Kamis, April 23, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1598

Rizieq Belum Terima Surat Penetapan Tersangka

redaksi
-
0
Rizieq Belum Terima Surat Penetapan Tersangka

JAKARTA,Rasio.co-Pengacara Rizieq Syihab, Kapitra Ampera, menyatakan pihaknya belum menerima surat penetapan tersangka Rizieq dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. Padahal pihaknya akan segera mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka itu.

“Gugatannya sudah jadi namun kami menunggu surat penetapan tersangka dari penyidik,” kata Kapitra saat ditemui Tempo di Restoran Larazeta, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Februari 2017.

Isi gugatan praperadilan yang diajukan Rizieq adalah gugatan pembatalan tersangka Rizieq karena tidak memenuhi bukti. Gugatan tersebut akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Bandung.

Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Syihab, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penodaan terhadap Pancasila, Senin, 30 Januari 2017. Kasus itu bermula dari laporan Sukmawati Soekarnoputri ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154A KUHP tentang penistaan simbol negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Kapitra mengatakan sejak menjadi tersangka, Rizieq belum mendapat surat penetapan tersangka. Dia sudah meminta surat itu ke penyidik. “Informasi dari penyidik, sudah dikirim lewat pos,” kata dia.

Polda Jawa Barat yang menangani kasus itu telah meminta Rizieq hadir di Markas Polda Jawa Barat pada Selasa, 7 Februari 2017. Namun dia memastikan Rizieq tidak akan hadir jika surat penetapan tersangkanya belum sampai ke pihaknya.

ANDALLE @www.rasio.co

E-KTP Palsu Terdeteksi Cepat di TPS

redaksi
-
0
E-KTP Palsu Terdeteksi Cepat di TPS

JAKARTA,Rasio.co-Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah mengantisipasi berbagai bentuk potensi kecurangan selama Pemilihan Kepala Daerah. Salah satunya, modus penggunaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang dipalsukan.

“Isu ini sedang digoreng. Ada e-KTP dengan foto sama, tetapi datanya berbeda-beda. Ini bukan KTP ganda, tetapi pemalsuan,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/2).

Menurut Zudan, jika ditemukan indikasi e-KTP palsu saat pemungutan suara, panitia pemilu bisa langsung berkoordinasi dengan petugas Dukcapil yang bekerja di wilayah tersebut.

Zudan mengatakan, e-KTP yang dicurigai bisa langsung difoto dan kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada petugas Dukcapil setempat. E-KTP yang asli atau palsu akan diketahui dalam waktu lebih kurang 2 menit.

“Tanggal 15 Februari nanti, Dinas Dukcapil masuk kerja walaupun statusnya libur Pilkada. Ini untuk melayani apabila ada yang perlu surat keterangan atau mau cek NIK,” kata Zudan.

Menurut Zudan, petugas Dukcapil Kemendagri juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait antisipasi berbagai modus kecurangan dalam pemungutan suara.

Ia berharap, KPU bisa menggunakan card reader untuk mendeteksi penyalahgunaan data e-KTP sejak awal.

Sebelumnya, khalayak ramai membicarakan adanya gambar di media sosial yang menampakkan tiga e-KTP dengan nama dan alamat yang berbeda, tetapi fotonya sama. Dalam gambar tersebut, terlihat tiga e-KTP dengan nama berbeda-beda, yaitu Mada, Saidi, dan Sukarno.

Adapun Mada dan Sukarno sama-sama tinggal di Pademangan, Jakarta Utara, sedangkan Saidi tertulis tinggal di Tomang, Jakarta Barat. NIK ketiga e-KTP itu juga terdaftar dalam DPT Pilkada DKI 2017.

ANDALLE @www.rasio.co

2 Tahun ke Depan Semua Media Terverifikasi

redaksi
-
0
2 Tahun ke Depan Semua Media Terverifikasi

JAKARTA, rasio.co-Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, mengatakan lembaganya bakal membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk verifikasi perusahaan pers yang ada di Indonesia. Ini dilakukan, kata Nezar, sebagai upaya memberikan rujukan kepada publik. “Dengan membuat ratifikasi media, kami harapkan publik bisa merujuk mana media yang terverifikasi dan tidak,” kata Nezar kepada Tempo pada Ahad, 5 Februari 2017.

Menurut Nezar, ratifikasi adalah tahapan pendataan dan verifikasi perusahaan pers di Indonesia. Tugas Dewan Pers hanya memberikan rujukan kepada publik, apakah media tersebut profesional atau tidak. Selain itu, upaya ini juga untuk memastikan Dewan Pers bukan lembaga pemberi lisensi mengikat yang dapat menerbitkan izin atau membredel perusahaan pers.

Dewan Pers akan menggandeng organisasi wartawan dan sejumlah pihak untuk proses ratifikasi perusahaan pers yang jumlahnya cukup banyak. Mereka akan memastikan, apakah perusahaan pers bekerja profesional serta mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

“Misalnya, kami akan cek, apakah pemimpin redaksinya itu memiliki uji kompetensi sebagai wartawan utama atau tidak,” ucap Nezar. Program verifikasi ini bakal diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2017 di Ambon. Sejauh ini, sudah ada 74 perusahaan pers yang telah terverifikasi tahap awal.

Selanjutnya, ada banyak perusahaan pers yang akan didatangi Dewan Pers, seperti Tempo, Jakarta Post, CNN Indonesia, Rappler, dan Kumparan. Nezar berujar, ada lebih dari seribu media massa yang telah terdaftar secara administratif dan nantinya akan diverifikasi.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo sebelumnya telah membuat rilis terkait dengan hal yang sama. Menurut dia, ratifikasi perusahaan pers mensyaratkan agar memenuhi kaidah jurnalistik, menyejahterakan wartawan, dan harus menegakkan Kode Etik Jurnalistik. “Perusahaan pers juga diharapkan menerapkan merit system atau jenjang karier wartawan,” tuturnya.

Menurut Nezar, nantinya dengan verifikasi perusahaan pers akan terlihat mana produk jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers profesional dan yang tidak. Ini adalah salah satu upaya Dewan Pers memerangi berita hoax yang kerap beredar di masyarakat. “Ke depan, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut,” katanya.

Proses verifikasi akan dimulai tahun ini. Targetnya, dalam dua tahun ke depan, semua media massa di Indonesia telah diverifikasi. Setiap perusahaan pers berhak mendaftar di Dewan Pers untuk mengikuti proses verifikasi.

ANDALLE @www.rasio.co

Kapolda Metro Jaya Ingatkan Soal Persatuan

redaksi
-
0
Kapolda Metro Jaya Ingatkan Soal Persatuan

JAKARTA, rasio.co-Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan menyambangi sejumlah tokoh agama di Warakas, Jakarta Utara, Ahad, 5 Februari 2017. Dalam pertemuan itu, Iriawan mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah kondisi politik Jakarta saat ini.

“Saya mohon dukungan dan doa agar Ibu Kota tetap aman, lancar, terkendali, dan kondusif,” kata Iriawan saat membuka acara, Ahad ini. Ia pun menegaskan, Polda Metro Jaya tak terikat dengan pasangan calon Gubernur DKI mana pun selama kondisi Jakarta aman.

Iriawan juga memberi arahan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia meminta tokoh-tokoh masyarakat setempat lebih waspada dan peka terhadap isu yang bisa memecah-belah masyarakat.

“Saya titipkan kepada pak ustad, kepada semua tokoh-tokoh, kita amankan dulu lingkungannya di Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, dulu. Hati-hati kita sedang digiring ke dalam perpecahan,” ucap Iriawan.

Menurut dia, saat ini, banyak negara asing yang menginginkan masyarakat Indonesia terpecah. Bila tidak waspada di tingkat lingkungan masing-masing, perpecahan tersebut bisa benar-benar terjadi.

Dalam acara itu pula, Iriawan menyempatkan diri bertemu dengan puluhan anak yatim-piatu dari Yayasan Nurul Jamal. Ia pun menyumbangkan dua hewan kurban berupa kerbau dan sapi.

Acara itu diadakan di bawah kolong Jalan Tol Pelita, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah tokoh-tokoh agama setempat bersama jajaran Kepolisian Resor Jakarta Utara dan Kepolisian Sektor Tanjung Priok menghadiri acara itu.

ANDALLE @www.rasio.co

Mendikbud Ingin Pelajar Kembangkan Jiwa Wirausaha

redaksi
-
0
Mendikbud Ingin Pelajar Kembangkan Jiwa Wirausaha

YOGYAKARTA, rasio.co: Jumlah pengusaha di Indonesia diperkirakan masih minim, baru sekitar 1 persen. Padahal idealnya negara memiliki pengusaha sekitar 4 persen. Untuk menggenjot jumlah pengusaha itu, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menegaskan kalau belajar soal wirausaha bukan di kelas namun di lapangan.

“Dalam bangun karakter dan talenta wirausaha itu harus dilaksanakan di lapangan. Ini bagian pembentukan dari karakter itu. Jangan diajar di kelas tapi disuruh ke pasar, dalam acara kelas inspirasi bertema “Mencetak Entrepeneuer Tangguh Bersama Arif P Rachmat”, di SMA Negeri I Yogyakarta, Sabtu (4/2/2017).

Pria kelahiran Madiun ini menuturkan, seseorang ingin membangun usaha harus berani ambil risiko. “Jangan cari selamat. Kalau cari selamat itu banyak,” ujar dia.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga mengatakan kalau ingin menjadi orang sukses jangan seperti mayoritas orang lain. Salah satunya memilih suatu bidang yang dikuasai sehingga unggul dari yang lain.

“Anda berkompetisi jangan masuk laga yang kamu pasti kalah sehingga menjadi pecundang. Pilih yang unggul di situ. Kalau tidak bisa jadi juara satu di olahraga lari, cari olahraga lain yang kamu unggul. Demikian juga wirausaha. Wirausaha cari mana yang lebih unggul. Unggul tak harus kompetitif tapi juga komparatif,” ujar dia.

Selain itu, Muhadjir menuturkan agar tekun mengekplorasi sehingga dapat berkompetisi saat menjalankan bisnis. Tak hanya itu, untuk menjalani usaha juga mesti punya tanggung jawab besar.

ANDALLE @www.rasio.co

Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Ketimpangan Ekonomi

redaksi
-
0
Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Ketimpangan Ekonomi

JAKARTA, rasio.co-Pemerintah menyiapkan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pemerataan demi meminimalisasi kesenjangan ekonomi. “Ada beberapa pilar untuk kebijakan ini yang satu sama lain bisa saja berhubungan tapi bisa juga tidak terlalu berat,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers.

Pilar-pilar kebijakan itu, menurut Darmin, antara lain terkait kebijakan reforma agraria, yang terkait dengan kebijakan di bidang pangan (pertanian) dan perkebunan. Kebijakan ini menyoroti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya tidak cukup kalau hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga perlu modal.

“Oleh karena itu, reforma agraria pertama-tama kebijakannya adalah mengenai bagaimana memberikan equity. Bagaimana memberikan modal kepada mereka, terutama petani yang nggak punya lahan atau punya lahan tapi kecil,” jelas Darmin.

Menko Perekonomian menjelaskan, pemerintah cenderung tidak akan membagi-bagikan lahan begitu saja, tetapi akan membuatnya dalam bentuk kelompok. “Akan lebih bagus hasilnya 50 hektar pohon cabai dibandingkan dengan masing-masing setengah hektar tapi tersebar di 200 tempat,” ujarnya.

Selanjutnya, di bidang perkebunan, pemerintah akan mendorong agar tidak hanya komoditas kelapa sawit yang menonjol, tetapi juga karet, kelapa, cokelat, kopi dan sebagainya, yang didalamnya perkebunan rakyat cukup dominan.

Menurut Menko Perekonomian, dari hasil review pemerintah, yang namanya perkebunan rakyat itu yang pertama-tama bibitnya memang tidak pernah direncanakan dengan baik.  Diakui Darmin, jika selama ini memang tidak dihasilkan bibit yang baik untuk dibeli petani.

Melalui kebijakan reforma agraria, jelas Darmin, pemerintah juga membangun rumah bagi masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di daerah-daerah kumuh. Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong sinergi antara nelayan penghasil rumput laut dengan perusahaan besar untuk melakukan investasi pengolahan rumput laut.

“Kalau kita konsisten dengan kebijakan itu, maka artinya pemerintah tidak akan memberikan konsesi kepada perusahaan besar untuk melakukan budidaya rumput laut. Itu adalah biar nelayan saja,” jelas Darmin.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menyusun kebijakan pengeluaran APBN bukan hanya diarahkan untuk melahirkan proyek-proyek kegiatan-kegiatan padat karya, tetapi juga melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti halnya membangun infrastruktur jalan, jembatan, atau pembangkit listrik.

“Pemerintah akan mencarikan jalan supaya kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa lahir,” jelas Darmin.

ANDALLE @www.rasio.co

Hello world!

redaksi
-
0

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

1...1,5961,5971,598Halaman 1,598 dari 1,598

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv