Rabu, Agustus 26, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1631

Besok, Tujuh Pejabat BUMD Tanjungpinang di Periksa Penyidik Tipikor

redaksi
-
0
Besok, Tujuh Pejabat BUMD Tanjungpinang di Periksa Penyidik Tipikor

RASIO.CO, Batam – Besok Penyidik Tipikor Krimsus Polda Kepri dikabarkan akan memeriksa tujuh pejabat Teras BUMD Tanjung Pinang untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungli Kios di Pasar Bintan Centre.

Tujuh pejabat teras tersebut diminta hadir esok.Kamis(23/02/2017) karena sudah dlayangkan surat pemanggilan oleh penyidik usai memeriksa tersangka Slamet. yang ditangkap.jumat(17/02/2017).

Menurut salah sorang sumber BUMD Tanjungping yang enggan dipublis membenarkan adanya surat panggilan penyidik Polda Kepri masuk kekantor PT Tanjungpinang Makmur Bersama, namun ia tidak menggetahui persis siapa?pejabat yang dipanggil.

“Sepertinya ada surat panggilan dari penyidik tetapi kami tidak tahu siapa saja pejabat yang dipanggil,” Kata Sumber.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Sam Budigusdian mengatakan, bahwa tersangka Slamet Bin Pawiro Danu(46) Pengawai BUMD Tanjungpinang merupakan koordinator Pasar Bintan Centre. diduga telah melakukan praktek pungli dari tahun 2014.

“Tersangka melakukan praktek pungli sudah dari tahun 2014 terhadap penyewa kios,” Kata Kapolda.Senin(20/02/2017).

Kapolda menjelaskan, Pada hari senin tanggal 13 Februari 2017, Tim Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri menerima informasi berupa Komplain dan keluhan warga masyarakat kecil yang berjualan dan menyewa kios atau lapak di pasar Bintan Center KM. IX Tanjungpinang tentang mahalnya biaya sewa.

Serta banyaknya pungutan terhadap para pedagang di pasar tersebut, yang diduga dilakukan oleh pegawai BUMD Kota Tanjungpinang, dimana praktek ini telah berlangsung dari tahun 2014, namun para pedagang tidak ada yang berani melapor karena takut akan diusir dari kios tempat mereka berdagang,” jelasnya.

Kapolda mengatakan, Tim melakukan pendalaman serta penyelidikan atas informasi yang didapat tersebut. Tim melakukan Survailence dan Undercover, berdasarkan informasi dari pedagang di pasar tersebut didapatkan Fakta bahwa yang menjadi Koordinator pasar Bintan Centre adalah dengan inisial S yang merupakan karyawan BUMD Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Tim Tipikor Polda Kepri melihat saudara S sedang menerima uang dari seseorang dimana uang tersebut diduga sebagai uang Pungli terkait penyewaan Kios di pasar tersebut, selanjutnya saudara S berikut Barang Bukti diamankan petugas. Atas dasar penangkapan tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan kasus dengan melakukan pengeledahan di kantor PT. TanjungpinangMakmur Bersama.

“Lebih kurang 9 barang bukti diamankan dari tersangka dan menyita 7 dokument penting BUMD,” Kata Dia.

Barang Bukti tersebut, Imbuh Kapolda, disita dari TKP, Uang Tunai sejumlah Rp.8 juta, 1 lembar fotocopy, 2 lembar foto warna ukuran 3X4, 1 lembar materai Rp.6000, 2 (Handphone merk Nokia dan Samsung warna hitam silver,1 lembar kwintansi tanggal 17 Februari 2017 ditandatangani oleh S dengan nominal Rp. 8.000.000, 1 lembar tanda terima BUMD Kota Tanjungpinang Nomor :7459, tanggal 5 Desember 2016, 1 lembar Kwitansi tanggal 29 Agustus 2016 dengan nominal Rp. 40.000.000,-.

