Rabu, November 11, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 403

Warga Rempang Ditargetkan Sudah Menempati Hunian Baru September Mendatang

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus berkomitmen untuk merealisasikan hunian baru kepada masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City.

Saat ini, proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen. Selanjutnya, akan dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024 ini. Sebab, rumah tersebut ditargetkan bulan September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat.  Begitu juga dengan Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret ini.

“BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati oleh warga pada September 2024,” Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.

Namun pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai, karena lahan untuk pembangunan rumah itu masih dikuasai oleh masyarakat.

Tim Terpadu Kota Batam pun mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, Selasa (27/2) lalu. Tim Terpadu Kota Batam ini, dibentuk dengan dasar Keputusan Walikota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.

Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam. Adapun Tim Terpadu Kota Batam ini, terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan.

“Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan,” katanya.

Ariastuty menjelaskan, sebelum diterbitkannya SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektar tersebut. Dari total keseluruhan lahan di Tanjunh Banon seluas 145 hektar.

Sosialisasi dan pendataan pertama, dilaksanakan pada 29 Desember 2023 lalu di Kantor Camat Galang. Saat itu, sosialiasasi dan pendataan dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Ilham Eka Hartawan.

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan pendataan kembali pada 15 Januari 2024 di Kantor Camat Galang yang dipimpin oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana.

Kemudian, sosialisasi dan pendataan terakhir yang dilaksanakan pada 26 Februari 2024 lalu di Ruang Presentasi Marketing Center BP Batam. Dimana sosialisasi tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad.

Pemberian surat peringatan pertama ini juga merupakan bentuk sosialisasi awal sebelum masuk kedalam tahapan pembongkaran bangunan. Langkah tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur untuk menangani proses pelaksanaan pembangunan rumah yang sudah di programkan oleh BP Batam.

Setelah SP1 tersebut dikirim, akan ada waktu selama tujuh hari untuk pemilik lahan menyatakan sikap. Begitu juga dengan SP2 yang mempunyai waktu selama 7 hari. Sementara untuk SP3, ada waktu selama tiga hari.

Ia mengungkapkan, bahwa SP itu dilayangkan agar warga yang tinggal di kawasan Tanjung Banon mau membongkar rumahnya secara sukarela. Namun jika sampai SP3 itu tak digubris, maka Tim Terpadu akan melayangkan Surat Perintah Bongkar (SPB) dan penertiban pun akan dilakukan.

“Sebelum menerbitkan SP Bongkar dan dilaksanakan eksekusi pembongkaran oleh Tim Terpadu Kota Batam, masih diberikan ruang atau kesempatan kepada warga untuk diskusi dan menyatakan sikap,” katanya.

Dari sosialisasi dan pendataan yang dilakukan itu, sebagian dari warga yang menguasai lahan tersebut telah sepakat untuk menerima santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Warga akan menerima santunan atas penggantian lahan, bangunan hingga tanaman yang tumbuh diatas lahan mereka.

Seluruh bagunan hingga tanaman yang tumbuh akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan NJOP yang telah disepakati oleh seluruh FKPD Kepri dan Batam. Sehingga setiap masyarakat, akan menerima santunan yang berbeda-beda. Sesuai dengan luasan lahan yang dimilkinya.

Bagi pemilik lahan yang sudah menerima dan menerima santunan yang diberikan, akan difasilitasi dalam pembukaan rekening tabungan. Sementara yang masih menolak, akan dilanjutkan untuk pemberian SP2 dan seterusnya.

Ia menambahkan, saat ini Tim Terpadu terus mengimbau kepada warga yang menduduki lahan tersebut, untuk menyelesaikannya melalui cara-cara yang baik.

“Komitmennya, kita ingin realisasi pembangunannya bisa selesai tepat waktu, hal ini pun membutuhkan dukungan dari seluruh pihak,” imbuhnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Kecamatan Selayar Tuan Rumah MTQH ke-10 Tingkat Kabupaten Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-10 Tingkat Kabupaten Lingga tahun 2024, secara resmi dibuka, yang dilaksanakan di Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Sabtu (2/3/2024), malam.

