RASIO.CO, Batam – Memperingati World Tourism Day (Hari Pariwisata Sedunia) Tahun 2026, Pemkab Karimun melalui Dinas Pariwisata menggelar aksi nyata pelestarian lingkungan.
Bupati Karimun secara resmi membuka “Gerakan Wisata Bersih (GWB)” yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (27/9).
Aksi peduli lingkungan ini melibatkan sinergi dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, pelajar, hingga 150 Tourism Volunteers (Relawan Pariwisata).
Gerakan ini menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan kawasan pesisir guna mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Karimun.
Dalam arahannya, Bupati Karimun menegaskan bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
Beliau secara khusus menyoroti ancaman serius dari pencemaran sampah plastik yang berdampak buruk pada kelestarian ekosistem laut.
“Masalah sampah jika tidak kita kelola dengan baik akan menjadi musibah dan bencana. Indonesia diperkirakan menghasilkan jutaan ton sampah yang bermuara ke laut. Karena wilayah kita dominan laut, kita harus betul-betul menjaga kebersihan. Laut adalah rumah kita,” tegas Bupati.
Guna merealisasikan visi pariwisata yang bersih dan berkelanjutan, Bupati menginstruksikan tiga langkah strategis kepada jajaran terkait dan masyarakat:
1. Penataan Kawasan Pesisir dan Pantai: Penekanan pada kepatuhan aturan jarak sempadan pantai (pembatasan pembangunan minimal 100 meter hingga 1 kilometer dari garis pantai). Hal ini penting untuk menjaga tata ruang dan memastikan pantai tetap menjadi ruang publik milik bersama yang lestari.
2. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (RT/RW): Mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu, yakni di tingkat RT/RW. Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi volume beban sampah di hilir sekaligus menekan dampak lingkungan.
3. Inovasi Daur Ulang dan Ekonomi Sirkular: Mengajak para pelajar dan generasi muda untuk kreatif mengolah limbah plastik menjadi produk bernilai guna dan ekonomis, seperti bahan bakar alternatif, paving block, hingga pupuk kompos cair.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif mulai dari lingkup terkecil. “Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan rumah kita. Tetap semangat menjaga kebersihan lingkungan,” tutupnya.
RASIO.CO, Batam – Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, Prof. Iskandar, S.Ag., M.Pd., MSI., MH., PhD
Di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi, muncul pula tantangan terhadap kesehatan mental, pola interaksi sosial, serta kemampuan manusia dalam mengendalikan diri.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, Prof. Iskandar, S.Ag., M.Pd., MSI., MH., PhD., menyampaikan bahwa, perubahan perilaku manusia di tengah derasnya arus informasi digital menjadi ketergantungan terhadap perangkat digital, khususnya telepon pintar, menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
“masyarakat saat ini menghadapi kondisi ketika informasi datang secara terus-menerus, bahkan sebelum informasi sebelumnya selesai dipahami. Sehingga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan membentuk pola perilaku tertentu.”
“Ketika informasi datang terus-menerus, anak-anak kita tidak bisa fokus dan mudah berpindah. Karena tumpukan informasi yang datang silih berganti,” ujar Prof. Iskandar dalam Podcast Ruang Bicara di MB2 Botania, Pekan lalu.
Selain iyu, Ia juga menyoroti fenomena penggunaan gawai yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi pola interaksi manusia, termasuk hubungan di dalam keluarga.
Prof. Iskandar menggambarkan kondisi ketika anggota keluarga yang secara fisik berada dalam satu rumah justru lebih banyak berkomunikasi melalui perangkat digital. Sehingga perkembangan teknologi seharusnya tidak menghilangkan kebersamaan dan komunikasi langsung antarmanusia.
Di sisi lain, lanjutnya, bahwa teknologi memiliki banyak manfaat apabila digunakan secara bijak. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata pada teknologi, tetapi bagaimana manusia mampu mengendalikan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
Pendidikan Tidak Cukup Hanya Mengasah Intelektual
Dalam perbincangan tersebut, Prof. Iskandar juga mengkritisi pendekatan pendidikan yang menurutnya tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual.
Ia menjelaskan bahwa manusia memiliki sejumlah dimensi kecerdasan yang perlu dikembangkan secara seimbang, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual hingga dimensi batin yang menjadi perhatian dalam gagasan *ruhiologi* yang dikembangkannya.
Menurut Prof. Iskandar, pendidikan yang hanya membuat seseorang semakin pintar belum tentu membuat seseorang memiliki kemampuan mengendalikan emosi, memiliki empati, serta mampu menemukan makna dalam kehidupannya.
“Tidak cukup dengan ilmu. Ada sisi terdalam manusia yang harus disentuh,” jelasnya.
Ia menilai generasi muda memiliki potensi besar, tetapi membutuhkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, melainkan juga menghadirkan keteladanan, sentuhan emosional, serta pembinaan spiritual.
Ruhiologi dan Pentingnya Mengenal Diri
Prof. Iskandar turut memperkenalkan konsep *ruhiologi*, yang menurut penjelasannya lahir dari perjalanan akademik dan spiritual yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun.
