbanyuwangi.

Keduanya terbukti secara rutin mempromosikan sejumlah situs judi online, seperti KINGJR, FIX77, SUGESBOLAID, KARTU GG, KDSLOT, BABASLOT, GAJAHSLOT88, HOKI777, ICASLOT, RUPIAH138, MAKOSLOT, BURSA4D, JOKER81, GLOWIN88, TOTO, dan SMA.

Dari penangkapan pertama ini, polisi melakukan pengembangan lebih lanjut dan berhasil menangkap empat tersangka lainnya yang terlibat dalam jaringan tersebut.

“Kami juga mengamankan STK (48) dan PY (40) sebagai penyedia rekening, kemudian EC (43) dan ES (47) sebagai penjabat perusahaan fiktif,” ucap Bagoes.

Kasubdit 2 Siber DitresSiber Polda Jatim, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, mengungkapkan bahwa hasil dari aktivitas perjudian online tersebut kemudian disalurkan ke rekening yang dimiliki oleh DPO RY, SW, dan DC, yang berada di Kamboja dan Filipina.

Charles juga menjelaskan bahwa tersangka STK mengenal DPO RY saat bekerja sebagai admin perjudian online di Kamboja, sebuah pekerjaan yang telah dijalankan RY selama enam tahun, mulai dari 2016 hingga 2022.

“STK dan PY mendapatkan komisi sebesar Rp. 2.500.000 untuk setiap rekening yang berhasil dikirim dengan total keuntungan dari hasil penyediaan rekening berkisar Rp 300 juta,” tutur dia.

AKBP Charles Pandapotan Tampubolon mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu enam bulan, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah.

“Omsetnya mencapai Rp200 miliar,” ujarnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai lebih dari Rp4,9 miliar, satu unit PC All In One warna putih, tiga unit CPU warna hitam, 49 unit ponsel, 375 kartu ATM beserta buku tabungannya, 185 key token bank, tiga buku akta pendirian PT, dan satu bundel slip transfer.

Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 3, 4, dan 5 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010, dan/atau Pasal 303 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

***

Rapat Koordinasi TPPS, Amsakar Apresiasi Penurunan Stunting di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Wakil Wali kota Batam, Amsakar Achmad yang juga menjabat sebagai ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kota Batam memimpin Rapat Koordinasi ke II Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Batam Tahun 2024 di Kantor Wali kota Batam, Kamis (12/12).

Rapat ini merupakan upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Batam dalam menangani masalah stunting di Kota Batam.

Dalam arahannya, Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Tim TPPS Kota Batam. Berdasarkan data Tahun 2024, angka stunting di Batam sebesar 16,1 persen, yang masih lebih rendah dari rata-rata nasional yakni sebesar 21,6 persen.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) lakukan, sehingga berdampak baik terhadap penurunan angka stunting di Kota Batam,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut Amsakar mengatakan terus melakukan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi bersama kader-kader posyandu sehingga dapat memberikan pemahaman akan stunting serta dapat melakukan pemetaan dan tindakan terhadap anak yang mengidap stunting sehingga dapat mendapatkan penanganan yang baik. Koordinasi yang baik antar instansi dan masyarakat juga akan ditingkatkan agar persoalan terkait stunting dapat lebih ditekan.

“Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan asupan gizi anak-anak mereka,” ujar Amsakar.

Dengan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan Batam akan menjadi salah satu kota dengan tingkat stunting terendah di Indonesia.

Redaksi@www.rasio.co//

RSBP Batam Berikan Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi

0

RASIO.CO, Batam – Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam menggelar RSBP Awards 2024 pada Kamis, (12/12) siang.

Kegiatan itu dihadiri Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain; Pejabat Eselon II dan Pegawai RSBP Batam.

Direktur RSBP Batam, Sri Rezeki Handayani mengatakan RSBP Batam Award merupakan ajang bergengsi yang dihelat pihaknya sebagai wujud apresiasi kepada pegawai baik tenaga medis maupun non medis yang berdedikasi dan berprestasi.

“Award ini menjadi motivasi untuk lebih berkarya, berinovasi, dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat dan dengan semangat kebersamaan, RSBP ingin mmewujudkan layanan yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi,” kata Sri dalam sambutanya.