Ket foto: Muhammad Nizar, Bupati Kabupaten Lingga.

Adapun MTQH ke-10 Tingkat Kabupaten Lingga di buka Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial, Kesra dan Pengembangan SDM, Mahadi Rahman, SQ, M.Pd.I, menyampaikan, majelis yang akan berlansung dari tanggal 1- 8 Maret 2024, adalah sangat ditunggu oleh umat islam dan para pecinta Alquran, yang tahun ini dilaksanakan di Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga.

Mahadi menjelaskan, Alquran adalah mukjizat yang teragung sepanjang zaman, walau berjuta buku wujud di dunia tidak akan setara untuk dibandingkan dengan sebaris firman Allah. Alquran bahasanya menawan menyentuh pintu hati insan, ketika di baca Alquran akan menyuntik motivasi kekuatan, waktu bergembira tidak usah dilupakan Alquran yang memberikan bimbingan berpanjangan.

“Membaca Alquran bukan seperti kita membaca prosa tulisan karya insan, tetapi Alquran di wahyukan kepada junjungan rasul yang penuh dengan kesempurnaan karena ia kalamullah penyuluh kehidupan,” kata Mahadi Rahmad saat membuka MTQH ke-10 tingkat Kabupaten Lingga.

Mahadi melanjutkan, Pemerintah Provinsi Kepri sangat mendukung kegiatan MTQH yang dilaksanakan ini, seperti diketahui pak Gubernur sangat perhatian dibidang Alquran, bahkan Gubernur Kepulauan Riau mengharapkan dari Lingga akan melahirkan Qori, Qoriah, Hafiz, Hafizah dan ahli Hadis yang bukan hanya juara tingkat Kabupaten Lingga, tapi juara bertarap nasional dan internasional.

“Sebagai motovasi untuk kita semua, kalau berbicara tentang Alquran Kepri sudah tidak kita diragu kan lagi, bahkan Provinsi Kepri pernah menjadi juara umum pada MTQ nasional tahun 2014 yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan anak-anak dari Lingga telah banyak yang mengikuti MTQ nasional dan internasional,” terang Mahadi.

“Selain itu pada tahun ini, Insya Allah salah seorang santri dari quran centre Kepri akan mewakili Indonesia pada MTQ internasinal Hafiz Alquran golongan 30 Juz Putri yang akan berlansung di Amerika dari tanggal 25 Juni sampai 3 Juli 2024,” ungkap Mahadi menambahkan.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar dalam sambutannya mengatakan, bahwa wahyu Allah SAW berupa Alquran yang dibaca bisa lansung klop dihati tanpa setahu pikiran, sebab wahyu dari langit itu memang bukan kosumsi otak saja tapi juga makanan hati, termasuk lah hurup yang terpotong-potong pada surah kendati pun tidak jelas artinya tetapi jangan dikira tidak ada gunanya, sebagai wahyu hurup-hurup itu pasti ada ekspansi dengan kehidupan manusia meski terkadang belum dipahami dengan benar.

Demikian hal nya membaca Alquran, jelas M. Nizar, tanpa memahami makna jangan dikira tidak mendatangkan manfaat, sudah tadi sama-sama mendengar penyampaian Alquran diawal, walau pun tidak mengerti dengan arti dan makna, tapi hari ini Insya Allah yang mendengar dan berkumpul tercatat oleh malaikat dilaporkan kepada Allah SWT, ada majelis diwilayah Kabupaten Lingga, Kecamatan Selayar berkumpul orang-orang yang soleh dan solehah untuk mengembangkan serta mensiarkan agama Allah melalui Alquran.

“Harapan kami sebagai pimpinan daerah, dengan kegiatan MTQH ke-10 ini kita dapat menjalin silaturahim untuk lebih akrab dan lebih harmonis,” papar M. Nizar.