Ia mengaitkan konsep tersebut dengan pentingnya manusia memahami hubungan antara aspek jasmani dan rohani. Dimana manusia tidak cukup hanya memperhatikan kebutuhan fisik, pendidikan, pekerjaan, maupun pencapaian material, tetapi juga perlu memberikan perhatian terhadap kondisi batinnya.
Prof. Iskandar menilai banyak persoalan kehidupan manusia muncul ketika seseorang terlalu sibuk mengejar berbagai kebutuhan eksternal, tetapi kurang memberikan ruang untuk melakukan refleksi dan mengenali dirinya sendiri.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memiliki waktu jeda dari aktivitas digital dan kembali membangun komunikasi dengan diri sendiri melalui refleksi, ibadah, serta aktivitas yang dapat memperkuat hubungan spiritual.
Sholat sebagai Bagian dari Pembentukan Kesadaran
Dalam perspektif keagamaan yang disampaikannya, Prof. Iskandar menempatkan salat sebagai salah satu sarana penting dalam membangun kesadaran dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Namun, ia menekankan bahwa ibadah tidak berhenti pada aktivitas ritual. Menurutnya, nilai ibadah seharusnya tercermin dalam perilaku sehari-hari.
Ia mencontohkan, seseorang yang menjalankan salat tetapi masih melakukan perundungan, membuka aib orang lain, atau menyakiti sesama perlu melakukan evaluasi terhadap makna dan penghayatan ibadahnya.
“Kalau sudah salat kita masih menyakiti kawan, masih buka aib kawan, masih bullying, berarti salatnya belum membekas,” ujarnya.
Prof. Iskandar juga mengajak masyarakat untuk melakukan *muhasabah*, yaitu mengevaluasi diri, serta membangun kesadaran terhadap perilaku, pikiran, perasaan dan keinginan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.
Anak Muda Perlu Pendekatan yang Lebih Menyentuh
Menurut Prof. Iskandar, persoalan kesehatan mental dan perilaku generasi muda tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan yang bersifat motivasional.
Ia menilai diperlukan pendidikan dan pendampingan yang mampu menyentuh sisi emosional dan spiritual manusia. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu, latihan, keteladanan, serta lingkungan yang mendukung.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial secara langsung. Menurutnya, AI dan teknologi digital tetap penting untuk dimanfaatkan, tetapi manusia harus tetap menjadi pihak yang mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya.
Penelitian tentang Salat dan Kesehatan Mental
Pada akhir perbincangan, Prof. Iskandar mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sedang melakukan penelitian mengenai penerapan sholat lima waktu selama 40 hari yang disertai jurnal, termasuk kepada anak muda dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
Ia menyampaikan bahwa dalam pengamatan awalnya terdapat perubahan yang menurutnya menarik setelah beberapa waktu penerapan program tersebut. Namun, temuan tersebut merupakan bagian dari penelitian yang masih berlangsung sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.
Prof. Iskandar mengajak masyarakat untuk kembali mengenali diri, menjaga kesehatan mental, menggunakan teknologi secara bijak, serta membangun keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
Prof. Iskandar, juga mengingatkan kita berupaya mengenali diri merupakan bagian penting dalam perjalanan manusia untuk menemukan ketenangan dan membangun kehidupan yang lebih bermakna.
RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Air Batam Hilir bergerak cepat menangani kebocoran susulan pada jaringan distribusi air minum di kawasan Jalan Utama, depan Kawasan Batamindo, Muka Kuning, Jumat (28/8).
Kebocoran susulan diketahui tim teknis sekitar pukul 13.00 WIB pada titik yang sebelumnya tengah dilakukan penanganan. Temuan tersebut terjadi saat proses pengaliran air dilakukan secara bertahap menuju jaringan pelanggan.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, BU SPAM BP Batam bersama PT Air Batam Hilir langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan teknis. Tim gabungan saat ini tengah mempersiapkan material, peralatan, serta dukungan alat berat yang diperlukan untuk mempercepat proses perbaikan.
Untuk mendukung proses perbaikan dan memastikan pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, suplai air minum ke sejumlah wilayah dihentikan sementara. Wilayah yang berpotensi mengalami gangguan suplai meliputi Batam Center, Sukajadi, Batu Batam, Anggrek Mas, Orchid Park, Rosedale, Dutamas, Eden Park, Industri Batam Center, Citra Batam, Marchelia, Livia, Kintamani, Bengkong Nusantara, Sagulung Baru, Tembesi, Barelang, Sei Lekop, Fanindo, Marina, dan wilayah sekitarnya.
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang kembali terdampak akibat kondisi tersebut.
“Kami memahami bahwa air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang kembali dirasakan masyarakat. Saat ini tim di lapangan bergerak cepat untuk menangani kebocoran dan memulihkan pelayanan,” ujar Denny.
Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pekerjaan, kondisi jaringan, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan.
“Kami tidak ingin pekerjaan dilakukan terburu-buru tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Yang kami dorong adalah penanganan yang cepat, tepat, dan memastikan jaringan dapat kembali berfungsi dengan baik. Tim teknis terus berkoordinasi dan perkembangan di lapangan akan kami pantau,” katanya.