Ia menyebutkan bahwa setahun terakhir RSBP Batam menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan untuk layanan kesehatan. Pertama, telah melaksanakan akreditasi verifikasi oleh lembaga akreditasi rumah sakit.

Kedua, Instalasi Radiologi dan Medical Check Up RSBP Batam telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Ketiga, penghargaan Angels Award “Platinum” dari World Stroke Organization atas komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas penanganan penyakit stroke.

“Selanjutnya, kami telah mendapat hasil kepuasan masyarakat dari pihak ketiga dengan peningkatan dari tahun lalu ke tahun ini di angka poin 92,27,” tambahnya.

“Prestasi ini tentunya tidak lepas dari kinerja seluruh karyawan RSBP atas dedikasi, kerja smart, kerja keras dan semangat seluruh tim,” tutup Sri.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik dan mengapresiasi kepada para pegawai yang berprestasi. Ia berharap dengan kinerja yang meningkat akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan di RSBP Batam di masa akan datang.

“Selamat kepada seluruh peraih penghargaan, mari terus kita tingkatkan motivasi dan semangat dalam pelayanan untuk mewujudkan RSBP Batam yang berdaya saing tinggi,” pungkas Muhammad Rudi.

Redaksi@www.rasio.co//

Danlantamal IV Hadiri Pemusnahan Narkotika Seberat 12,3 Kilogram

0

RASIO.CO, Batam – Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto, CHRMP., M.Tr.Opsla, diwakili oleh Wadan Lantamal IV, Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, S.E., M.Han, menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkotika bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Kantor BNNP Kepri, Rabu (11/12).

Pemusnahan barang bukti narkotika seberat 12.347,62 gram tersebut merupakan hasil tangkapan dari empat laporan kasus narkotika di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini melibatkan BNNP Kepri, Lantamal IV, Polda Kepri, Bea dan Cukai Karimun, serta Kejaksaan Negeri Batam.

Barang bukti narkotika tersebut diperoleh dari hasil penindakan tim F1QR Lantamal IV di beberapa lokasi berbeda, antara lain di perairan Takong Hiu, perairan Pulau Keban, dan perairan Selat Belakang Padang.Barang bukti yang ditangkap tersebut telah dilakukan pengecekan oleh BNNP Kepri dengan hasil “Methamphetamine” yang kemudian dilakukan Press release pada bulan yang lalu di Mako Lantamal IV Batam.

“Melalui pemusnahan ini, kita telah menyelamatkan ratusan bahkan ribuan jiwa, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak, dari bahaya narkoba. Ini juga merupakan komitmen kita sebagai langkah nyata dalam melaksanakan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. “ pungkas Kolonel Laut Ketut Budiantara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan narkotika menggunakan mobil incinerator, yaitu alat khusus pemusnahan barang yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

Redaksi@www.rasio.co//

4 Korban Pelecehan Agus Difabel Minta Perlindungan LPSK

0

RASIO.CO, Jakarta – Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, mengungkapkan bahwa ada empat orang korban kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh tunadaksa Agus alias IWAS di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta perlindungan.

Dikutip CNNIndonesia, Sri juga menyebutkan bahwa dua orang pendamping korban turut meminta perlindungan ke LPSK akibat mengalami tekanan psikologis.

“Ada empat orang korban yang mengajukan permohonan, kemudian dua orang pendamping karena mendapatkan tekanan psikologis ya. Seolah-olah kejadian itu tidak terjadi, padahal korban menyatakan itu terjadi,” kata Sri di Kantor LPSK, Jakarta, Rabu (11/12).

Lebih lanjut, Sri menilai pengusutan kasus ini terkesan lambat karena adanya aparat penegak hukum yang tidak menjadikan kesaksian korban sebagai landasan utama dalam membongkar kasus tersebut.

Padahal, kata Sri, ketentuan untuk menggunakan kesaksian korban sebagai dasar utama dalam mengusut kasus pelecehan seksual telah diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

“Hambatannya adalah karena keterangan korban belum menjadi basis utama. Sementara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meletakkan keterangan korban,” ujar dia.