Bupati Lingga mengatakan, dengan adanya kegiatan MTQH dan mendengar lantunan ayat suci Alquran silaturahim terus berjalan dan dilaksankan. Kepada anak-anak para kafilah masing-masing kecamatan yang menjadi perwakilan, diharapkan dapat meneladani termasuk yang hadir juga dapat meneladani dari ayat-ayat suci Alquran dengan wahyu Allah yang tidak main-main.

“Mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan untuk Kabupaten Lingga, dijauhi dari segala macam musibah serta bala, mudah- mudahan anak-anak kita yang hari ini mewakili masing-masing kecamatan dapat membagakan orang tua dan Kabupaten Lingga dimasa sekarang dan yang akan datang,” kata M. Nizar.

Dalam laporannya, Ketua LPTQ Kabupaten Lingga, diwakili Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lingga, H. Muhammad Nasir, S.Ag, MH menyampaikan, MTQH ke-10 ini 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga, telah berpartisipasi mengirimkan peserta untuk ikut dalam 18 cabang dalam MTQH dengan jumlah peserta sebanyak 389 peserta.

H.M Nasir menjelaskan, MTQH ke-10 tingkat Kabupaten Lingga telah dimulai dari Jumat tanggal 1 Maret 2024, yang diawali dengan malam ta’aruf, pembukaan stand bazar yang diikuti pawai ta’aruf dengan berbagai variasi dengan semangat setiap kecamatan menampilkan kebolehan masing-masing dalam rangka memeriahkan MTQH ke-10 tahun 2024.

“Panitia LPTQ Kabupaten Lingga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kecamatan yang telah berpartisipasi dalam melaksankan MTQH ini, dan berpartisipasi ikut mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan,” terang H.M Nasir.

H.M Nasir mengungkapkan, Insya Allah, setelah pembukaan dilaksanakan MTQH sampai selesai, juga disampaikan bahwa pada pembukaan ini sebagai apresiasi dalam rangka mewujudkan Alquran untuk lebih memberikan manfaat menghadapi tantangan masa datang.

H.M Nasir melanjutkan, LPTQ tidak hanya berhenti hanya pada lembaga Alquran saja, tetapi harus terus berproses untuk bangkit dan maju menjadi lembaga pengembangan sesungguhnya. Tantangan milenial sedang dihadapan terbentuk apa tidaknya inspirasi Alquran bagi masa depan generasi jawabannya adalah MTQH ke-10.

“Untuk itu, kami berharap kepada seluruh official, peserta dan dewan hakim yang sudah dilantik, jadikan Alquran menjadi inspirasi dan modal utama untuk membangun nilai-nilai qurani dimasa yang akan datang pada generasi kita,” kata H.M Nasir.

“Dari 18 cabang yang diikut serta kan pada MTQH Kabupaten Lingga, akan mengikut serta kan cabang Hadis yang selama ini begitu efektiv. Untuk cabang hadis malam ini Insya Allah, akan tampil maksimal dalam memeriahkan MTQH ke-10,” tutup H.M Nasir.

Puspan

Ansar Menjadi Anggota Dewan SDA Nasional, Sumbang Saran Untuk Tentukan Kebijakan Air

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmi menjadi salah satu anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) dari unsur perwakilan Pemerintah Daerah. Keputusan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2023. 

Dewan SDA Nasional adalah lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022. Dewan SDA Nasional bertugas untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kebijakan, strategis, program, dan evaluasi pengelolaan sumber daya air secara nasional. 

Keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur perwakilan Pemerintah Daerah terdiri atas enam Gubernur yang mewakili wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Selain Gubernur Kepri, lima Gubernur lain yang terpilih adalah Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Papua Barat, dan Gubernur Maluku. Masa jabatan anggota Dewan SDA Nasional dari unsur perwakilan Pemerintah Daerah adalah dua tahun. 

Sosialisasi tentang Keppres Nomor 23 Tahun 2023 pun dilakukan di Tanjungpinang pada 1 Maret 2024. Sosialisasi tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dr. Yuttia Chandra Sari Kepala Sekretariat DSDAN, Yenung Secari Kabid Penataan Kawasan DAS Kemenko Marves, Derry Stya Mandhala Kabid Tata Usaha Sekretariat DSDAN, Sigit Irawan Kabag Penyusunan Program dan Pelaporan, Dr. Rozi Benin dan Raden Sartono Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah. 

Materi yang disosialisasikan diantaranya Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air, Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2023 tentang Anggota DSDAN dari Unsur Perwakilan Pemda, Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2022 tentang DSDAN, Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang, SOTK DSDA Provinsi/Kabupaten/Kota dan Isu-isu Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi. 

Dalam pernyataannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan SDA Nasional. Ia juga mengajak semua stakeholder terkait di wilayah Provinsi Kepri untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

“Air memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk mendukung aktivitas manusia. Sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan baik,” ujar Ansar Ahmad. 

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kepri secara khusus juga menghadapi berbagai permasalahan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. 

Dampak dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan air dan adanya degradasi fungsi lingkungan sumber daya air ditandai dengan pencemaran air, berkurangnya daerah tangkapan air, berkurangnya debit beberapa sumber air di musim kemarau, meningkatnya potensi banjir di musim penghujan dan lainnya. Disamping itu koordinasi antar instansi terkait dan partisipasi para pihak (stakeholder) masih sangat perlu ditingkatkan. 

“Melalui keanggotaan dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional ini, kami mengajak stakeholder terkait di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk turut serta menyumbangkan pemikiran, gagasan dan saran untuk membantu perumusan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Ansar Ahmad.

Redaksi@www.rasio.co//

Hadiri Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kota, Ini Harapan Ketua DPRD Batam

0

RASIO.CO, Batam – Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menghadiri undangan pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang digelar KPU Kota Batam di Hotel Swiss Bel Harbour Bay, Sabtu (2/3) sore. Dia pun menaruh harapan agar tahapan Pemilu tersebut berjalan lancar sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai jadwal.

“Kita ucapkan selamat dan sukses atas rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang pembukaannya hari ini. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut usai mengikuti pembukaan rapat pleno.

Menurutnya, dengan penyelenggaraan yang baik, penuh tanggungjawab dan sesuai ketentuan tentu dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu. Diharapkan pula oleh Cak Nur, tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan juga dapat selesai.

“Ini kan tahapan ya. Memang tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum semuanya tuntas. Tapi, kami dapat penegasan dari pihak KPU, bahwa rekapitulasi di tingkat kota dimulai dulu, simultan dengan tingkat kecamatan yang belum tuntas. Nanti rekap di kecamatan yang tuntas langsung dibawa ke pleno tingkat kota,” papar Cak Nur.

Rapat pleno itu sendiri dibuka oleh Ketua KPU Kota Batam Mawardi. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho, perwakilan forkompimda, dan para saksi dari partai politik.

***

Nuryanto Harapkan MTQH Kota Batam Makin Berkualitas

0

RASIO.CO,Batam – Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengapresiasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-32 tingkat Kota Batam yang sedang berlangsung ke Komplek Mega Techno City (MTC) Kecamatan Nongsa. Dia berharap lomba tersebut melahirkan qari’ dan qari’ah andal yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi.

“Saya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam mengapresiasi pelaksanaan MTQH ke-32 ini. Kita harapkan MTQ ini semakin berkualitas sehingga menghasilkan peserta yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi yakni MTQ tingkat provinsi dan bahkan tingkat nasional,” ungkap Nuryanto saat menghadiri pembukaan MTQH tersebut, Jumat (1/3/2024) malam.

Menurutnya, dengan semakin meningkatnya kualitas MTQ baik dari sisi pelaksanaan dan terutama penilaian, maka diharapkan akan menghasilkan peserta-peserta terbaik dari setiap cabang yang diperlombakan. Dengan demikian, peserta yang dikirim ke MTQ tingkat seterusnya, akan semakin berpeluang meraih prestasi.

“Terlebih seluruh peserta adalah anak-anak Batam. Tentu ini suatu kebanggaan bila anak-anak kita semakin banyak yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi. Memang saat ini prestasi anak-anak kita di bidang MTQ sangat membanggakan hingga level nasional, namun kita harapkan prestasi tersebut semakin meningkat dan bertambah jumlahnya,” harap Nuryanto.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Cak Nur itu melihat MTQ tersebut tidak hanya sebuah iven keagamaan tetapi juga budaya, dan ekonomi kreatif. Hal itu dibuktikan dengan penampilan seni pada malam pembukaan yang disambut antusias masyarakat yang hadir, dan arena bazaar yang dipadati pengunjung.

“Banyak dampak positifnya dari MTQ ini. Salah satu yang utama itu adalah bagaimana dalam kehidupan ini kita selalu berpandukan pada nilai-nilai keimanan sehingga terwujud suatu budaya hidup yang bersendikan syara’, yang mana syara’ itu bersendikan kitabullah,” papar Cak Nur.

Pembukaan MTQH XXXII Tingkat Kota Batam Tahun 2024 berlangsung meriah di Kawasan Mega Techno, Kelurahan Batubesar, Kecamatan Nongsa.

Sekretaria Daerah Kota Batam Jefridin Hamid dalam laporannya, menyampaikan bahwa MTQH tahun ini akan diikuti sebanyak 564 peserta berasal dari 12 kafilah kecamatan se-Kota Batam.

Adapun, cabang yang akan dilombakan yakni Cabang Seni Baca Al-Qur’an, Cabang Qira’at Al-Qur’an, Cabang Hafalan Al-Qur’an, Cabang Tafsir Al-Qur’an, Cabang Fahmil Al-Qur’an. Selain itu, Cabang Syarhil Al-Qur’an, Cabang Seni Kaligrafi Al-Qur’an, Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, Cabang Musabaqah Hadits Nabi, Cabang Eksibisi, dan Qasidah Rebana.

Untuk lokasi lomba, Arena Utama kawasan MTC golongan tartil, anak anak, remaja, tunet, dewasa, qiraat, qasidah rebana dan bazar. Kemudian, Masjid Nurul Hidayah Batu Besar golongan 1, 5 juz tilawah dan 10 juz, Masjid Tanjak golongan 20,30 juz, tafsir dan hadits.

Selanjutnya, gedung serba guna MAN IC cabang fahmil qur’an, gedung perpustakaan MAN IC cabang syarhil Qur’an, SMA N 3 Batam cabang kaligrafi, dan Sekolah Globe plus 3 cabang KTIQ.

Selain berbagai lomba, juga digelar bazaar, pameran UMKM dan berbagai pertunjukan seni budaya.(*)

Rakornas Dukcapil 2024, Percepat Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik

0

RASIO.CO, Batam – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka  Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2024 yang diadakan di Hotel Harmoni One, Batam Center. 

Dalam kesempatannya menyampaikan kata sambutan, Mendagri mengutarakan rasa bahagianya karena dapat kembali hadir di Provinsi Kepulauan Riau.

“Hadir ke Provinsi Kepri serasa sedang pulang ke kampung, karena jalannya yang bebas macet dan suasananya yang adem dan penuh dengan tempat wisata heritage” ucap Menteri Tito. 

Kemudian Mendagri menyampaikan urgensi Rakornas Dukcapil. Ia menegaskan betapa pentingnya keberadaan Dukcapil di Indonesia.

“Dukcapil adalah satu-satunya lembaga yang memiliki data kependudukan terlengkap, sehingga menjadikan dukcapil sebagai salah satu lembaga yang terpenting keberadaannya di Indonesia” katanya. 

Ia mencontohkan beberapa kementerian dan lembaga negara lainnya yang bergantung kepada data Dukcapil sebagai dasar kebijakan. 

“Seperti Kementerian Keuangan menjadikan data milik Dukcapil untuk menyeragamkan NPWP, Kepolisian untuk menerbitkan SIM dan SKCK memakai data Dukcapil, yang tak kita lupa ketika terjadi Covid Kementerian Kesehatan melakukan tracking dengan memakai data milik Dukcapil,” ujar Menteri Tito.