Denny menegaskan, kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi bagi BP Batam bersama PT Air Batam Hilir, khususnya dalam memastikan kesiapan teknis, pengawasan pekerjaan, serta langkah mitigasi terhadap potensi gangguan layanan.
“Setiap kejadian menjadi catatan penting bagi kami untuk memperbaiki pelayanan. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh agar penanganan ke depan semakin baik dan gangguan serupa dapat diminimalkan,” tegas Denny.
BP Batam bersama PT Air Batam Hilir mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan persediaan air secara bijak selama proses penanganan berlangsung.
Informasi mengenai perkembangan pekerjaan dan pemulihan suplai akan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi PT Air Batam Hilir.
BP Batam menyampaikan apresiasi atas pengertian dan kesabaran masyarakat selama proses penanganan berlangsung. Tim di lapangan akan terus bekerja untuk memulihkan layanan secepat dan sebaik mungkin.
RASIO.CO,Batam — “Valentine baru-baru ini dia masih ngirimin aku bunga lho. Yaa, bunga kecil lah, nggak besar-besar amat.”
Ayu Aulia mengawali ceritanya dengan bunga. Bukan bunga besar. Bukan buket mewah. Hanya, menurut dia, sekuntum bunga kecil yang dikirim pada Hari Valentine.
Sabtu, 26 September 2026, selebgram ini datang ke Graha PWI Kepri, kompleks Ruko Purimas, Batam. Di sana Ayu berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred PWI Kepri.
Bunga itu membawa cerita ke masa lalu. Sekitar 2014, kata Ayu, ia mengenal Roby Kurniawan ketika keduanya masih sama-sama kuliah di Jakarta. Ayu menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi di Universitas Bunda Mulia. Roby, menurut penuturannya, kuliah di Universitas Trisakti.
“Sudah dari 2014,” kata Ayu ketika ditanya sejak kapan hubungan itu berlangsung. Ia tidak menyebutnya sebagai pertemanan biasa.
Cerita kemudian bergerak ke 2015. Forum Pemred menanyakan mengenai kehamilan yang disebut Ayu terjadi pada tahun tersebut.
“Perintah aborsi itu dari siapa?” tanya Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani.
“Dari Roby,” jawab Ayu.
Itu adalah keterangan Ayu. Sebuah keterangan yang membawa persoalan ke wilayah yang jauh lebih sensitif, sekaligus membutuhkan kehati-hatian lebih besar dalam pemberitaan. Pengakuan seseorang mengenai peristiwa pribadi tidak dengan sendirinya menjadi fakta terverifikasi.
Tapi di sinilah pula cerita Ayu menyisakan satu simpul yang menarik. Di satu sisi, Ayu mengatakan Roby masih mengirimkan bunga kepadanya pada Valentine tahun lalu. Di sisi lain, Ayu mengatakan dirinya berharap Roby tidak menghilang begitu saja dan mau menemuinya secara gentleman.
“Ini bukan tentang uang. Berapapun dia kasih uang akan saya tolak. Saya punya harga diri,” kata Ayu. Ia mengatakan yang diharapkannya adalah empati dan tanggung jawab.
Dua pernyataan ini tentu saja tidak serta-merta bertentangan. Seseorang bisa saja mengirim bunga tetapi tidak datang menemui seseorang. Bisa juga komunikasi masih berlangsung dalam bentuk tertentu, tetapi tidak pernah sampai pada percakapan yang diharapkan salah satu pihak.
Karena itu, pertanyaan jurnalistiknya bukan apakah bunga tersebut membuktikan hubungan mereka masih berlangsung. Agaknya soalan yang lebih tepat: seperti apa sebenarnya komunikasi antara Ayu dan Roby setelah sekian tahun berlalu? Apakah mereka masih bertemu? Apakah masih saling berkomunikasi?
“Yang jelas dia masih DM-DM aku sampai sekarang, minta aku nggak ganggu-ganggu dia lagi. Bahkan dia pernah berusaha mau menemuiku di Hotel Fairmont, Jakarta,” jelas Ayu tanpa merinci lebih jauh.
Dari 2015 ke 2025
Dalam percakapan di Graha PWI, Ayu juga menceritakan kondisi kesehatan reproduksinya. Ia mengaitkan pengalaman aborsi di masa lalu dengan operasi pengangkatan rahim yang dijalaninya pada 2025.
Namun hubungan sebab-akibat antara peristiwa yang disebut terjadi pada 2015 dengan tindakan medis pada 2025 tidak dapat pula ditempatkan sebagai fakta hanya berdasarkan keterangan Ayu. Diperlukan keterangan dokter dan bukti medis yang relevan.
Maka, setelah mendengar cerita Ayu, pekerjaan Forum Pemred sejatinya tidak berhenti pada mencatatnya. Saibansah, yang akrab dipanggil Cak Iban, mengatakan kedatangan Ayu harus ditempatkan sebagai bagian dari proses jurnalistik, yaitu mendengar sumber, mencatat keterangan, lalu melakukan verifikasi.
