RASIO.CO, Batam – Jaksa Penuntut Umum(JPU) Mega Tri Astuti menyatakan terdakwa Abdul Kadir dan Sahaya Simbolon likuidtor PT. Sintai Indsutri Shipyard dan menuntut setahun penjara. Senin(07/06)lalu.
JPU Mega Tri Astuti dalam membacakan tuntutanya menyatakan bahwa terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Sahaya Simbolon bersalah melakukan”Tindakan Pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan pals uke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksut umtuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian,”
“sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I ABDUL KADIR, S.H dan terdakwa II SAHAYA SIMBOLON, S.H dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
Usai mendegarkan tuntutan JPU, majelis hakim ketua Christo E.N Sitorus, S.H,M.Hum didampingi dua hakim anggota menunda siding, Kamis(10/06) dengan agenda mendegarkan pembacaan Pledoi dari PH terdakwa.
Sebelumnya, Sidang dipimpin majelis hakim ketua Christo E.N Sitorus, SH.,M.Hum didampingi dua hakim anggota meminta penjelasan terhadap terdakwa terkait penjualan aset PT. SINTAI industry Shipyard dimana terdakwa sebagai likuidator.
Abdul kadir.menjelaskan, bahwa tahun 2013 , Edison P Saragih datang ada kerjaan yang akan dikerjakan, dia awalnya memakai alamat kantor san akan menyewa sebulan 5 juta selama setahun.
“Emerson datang menyewa kantor saya sebulan 5 juta untuk digunakan sebagai memakai alamat,”
“Selanjutnya esok hari lagi mengajak jadi satu team menawarkan kesaya dan tidak jadi menyewa karena kerjaan bahwa PT. Sintai dibubarkan,” ujar tedakwa.
Lanjut terdakwa, Pada bukan agustus Edison datang lagi membawa penetapan pengadilan dan tidak mengetahui adanya nama dirinya dalam penetapan tersebut sebagai liquidator.
Selanjutkan kami bertiga melakukan pembahasan dan menghadap pengadilan untuk menyampaikan penetapan, dan mulai pembuatan pengumuman pembubaran di media dan pemberitahuan di pemberitaan negara.
“Kami September 2013 kami bersurat ke mentri kemenkumham dan tidak ada jawaban,” kata terdakwa Abdul Kadir di PN Batam
Kata dia, Bulan juni 2015, laporan pertanggungjawaban likuidator akan tetapi belum ada jawaban dari kementrian, bahwa tanggal 16 agustus 2013 dan mengumumkan di koran batampost dan dilanjutkan dalam berita negara september 2013.
Majelis hakim ketua sitorus kembali mempertanyakan berita negara yang telah di katakan terdakwa,
Selanjutnya terdakwa melakukan pendataan aset. Setelah dicatat seluruunya asetnya masih melebihi hutangnya.
Dokumen hukum mengkumham berdasarkan jawabannya bahwa PT. Sintai masih perseroan terbatas dan belum dibubarkan dan belum ada pelaporan pembubaran kemenkumham.
“Hutangnya sekitar puluhan milyar, karyawan 1,6 miliar dan pajak 2 milyar dan aset 30 miliar.” Jelas terdakwa.
Tahun 2014 ada gugatan perkara 113/2014 sebagai likuidator, lalu saya ditahun 2015 saya mempertanyakan terhadap ketua pengadilan, namun secara lisan.
Terdakwa mengetahui aset dari hendarto direktur PT. Sintai Industry Shipyard dan mendapat dokumen dari Hendarto.
Sedangkan Sertifikat diambil sendiri oleh terdakwa sebagai likuidator ke bank dan menerima langsung dan selanjutnya di pegang Edison dan selanjutnya
“Pembayaran hutang perusahaan di bank dibayar oleh edison sejumlah 1,2 miliar dan tidak mengetahui uang tersebut dari mana,” kata Rerdakwa Abdul Kadir
Hasil penjualan aset perusahaan, dibuat rekening atas nama likuidator senilai 30 miliar. Selanjutnya mempersiapkan pembayaran terhadap kreditur sejumlah lebih kurang 12 miliar termasuk hutang pajak.
Sisanya selanjutnya dibagikan terhadap pemegang saham.” Tutur tedakwa menjawab pertanyaan hakim PN Batam.
Sedangkan Cahaya Simbolon mengatakan, bahwa Edison merupakan PH Hendarto tetapi tidak pasti, kata terdakwa.
Hakim sitorus mempertanyakan apakah Saudara pernah pengalaman likuidator?
“Tidak pernah,” kata Cahaya
Sitorus lagi bertanya, Masih ada sisa uang 18 miliar dan tiga miliar lagi kemana? Dan ketika saudara menentukan aset, bagaimana saudara menentukannya?
“Kami meminta advaisor melakukan penilaiannya,”
Sementara itu, JPU mempertanyakan seputar terkait penunjukan sebagai likudator serta pembatalan putusan oleh mahakamah agung, sedangkan PH terdakwa jawaban di BAP terdakwa yang sudah sesuai dan tindankan terdakwa sebagai likuidator sudah sesuai dijalankan dengan baik.
Sebelumnya, Harto Halomoan SH, Jokobus silaban, Dr. Edi Rustandi, SH, MH, Al Hujjah Pohan, SH yang mebacakan esepsi bergentian mengatakan dalam eksepsi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU) tidak jelas alias kabur (OBSCUUR LIBEL) terhadap kedua terdakwa .
Sidang yang digelar diruang sidang Wirjono Prodjodikoro dipimpin majelis hakim ketua Christo E.N Sitorus, SH.,M.Hum didampingi dua hakim anggota.
Selain itu dalam kesimpulan esepsi Harto Halomoan SH, meminta dakwaa JPU di batalkan demi hukum yang telah diatur dalam pasal Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti).
Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (Obscuur Libel).
“Dakwaan JPU tidak cermat/kabur (Obscuur Libel) , jadi kesimpulannya esepsi kami bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum,” kata Harto Halomoan SH usai bacakan esepsi diluar sidang.Rabu(28/04) siang.
Harto Halomoan menambahkan, bahwa kesimpilan esepsi kami ada 6 poin. memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sela.
yang amamya berbunyi sebagai berikut :
Mengabulkan keberatan / eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa | Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH.
Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-062/Eku.2/BTM/04/2021 tanggal 15 April 2021 dalam perkara pidana Nomor : 236/Pid.B/2021/PN.BTM atas nama Terdakwa , Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH.Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima.
Menyatakan Terdakwa Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH. diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Daloey No. Reg. Perkara : POM-062/Eku.2/BTM/04/2021 tanggal 15 April 2021 tersebut;
Memerintahkan agar berkas perkara ini besertabarang buktinya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Batam;
Memerintahkan agar Terdakwa | Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH. dikeluarkan dari Rumah Tahanan di Polda Kepulauan Riau segera setelah putusan dibacakan.
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Adi@www.rasio.co /