Sementara itu dalam sambutannya sebagai tuan rumah, Gubernur Ansar menyampaikan beberapa kemajuan yang telah diraih Provinsi Kepulauan Riau terutama yang berkaitan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, sekaligus menyampaikan apresiasi atas kerja keras dukcapil dalam melayani publik.

“Dukcapil merupakan lembaga yang erat kaitannya dalam kemajuan Kepri, karena dengan data yang didapat dari Dukcapil, Pemerintah Daerah khususnya Kepri dapat menentukan arah kebijakan yang akan diambil untuk menentukan arah pembangunan dan program yang sesuai dengan penduduk di Kepri” ucap Gubernur Ansar.

Ia pun mengatakan data dukcapil berpengaruh besar pada capaian-capaian indikator makro di Negeri Segantang Lada. 

“Sebagaimana kemajuan Indeks Pembangunan Manusia di Kepri yang menempati urutan Terbaik Ketiga Nasional dan Terbaik Pertama di Sumatera, hal itu tidaklah mungkin dapat diraih Provinsi Kepri jika tanpa ada bantuan data yg sesuai dari Dukcapil” sambung Gubernur Ansar.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan tema Rakornas Dukcapil yaitu “Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik” sangat relevan dan strategis bila dikaitkan digitalisasi yang diterapkan Ditjen Dukcapil sejak 2019. 

“Ditandai dengan Dukcapil-Go-Digital dan Digital-Signature (D-Sign), Layanan Cetak Berbasis Kertas Putih, Layanan Cetak Mandiri, Anjungan Dukcapil Mandiri serta lompatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini,” kata Dirjen Teguh. 

Pemerintah pun terus melakukan konsolidasi antara lain membangun penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerbitkan tiga Peraturan Presiden (Perpres), yaitu: Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE; Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE; dan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Salah satu yang dibahas di regulasi ini adalah percepatan kehadiran 9 layanan SPBE Prioritas, yaitu layanan terintegrasi masing-masing di bidang  administrasi kependudukan, bidang pendidikan, layanan kesehatan, layanan bansos, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian yang terintegrasi.
 
Dengan demikian, pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada pendekatan instansi (government centric) seperti pada masa lalu.

Indonesia bakal memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, Single Sign On (SSO), efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat (citizen centric) dalam satu portal nasional terintegrasi. 

Redaksi@www.rasio.co//

Sambut Ramadan 1445 H BKMT Kepri Gelar Tarhib

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan, Pengurus Wilayah BKMT Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Tarhib Ramadan 1445 H/2023 M. Tema Tarhib kali ini adalah “Membangun Karakter dan Kepribadian Yang Baik di Bulan Ramadan”, di Masjid Raya Nur llahi, Dompak, Tanjungpinang, Jum’at (01/03). 

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan dari Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari kepada Ketua BKMT Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang berupa uang tunai untuk operasional organisasi dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Ustadz Dedi Sanjaya.

Gubernur Ansar yang berkesempatan hadir dan membuka acara tersebut, mengapresiasi atas terselenggaranya Tarhib Ramadan 1445 H.

“Alhamdulillah berkat BKMT Provinsi Kepri, kita bisa berkumpul di Masjid Nur Ilahi ini dalam rangka mengikuti Tarhib Ramadan 1445 H sekaligus meningkatkan silatuhrahmi kita dalam memasuki bulan Ramadan,” ucapnya.

Sebelum menjalankan ibadah puasa, lanjutnya, kita mesti saling memaafkan untuk membersihkan jiwa dari segala dosa yang terjadi akibat adanya kesalahan dan kekhilafan sepanjang saling berinteraksi sebagai sesama hamba Allah SWT.

“Mari kita tinggalkan semua perbuatan dan hal-hal yang bisa membuat kita berdosa di hadapan Allah SWT,” imbuhnya.

Kepada BKMT Provinsi Kepri, Gubernur Ansar juga berpesan agar organisasi Majelis Taklim ini agar terus berkontribusi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada bulan Ramadan yang akan tiba agar tidak berlebih-lebihan terutama dalam pola konsumsi.

“Bulan Ramadan adalah lahan subur untuk beribadah, gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah sehingga bulan ini akan memberikan keberkahan dan menambah kokohnya iman. Janganlah berlebih-lebihan dalam ketika berbuka nantinya,” ucapnya.

Kemudian atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kepri, Gubernur Ansar mengucapkan selamat memasuki Bulan Suci Ramadan, jadikan momentum ini untuk membersihkan diri dan saling memaafkan.

“Sebagai pemimpin kami juga manusia biasa, oleh karena itu sebelum memasuki Ramadan, izinkan kami menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang telah diperbuat. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 H/2024 Masehi,” tutupnya

Sebelumnya, dikatakan  Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari kegiatan Tarhib ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan, menumbuhkan semangat beribadah dan meningkatkan pengetahuan agama para anggota BKMT.

“Semoga dengan kegiatan ini kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT menjelang Ramadan, semakin memperat silaturahmi serta sebagai sarana untuk terus instropeksi diri sehingga BKMT dapat terus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh semua pihak, “ jelasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Peringatan HUT ke-12 RSUD RAT, Ansar Ajak Evaluasi Kerja dan Kinerja

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) atas perkembangan dan prestasi yang telah diraih selama 12 tahun sejak didirikan. 

“Tentu ulang tahun yang kita peringati ini bukan hanya sebatas acara seremonial belaka, namun harapan kita mari jadikan ajang ini untuk mengevaluasi atas kerja dan kinerja yang telah kita capai” kata Gubernur Ansar pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau di Pelataran RSUD, Sabtu (02/03).

RSUD RAT bersama RSJKO Engku Haji Daud (EHD) adalah rumah sakit daerah milik Pemprov Kepri. RSUD RAT tepat berusia 12 tahun pada hari Kamis, (29/02) sejak didirikan pada 29 Februari 2012. 

Gubernur Ansar juga mengajak seluruh jajaran RSUD RAT untuk terus mengevaluasi usaha-usaha ke depan agar menjadikan rumah sakit ini menjadi kebanggaan masyarakat Kepri dan harapannya agar dari setiap bibir masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit ini akan keluar apresiasi sebesar-besarnya. 

Ia pun memaparkan bahwa Pelayanan Kesehatan merupakan tugas wajib, tugas pokok pemerintah dari setiap tingkatan. Sebagai tugas mandatory sehingga pemerintah pusat dalam undang-undang sudah mengatur pemerintah daerah untuk menganggarkan dengan persentase tertentu.

“Sektor pelayanan kesehatan diwajibkan dianggarkan minimal 10 persen dari total APBD. Oleh karena itu kita selalu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pengembangan pelayanan di bidang kesehatan baik infrastruktur tenaga dokter dan kesehatan dan dukungan lainnya seperti manajemen rumah sakit yang baik dan memadai” ucapnya. 

Gubernur Ansar menambahkan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama dengan Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, akan ditindaklanjuti kerjasama ini dalam bentuk sister hospital. Agar terbentuk sistem pelayanan yang baik tepat waktu dan penjamin efisiensi penggunaan anggaran.

“Namun di samping itu komitmen SDM yang sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan merupakan hal yang terpenting. Untuk itu saya menghimbau seluruh tenaga kesehatan termasuk jajaran rumah sakit untuk dapat bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh memberikan perhatian terhadap masyarakat. Senyuman tenaga kesehatan akan menjadi amunisi tambahan bagi pasien untuk lekas sembuh” pesan Gubernur Ansar.

Sementara itu Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, Yusmanedi melaporkan bahwa setelah berhasil membuka Cathlab Jantung, pada bulan Februari 2024 ini RSUD Raja Ahmad Tabib telah berhasil meluncurkan layanan Neuro Intervensi untuk Pasien Stroke. Pada akhir Maret 2024, rencananya akan meresmikan bangunan bunker radio onkologi, serta memulai pengembangan SIM RS secara digital dengan kerja sama bersama RS Sardjito Yogyakarta. 

“Selain itu, pada bulan Juni 2024, RSUD Raja Ahmad Tabib akan membuka layanan baru untuk operasi jantung bypass (operasi terbuka jantung), dan pada bulan September 2024 akan menambah peralatan medis bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk pengembangan layanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)” kata Yusmanedi.

Redaksi@www.rasio.co//

Pengusaha dan Bapenda Karimun Tarik Ulur Besaran Pajak Hiburan

0

RASIO.CO, Karimun – Kendati Bupati Karimun Aunur Rafiq secara lisan telah menyampaikan takkan ada kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen di Karimun. Sebelumnya, pajak hiburan sebesar 20 persen.

Namun nyatanya hingga saat ini pajak hiburan di Karimun masih tetap dengan nilai 40 persen. Kenaikan itu sudah mulai diterapkan sejak 1 Januari 2024.

Pernyataan tidak adanya kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen di Karimun itu disampaikan Aunur Rafiq secara lisan kepada Ketua PHRI Karimun, Agustyawarman saat Rafiq mendampingi Caleg DPR RI dari Partai Golkar, Rizky Faisal di Hotel Alishan.

“Saya jumpa Pak Bupati bersama Pak Rizky Faisal, disitu saya sampaikan soal pajak hiburan 40 persenm beliau tidak tahu dan menyebut tidak ada kenaikan pajak hiburan sampai 40 persen di Karimun,” ujar pria yang akrab disapa Awan ini.

Hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karimun kemudian mengundang seluruh pelaku usaha hiburan di Karimun untuk membahas soal pajak hiburan pada Jumat (2/02).

Rapat tersebut dipimpin Kepala Bapenda Karimun, Kamarulazi bersama jajaran dan dihadiri Ketua PHRI Karimun, Agustyawarman bersama pelaku usaha di daerah setempat.

“Kami (seluruh pelaku usaha) mengusulkan dan komitmen kenaikan pajak hiburan hanya sampai 25 persen,” ujar Awan.

Sementara, Bapenda Karimun belum memutuskan permintaan dari para pelaku usaha tersebut. Bapenda hanya menyetujui dengan angka 30 persen. Bapenda akan menyampaikan usulan itu kepada Bupati Karimun secara tertulis. Awan menyebut, meski PHRI Karimun masih menerima kenaikan pajak hiburan hingga 25 persen, sementara secara nasional PHRI malah mengajukan pajak hiburan menjadi 10 persen.

“Mungkin usulan itu berkaca pada negara tetangga kita, Thailand yang pajak hiburannya dari 10 persen malah turun jadi 5 persen,” pungkasnya.

***

PWI Siap Beri Bantuan Hukum Terkait Kasus KPU Lingga Usir Wartawan Saat Peliputan

0

RASIO.CO, Lingga – Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lingga, Iman Arifandy menegaskan PWI telah berkoordinasi dengan PWI Kepri dan PWI Pusat yang pada intinya siap memberikan bantuan hukum pada wartawan yang mengalami pengusiran oleh pihak KPU Lingga pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di Kantor KPU Lingga.

’’Apabila diminta, PWI siap memberikan pendampingan sebab sikap menghalangi-halangi, mengusir, atau menutup akses terhadap wartawan yang hendak melakukan tugas-tugas jurnalistik adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik apalagi ini menyangkut kepentingan umum,” kata Pria yang akrab disapa Iman ini.

Iman juga mengecam pengusiran wartawan yang sedang melakukan peliputan sebab dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis mendapat perlindungan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

“Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, kita sangat menyayangkan sikap dari KPU Lingga, padahal selama ini hubungan berjalan sangat baik,” terangnya.

Terkait belum adanya tanggapan permasalahan pengusiran wartawan pada saat pleno rekapitulasi suara di Kantor KPU Lingga, Iman mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan langkah-langkah hukum. Hal ini agar tidak terjadi lagi adanya pengusiran wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan di bumi Bunda Tanah Melayu.

‘’Pengusiran yang terjadi ini masuk dalam kategori kekerasan yang dialami pers dan ini melanggar Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum, menghambat fungsi, tugas, dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan-undangan,” tutupnya.

Puspan