Forum Pemred, kata dia, tidak berada pada posisi untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab itu, suara Bupati Bintan Roby Kurniawan kemudian dicari. Forum Pemred PWI Kepri mengirim pertanyaan tertulis melalui WhatsApp ke nomor pribadi Roby Kurniawan pada Sabtu (21/9/2026) malam.
Pertanyaan itu diajukan secara spesifik. Forum meminta konfirmasi mengenai keterangan Ayu bahwa keduanya telah mengenal sejak masa kuliah di Jakarta. Ada pula pertanyaan mengenai pengakuan Ayu bahwa ia pernah memeriksakan kehamilan di RS Siloam dan bahwa Roby disebut mengantarnya.
Pertanyaan lainnya menyangkut pengakuan Ayu bahwa dalam salah satu pemeriksaan tersebut Roby disebut menandatangani surat sebagai penjamin keluarga atau suami. Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari Roby.
Tidak adanya jawaban tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran. Tidak juga dapat dianggap sebagai bantahan. Forum Pemred, betapapun, tetap membuka ruang bagi Bupati Roby untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Sampai di sini persoalan tersebut masih dapat dibaca sebagai cerita mengenai hubungan personal dua orang. Tetapi salah satu dari dua orang itu kini adalah kepala daerah. Roby Kurniawan menjabat Bupati Bintan periode 2025–2030.
Pakar hukum pers yang juga salah seorang anggota Forum Pemred, Zabur Anjasfianto, memunculkan pertanyaan kritis: apakah persoalan pribadi tersebut berhenti sebagai urusan pribadi, atau telah, sedang, dan akan bersinggungan dengan jabatan publik Roby Kurniawan?
Menurut Zabur, pertanyaan ini menyangkut sesuatu yang lebih konkret. Apakah pernah ada fasilitas pemerintah yang digunakan untuk kepentingan personal? Sejauh informasi yang diperoleh Forum Pemred dalam proses penulisan ini, hal tersebut belum terbukti. “Pertanyaan semacam ini penting untuk menjelaskan batas antara ranah privat dan ranah publik,” tegas Zabur.
Pintu DPRD
Polemik Robby-Ayu sendiri sesungguhnya telah mulai bergerak ke ruang kelembagaan. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pemuda Bentan (P2B), misalnya, menyurati DPRD Bintan untuk meminta Rapat Dengar Pendapat mengenai polemik yang menyeret nama Roby Kurniawan dan Ayu Aulia. P2B kemudian kembali menyurati DPRD Bintan untuk meminta kepastian tindak lanjut.
Menurut Zabur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut hak angket DPRD kabupaten/kota sebagai hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis, berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Artinya, hak angket bukan perangkat untuk menyelidiki hubungan pribadi seseorang semata. Sejarah ketatanegaraan daerah memang pernah memperlihatkan bagaimana persoalan asmara pribadi kepala daerah dapat berkembang menjadi persoalan kelembagaan.
Kasus Bupati Garut Aceng Fikri pada 2012–2013 adalah salah satu contoh. Persoalan perkawinannya berkembang menjadi proses politik di DPRD dan kemudian sampai ke Mahkamah Agung.
Kasus lain, yang tengah bergulir, DPRD Gowa membentuk Pansus Hak Angket yang salah satu materinya berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika yang dikaitkan dengan isu hubungan pribadi kepala daerah, di samping persoalan lain yang menyangkut pemerintahan.
“Namun dua kasus tersebut tidak otomatis menjadi pola untuk Bintan. Konteks hukum dan faktanya berbeda. Karena itu, jika suatu saat persoalan Bintan masuk lebih jauh ke ruang DPRD, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah ada hubungan pribadi. Tapi adakah hubungan antara persoalan itu dengan penyelenggaraan pemerintahan? Di situlah batasnya,” urai dia.
Ayu Aulia datang ke Graha PWI membawa cerita panjang. Dari cinta muda-mudi di Jakarta tahun 2014, kehamilan yang disebut terjadi pada 2015, pengakuan mengenai aborsi, operasi pengangkatan rahim pada 2025 yang oleh Ayu dikaitkan dengan pengalaman masa lalunya, hingga sekuntum bunga pada Hari Valentine, yang Ayu bilang dikirimkan Bupati Roby baru-baru ini.
Bunga itu tak membuktikan apa-apa selain satu hal belaka, bahwa menurut Ayu, bunga tersebut dikirim Roby Kurniawan, mantan kekasihnya, kepada dirinya tatkala telah menjabat sebagai kepala daerah. Maknanya masih membutuhkan penjelasan. Demikian pula pernyataan Ayu bahwa Roby berusaha menemuinya di Hotel Fairmont dan permintaan Ayu agar Roby datang dan berbicara secara gentleman, tidaklah otomatis menjelaskan bagaimana komunikasi keduanya berlangsung selama ini.
