RASIO.CO, Batam – Setelah melalui tehap seleksi Predikat Lulus Terpilih ,14 calon tamtama Brimob asal Polda Kepri akan berangkat menjalani pendidikan di Watukosek Jawa timur. tanggal 30 juni 2017 dan pada tanggal 1 Juli 2017.

” Mereka lulus melalui sidang terbuka yang terselenggara secara “Bersih, Obyektif, Transparan, Akuntabel dan kualitas, serta Anti KKN, Clear and Clean” sesuai dengan prinsip penerimaan anggota Polri yang dicanangkan oleh Mabes Polri,” Kata Kabid Humas Polda Kepri. Jumat(23/06/2017).

Sidang terbuka dilaksanakan pada pukul 09.00 wib bertempat di Gedung Serba Guna Polda Kepri dipimpin oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Didi Haryono, SH, MH, didampingi Irwasda Polda Kepri, Ketua Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepri,

Segenap unsur pimpinandaerah atau yang mewakili, Rektor Universitas Batam, Ketua ikatan Dokter Indonesia cabang Kepri, Ketua Himpunan psikologi Batam, Ketua LSM FKPM Kepri, serta para Orang Tua wali dan para peserta seleksi Tamtama Polri.

Wakapolda Kepri menyampaikan Pelaksanaan sidang penetapan kelulusan akhir Tamtama Polri tahun 2017 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan seleksi penerimaan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2017 yang telah diselenggarakan oleh panitia Daerah Polda Kepulauan Riau sejak tanggal 18 April 2017,

Dan dilaksanakan dengan mengikut sertakan berbagai instansi sebagai pengawas eksternal seperti halnya Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepri, Universitas Batam, Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kota Batam, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Kepri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kepri, Himpunan Psikologi Provinsi Kepri, dan LSM FKPM Kepri.

Dimana hal tersebut dimaksudkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2017 ini terselenggara secara “Bersih, Obyektif, Transparan, Akuntabel dan kualitas, serta Anti KKN, Clear and Clean” sesuai dengan prinsip penerimaan anggota Polri yang dicanangkan oleh Mabes Polri.

Prinsip – prinsip pada kegiatan seleksi penerimaan tersebut tentunya perlu diimplementasikan oleh seluruh pihak yang berkompeten baik itu pihak panitia penyelenggara, para calon peserta dan orangtua/wali peserta seleksi maupun pengawas internal serta pengawas eksternal yang telah dibentuk untuk bersama-sama melaksanakan dan mengawasi setiap tahapan seleksi, baik itu sejak tahap pendaftaran, pemeriksaan administrasi awal,

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama, pemeriksaan psikologi, kemampuan jasmani serta anthropometri pengujian kemampuan akademik, pemeriksan kesehatan tahap kedua, pendalaman pmk (penulusuran mental kepribadian), supervisi panitia pusat, sidang kelulusan sementara dan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama pada hari ini.

Pada pelaksanaan sidang penetapan kelulusan akhir Tamtama Polri tahun 2017, saya sampaikan kembali bahwa jumlah pendaftar Tamtama Polri di panda Polda Kepri tahun anggaran 2017 yang berhasil di verifikasi sejumlah 91 peserta. Sampai saat ini peserta yang masih mengikuti seleksi sampai sidang penetapan kelulusan akhir sejumlah 17 calon siswa Tamtama Polri.
Saat ini kita akan secara bersama-sama menyaksikan penilaian yang telah dicapai oleh masing-masing calon siswa. Tentunya nilai – nilai yang akan dipaparkan oleh panitia tersebut, saya percaya merupakan hasil penilaian yang sangat obyektif karena dalam setiap kegiatan pemeriksaan hasil pengujian selalu disaksikan peserta dan mengikutsertakan / melibatkan pihak pengawas eksternal maupun internal.

Keseluruhan hasil akhir penilaian yang diperoleh masing masing calon nanti akan menjadi acuan dan pedoman bagi kita bersama dalam menentukan kelulusan para peserta seleksi Tamtama Polri tahun anggaran 2017,” paparnya.

Tentunya kita sepakat bahwa rangking kelulusan berdasarkan pada penilaian yang diperoleh para peserta sendiri, artinya siapapun yang memiliki nilai akhir yang tertinggi tentu saja memiliki kesempatan besar terpilih sebagai peserta pendidikan, sesuai keputusan Mabes Polri dalam hal ini “Kuota Pendidikan Tamtama Polri Panda Kepulauan Riau”.

PUTRA@www.rasio.co|

RASIO.CO, Jakarta-Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat dukungan terhadap pencalonan kepala daerah perseorangan tidak mengacu Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Hal tersebut terungkap dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016, Rabu (14/6) di Ruang Sidang MK.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Dalam putusan perkara yang dimohonkan Teman Ahok tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih”.

Menurut Mahkamah, frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) UU Pilkada tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2016, Mahkamah jelas menyatakan frasa “memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dalam pasal-pasal a quo mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama yang identitasnya tercantum dalam DPT pada pemilihan sebelumnya.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Penyelenggara Pemilu tidak dapat menolak keabsahan dukungan orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT kepada calon perseorangan dalam proses verifikasi sepanjang orang-orang tersebut telah memiliki hak pilih. “Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa ‘dan termuat’ dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa ‘dan tercantum’ dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih,” ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum.

Dalam sidang putusan tersebut, Mahkamah juga mengabulkan sebagian dalil Pemohon mengenai kata “tidak” dalam ketentuan pengumuman hasil verifikasi faktual pasangan calon yang diatur Pasal 48 ayat (9) UU Pilkada.

Pasal 48 ayat (9) UU Pilkada menyatakan:

Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

Maria menerangkan berdasarkan keterangan tertulis DPR, diketahui alasan pembentuk undang-undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil verifikasi dalam undang-undang a quo, yakni karena Pemerintah tidak setuju verifikasi faktual dibuka kepada publik.

Menurut Pemerintah, hal itu akan memicu kekisruhan di masyarakat. DPR, dalam keterangannya, sependapat dengan para Pemohon supaya hasil verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan kepada publik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip transparansi dalam pemilihan.

Dengan demikian, lanjut Maria, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik, namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan, bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. “Dengan demikian, hak atas informasi terpenuhi. Pada saat yang sama, kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin,” terangnya.

Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu.

ALLE KATA @www.rasio.co

Sumber: Mahkamah Konstitusi