“Pengalaman korban itu adalah sebagai basis utama di dalam proses penegakan hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa jumlah korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh tunadaksa Agus alias IWAS bertambah menjadi 15 orang. Jumlah tersebut merupakan data terbaru yang diterima polisi dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB, yang sebelumnya mencatat 13 korban.

“Memang ada dua (korban tambahan) yang sudah kami mintai BAI (berita acara investigasi), salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada lima (korban), termasuk korban itu sendiri (pelapor),” kata Syarif, Senin (9/12).

Agus diketahui telah kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin kemarin oleh penyidik Bidang Remaja, Anak, dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Kombes Syarif Hidayat memastikan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan pendampingan kuasa hukum dan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas. Pemeriksaan dimulai pada Senin pagi dan berlanjut hingga sore hari. Mengenai status penahanan tersangka yang saat ini berada dalam tahanan rumah, Syarif menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk mengalihkan status penahanan menjadi tahanan rutan.

“Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi, makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari,” ucap dia.

***

Kasus Timah Terbukti Rugikan Negara Rp300 Triliun

0

RASIO.C, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat kasus kegiatan penambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022 mencapai Rp300,003 triliun.

Dikutip CNNIndonesia, Hal ini tercantum dalam pertimbangan putusan terhadap tiga terdakwa, yaitu mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, yakni Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbani.

“Menimbang bahwa kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (Rp 300 triliun),” ujar hakim saat membacakan pertimbangan vonis Amir Syahbana, Rabu (11/12).

Hakim menilai ketiga terdakwa tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) lima smelter swasta beserta afiliasinya yang bekerja sama dengan PT Timah. Kelalaian ini menyebabkan praktik penambangan ilegal oleh pihak swasta semakin masif.

“Menimbang bahwa tindakan terdakwa Amir Syahbana bersama-sama Suranto Wibowo dan Rusbani alias Bani yang tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap RKAB, RKAB yang telah disetujui dan telah diterbitkan dimanfaatkan oleh lima smelter dan afiliasinya untuk melakukan kerja sama penambangan atau penglogaman di smelter dengan PT Timah melalui Mochtar Riza Pahlevi Tabrani sebagai Direktur Utama, Emil Ermindra Direktur Keuangan dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi PT Timah,” ucap hakim.

Lima smelter yang dimaksud adalah PT Refined Bangka Tin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan CV Venus Inti Perkasa. Hakim menyatakan bahwa kerja sama tersebut mengakibatkan pengeluaran yang tidak semestinya oleh PT Timah, yang mencapai sebesar Rp5 triliun.

“Menimbang bahwa program pengamanan aset cadangan bijih timah dan kegiatan pengiriman bijih timah sebanyak 5 persen yang dikirimkan oleh perseorangan maupun smelter swasta PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna, PT Stanindo dan PT Tinindo ke PT Timah sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah rekayasa PT Timah untuk memenuhi realisasi RKAB PT Timah dengan cara melegalisir penambangan maupun pembelian bijih timah dari pertambangan ilegal di IUP PT Timah yang pembayarannya didasarkan tonase timah mengakibatkan terjadinya pengeluaran semestinya PT Timah yang tidak seharusnya yaitu sebesar Rp5.153.498.451.086,” ungkap hakim.

Amir Syahbana divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta, subsider tiga bulan kurungan. Ia juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp325 juta, subsider satu tahun penjara.

Sementara itu, Rusbani divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan, namun tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti. Suranto Wibowo divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsider tiga bulan kurungan, tanpa kewajiban membayar uang pengganti.

Ketiga terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

***

BP Batam Raih Opini Pengawasan Penyelenggaraan Publik Kualitas Tinggi Ombudsman RI

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam kembali mengukir prestasi dengan meraih predikat Kualitas Tinggi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia, Selasa (11/12).

Apresiasi dan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Survei Kepatuhan Ombudsman RI, Aat Sugihartati kepada Kepala Kantor Perwakilan BP Batam Jakarta yang diwakili oleh Kepala Bagian H.A.L dan Promosi, Mochamad Badrudjamal Amirsyah di Jakarta.

Pada penilaian tersebut, BP Batam masuk pada kategori B (Kualitas Tinggi) atau dalam Zona Hijau dengan nilai 78,59. Indeks BP Batam ini tercatat meningkat lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu yang masuk pada kategori C (Kualitas Sedang) atau Zona Kuning dengan nilai 69,87.

Adapun unit layanan yang dinilai di antaranya Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Pusat Perencanaan Program Strategis, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, serta Direktorat Infrastruktur Kawasan

Kepala Bagian H.A.L dan Promosi, Mochamad Badrudjamal Amirsyah mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman RI kepada BP Batam.

“Tentunya peningkatan ini tidak terlepas dari dorongan dan kerjasama para pegawai BP Batam untuk terus memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas serta mutu pelayanan sesuai dengan regulasi,” ujarnya.

Ia berharap, BP Batam dapat mempertahankan pencapaian ini sehingga kualitas penyelengaraan pelayanan publik pun bisa terus membaik tiap tahunnya.

Tidak hanya itu, Mochamad Badrudjamal menuturkan bahwa prestasi ini sekaligus menjadi bahan evaluasi BP Batam untuk terus melakukan perbaikan hingga penyelenggaraan pelayanan bisa sesuai dengan harapan masyarakat.

“Penghargaan ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk memaksimalkan pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara, perwakilan dari Ombudsman RI, Aat Sugihartati menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kompetensi yang dicapai oleh BP Batam dalam penilaian kepatuhan tahun ini.

Ia mengungkapkan, keberhasilan ini tentu tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk memberikan yang terbaik dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang tahun 2024.

“Semoga BP Batam dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan perundang-undangan,” pesannya.

Redaksi@www.rasio.co//

MK Terima 240 Pendaftaran Sengketa Hasil Pilkada 2024

0

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 240 pendaftaran gugatan terkait hasil Pilkada Serentak 2024 hingga pukul 00.05 WIB, Rabu (11/12).

Dikutip CNNIndonesia, Gugatan-gugatan tersebut terdiri dari dua permohonan sengketa untuk pemilihan gubernur, 194 permohonan sengketa untuk pemilihan bupati, dan 44 permohonan sengketa untuk pemilihan wali kota. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah, mengingat batas waktu pendaftaran setiap daerah dapat bervariasi.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pendaftaran sengketa pilkada dapat dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menetapkan hasil pemilihan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, mengungkapkan bahwa jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024 masih dalam tahap pembahasan. Ia memperkirakan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaksanakan pada awal Januari 2025. Dalam proses pemeriksaan perkara, MK akan menggunakan metode panel, di mana setiap panel akan diisi oleh tiga hakim konstitusi.

“Dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial bisa jadi, bisa saja, sidang pleno. Tapi, itu hanya dalam keadaan eksepsional yang kira-kira perlu untuk pleno. Tapi kalau sidang pendahuluan, pemeriksaan, pembuktian, biasanya panel. Kalau pengucapan keputusan harus pleno,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Di sisi lain, Suhartoyo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan adanya upaya dari pihak manapun yang mencoba mengiming-imingi untuk mempengaruhi putusan hakim, termasuk dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa pilkada.

“Karena kalau kita biarkan, kemudian kita diamkan, nanti ‘kan seperti image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Tolong kalau ada teman-teman media bisa beri data, kami [dan] Pak Wakil [Ketua MK] bisa kemudian ambil sikap-sikap yang sebagaimana ditentukan,” katanya.

Selain itu, Ketua MK juga meminta masyarakat untuk segera melapor kepada Mahkamah Konstitusi jika ada pihak yang mengiming-imingi dapat membantu mempengaruhi putusan hakim.

“Teman wartawan bisa memberi masukan dong dengan MK secara kelembagaan. Kalau betul, berikan datanya supaya kami bisa juga mengantisipasi untuk kepada hakim tertentu atau kepada karyawan tertentu [yang] melakukan sesuatu yang sebagaimana yang dinarasikan,” ujar dia.

***

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Agus Difabel Bertambah Jadi 15 Orang

0

RASIO.CO, Jakarta – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa jumlah korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas tunadaksa, Agus alias IWAS, bertambah menjadi 15 orang.