Sedangkan dokumen yang disita Perda Kota Tanjungpinang tentangf pembentukan BUMD, Fc Akta pendirian BUMD Kota Tanjungpinang dan perubahannya, Surat perjanjian Sewa menyewa Kios pasar Bintan Centre Kota Tanjungpinang, SK Direksi BUMD Kota Tanjungpinang, Tanda terima setoran dana BUMD Kota Tanjungpinang,Uang tunai Rp. 26.058.000,- dan uang tunai Rp. 7.900,-

“Informasi uang tersebut adalah uang Kas Besar, namun untuk kejelasannya perlu diverifikasi oleh Dirut BUMD,” tegasnya.

Kapolda menambahkan, Pasal yang disangkakan adalah pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 Undang-undang RI no. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman (pasal 12 huruf e) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). (Pasal 11) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

APRI @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Hari Ini IHSG BEI Ditutup Menguat 17,69 Poin

redaksi
-
0
Hari Ini IHSG BEI Ditutup Menguat 17,69 Poin

RASIO.CO, Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, ditutup menguat sebesar 17,69 poin seiring dengan pergerakan bursa saham di kawasan Asia.

IHSG BEI ditutup naik 17,69 poin atau 0,33 persen menjadi 5.358,68 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 5,43 poin (0,61 persen) menjadi 891,78 poin.

“Penguatan IHSG pada hari ini (22/2) seiring dengan bursa saham di kawasan Asia, situasi itu juga mendorong dana asing di dalam negeri kembali melakukan aksi beli,” kata Analis NH Korindo Securities Indonesia, Bima Setiaji di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data BEI, investor asing membukukan beli bersih atau “foreign net buy” sebesar Rp95,036 miliar pada hari ini (Rabu, 22/2).

Ia menambahkan saham-saham sektor konsumer yang mulai dilirik investor menjadi salah satu penopang laju IHSG. Hal itu seiring dengan proyeksi pasar bahwa pada Februari ini akan terjadi kenaikan inflasi.

“Inflasi yang meningkatimembuka potensi pemulihan daya beli masyarakat sehingga mendorong penguatan pada saham-saham sektor konsumer. Secara siklus, inflasi akan naik pada bulan Februari dan April 2017,” katanya.

Analis Reliance Securities Lanjar Nafi menambahkan bahwa IHSG akhirnya ditutup menguat setelah sempat bergerak bervariasi di sepanjang perdagangan saham hari ini (22/2).

“Minimnya sentimen positif dari dalam negeri membuat investor cenderung berhati-hati,” katanya.

Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan saham di pasar reguler BEI mencapai 389.800 kali transaksi dengan total jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,386 miliar lembar saham senilai Rp6,843 triliun. Tercatat, efek yang bergerak naik sebanyak 136 saham, 173 saham turun, dan 104 saham tidak bergerak nilainya atau stagnan.

Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 238,33 poin (0,99 persen) ke level 24.201,96, indeks Nikkei turun 1,57 poin (0,01 persen) ke level 19.379,67, dan Straits Times menguat 28,01 poin (0,91 persen) posisi 3.122,20.

APRI @www.rasio.co | Antara news

Print Friendly, PDF & Email

Pertengahan Maret SWRO Belakangpadang Beroperasi

redaksi
-
0
Pertengahan Maret SWRO Belakangpadang Beroperasi

RASIO.CO, Batam – Pertengahan Maret 2017 sea water reverse osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air minum sudah dioperasikan di Pulau Belakangpadang, Kecamatan Belakangpadang.

“Fisiknya sudah selesai. Tinggal alatnya perlu penyesuaian-penyesuaian,” kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar di Belakangpadang, Rabu (22/2).

Menurut Suhar sebanyak 250 rumah juga sudah tersambung jaringan air SWRO ini. Penyambungan jaringan dilaksanakan tahun lalu dengan sumber pendanaan dari APBN untuk 200 sambungan rumah, dan 50 rumah dari dana pendampingan APBD Kota Batam.

