Darmin: Rempang-Galang Lebih Baik Jadi Kawasan KEK

RASIO.CO, Batam – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kedepannya daerah Rempang dan Galang lebih baik dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) ketimbang FTZ. pasalnya barang hasil produksinya bisa dijual di wilayah Indonesia tampa bayar bea masuk.

” Dari Aturan kita melihat Rempang-Galang lebih mudah dijadikan kawasan KEK dibandingkan mengamandemen UU FTZ karena kalau KEK merupakan produksi disini, itu bisa dijual kedaerah lain wilayah Indonesia tampa bayar bea masuk, namun FTZ pasti bayar,” Kata Darimi usai meninjau Mall Pelayanan Publik(MPP) di Batamcentre. Minggu(10/12).

Lanjut Dia, bisa dirubah UU nya , namun merubah UU selalu rusak itu , karena sulit mana yang prioritas serta macem-macemlah, sehingga bisa dua tahun atau tiga tahun untuk merobahnya. tapi kalau KEK sudah bisa bukan hanya dijual untuk eksport serta dijual keaderah lain, dimana kita hanya menambah untuk lebih menarik lagi.

Tidak hanya rempang dan galang saja, namun kita juga melihat Barelang , Bintan dan Karimun dimana akan didesainnya itu perlu saling mendukung dan jangan sampai sama satu sama yang lain sehingga terjadi persaingan.

” Lebih baik satu sama lainnya saling mendukung nantinya kawasan KEK Batam Rempang, Galang, Bintan, dan Karimun,” ujarnya.

Sedangkan kelanjutannya wacana dijadikannya KEK masih akan terus dilakukan dan prosesnya sedang berjalan, dimana kita juga akan melihat perkembangan Batam dulu apakah berjalan sesuai rencana.

” Siapapun yang mengurusnya Rempang-galang nanti, apakah Pemko Batam maupun BP Batam,kita lihat nanti dan siapapun pengurusnya nanti bisa siapa saja,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat menilai pelaksanaan zona perdagangan bebas di Batam tidak lagi efektif. Kini, ekonomi kota di Provinsi Kepulauan Riau itu justru anjlok seiring kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Lantaran hal itu pula, pemerintah sudah bertekad akan mengubah wajah Batam dari kawasan perdagangan bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).

“Perlu segera mengembalikan kawasan Batam menjadi tujuan investasi menarik, dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, beberapa waktu lalu di kompas.com.

Pemerintah sudah memerintahkan pimpinan BP Batam yang baru dilantik segara memulai melakukan berbagai persiapan menggugah Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dalam tempo dua tahun ke depan.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, Batam sudah memiliki modal untuk menjadi KEK karena sudah ada zona-zona yang bisa dikembangkan seperti pariwisata dan zona industri migas.

Bila Batam berubah menjadi KEK, maka kawasan tersebut diberikan berbagai fasilitas kemudahan untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Tidak hanya itu, proses perizinan akan menjadi lebih sederhana, adanya jaminan ketertiban dan keamanan, pemberian fasilitas, serta jaminan kepastian hukum. Bahkan ada pula insentif fiskal berupa pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance).

Selama 2 tahun ke depan, BP Batam akan melakukan berbagai langkah. Pertama, memberikan kepastian aturan kepada investor dengan menyelesaikan tumpang tindih aturan dengan Pemerintah Kota Batam.

Kedua, terkait masalah tanah. BP Batam akan coba berdialog dengan pemilik lahan agar lahan-lahan yang dibiarkan terlantar bisa dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis. Dengan begitu, ketersediaan lahan untuk kebutuhan investasi KEK bisa tercukupi.

Pemerintah meyakini, perubahan Batam dari kawasan perdagangan bebas menjadi KEK akan mendongkrak pertumbuhan ekonominya yang terpuruk. Tahun lalu, ekonomi Batam hanya tumbuh 5,4 persen, sementara tahun ini diprediksi hanya akan di bawah 2 persen. Penurunan ini terjadi karena iklim investasi di Batam kurang sehat. Sejak 2015, tercatat 169 perusahaan sudah gulung tikar.

APRI@www.rasio.co