Di sisi lain, Roby belum memberikan jawaban atas pertanyaan Forum Pemred. “Bagi gue, dracin ini belum selesai,” kata Ayu, memakai istilah akronim slang Drama Cina yang kini marak sebagai tayangan serial di pelbagai platform media sosial. Belum selesai bukan karena tidak ada cerita. Justru karena terlalu banyak cerita yang masih harus dipisahkan antara pengakuan, fakta, bukti, dan tafsir.
“Bunga valentine-nya masih disimpan, Mbak Ayu?” sentil salah seorang anggota Forum Pemred.
RASIO.CO, Batam – Selebgram Ayu Aulia berkunjung ke Graha PWI Kepri di Batam, Ruko Purimas, Sabtu (26/9/2026) siang.
Dalam kunjungannya itu, Ayu menuturkan pengalaman relasinya dengan Bupati Bintan, Roby Kurniawan. Penuturan Ayu itu disampaikan kepada para pengurus Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) PWI Kepri
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang klarifikasi personal, tetapi juga memicu diskusi mendalam mengenai norma, standar etika, serta integritas moral seorang kepala daerah dalam menjalankan amanat publik.
Pentingnya isu ini dibahas oleh pimpinan media massa bukan semata-mata karena aspek sensasionalnya, melainkan karena keterkaitannya yang erat dengan kriteria kepemimpinan publik.
Sebagai pejabat negara yang memegang mandat rakyat, seorang Bupati terikat oleh norma hukum, etika pemerintahan, dan kepatutan sosial.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pedoman Etika Pemerintahan, pejabat publik dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, moralitas, serta martabat jabatan, baik dalam kehidupan kedinasan maupun pribadi. Setiap tindakan seorang kepala daerah berpotensi memicu implikasi publik, kepercayaan masyarakat, hingga stabilitas politik daerah.
“Seorang kepala daerah adalah role model atau teladan bagi masyarakatnya. Ketika isu perselisihan personal meluas ke ranah publik dan hukum, hal tersebut bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi moral sang pejabat,” ungkap salah satu pimpinan media dalam diskusi Forum Pemred PWI Kepri.
Dalam diskusi santai tersebut, Ayu Aulia (33) membeberkan dinamika hubungannya dengan Roby Kurniawan yang juga merupakan putra kandung Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ayu mengaku telah mengenal Roby sejak masa perkuliahan sekitar tahun 2014–2015, di mana Ayu menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi UBM dan Roby menempuh pendidikan Planologi di Universitas Trisakti, Jakarta.
Ayu menceritakan berbagai fase dalam hubungan mereka, mulai dari interaksi masa muda hingga dinamika konflik pelik yang menguras emosi dan kesehatannya.
Ia membeberkan sejumlah dinamika personal yang terjadi di masa lalu, termasuk klaim terkait penanganan kesehatan reproduksinya yang berdampak panjang hingga ia harus menjalani operasi pengangkatan rahim pada 2025 lalu. Ayu menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil dan keberaniannya bicara ke publik bukan didasari oleh motif finansial atau pertimbangan politik semata.
“Ini bukan tentang uang. Berapapun dia kasih uang akan saya tolak, saya punya harga diri. Saya hanya ingin dia memiliki rasa empati, tidak mengilang begitu saja, dan bertanggung jawab secara gentleman,” tegas Ayu Aulia di hadapan para Pemred.
Ayu juga membantah tuduhan bahwa aksinya ini ditunggangi kepentingan politik menjelang Kontestasi Pilkada atau manuver pencalonan tertentu. Ia menyatakan siap menghadapi segala risiko hukum demi membuktikan kebenaran pengakuannya.
Hingga berita ini diturunkan, dinamika ini terus bergulir di media sosial dan media massa. Forum Pemred PWI Kepri menilai penting bagi pihak-pihak terkait, khususnya Bupati Bintan Roby Kurniawan, untuk memberikan klarifikasi atau tabayun secara proporsional demi menjaga kepercayaan publik serta meluruskan simpang siur informasi yang beredar.
Prinsip cover both sides dan keberimbangan berita tetap dijunjung tinggi oleh Forum Pemred PWI Kepri guna memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat, objektif, dan teredukasi terkait standar integritas calon maupun pejabat publik di Kepulauan Riau.
Ayu Andiyanti Aulia lahir di Bogor, 5 Februari 1993. Ia dikenal luas sebagai penyanyi, DJ, model, dan pembuat konten aktif di TikTok dan Instagram. Selain berkarir di dunia hiburan dan merilis sejumlah single musik, Ayu sempat terjun ke dunia politik praktis sebagai Ketua Sosial Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) pada tahun 2021.
Sampai Berita ini diungah awak media belum berhasil mengkonfirmasi terhadap sumber yang disampaikan selebgram diduga sebagai pejabat di Pemkab Kepulauan Riau. Untuk sebagai perimbangan berita.
RASIO.CO, Lingga – Kepolisian Resor (Polres) Lingga, Kepulauan Riau, menggelar konferensi pers ungkap dua kasus tindak pidana yang menjadi sorotan publik. Bertempat di Gedung Endra Dharmalaksana Polres Lingga, pada Jumat (25/9/2026).
