RASIO,Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin telah memiliki bukti-bukti terkait keterlibatan anggota Dewan dalam kasus dugaan korupsi Proyek Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).

Hal tersebut ditegaskan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017) menjawab wartawan soal kasus yang mulai bergulir ke meja hijau itu.

“Ya, kami memiliki bukti dan informasi terkait adanya indikasi pihak lain yang menerima atau menikmati aliran dana terkait kasus e-KTP ini. Oleh karena itu, secara persuasif kita sampaikan sebaiknya pihak yang menerima aliran dana tersebut, termasuk sejumlah anggota DPR, melakukan pengembalian uang kepada KPK dalam rangkaian penyelesaian perkara ini. Itu imbauan yang kami sampaikan saat ini,” katanya.

KPK memang pernah menyebut ada total uang Rp 247 miliar yang disita sepanjang 2016 dalam kasus itu. Uang tersebut berasal dari perorangan dan beberapa korporasi.

“Walaupun tidak semua anggota DPR yang diperiksa secara otomatis mereka diduga menerima aliran dana, tapi kami mengkonfirmasi dalam proses penyidikan bisa saja kita melakukan pemeriksaan saksi A, misalnya, pada saat itu mengetahui bahwa rekan kerjanya atau koleganya menerima aliran dana,” kata Febri.

Saat ini KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yaitu Sugiharto dan Irman. Keduanya merupakan eks pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika proyek itu bergulir. Namun belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dari DPR meski sejumlah nama pernah diperiksa sebagai saksi.

“Kita tidak bisa menyebutkan siapa saja anggota DPR RI yang diduga menerima aliran dana, termasuk siapa saja yang sudah mengembalikan dana tersebut, yang totalnya Rp 250 miliar,” ujar Febri.

Meski demikian, Febri menegaskan hal itu akan dibuka seterang-terangnya dalam persidangan nanti. KPK memang telah menyelesaikan pemberkasan dua tersangka itu untuk kemudian diajukan ke pengadilan.

“Dalam waktu dekat hal itu akan dibuka pada proses persidangan yang semoga dapat kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucapnya.

Tentang pengembalian uang di atas, Febri menegaskan, hal itu tidak serta-merta menghapus tindak pidana yang dilakukan. Meski demikian, hal itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan.

“Tidak hapus pidana, tapi jadi faktor yang meringankan terhadap proses hukum yang berjalan. Kami sudah punya data yang cukup untuk itu segera dikembalikan. Belum terlambat untuk mengembalikan uang. Anggota DPR sebagai wakil rakyat, beri contoh dan teladan yang baik,” kata Febri.

ANDALLE @www.rasio.co     |     Sumber: detiknews.com

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan kasus pemberangusan serikat pekerja tak kunjung disidang. Padahal berkas yang menyeret Direktur Pembinaan Anak Usaha Pelindo II Riry Syeried Jetta rupanya sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan.

“Sudah lengkap berkasnya. Seharusnya jika P21 sudah turun, tinggal proses tahap selanjutnya yakni pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan, ada apa ini,” ujar Masinton, Selasa (8/2).

Anggota DPR RI Komisi III itu mengatakan berkas Riri sebagai tersangka pemberangusan serikat pekerja PT DKB sudah ada tindak lanjut sejak kasus tersebut dinyatakan P21 pada 5 Oktober 2012. Anehnya, meskipun Riry menyandang status tersangka malah promosi jabatan menjabat sebagai salah satu Direktur di BUMN Pelindo II dan telah berjalan selama hampir satu tahun.

“Berkasnya jelas dan lengkap. Herannya sudah jelas yang bersangkutan berstatus tersangka namun kenapa Menteri BUMN masih mendudukkan Riry sebagai Direksi di Pelindo II. Ini kan tanda tanya, prinsip clear and clean dalam pengelolaan BUMN dilanggar” tuturnya.

Pengacara menegaskan tidak ada hubungan spesial antara Firza Husein dengan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Pengacara mengatakan, keduanya hanya memiliki hubungan sebagai guru dengan murid saja.