Data terbaru yang diterima polisi berasal dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB, yang sebelumnya mencatatkan 13 orang sebagai korban.

“Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti, memang ada dua (korban tambahan) yang sudah kami mintai BAI (berita acara investigasi), salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada lima (korban), termasuk korban itu sendiri (pelapor),” kata Syarif dikutip CNNIndonesia, Senin (9/12).

Agus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin kemarin di hadapan penyidik Bidang Remaja, Anak, dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat memastikan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan pendampingan kuasa hukum. Pemeriksaan dimulai pada Senin pagi dan masih berlanjut hingga sore hari.

“Karena pengacaranya (kuasa hukum) ini baru, sudah kami terima surat kuasa pendampingannya dari pihak pengacara yang baru. Jadi, pemeriksaan belum selesai, masih jalan,” ujarnya.

Selama pemeriksaan, Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat memastikan bahwa pihak kepolisian tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas. Terkait status penahanan tersangka yang saat ini berada dalam tahanan rumah, Syarif menjelaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk mengalihkan statusnya menjadi tahanan rutan.

“Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi, makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari,” ucapnya.

IWAS, yang merupakan tersangka dalam kasus ini, dikenakan sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, membenarkan perpanjangan masa penahanan Agus selama 40 hari ke depan dalam status tahanan rumah.

“Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan dua orang sudah kita berita acara interview (BAI), salah satunya memang ada anak-anak,” kata dia, kemarin.

Mensos temui Agus

Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menemui Agus di NTB dan memastikan pemenuhan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas.

“Saya mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum,” kata Mensos dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat meyakini bahwa kepolisian NTB akan memenuhi dan mengakomodasi hak-hak Agus dengan layak, sembari melanjutkan proses hukum terkait dugaan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan oleh Agus dengan hati-hati dan teliti.

Menteri Sosial juga mengungkapkan telah bertemu dengan Agus dan pengacaranya untuk mengetahui kondisi Agus serta proses hukum yang dijalaninya sejauh ini. Ia juga menyebutkan beberapa hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum, di antaranya pelayanan teknis khusus, termasuk pelayanan medis dan psikis yang diperlukan.

“Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi,” kata Mensos.

***

BP Batam Ikut Serta Dalam ASN Culture Festival 2024

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam menjadi salah satu dari 4 Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik yang terpilih untuk membawakan Medley Jingle ASN BerAKHLAK pada gelaran ASN Culture Festival 2024, Selasa (10/12) di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Palace

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri PAN-RB RI, Rini Widyantini dan dihadiri oleh seluruh K/L se-Indonesia, baik secara luring maupun daring. ASN Culture Festival merupakan agenda tahunan oleh Kementerian PAN-RB RI sejak 2021.

“Acara ini adalah salah satu komitmen Kementerian PAN-RB untuk terus meningkatkan budaya ASN demi pelayanan publik yang lebih baik,” ungkap Menteri PAN-RB RI, Rini Widyantini.

Dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB RI, kegiatan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk me-rebranding ASN menjadi sosok yang lebih profesional, inovatif, inspiratif, dan kreatif.

Gerakan rebranding tersebut menghadirkan empat citra, yaitu #ASNBerprestasi, #ASNMenginspirasi, #ASNBerinovasi, dan #ASNBerkreasi.

“Saya berharap agar ASN dapat mengembangkan potensi diri dan berkreasi demi mendukung keberhasilan organisasi,” kata Rini menutup sambutan.

Kepala Bidang Manajemen Kinerja Organisasi BP Batam, Nurjanah Siregar mengaku bangga dengan prestasi yang diraih tim jingle BP Batam.

Tidak main-main, jingle yang diperlombakan disusun dan digubah dengan matang, serta diiringi latihan yang intens selama lebih dari satu bulan lamanya.

BP Batam berhasil meraih posisi terbaik keempat, dimana potongan lagu dinyanyikan secara medley bersama tim jingle dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

”Sebuah kehormatan jingle BP Batam bisa meraih posisi terbaik keempat. Semoga tahun depan bisa kembali berpartisipasi dan implementasi core value BerAKHLAK BP Batam juga dapat terlaksana maksimal.” Harap Nurjanah.

Redaksi@www.rasio.co//