Kedua kasus tersebut meliputi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merugikan penyedia layanan telekomunikasi, serta kasus persetubuhan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
Kapolres Lingga, AKBP Ahmad Andi Suryadi, S.H,. S.I.K,. M.M,. dalam keterangannya menyebutkan bahwa dalam kasus pencurian, polisi telah menetapkan tiga tersangka dengan inisial DN alias GN, AI alias AN, dan EP alias UN. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak, satu tersangka berinisial IE alias IO bin EE (21) telah ditetapkan dan ditahan.
Kasus pertama bermula dari laporan PT Indosat Ooredoo Hutchison pada 17 September 2026. Pihak perawatan tower menemukan adanya kejanggalan berupa penggantian kabel power yang menghubungkan arus PLN dengan perangkat pemancar. Akibat aksi ini, kualitas sinyal yang diterima oleh pengguna jaringan Indosat mengalami penurunan signifikan.
“Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi,” kata Kapolres.
Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik berhasil menangkap tersangka pertama, DN alias GN, pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Dari pemeriksaan awal, terungkap bahwa aksi tersebut dilakukan secara berkelompok. Dua rekan tersangka, yaitu AI alias AN dan EP alias UN, kemudian diamankan pada Senin (21/9/2026).
Pengakuan para tersangka mengungkapkan bahwa aksi pencurian tidak hanya terjadi di satu titik. Polisi menduga beberapa lokasi tower Indosat lainnya juga menjadi sasaran mereka. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi gergaji besi, tang, obeng, kabel berbahan aluminium, serta satu unit mobil pick-up yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi.
Dalam kesempatan yang sama, Polres Lingga juga mengungkap kasus dugaan persetubuhan, perbuatan cabul, dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Lingga. Tersangka IE alias IO bin EE (21) merupakan pacar dari korban.
Kasus ini awalnya terungkap dari laporan dugaan penganiayaan yang terjadi pada Selasa (1/9/2026). Saat itu, korban yang sedang menjalani kegiatan magang didatangi oleh tersangka di belakang sebuah klenteng di kawasan Jalan Pasar Lama, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep.
“Di lokasi tersebut, tersangka diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Aksi kekerasan tersebut diduga dipicu rasa cemburu karena korban kerap melayani dan membuatkan kopi untuk karyawan laki-laki di tempat ia magang,” jelas AKBP Ahmad Andi Suryadi.
Setelah kejadian, korban menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarganya. Keluarga korban kemudian melaporkan hal itu ke Polsek Dabo Singkep. Namun, dalam proses penyelidikan lebih lanjut, penyidik menemukan fakta yang lebih serius.
Melalui pemeriksaan terhadap korban dan saksi, serta tinjauan barang bukti digital, polisi menemukan dugaan bahwa korban juga menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul oleh tersangka.
Salah satu alat bukti kunci yang ditemukan adalah rekaman video yang tersimpan dalam telepon seluler milik tersangka dan korban. Korban juga telah menjalani pemeriksaan medis melalui Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Singkep untuk memperkuat visum.
Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk dua unit telepon seluler, pakaian, dan barang lain yang berkaitan dengan penyidikan. Tersangka IE saat ini telah ditahan selama 20 hari sejak 11 September 2026 di Rutan Polsek Dabo Singkep.
Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Polres Lingga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
RASIO.CO, Batam – Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, mengkritisi rencana pembangunan Museum dan Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, yang menelan anggaran sekitar Rp101 miliar.
Menurut Huzrin, pembangunan monumen yang bernilai besar perlu dikaji kembali dari sisi prioritas. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik dan simbol kebudayaan, sementara kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Riau masih membutuhkan perhatian.
Sorotan tersebut disampaikan Huzrin dalam rangkaian refleksi 24 tahun perjalanan Provinsi Kepulauan Riau. Ia menilai pembangunan daerah semestinya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
Bagi Huzrin, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya berbagai infrastruktur atau bangunan monumental. Pemerintah juga perlu memastikan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan penguatan ekonomi rakyat, mendapat prioritas.
Kritik Huzrin muncul di tengah rencana Pemerintah Provinsi Kepri membangun Museum dan Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Berdasarkan keterangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepri, proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis tahun jamak dengan nilai total Rp101 miliar.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan Rp30,8 miliar. Adapun sisa anggaran sebesar Rp70,2 miliar dialokasikan pada 2027. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
Pemerintah Provinsi Kepri memiliki alasan tersendiri membangun monumen tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, museum dan monumen Tugu Bahasa merupakan upaya memperkuat kembali posisi sejarah Melayu dalam perkembangan bahasa nasional.
Ansar juga menegaskan, pembangunan tersebut tidak dimaksudkan hanya sebagai simbol fisik. Pemerintah, kata dia, akan memperkaya konten sejarah dan budaya agar dapat diterima generasi muda. Peletakan batu pertama pembangunan dijadwalkan bertepatan dengan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri pada 24 September 2026.