“(Hubungannya) antara guru dengan muridnya,” tegas Dahlia Zein selaku pengacara Firza kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Dahlia menjelaskan, kliennya pertama kali mengenal Habib Rizieq setelah dikenalkan oleh temannya yang mengikuti pengajian di Ponpes Rizieq di Megamendung, Bogor. Pertemuan pertama itu sudah lama.

“Jadi seperti yang waktu pertama saya sampaikan, saudari Firza itu kenal dengan Habib Rizieq pertama kali diajak oleh temannya mengikuti pengajian di Megamendung. Itu pun sudah berjalan 2 tahun yang lalu,” jelas Dahlia.

Dahlia mengatakan, Firza pernah datang ke pondok pesantren itu untuk mengikuti pengajian. “Ke Megamendung hanya untuk mengikuti pengajian. (Sekali) itu saja,” cetusnya.

Menurut Dahlia, kliennya tidak terlalu aktif lagi mengikuti pengajian Habib Rizieq di Megamendung. Dia sendiri kurang mengetahui apakah Firza pernah bertemu lagi dengan Rizieq atau tidak usai pertemuan di Megamendung tersebut. Sebagai pengusaha, Firza punya kesibukan lain.

“Nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu saudari Firza ini kan pengusaha dia. Jadi dia kan banyak kerjaan juga, jadi enggak tiap hari. Dia nerusin usaha almarhum suaminya,” tuturnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, pada Rabu malam, 25 Januari 2017. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Patrialis ditangkap di sebuah tempat di Ibu Kota.

“Benar, ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta,” kata Agus melalui pesan pendek, Kamis, 26 Januari 2017.

Menurut dia, selain Patrialis, ada sejumlah pihak yang ditangkap. Agus mengatakan penangkapan Patrialis terkait dengan kasus di lembaga penegak hukum.

Sayangnya, Agus belum menjelaskan detail kasusnya. Dia juga masih bungkam soal barang bukti yang disita. “Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan hari ini,” ujar Agus.

Tim penyidik saat ini juga sedang menggeledah kediaman Patrialis di Cipinang, Jakarta Timur.

Sebelumnya, dikabarkan KPK menangkap pejabat Mahkamah Konstitusi berinisial PA. Penangkapan itu diduga dilakukan semalam. Saat dikonfirmasi, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat belum mengetahui ihwal penangkapan tersebut.

Arief mengatakan saat ini para hakim MK sedang berada di Cisarua untuk mengadakan rapat kerja. “Saya belum dapat konfirmasi. Saya minta Sekjen untuk mencari informasi yang akurat,” tuturnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Januari 2017.

Arief menuturkan para hakim yang sedang rapat kerja di Puncak, Cisarua, itu pun diminta pulang ke MK. Pukul 13.00 nanti, ia berencana memberikan pernyataan terkait dengan kabar penangkapan tersebut. “Betul atau tidak betul, saya nanti akan kumpulkan di MK,” ujarnya.

Saat ditanya keberadaan PA, Arief mengaku tidak tahu. Sepengetahuannya, PA hari ini mendapat undangan untuk menjadi narasumber di salah satu sekolah tinggi di Depok. “Tidak semua hakim ikut raker, dan hari ini tidak ada jadwal sidang,” tuturnya.

Hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Hal tersebut disampaikan Pakar Hukum Agraria Kurniawarman dalam sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasa (Perppu No. 51/1960), Senin (6/2) di ruang sidang MK.

“Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau begitu, timbul pertanyaan, siapa sebagai pemilik atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam itu? Adalah bangsa Indonesia atau disebut dengan milik bangsa,” jelas Kurniawarman selaku ahli pemohon.

Ketentuan tersebut, imbuh Kurniawarman, tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lebih lanjut, menurutnya, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, jika status tanah disebut sebagai tanah negara, bukan berarti tanah milik negara.

Kurniawarman menjelaskan soal domein verklaring yang mengandung prinsip bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan hak milik di atasnya adalah milik negara. Sementara itu, hak menguasai negara tidak menyatakan klaim domein seperti asas domein verklaring. Sebaliknya bahwa pada prinsipnya seluruh tanah di wilayah negara ini merupakan milik bersama bangsa Indonesia.