Suhar menjelaskan total terdapat 2.700 rumah yang perlu pelayanan air bersih. Sebanyak 1.100 rumah sudah terlayani dengan sistem air bersih sebelumnya. Kemudian ditambah 250 rumah dari SWRO. Sehingga sudah 1.350 rumah yang menikmati air bersih di Belakangpadang.

“Berarti baru setengahnya. SWRO ini kapasitasnya bisa sampai 1.000 rumah. Artinya masih bisa tambah 750 rumah lagi,” kata dia.

Penambahan sambungan ke rumah dari sistem SWRO akan dilakukan secara bertahap. Tahun 2017 Pemerintah Kota Batam sudah menganggarkan Rp 1 miliar untuk membuat sambungan ke 500 rumah.

“Sisanya 250 rumah lagi di 2018,” ujarnya.

Instalasi SWRO atau PALMAM ini dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp 13,5 miliar. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Muhammad Natsir, pada saat peletakan batu pertama Juli 2015, mengatakan air yang diproduksi PALMAM ini bisa langsung dikonsumsi atau diminum, bukan sekedar air bersih biasa.

Ia menjelaskan proses penyulingan air ini membutuhkan listrik yang banyak maka biaya produksinya cukup besar. Namun lebih murah dibanding air minum isi ulang karena air produksi PALMAM ini dapat langsung dikonsumsi juga.

“Sekitar Rp 25-30 ribu per meter kubik, atau Rp 500 per galon,” ujarnya.

Instalasi SWRO di Belakangpadang ini dibangun dengan kapasitas debit air 5 liter per detik. Jika konsumsi air masyarakat 30 liter per orang per hari maka bisa melayani hingga 1.210 sambungan rumah.

APRI @www.rasio.co | mcb

Print Friendly, PDF & Email

Rumbadi: Penyebar Berita Bohong Itu Rasa Empatinya Negatif

redaksi
-
0
Rumbadi: Penyebar Berita Bohong Itu Rasa Empatinya Negatif

RASIO.CO, Batam-Prilaku menyebar berita bohong atau dikenal HOAX saat ini tidak saja dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok organisasi tertentu yang memiliki kepentingan politik. Kalangan akademisi pun disoroti tajam oleh masyarakat sebagai penyebar paling aktif.

Menurut Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Rumbadi Dalle, S.H.,M.H saat menjadi narasumber pendamping Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian di Kedai Kopi Morning Bakery Kepri Mall contoh kasus salah satu mantan dosen di perguruan tinggi bernama Buni Yani yang saat ini kasus tindak pidana penyebaran video yang disebut memiliki unsur kuat ujaran kebencian pada petikan pidato Ahok bernama lengkap Basuki Tjahja Purnama di Kepulauan Seribu yang kemudian disebarkan melalui media sosial menjadi titik tolak persepsi bahwa kalangan akademisi dianggap penyebar berita bohong paling aktif.

Padahal, tegas Rumbadi, apa yang dilakukan yang bersangkutan dalam kapasitas keindividuannya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan status jabatannya dalam lingkungan kampus sebagai seorang dosen. Namun karena berita proses hukum Buni Yani menjadi sorotan masyarakat maka tertanamlah persepsi seolah-olah apa yang dilakukannya kerap kalli di lakukan oleh civitas akademika.

“Contoh kecil itu yang mesti menjadi sandaran bagi kita sebagai masyarakat untuk betul-betul selektif dalam menerima hal-hal (informasi) yang menyebar secara viral di media sosial. Sebab jika asal telan saja maka si penyebar berita bohong seolah benar di mata si penerima berita bohong tersebut dan mewabah lah dia,” terang pria yang pernah aktif sebagai jurnalis di Majalah Tempo ini.

Melihat dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat penyebaran berita bohong tersebut, Rumbadi pun menilai bahwa para penyebar berita bohong seperti kehilangan rasa empati kemanusiaannya. Apalagi jika orang yang menyebarkan berita bohong itu merasa bangga telah melakukannya karena dibayar atau memiliki kepentingan tersendiri.