Namun, bagi Huzrin, pembangunan simbol kebudayaan tersebut semestinya ditempatkan dalam kerangka kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
Ia mengingatkan masih terdapat masyarakat Kepri yang membutuhkan perhatian dan intervensi pembangunan. Karena itu, pemerintah diminta lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat sebelum menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Pandangan tersebut sejalan dengan pesan Huzrin dalam dialog memperingati 24 tahun Provinsi Kepri. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat untuk tidak berhenti pada capaian pembangunan, tetapi melakukan evaluasi terhadap persoalan yang masih dihadapi warga.
“Marilah kita konsentrasi kepada masyarakat. Perlu betul-betul kita perhatikan, karena masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kalau kita benar-benar mendengar aspirasi mereka, insyaAllah masyarakat bisa semakin terangkat,” ujar Huzrin dalam dialog dengan RII Batam, 24 September 2026.
Persoalan utama yang diangkat Huzrin bukan semata-mata mengenai keberadaan Tugu Bahasa. Kritiknya lebih jauh menyentuh soal prioritas kebijakan anggaran daerah.
Di satu sisi, pembangunan monumen diarahkan untuk memperkuat identitas sejarah Melayu dan menjadikan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata budaya. Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Data Pemprov Kepri menunjukkan pemerintah juga tengah membangun poliklinik rawat jalan RSUD Raja Ahmad Tabib dengan nilai proyek sekitar Rp110 miliar. Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dilakukan karena tingkat kunjungan pasien rumah sakit mencapai sekitar 600 orang per hari.
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa pilihan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan membangun atau tidak membangun sebuah monumen, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah menyusun skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Huzrin, yang merupakan salah satu tokoh dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, meminta semangat awal pembentukan provinsi tetap menjadi pijakan pembangunan.
Menurut dia, pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang masih tertinggal.
Pemerintah Provinsi Kepri sendiri menyatakan pembangunan dan pemerataan tetap menjadi agenda utama. Gubernur Ansar Ahmad menyebut konektivitas antarpulau, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting pembangunan Kepri sebagai provinsi kepulauan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai Tugu Bahasa bukan sekadar persoalan bangunan senilai Rp101 miliar. Lebih dari itu, kritik Huzrin membuka kembali pertanyaan mengenai ke mana arah pembangunan Kepri hendak dibawa, apakah memperbanyak simbol keberhasilan pembangunan atau terlebih dahulu memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi.
Bagi Huzrin, momentum 24 tahun Kepri semestinya menjadi kesempatan untuk kembali melihat kondisi masyarakat dari dekat dan memastikan pembangunan daerah tidak kehilangan tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.
RASIO.CO, Batam – Selain pengawasan melalui patroli laut, Bea Cukai Batam secara konsisten melakukan pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal melalui Operasi Cukai.
Dari kegiatan tersebut, Bea Cukai Batam menerbitkan 31 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan total barang hasil penindakan sebanyak 42.477 batang rokok ilegal.
Barang hasil penindakan tersebut memiliki estimasi nilai barang sebesar Rp64,1 juta dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp44,6 juta.
Rokok ilegal yang diamankan terdiri atas berbagai merek, antara lain OFO, UFO, HD, HMIND, HMILD, T3 BOLD, R7 BOLD, PSG, MANCHESTER, FUSION, LENOX, SEVIOS, dan RAVE, dengan vairan-variannya.
Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengawasan jalur distribusi maupun peredarannya di masyarakat.
“Pengawasan tidak hanya kami lakukan di laut, tetapi juga melalui Operasi Cukai untuk menekan ruang gerak peredaran rokok ilegal. Kami akan terus memperkuat pengawasan guna melindungi masyarakat, mendukung iklim usaha yang sehat, serta menjaga penerimaan negara,” jelas Agung.
Bea Cukai Batam mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal dengan menyampaikan laporan maupun informasi terkait dugaan peredaran, penyimpanan, atau distribusi rokok ilegal kepada Bea Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak menjual, membeli, maupun mengonsumsi rokok ilegal serta tidak terlibat dalam rantai peredarannya karena dapat merugikan penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
RASIO.CO, Batam – Bea Cukai Batam kembali memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah Batam melalui kegiatan patroli laut dan pelaksanaan operasi cukai pada bulan September.
Total sejumlah 506.477 batang rokok ilegal, dengan estimasi nilai barang mencapai Rp753,2 juta, dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan adalah sebesar Rp493,6 juta.
Penindakan bermula pada Selasa (8/9) dini hari ketika Satgas Patroli Laut BC-15026 melaksanakan ronda laut rutin di perairan Batam. Sekitar pukul 00.30 WIB, petugas mendapati sebuah speedboat tanpa nama yang bergerak dari arah Sungai Lekop di sekitar Perairan Pulau Bulan.
Mencurigai pergerakan sarana pengangkut tersebut, petugas berupaya melakukan penghentian untuk pemeriksaan. Petugas berhasil melakukan penghentian setelah speedboat mencoba bergerak menuju perairan dangkal.
Atas pemeriksaan awal, petugas mendapati speedboat dengan dua orang kru dan muatan berupa rokok atau BKC (Barang Kena Cukai) hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai.
