RASIO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melantik 36 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
Pelantikan yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1) sore, didominasi oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Selain DJBC, pejabat yang dilantik juga berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Dalam daftar tersebut, Sodikin ditetapkan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, sementara Agung Widodo, S.Sos dipercaya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam.
Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan mandat publik yang membawa tanggung jawab besar. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif apabila Indonesia ingin naik kelas menjadi negara maju.
“Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini saja,” kata Purbaya.
Ia meminta para pejabat memaknai pelantikan sebagai penyerahan tugas negara yang menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan, etika, dan kinerja, bukan hanya seremoni perpindahan jabatan.
“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas,” imbuhnya.
Menkeu juga menekankan agar seluruh pejabat, termasuk mereka yang mungkin merasa kecewa karena dipindahtugaskan, segera menjernihkan pikiran dan fokus menjalankan amanah. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, mulai dari Eselon I hingga unit terdepan.
“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti pentingnya perumusan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri di tengah dinamika geopolitik global. Ia menilai domestic demand Indonesia yang besar harus dijaga agar pertumbuhannya tidak tergerus oleh praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu.
Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diminta berada di garis depan dalam menjaga pasar domestik dari persaingan tidak sehat, terutama dari perusahaan luar negeri yang beroperasi secara ilegal.
Menkeu menegaskan seluruh pejabat yang dilantik harus bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan bersih dan profesional demi kepentingan negara.
YD