Sementara itu, ahli pemohon lainnya yakni Marco Kusumawijaya menyampaikan pandangannya tentang pembangunan perumahan perkotaan yang menekankan partisipasi tanpa penggusuran.

“Yang Mulia, saya ingin menyampaikan pandangan bahwa penggurusan dengan paksa bukan saja bukan solusi apalagi yang adil, tetapi juga tidak diperlukan lagi dalam keadaan kita sekarang. Karena itu justru saya ingin mulai dengan menyampaikan beberapa pengalaman yang menunjukkan alternatif tanpa penggusuran paksa dimungkinkan. Semua yang akan saya sampaikan ini berupa pengalaman, dimana saya secara langsung atau tidak,” papar arsitektur senior lulusan Universitas Katolik Parahyangan Bandung itu.

Marco menuturkan pengalamannya saat membantu pemerintah kota Solo untuk pemukiman sepanjang sungai Pepe yang melibatkan sekitar 600 keluarga tanpa menggusur. Mereka secara aktif berpartisipasi memetakan keadaannya sendiri, kemudian memikirkan cara memperbaiki sungai Pepe dan lingkungan sekitarnya, sekaligus memperbaiki pemukiman mereka.

Marco juga terlibat langsung menangani pemukiman nelayan di Pulau Bungkutoko di Kotamadya Kendari. “Beberapa tahun yang lalu, sekitar 70 keluarga pindah secara sukarela 500 meter dari lokasi permukiman mereka sebelumnya ke tempat baru dengan situasi, kondisi yang sama yang memungkinkan mereka masih dapat bekerja sebagai nelayan. Pemerintah daerah pun berperan menalangi terlebih dahulu, membeli tanah baru, memberi ganti rugi. Kemudian pemerintah pusat memberikan bantuan untuk membangun rumah-rumah baru mereka,” tandas Marco.

Ahli pemohon berikutnya, Sri Palupi selaku peneliti di Institute For Ecosoc Rights menyampaikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak asasi manusia. UUD 1945 merupakan konstitusi hak asasi manusia yang memberikan prinsip dasar hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

“Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 memuat materi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak dasar yang dimuat itu merupakan bentuk pengakuan negara dan jaminan perlindungan negara atas hak-hak asasi manusia,” ucap Sri.

Sri juga menerangkan bahwa nilai hak asasi manusia mengandung prinsip kesetaraan. Bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semuanya tanpa mempertimbangkan status, golongan, etnis, aliran politik, dan segalanya. Hak asasi manusia saling bergantung dan tidak bisa diganti.

“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 menciptakan persoalan terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, di antaranya adalah hak atas tempat tinggal. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 ini membawa konsekuensi pada terjadinya penggusuran paksa yang meniadakan hak atas tempat tinggal dan karenanya melanggar hak asasi manusia,” pungkas Sri.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XIV/2016 dimohonkan oleh Rojiyanto, Mansur Daud P., dan Rando Tanadi. Para pemohon adalah korban penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rojiyanto merupakan korban penggusuran paksa di daerah Papanggo, Jakarta Utara, yang dalam proses penggusuran terjadi kekerasan. Terhadap penggusuran tersebut, pemohon mengajukan gugatan ke pengadilan hingga pada tingkat kasasi, namun pemohon tetap kalah karena Perpu No. 51/1960 tidak mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada warga korban penggusuran paksa.

Sementara itu, Mansur Daud merupakan korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Dirinya diberikan surat peringatan dari pemerintah daerah yang ditujukan atas nama Asun, dkk, namun sepengetahuan pemohon di daerah tersebut tidak ada yang bernama Asun. Kemudian, Rando adalah seorang pelajar dan akibat dari penggusuran ini pemohon terpaksa putus sekolah dan tidak memiliki lagi tempat tinggal.

Para pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perppu No. 51/1960. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang kewenangan penguasa daerah yang dapat memaksa pengguna lahan untuk mengosongkan lahannya. Menurut para pemohon ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan pada negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga negara.