Selanjutnya petugas memperoleh indikasi adanya speedboat lain yang akan bergerak pada jalur yang sama. Tim kemudian melakukan penyisiran dan menemukan satu unit speedboat tanpa nama di sekitar titik pantai yang tidak jauh dari lokasi penindakan pertama.
Kapal tersebut ditemukan tanpa awak. Petugas melakukan pencarian terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kapal, namun tidak ditemukan. Atas pemeriksaan, speedboat kedua juga kedapatan membawa muatan BKC hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai.
Petugas selanjutnya melakukan penegahan dan penyegelan terhadap kedua speedboat beserta seluruh muatannya, mengamankan kedua kru dan membawa ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Dari speedboat pertama, petugas mengamankan 79.640 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang Rp118,2 juta dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp77 juta.
Sementara itu, dari speedboat kedua ditemukan 384.360 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang Rp570,7 juta dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp371,9 juta.
Rokok ditemukan terdiri atas beberapa merek, antara lain OFO Bold, HMILD, dan T3 Bold.
Secara keseluruhan, Bea Cukai Batam berhasil mengamankan 464.000 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang sebesar Rp689 juta dan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp448,9 juta.
Atas temuan tersebut, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengawasan jalur distribusi maupun peredarannya di masyarakat.
“Pengawasan tidak hanya kami lakukan di laut, tetapi juga melalui Operasi Cukai untuk menekan ruang gerak peredaran rokok ilegal. Kami akan terus memperkuat pengawasan guna melindungi masyarakat, mendukung iklim usaha yang sehat, serta menjaga penerimaan negara,” jelas Agung.
Bea Cukai Batam mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal dengan menyampaikan laporan maupun informasi terkait dugaan peredaran, penyimpanan, atau distribusi rokok ilegal kepada Bea Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak menjual, membeli, maupun mengonsumsi rokok ilegal serta tidak terlibat dalam rantai peredarannya karena dapat merugikan penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat sebanyak 1.182 permohonan perizinan yang masuk melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang periode 1 September 2025 hingga 20 September 2026. Permohonan tersebut mencakup 16 bidang layanan perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan seluruh proses pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tercatat, sebanyak 423 permohonan telah ditangani atau diterbitkan, sementara 284 permohonan belum memenuhi persyaratan, 276 dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan 199 masih dalam proses verifikasi.
“Data ini menunjukkan proses pelayanan perizinan terus berjalan. Setiap permohonan kami proses berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga pemohon mendapatkan kepastian dalam setiap tahapan layanan,” kata Ariastuty di Batam Centre, Selasa (22/9).
Ia menjelaskan, data tersebut merupakan permohonan yang tercatat melalui OSS untuk 16 sektor di KPBPB Batam. Sementara itu, layanan perizinan melalui LMS dan IBOSS juga telah berjalan efektif dan menjadi bagian dari ekosistem pelayanan BP Batam.
Jika dirinci berdasarkan jenis layanan, pada PKKPR Laut terdapat 18 permohonan yang telah ditangani atau diterbitkan, 222 belum memenuhi persyaratan, satu dikembalikan untuk diperbaiki dan 21 masih dalam proses verifikasi.
Pada layanan Persetujuan Lingkungan, yang mencakup SPPL, PL, AMDAL, serta UKL-UPL, sebanyak 144 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Sementara satu permohonan belum memenuhi persyaratan, 16 dikembalikan untuk diperbaiki dan 11 masih dalam proses verifikasi.
Untuk PPKH, sebanyak dua permohonan telah ditangani atau diterbitkan, 26 belum memenuhi persyaratan dan sembilan masih dalam proses verifikasi.
Sementara, Perizinan Berusaha (PB), sebanyak 136 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Kemudian, 20 permohonan belum memenuhi persyaratan, 147 dikembalikan untuk diperbaiki dan 62 masih dalam proses verifikasi.
Adapun Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) mencatat 123 permohonan telah ditangani atau diterbitkan, 15 belum memenuhi persyaratan, 112 dikembalikan untuk diperbaiki dan 96 masih dalam proses verifikasi.
Menurut Ariastuty, data tersebut menunjukkan proses perizinan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung aktivitas investasi dan kegiatan usaha di KPBPB Batam.
Lebih lanjut, dijelaskan, di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, BP Batam terus mendorong peningkatan kualitas layanan melalui berbagai insentif kebijakan dan penyederhanaan proses perizinan.
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penguatan Batam melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyederhanaan regulasi dan perizinan, penyelesaian persoalan lahan, optimalisasi sektor-sektor strategis serta penguatan Batam sebagai destinasi investasi.
Khusus regulasi perizinan, pemerintah pusat turut memperkuat kemudahan berusaha dan iklim investasi di Batam, antara lain melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PP Nomor 47 Tahun 2025.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjadikan Batam semakin atraktif dalam menarik investasi yang memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, sebelumnya mengatakan bahwa peningkatan layanan perizinan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha di KPBPB Batam.
“Pemerintah terus mendorong agar proses perizinan semakin mudah dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. BP Batam akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar investasi dan kegiatan usaha di Batam dapat berjalan dengan lancar dan baik,” ujar Amsakar.