Tak disadari si penyebar, lanjutnya, bahwa apa yang telah disebarkan dapat menyebabkan perpecahan tidak saja cara berfikir kolektif di lingkungan keluarga, pergaulan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, Rumbadi mengingatkan kepada masyarakat agar aktif untuk menelurkan kebaikan khususnya terkait persoalan berita bohong yang menjadi fokus Negara untuk pemberantasannya. Masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam memilah informasi yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadinya. Tidak asal ikut-ikutan mengkomentari sesuatu hal yang tidak dalam kapasitasnya juga termasuk telah membantu meredam laju penyebaran berita bohong.

“Mulailah berfikir cerdas dalam menyerap informasi dan stop mengomentari suatu informasi yang bukan kompetensinya, sebab bukan malah turut membantu persoalan malah memperkeruh. Jika memang ada keluhan terkait jalannya pelayanan publik agar sebaiknya menggunakan jalur formal yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Atau jika memang tidak mendapat tanggapan dapat menempuh jalur formal lain yang khusus dibentuk untuk pengawasan pengawasan publik, seperti Komisi Kejaksaan kalau berkaitan dengan pelayanan di Kejaksaan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung jika terkait hukum acara yang tidak sesuai mekanisme atau Ombudsman RI jika berhubungan dengan pelayanan publik secara umum,” katanya

Jika menemukan indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun aturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus, maka dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai dengan kapasitas tingkatannya.***

ALLE KATA @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Berita HOAX Hampir Sebabkan NKRI Seperti Mesir

redaksi
-
0
Berita HOAX Hampir Sebabkan NKRI Seperti Mesir

RASIO.CO, Batam-Penyebaran berita bohong (HOAX) yang efektif di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Path dalam catatan kepolisian sepanjang tahun 2016 nyaris menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan NKRI seperti Negara Mesir di Timur Tengah pada medio 2014 lalu.

Hal tersebut dikemukakan Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian dihadapan para awak media dan netizen dalam acara Coffe Morning Kapolda Kepri bersama wartawan yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), di Kedai Kopi Morning Bakery Kepri Mall, lantai II pagi tadi.

Dalam kesempatan itu, Sam Budigusdian menegaskan bahaya penyebaran berita bohong dalam kehidupan sosial di masyarakat yang cenderung menyesatkan, menimbulkan persepsi negatif tanpa dasar hingga berakibat pada perpecahan dalam struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut, lanjutnya lebih disebabkan karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia yang menyenangi hal-hal (informasi) berbau gosip. Mulanya memang informasi HOAX dianggap sebagai bahan gurauan. Namun ketika disebarkan dan menjadi konsumsi publik baik itu melalui blog-blog pribadi maupun akun-akun tak bertanggung jawab di media sosial maka dampaknya melebar dan dipastikan menimbulkan keresahan.

Kapolda Kepri ini mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap hal-hal (informasi) yang bernilai provokatif hingga menyulut kebencian terhadap perorangan, organisasi tertentu maupun SARA. Jangan lagi, termakan upaya-upaya sistematis untuk membentuk persepsi seolah-olah informasi tersebut benar.

“Jadilah masyarakat cerdas dengan melakukan kroscek ke beberapa lembaga penyebar informasi terkait. Jangan mudah terhasut sebuah tulisan bohong jika ingin menjadi masyarakat Indonesia yang maju,” katanya mengingatkan.

Berdasarkan hasil survey yang dikutip kepolisian, dalam media presentasi yang disampaikan Sam Budigusdian setidaknya kontribusi media sosial sebagai lahan penyebaran berita bohong menempati peringkat pertama tertinggi yakni sekitar 92.40 persen. Melalui situs web portal sebanyak 34.90 persen, aplikasi chatting seperti Whatsapp dan lain lain cukup tinggi sebesar 34.90 persen sedangkan media cetak juga tercatat 5 persen.

