RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima Anugerah Baznas Award 2024 dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Kepri sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik Tingkat Provinsi.

Anugerah Baznas Award 2024 diserahkan langsung oleh Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad kepada Gubernur Ansar di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (24/2). Acara ini juga dihadiri dan dibuka oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang mewakili Presiden Joko Widodo.

Usai acara, Gubernur Ansar mengucapkan terima kasih kepada Baznas RI yang telah memberikan penghargaan ini. Ia juga mengapresiasi kinerja Baznas Provinsi Kepri yang telah berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat dan membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.

“Semoga ke depan program di Baznas Provinsi Kepri semakin ditingkatkan, semakin inovatif, dan semakin memberikan kemaslahatan untuk seluruh umat di Provinsi Kepri,” ujar Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar juga menyampaikan harapan dan dukungan kepada Baznas RI untuk terus meningkatkan peran dan fungsi zakat sebagai instrumen ekonomi syariah yang dapat memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat juga memiliki potensi yang besar untuk membantu pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam membayar zakat, baik melalui Baznas maupun LAZ yang ada di daerah kita,” tuturnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

RASIO.CO, Tanjungpinang – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, khususnya terkait sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aston Hotel Tanjungpinang, Kamis (29/2).

Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon, yang hadir bersama Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Darat Ismawan Haryono, dan bertindak selaku moderator panel diskusi Perencana Ahli Madya Wilianto Siagian.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Doli Boniara, menjadi narasumber dengan materi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PPKT di Provinsi Kepri. Kemudian narasumber lainnya yang memberikan paparan di antaranya Sekdakab Bintan Ronny Kartika, perwakilan Asops Panglima TNI, Pushidros TNI AL, Koarmada I, Distrik Navigasi Klas I Tanjungpinang, Bakamla, dan Badan Informasi Geospasial.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dalam arahannya mengatakan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yg semuanya berbatasan laut. Hanya tiga diantaranya yang juga berbatasan dengan darat. Menurutnya Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan paling kompleks, perlu sistem pengamanan perbatasan negara berbasis konsepsi keamanan maritim.

“Untuk itu perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang bersifat integratif dengan menggunakan konsepsi maritime security sebagai landasan pengembangan” katanya. 

Ia menyampaikan tantangan ke depan dalam pengelolaan perbatasan di antaranya Indonesia yang sangat vulnarable, rawan secara geografis. Banyak jalur tidak resmi dalam exit dan entry poin. Untuk itu harus ada capacity building, kelembagaan yang bisa membangun kerja sama dan kolaborasi, pertukaran data dan informasi dan komunitas perbatasan, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat perbatasan.

Selanjutnya ia mengatakan Pemerintah ke depan sangat serius dalam memperhatikan geografis wilayah. Saat ini dalam pengelolaan perbatasan membutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa pulau-pulau perbatasan itu tetap terjaga lingkungan hidupnya. Di samping disebut sebagai konservasi juga rehabilitasi.

“Mungkin tahun depan Kepri akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan proyek nasional dalam rangka rehabilitasi mangrove. Di saat yg sama, di Sumatera khususnya yang masuk segmen selat malaka, salah satu selat tersibuk di dunia. Memicu semakin meningkatnya aktivitas air laut dlm bentuk gelombang” tutup Robert. 

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Doli Boniara menyampaikan tugas di daerah salah satunya adalah menjaga kedaulatan dengan menjaga pulau jangan sampai berubah bendera. 

“Perlunya kami di daerah perbatasan diberi perhatian, arahan, dan bimbingan. Sehingga masyarakat perbatasan tidak menjadi masalah tapi menjadi solusinya” kata Doli. 

Doli juga menyampaikan kebijakan khusus berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 yang mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sekitar PLBN, dengan tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.

“Lalu penyerapan tenaga kerja di kawasan perbatasan negara, terutama masyarakat lokal dan masyarakat yang terdampak Covid-19, serta pemerataan pembangunan dan ekonomi di kawasan perbatasan negara” paparnya. 

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan Rakor ini, sebelumnya Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan juga telah melakukan peninjauan Pilar Titik Reverensi (PTR) di Tanjung Seding Bintan, pada Selasa (27/2) yang lalu. PTR ini menjadi koordinat titik dasar kawasan terluar bagi kedaulatan NKRI.

Kemudian nelayan Suku Laut di Kampung Panglong Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, juga menjadi objek kunjungan. Dalam kunjungan didapat informasi nelayan yang pernah tertangkap oleh Aparat Maritim Malaysia karena kapal yang ditumpangi mereka mati mesin dan hanyut hingga masuk ke negara Jiran tersebut.

Inilah yang menjadi atensi bersama baik Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepri untuk terus melaksankaan sosialisasi terkait batas wilayah negara.

Redaksi@www.rasio.co//

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad S.E., M. M, mewacanakan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal di Provinsi Kepulauan Riau selain perlindungan bagi nelayan yang telah berjalan. 

Wacana disampaikan Gubernur Ansar dalam pertemuan bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri, Eko Yuyulianda di Kedai Kopi Batu 10, Kota Tanjungpinang, Jumat (1/3). 

Dalam pertemuan ini Gubernur Ansar mewacanakan juga akan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja informal di sektor jasa transportasi, yakni tukang ojek, serta  serta jasa kemasyarakatan, seperti marbot masjid, guru ngaji, serta penggali kubur. 

Tindak lanjut terkait wacana ini, Gubernur Ansar menyarankan agar ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama dinas terkait di Pemprov Kepulauan Riau. 

Dalam kesempatan ini, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepulauan Riau, Eko Yuyulianda mengapresiasi kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad tersebut. 

“Jarang Kepala Daerah yang memahami bahwa jaminan sosial ini adalah alat bantu, jaring sosial, bukan sesuatu yang membebankan. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah yang justru mensejahterakan masyarakat Kepri,” papar Eko. 

Dalam pertemuan ini, Eko melaporkan program perlindungan sosial terhadap 34 ribu lebih nelayan dan pekerja rentan di Kepri Jamsosnker 2023 kepada Gubernur Ansar Ahmad. 

“Kami sampaikan program telah berjalan baik,” kata Eko. 

Tahun 2023, jumlah nelayan di Kepri yang diberikan perlindungan sosial berjumlah 34 ribu lebih, terdiri dari 34 ribu nelayan dan pekerja rentan yang penyalurannya melalui kabupaten/kota dan 17.209 melalui Pemprov Kepri, dengan total iuran sebesar Rp3,4 miliar lebih. 

Dari iuran tersebut tahun 2023 itu, jelas Eko, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan sebesar Rp 3,9 miliar. 

“Ini menandakan negara hadir melalui Pemprov Kepri dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat,” tambah Eko. 

Eko juga menekankan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini mengedepankan perlindungan, tidak hanya sekedar berorientasi mengenai margin, keuntungan, dan bisnis. 

“Kebijakan Gubernur telah membantu mencegah timbulnya kemiskinan baru. Pekerja mendapat perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja karena ada santunan, anak-anak mereka tetap bisa bersekolah,” papar Eko lagi. 

Eko menekankan pihaknya akan menindaklanjuti wacana Gubernur Ansar memperluas segmentasi pemberian perlindungan kepada pekerja rentan lainnya. 

“Tentu Gubernur tidak terlibat langsung dalam teknis pelaksanaannya. Maka kami akan menindaklanjutinya bersama instansi terkait,” unggkapnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengukuhkan Ketua beserta 19 pengurus Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau (FORARI) periode 2023-2025 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (1/3).

M. Fahri Al Zaffan menggantikan Azwan Rifa’i menjadi Ketua FORARI yang baru. Sementara itu Azwan Rifa’i beserta pengurus FORARI yang lama menjadi Fasilitator FORARI.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyoroti peran vital anak-anak dalam mewujudkan masa depan Provinsi Kepri. Dengan fakta bahwa 1/3 dari populasi Provinsi Kepri adalah anak-anak, Gubernur Ansar menekankan pentingnya memajukan potensi dan peran anak untuk membangun Kepri yang lebih baik.

“Masa depan Kepulauan Riau sangat tergantung pada generasi muda kita. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa setiap anak tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan terbaik, memiliki identitas dan dilindungi dengan penuh kasih sayang” kata Gubernur Ansar.

Dalam konteks ini, FORARI didukung sebagai mitra kunci pemerintah dalam upaya memperkuat peran anak-anak. Gubernur Ansar merinci peran FORARI sebagai Pelopor dan Pelapor, menekankan pentingnya partisipasi anak-anak dalam perencanaan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan komitmen terus-menerus dalam perlindungan anak, menggabungkan upaya Promotif dan Preventif melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan upaya Kuratif dan Rehabilitatif melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

“Partisipasi anak-anak sangat penting dalam proses pembangunan. Juga FORARI diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk menyuarakan pandangan serta kebutuhan anak-anak di Kepulauan Riau. Pemerintah akan terus mendorong Forum Anak dan Komunitas Peduli Anak untuk terus berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kepulauan Riau,” ujarnya.

Terakhir, Gubernur Ansar memberikan apresiasi kepada pengurus FORARI periode sebelumnya dan menyambut pengurus baru dengan harapan agar mereka melanjutkan program unggulan dan menghadirkan inovasi baru.

“Saya mengucapkan ‘Selamat’ kepada pengurus yang baru dilantik. Jadilah inspirasi bagi anak-anak di Kepulauan Riau, menjaga nama baik organisasi, dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan Kepulauan Riau yang Layak Anak,” tutupnya.

Redaksi@www.rasio.co//

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi kabupaten/kota di Kepri, yang pertumbuhan ekonominya selama tahun 2023, seluruhnya mengalami peningkatan positif. Sehingga mendukung pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang tumbuh sebesar 5,20 persen di tahun 2023 year on year. Tertinggi se-Sumatera dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar usai mendengarkan rilis resmi yang disampaikan Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus di Ruang Rapat BPS Kepri, Tanjungpinang, Jumat (01/03). 

Dari keterangan BPS, seluruh kabupaten kota di Kepri mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Bahkan Kabupaten Bintan berhasil tumbuh 6,14 persen. Naik signifikan 1,7 persen dibanding tahun 2022 di angka 4,44 persen. Kemudian Kabupaten Karimun juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, tumbuh 5,50 persen. Naik 1,12 persen dibanding tahun 2022 sebesar 4,38 persen. 

Sementara itu Kota Tanjungpinang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 4,92 persen, naik 0,80 persen dibanding tahun 2022 sebesar 4,12 persen. Kabupaten Karimun tumbuh sebesar 4,30 persen, naik 0,56 persen dari tahun 2022 sebesar 6,84 persen. Kota Batam tumbuh sebesar 7,04 persen, naik 0,20 persen dari tahun 2022 sebesar 6,84 persen. 

Lalu Kabupaten Kepulauan Anambas tumbuh 0,62 persen, naik 0,53 persen dibanding tahun 2022 di angka 0,09 persen. Dan Kabupaten Natuna yang tumbuh 0,96 persen, naik 0,85 persen dibanding tahun 2022 diangka 0,11 persen. 

“Khusus Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas yang masih tercatat minim, namun sesungguhnya itu dikarenakan fluktuasi kondisi minyak dan gas. Kalau realnya tanpa migas juga pertumbuhan ekonominya diperkirakan 5 hingga 6 persen” ucap Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar pun mengatakan bersama BPS Kepri akan terus memperdalam potensi-potensi sektor yang masih bisa dikembangkan dengan sentuhan layanan birokrasi yang lebih mudah dan lebih baik.

“Supaya beberapa item pendukung pertumbuhan ekonomi bisa kita dorong untuk meningkatkan pertumbuhan lebih cepat” ujarnya. 

Mengenai inflasi, Gubernur Ansar mengatakan akan terus mengevaluasi kebijakan yang mempengaruhi. Tak terkecuali kebijakan kabupaten kota yang akan dikomunikasikan dengan baik.

“Akan kita surati beberapa kepala daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan daerahnya. Seperti kenaikan tarif parkir di Batam, kemudian kenaikan harga gas 3 kg, bukan tidak boleh menaikkan harga, namun kondisi dan situasinya belum tepat. Tarif rumah sakit di Batam, Karimun dan Tanjungpinang juga akan dibahas bersama” kata Gubernur Ansar. 

Sebelumnya Darwis Sitorus memaparkan perkembangan inflasi di Kepri pada Februari 2024 yang mengalami deflasi sebesar 0,22 persen (month to month) terhadap Januari 2023, kemudian mengalami inflasi sebesar 2,65 persen (year on year) terhadap Februari 2024.

“Komoditas dengan andil inflasi terbesar secara year on year yaitu beras dengan andil inflasi 0,41 persen, angkutan udara 0,34 persen, tarif parkir 0,18 persen, daging ayam ras 0,16 persen, dan emas perhiasan 0,13 persen” papar Darwis.