“Masyarakat orang perorang harus jadi pegiat anti HOAX demi peradaban Indonesia yang maju,” tegas Kapolda Kepri.***

ALLE KATA @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Kapolda Kepri dan Pemred RASIO MEDIA Kompak

redaksi
-
0
Kapolda Kepri dan Pemred RASIO MEDIA Kompak

RASIO.CO, Batam – Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, berbagai informasi palsu “hoax” beredar luas ditengah-tengah masyarakat. Informasi hoax ini menyebar lewat media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan lainnya.

Informasi hoax ini dengan mudah di akses publik, karena dengan perkembangan handphone pintar saat ini, beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan. Informasi palsu terkadang malah diyakini sebagai kebenaran.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian mengajak netizen dan awak media untuk melawan hoax.

“Coffe morning bersama Kapolda Kepri dengan awak media dan netizen Kota Batam,” kata Kapolda Kepri melalui Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga.

Selain Kapolda, dalam acara coffe Morning juga akan dihadiri pejabat utama Polda Kepri dan pemateri dari Wakil Dekan Universitas Riau Kepulauan Rumbadi Dalle, S.H, M.H. Acara berlangsung pada, Rabu (22/2).

ALLE KATA @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Keren, Industri Perawatan Pesawat Bakal Dibangun di Batam

redaksi
-
0
Keren, Industri Perawatan Pesawat Bakal Dibangun di Batam

RASIO.CO, Batam-PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF), anak usaha PT GAruda INdonesia (Persero) yang bergerak dibidang perawatan pesawat menandatangani kesepakatan dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk membangun Industri Perawatan Pesawat di kawasan Bandara Hang Nadim. Direktur Utama GMF, JUliandra dan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodiputro menandatangani MoU tersebut di Kantor Pusat BP Batam, Batam, Kepri, Selasa (20/2).

Juliandra menjelaskan rencana investasi ini akan dipergunakan oleh GMF dan rekanan untuk mengembangkan pembangunan fasilitas perawatan pesawat seperti Hanggar dan fasilitas pendukung lainnya termasuk pembangunan gudang logistik. Pemilihan lokasi di Batam mengingat infrastruktur dan letak yang strategis.

“Ini komitmen kami kembangkan bisnis logistik guna mendukung kebutuhan persediaan suku cadang untuk operasional hangar di lahan tersebut dan juga untuk line maintenance GMF di area Sumatera dan sekitarnya,” katanya.

Direncanakan fasilitas perawatan pesawat berupa hangar akan didirikan bangunan seluas 25.000 meter persegi, yang juga akan mengakomodasi pasar perawatan pesawat internasional. Saat ini pembangunan hangar sedang dalam tahap evaluasi kelayakan bisnis bersama dan ditargetkan dapat dimulainya pembangunannya pada semester II tahun 2017.

“Dapat beroperasi di semester II tahun 2018,”katanya menegaskan.

Tindak lanjut dari MoU ini, lanjut JUliandra adalah melakukan penetapan lokasi dan pengukuran lahan, negosiasi aspek komersial, penyusunan perjanjian kerjasama dan kemudian dilanjutkan dengan pengurusan perizinan usaha.

Kepala BP Batam, Hatanto mengatakan harapannya terhadap kemajuan pembangunan di Batam yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. BP Batam, kata Hatanto berorientasi mterbukanbya lapangan pekerjaan skill baru dan menambah daya tarik investasi di Batam.

“Harapan saya tinggi terhadap kemajuan pembangunan,” katanya.

ALLE KATA @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

NIM Perbankan 2017 Bisa Capai 5,7%

redaksi
-
0
NIM Perbankan 2017 Bisa Capai 5,7%

RASIO.CO, Jakarta-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksi margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) industri perbankan pada tahun ini masih berpotensi mekar.

Peluang tersebut salah satunya karena adanya kenaikan bunga kredit dan beberapa bank menurunkan bunga deposito pada tahun ini. Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS Dody Arifianto mengatakan, tahun ini, diproyeksi NIM masih bisa naik 7 basis points (bps) secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 5,7%.

“Tren NIM 2017 cenderung stabil sampai naik tipis,” ujar Dody, Senin (20/2).