Redaksi@www.rasio.co//

RASIO.CO, Tanjungpinang – RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tepat berusia 12 tahun pada hari Kamis, (29/02) yang lalu. Perayaan HUT ke-12 RSUD Raja Ahmad Tabib pada tahun kabisat ini mengambil tema “12 tahun telah kita jalani dalam proses transformasi bersama, melayani dengan dedikasi dan terus berinovasi”,

Sejak berdiri pada 29 Februari 2012, RSUD Raja Ahmad Tabib telah berhasil menyediakan 28 Layanan Spesialis dan Sub Spesialis, dengan terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, Yusmanedi, menyampaikan bahwa setelah berhasil membuka Cathlab Jantung, pada bulan Februari 2024 ini RSUD Raja Ahmad Tabib telah berhasil meluncurkan layanan Neuro Intervensi untuk Pasien Stroke. Pada akhir Maret 2024, rencananya akan meresmikan bangunan bunker radio onkologi, serta memulai pengembangan SIM RS secara digital dengan kerja sama bersama RS Sardjito Yogyakarta. 

“Selain itu, pada bulan Juni 2024, RSUD Raja Ahmad Tabib akan membuka layanan baru untuk operasi jantung bypass (operasi terbuka jantung), dan pada bulan September 2024 akan menambah peralatan medis bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk pengembangan layanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)” kata Yusmanedi.

Dengan perayaan ulang tahun kali ini, ia berharap RSUD Raja Ahmad Tabib semakin berkembang, memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman bagi seluruh pasien dan keluarga, serta tetap menjadi yang terdepan dalam teknologi dan keilmuan, dan akuntabel dalam pertanggungjawaban. 

“Hal ini sejalan dengan upaya transformasi kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Kepulauan Riau” tambahnya.

Melalui momentum ulang tahun ini, Yusmanedi menegaskan kesiapannya untuk membawa RSUD Raja Ahmad Tabib terus bertransformasi, melayani dengan akhlak yang mulia, dan terus berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman.

“Dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga masyarakat semakin yakin dan percaya pada layanan yang diberikan oleh rumah sakit” tutupnya. 

Peringatan ulang tahun ini juga diisi dengan berbagai kegiatan perayaan yang dimulai sejak tanggal 23 Februari 2024 hingga puncaknya pada Gebyar Hari Ulang 2 Maret 2024. Mulai dari kegiatan edukasi di poliklinik dan media sosial, Proctorship Cathlab (23 Februari), lomba futsal (24 Februari), lomba cuci tangan dan dekorasi ruangan di rumah sakit (28 Februari), hingga Mini Simposium Kegawatdaruratan Obstetri dan Kardiologi

Kemudian beberapa kegiatan sosial juga digelar seperti donor darah, serta berbagi bingkisan kasih untuk warga sekitar rumah sakit dan warga di Rumah Bahagia, serta bayi yang lahir pada hari ulang tahun rumah sakit (29 Februari). Kegiatan puncak ini, berupa jalan santai, senam sehat, dan pemotongan tumpeng, akan dihadiri oleh kurang lebih 1000 orang dari keluarga besar RSUD Raja Ahmad Tabib, dan dilaksanakan di lapangan parkir Mesjid Ibnu Sina.

Redaksi@www.rasio.co//

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Darwis Sitorus meresmikan fasilitas Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Kantor BPS Kepri, Tanjungpinang, Jumat (01/02). PST BPS Kepri menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang diminta memenuhi standar ISO 9005:2015.

ISO 9001:2015 merupakan standar internasional yang menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan SOP untuk Sistem Manajemen Mutu. 

Adapun jenis layanan yang disediakan PST BPS Kepri di antaranya perpustakaan tercetak, baik berupa layanan terbuka maupun tertutup, perpustakaan digital, layanan konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan penjualan produk BPS.

Kemudian fasilitas yang tersedia di PST BPS Kepri dalam memaksimalkan pelayanan telah tersedia PPID Desk, lounge dan cafetaria mini, PC untuk pengunjung, studio konsultasi statistik dengan perangkat audiovisual, dan ruangan Podcast ‘Kepri Cerdas’ (Cerita Data Statistik) yang sempat dijajal Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar berharap, dengan diresmikannya PST dengan standar ISO 9001:2015 ini, pelayanan berbasis digital yang telah terstandar akan lebih dapat memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat atas kebutuhan data statistik. 

“Saya kira fasilitasnya sangat memadai, dengan sistem digital juga, silakan masyarakat manfaatkan ini, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat umum” kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar juga berharap kehadiran PST ini akan menjadi kebanggaan Provinsi Kepri. Sebagai salah satu alat pendukung peningkatan berbagai indikator makro yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Redaksi@www.rasio.co//