Sebagai gambaran, pada 2016, NIM perbankan berada di angka 5,63% atau naik 24 bps secara yoy. Kenaikan NIM ini didorong pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 12,28% yoy menjadi Rp 329,9 triliun.

Selain itu, rata-rata total aset produktif tercatat naik 7,4% yoy menjadi Rp 5854 triliun.

ALLE KATA @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Freeport Siapkan Gugatan Arbitrase

redaksi
-
0
Freeport Siapkan Gugatan Arbitrase

RASIO.CO, Jakarta-Chief Executive officer (CEO) Freeport McMoran Inc, Richard C. Adkerson menyatakan, apabila dalam 120 hari, negosiasi yang dilakukan pemerintah dan Freeport tidak mencapai kata sepakat, pihaknya berhak mengajukan gugatan arbitrase internasional kepada pemerintah.

Adapun gugatan arbitrase itu karena PT Freeport Indonesia tidak sepakat dengan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara sepihak yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

“Saya kirimkan surat ke Menteri ESDM (17 Januari 2017) yang menunjukkan perbedaan antara Kontrak Karya dan IUPK. Dan di situ ada waktu 120 hari di mana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan ini,” kata Richard saat memberikan keterangan pers di hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2).

Ia melanjutkan jika kedua pihak tidak menemukan solusi terbaik, maka Freeport akan menggunakan haknya ke badan hukum internasional. Waktu 120 hari terhitung sejak Jumat (17/2).

“Jadi, hari ini, Freeport tidak melaporkan arbitrase, tapi kita memulai proses untuk melakukan arbitrase, apabila tidak ada keputusan selama 120 hari,” ujar Richard.

Adkerson menambahkan, dengan adanya PP 01 Nomor 2017 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Freeport tidak bisa melakukan ekspor konsentrat apabila tidak mengakhiri Kontrak Karya, dan harus berubah menjadi IUPK.

Menurut Adkerson, Freeport melihat hal ini menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan untuk semua pemangku kepentingan termasuk penangguhan investasi modal, pengurangan signifikan dalam pembelian barang dan jasa domestik, kemudian hilangnya pekerjaan bagi para kontraktor dan karyawan.

“Karena kami terpaksa menyesuaikan pengeluaran kegiatan usaha kami sesuai dengan pembatasan produksi. Saya tetap berharap dapat mencapai jalan keluar yang disepakati oleh perusahaan kami dengan pemerintah,” pungkasnya.

ALLE KATA @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Transaksi Jual Beli Jabatan ASN Capai Rp 44 triliun

redaksi
-
0
Transaksi Jual Beli Jabatan ASN Capai Rp 44 triliun

RASIO.CO, Jakarta-Nilai potensi suap dalam jual beli jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai puluhan triliun. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bahkan menyatakan, nilai potensi suap atau rente yang beredar dalam praktik kotor tersebut mencapai Rp 44 triliun.

Dahnil Simanjutak, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengatakan, potensi tersebut didapat setelah pihaknya meneliti praktik jual beli jabatan di sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Sekadar menambahkan, yang termasuk ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Riset dilakukan di 10 kabupaten kota, di situ kami temukan, untuk mendapat jabatan tertentu, suap yang diminta itu, nilainya berkisar Rp 400 juta sampai Rp 1 miliar, itu kalau ditotal Rp 44 triliun,” katanya usai menemui Presiden Joko Widodo, Senin (20/2).

Dahnil mengatakan, telah menyerahkan hasil penelitian tersebut ke Jokowi. Dia berharap, hasil penelitian tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk mengatasi masalah jual beli jabatan.

Kasus jual beli jabatan sampai saat ini masih marak. Terakhir, kasus jual beli jabatan melibatkan Bupati Klaten, Sri Hartini. Ia ditangkap KPK atas kasus jual beli jabatan di daerahnya.

Atas kasus itu, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memerintahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mencari cara agar praktik jual beli jabatan bisa segera dihapus.

ALLE KATA @www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email
1...1,6301,6311,632...1,639Halaman 1,631 dari 1,639

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv