RASIO.CO, Batam – Defrizal Djamaris kuasa hukum PT MCT mengatakan bahwa tiga bos PT West Point Terminal warna negara China telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda kepri dalam kasus penggelapan uang dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

“Berdasarkan SP2HP, Bareskrim Mabes Polri telah merekomendasikan untuk diterbitkan Red Notice karena ketiga tersangka WNA tersebut melarikan diri dan tidak koorporatif dalam penyidika,” Kata Djamaris di Radison Hotel beberapa waktu lalu. Jumat(03/03/2017).

Kata Dia, tiga tersangka yang ditetapkan Polda Kepri tersebut Zhang Jun Direktur Keuangan PT West poin Terminal, Feng Zhigang mantan direktur dan Ye Zhijun komisaris. dan mereka seluruhnya warga negara China.

“pasal yang dikenakan 372 jo pasal 374 jo pasal 55 KUHP tentang pengelapan terhadap ketiga tersangka sesuai laporan kami LP-B/93/XI/2015/SPKT serta sesuai SP sidik no SP-Sidik/176a/XI/2015/Ditkrimum,” ujarnya.

Sesuai laporan perkembangan kasus ini terhadap kami, ketiga tersangka upaya yang dilakukan Ditkrimum Polda kepri telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga tersangka masing- masing pada tanggal 21 juni 2016 dan tanggal 16 juli 2016 , namun sampai saat ini belum memenuhi panggilan, kemudian dari kantor Hukum LONTOH & Patners mengajukan surat kepada Dirkrimum Polda Kepri 22 juli 2016 perimal permohonan penundaan pemeriksaan akhir agustus 2016.

Selanjutnya pada tanggal 25 agustus 2015 Ditkremum Polda Kepri mengeluarkan Daftar Pencarian Orang(DPO) atas nama tersebut Zhang Jun Direktur Keuangan PT West poin Terminal, Feng Zhigang mantan direktur dan Ye Zhijun komisaris.”jelasnya.

Ia mengatakan, terkait sengketa yang terjadi di PT West Point Terminal, PT MCT sebagai pengusaha lokal tengah mengajukan gugatan kepada Sinomart di badan arbitrase international ICC (International Court of Arbitration). Langkah ini ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum atas banyaknya pelanggaran perjanjian yang dilakukan Sinomart.

Selain persoalan wanprestasi perjanjian pemegang saham di PT West Point
Terminal dan perjanjian sewa menyewa yang diuraikan diatas, PT MCT juga
menemukan dugaan adanya penggelapan dana perusahaan oleh direksi dan
komisaris perwakilan Sinomart. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Kepulauan
Riau (Kepri). Saat ini Polda Kepri telah menetapkan dua direksi dan komisaris
utama PT WPT perwakilan dari Sinomart sebagai tersangka dugaan pidana
penggelapan.

Defrizal menambahkan, berdasarkan laporan hasil penyidikan Polda Kepri,
proses penyidikan kasus tersebut mengalami kendala lantaran para tersangka
tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh polisi. Sebagai tindak
lanjutnya Bareskrim Mabes Polri telah merekomendasikan dapat diterbitkan red
notice kepada Interpol terhadap para tersangka warga negara asing tersebut.

“Sebagai investor lokal dan pemegang saham minoritas, PT MCT selalu memegang
prinsip good corporate governance, menghormati perjanjian dan semua ketentuan
hukum yang berlaku. Untuk menciptakan kepastian hukum dan investasi,
mengingat perjanjian pemegang saham adalah perjanjian murni B to B (business to
business), maka penyelesaian perselisihan seharusnya dilakukan sesuai
mekanisme perjanjian yang disepakati kedua pihak,” pungkasnya.

Sementara kronologis dugaan penggelapan yang dilakukan ketiga tersangka sesuai pemberitahuan perkembangan perkara Polda Kepri, atas perintah tersangka Ye Zhizun melakukan tranfer dana dari rekening PT West Point Terminal kerekening Sinopec Century Brigh Capital Invesment LTD masing-masing tanggal 10 april 2013 sebesar US$23.275.027,-.

Selanjutnya tanggal 31 juli 2013 sebesar US$574.536.76 dan tanggal 30 Agustus 2013 sebesar US$439.398.43,- dimana penggeluaran uang tersebut telah melanggar akta notaris no 43 tanggal 19 maret 2013, serta adanya posting jurnal pada 31 desember 2013 sebesar US$1.582.861.28,- yang dilakukan tersangka Zhang Jun.

Yang mana atas atas pengeluaran uang tersebut diduga fiktif , kemudian ada tranfer dana dilakukan Mariana staf keuangan PT West Point Terminal atas perintah tersangka Zhang Jun ke rekening ICBC-Batam ke rekening PT West Point marina Bank China Citik.

Apri @www.rasio.co |

RASIO.CO, Klaten-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten terkait kasus suap pengisian jabatan yang menyeret Bupati Klaten Sri Hartini. Para saksi diperiksa di Ruang Aula Satya Haprabu Markas Kepolisian Resor Klaten, Jawa Tengah, Kamis, 2 Maret 2017.

Seperti diberitakan TEMPO, tiga dari belasan PNS yang dipanggil KPK hari ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sunarno, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Widya Sutrisna, dan Camat Juwiring Triyono.

“Saya diminta menjelaskan hal ihwal APBD 2016 dan 2017, realisasinya seperti apa. Ya saya ceritakan, APBD 2016 sebelum diaduit BPK begini begini,” kata Sunarno mengungkapkan.

Sunarno dua kali diperiksa KPK. Pemeriksaan pertama pada Senin lalu di Gedung KPK. Di Jakarta, Sunarno mengaku juga hanya dimintai keterangan seputar APBD 2016 dan 2017.

“Waktu di Jakarta, Bapak (Sunarno) diperiksa dari pukul 10.00 sampai sekitar pukul 21.30,” kata Kepala Bidang Anggaran BPKD Wardoyo.

Saat itu Wardoyo diajak Sunarno ke Jakarta untuk membantu membawa setumpuk dokumen yang diminta penyidik KPK. Menurut Wardoyo, dokumen-dokumen itu tebalnya sampai setinggi lutut orang dewasa.

“Kalau diukur pakai penggaris, mungkin hampir satu meter,” kata Wardoyo.

Tidak seperti Sunarno yang meluangkan waktu istirahat di sela pemeriksaan untuk menjawab pertanyaan wartawan, Kepala Disdukcapil Widya Sutrisna tampak tergesa saat keluar dari ruang Aula Polres Klaten. “Biasa, cuma ditanya seputar pemekaran organisasi (Organisasi Perangkat Daerah) baru,” kata Widya.

Widya menambahkan, hingga kini masih ada lima jabatan kosong di instansinya. Dua jabatan untuk eselon 3 dan tiga jabatan sisanya untuk eselon 4. “Kalau soal itu (dugaan jual-beli jabatan) saya tidak mau jawab (pertanyaan wartawan),” kata Widya sambil bergegas menuju Masjid Polres Klaten.

Seperti diketahui, sejak kasus suap pengisian jabatan di Klaten terungkap oleh tim KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Desember 2016, sebanyak 83 jabatan di lingkungan Pemkab Klaten masih kosong. Sebab, proses promosi jabatan sebelum OTT KPK diduga berbau suap. Kini, jabatan-jabatan kosong itu diisi oleh pelaksana tugas.

Camat Juwiring Triyono memilih mengunci mulut saat ditemui wartawan. Informasi yang diperoleh Tempo, Triyono dimintai keterangan seputar dana aspirasi dari DPRD. Triyono tak membantah sewaktu dikonfirmasi. “Ya, kaitannya dengan itu (dana aspirasi),” kata Triyono.

Bupati Klaten Curhat 2 Bulan di Tahanan Tak Dijenguk Bawahan

Sudah genap dua bulan Bupati Klaten Sri Hartini meringkuk di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Hartini harus menjalani perpanjangan masa tahanan selama satu bulan lagi karena penyidik KPK masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi.

Pengacara Hartini, Deddy Suwadi, mengatakan sejak KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada 31 Desember 2016, belum satu pun pejabat dari Klaten yang membesuknya.

“Selama ini yang betul-betul berniat ke sini untuk menjenguk Bu Hartini belum ada,” kata Deddy.

Deddy mengatakan, membesuk tahanan KPK memang tidak semudah membesuk narapidana yang diterungku di lembaga pemasyarakatan. Kendati demikian, menurut Deddy, sepatutnya para pejabat di Klaten tetap menunjukkan upayanya membesuk Bupati ke Jakarta dalam konteks kebersamaan.

Kebersamaan yang dia maksud adalah Bupati dan pejabat sama-sama bekerja menjalankan roda pemerintahan di daerah. “Terlepas bisa atau tidak (mendapat izin membesuk dari KPK), setidaknya tunjukkan komitmen sebagai bawahan,” ujar Deddy.

Meski belum ada satu pun bawahannya yang membesuk, Deddy berujar, Hartini tetap berjiwa besar. Menurut Deddy tidak lama lagi Hartini akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. “Semarang dekat dari Klaten,” ujar Deddy.

Selain Hartini, KPK juga menetapkan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan non-aktif Suramlan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama. Hartini, Suramlan, dan sejumlah pegawai negeri sipil serta dua pihak swasta ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten pada 30 Desember 2016.

Sesampainya di Jakarta, KPK hanya menahan Hartini dan Suramlan. Adapun sejumlah PNS dan pihak swasta itu dipulangkan ke Klaten sehari pasca-OTT. Hingga kini mereka masih berstatus sebagai saksi. Beberapa di antara saksi itu sudah berkali-kali diperiksa penyidik KPK, baik di Markas Kepolisian Resor Klaten maupun di Gedung KPK Jakarta

ALLE KATA @www.rasio.co | Sumber: TEMPO

RASIO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka Patrialis Akbar, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membocorkan draf putusan sebanyak dua kali. KPK pun terus mendalami beberapa informasi yang tercantum dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Draf yang dimaksud adalah salinan putusan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Majelis Kehormatan MK membuktikan bahwa Patrialis membocorkan salinan draf itu sebelum diputuskan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Kamis (2/2) seperti diberitakan TEMPO mengatakan ada sejumlah pertemuan yang terjadi dan draft itu sempat keluar tidak hanya sekali.

Diceritakannya, Putusan Majelis Kehormatan MK menyebutkan perkara nomor 129 itu dibocorkan kepada Basuki, seorang pengusaha daging sapi impor melalui Kamaludin, rekan Patrialis. Menurut Kamaludin, Basuki sangat memiliki kepentingan dalam dikabulkannya gugatan ini.

Patrialis disebut membocorkan salinan draf putusan untuk pertama kalinya pada Oktober 2016. Berdasarkan keterangan Kamaludin, Patrialis mengatakan bahwa draf amar putusan perkara tersebut tidak sama dengan draf amar putusan yang sebelumnya. Sebab, ada beberapa hakim yang mempermasalahkan kembali draf amar putusan tersebut.

Untuk meyakinkan adanya perubahan draf amar putusan tersebut, Patrialis memberikan draf putusan versi sebelumnya dalam bentuk hard copy kepada Kamaludin di kawasan lapangan golf, Rawamangun, Jakarta Timur. Draf putusan itu lantas diserahkan oleh Kamaludin kepada Basuki.

Menyadari bocoran draf itu berbahaya, Patrialis menghubungi Kamaludin agar memusnahkan draf putusan. Kamaludin lantas meminta kembali kopi draf putusan dari tangan Basuki. Setelah diterima kembali, Kamaludin membaca draf yang amarnya mengabulkan judicial review para pemohon. Dalam perjalanan pulang, draf tersebut disobek-sobek dan dibuang Kamaludin.

Pada 19 Januari 2017, Patrialis menghubungi Kamaludin dan mengabarkan bahwa ada perkembangan terkait dengan amar putusan. Untuk itu, Patrialis meminta Kamaludin untuk datang ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertemuan di ruang kerja Patrialis, Kamaludin diperlihatkan draf putusan yang telah berubah dari mengabulkan menjadi mengabulkan sebagian. Selanjutnya, Kamaludin meminta izin kepada Patrialis untuk memfoto draf tersebut. Dengan izin Patrialis, Kamaludin lantas memfoto draf itu sebanyak dua kali dan mengirimkannya kepada Basuki.

Penyidik KPK menemukan bukti salinan draf putusan dalam bentuk elektronik saat menangkap Kamaludin di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur pada 25 Januari 2017. Ia diduga menjadi penghubung antara Basuki dan Patrialis.

Sebagai pelicin agar putusan dikabulkan, Basuki diduga menjanjikan uang 200 ribu dola Singapura kepada Patrialis. Sebelum itu, ia juga pernah memberikan 20 ribu USD yang diberikan kepada Kamaludin. Uang itu diduga telah digunakan Patrialis untuk pergi umroh.

Seluruh hakim MK telah diperiksa dalam perkara ini. Beberapa hakim bahkan diperiksa lebih dari sekali. Febri mengatakan penyidik akan mendalami seluruh rangkaian pembahasan sidang hingga pengambilan putusan perkara di MK. “Akan kami dalami apakah hakim lain terlibat,” ujar dia.

ALLE KATA @www.rasio.co | Sumber: TEMPO

RASIO.CO, Batam-Setelah menjalani pemeriksaan intensif penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kepri selama 2 (dua) hari sejak Senin, (27/2) hingga Selasa (28/2), Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Tanjungpinang Makmur Bersama Drs. Asep Nana Suryana optimis dirinya tak terkait dengan aktifitas pungutan liar sebagaimana dilakukan Slamet Bin Pawiro Danu(46) Pengawai BUMD Tanjungpinang merupakan koordinator Pasar Bintan Centre.

Hal tersebut disampaikan Urip Santoso, Kuasa Hukumnya kepada wartawan Portal berita ini, Kamis (2/3) melalui telpon seluler ketika dimintai konfirmasi terkait perkembangan pemeriksaan kliennya di lantai tiga, Ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri.

Urip mengatakan kliennya dicecar sebanyak 26 pertanyaan, hari pertama sebanyak 12 pertanyaan dan sisanya di keesokan harinya. Pertanyaan dari penyidik juga, lanjut Urip masih seputar Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kliennya dalam memimpin BUMD tersebut.

Persepsi bahwa pemeriksaan intensif selama dua hari terhadap kliennya merupakan suatu pertanda keterlibatan terkait kasus pungli itu, menurut Urip tentu tidak beralasan. Sebab, tambahnya, pemeriksaan intensif itu merupakan hal biasa dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik.

“Justru permintaan untuk disambung (menjadi 2 hari) itu permintaan pihak kami, agar tidak dilakukan pemeriksaan dimalam hari,”kata Urip.

Permintaan agar pemeriksaan dilanjutnya ke-esokan harinya, pada hari pertama pemeriksaan, kata Kuasa Hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang ini juga berkaca dari pemeriksaan ke-lima orang pegawai BUMD dan Direktur Operasional BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama pekan sebelumnya yang berlangsung hingga malam hari.

“Jadinya, kami minta agar untuk beliau (Asep) dilanjutnya esok harinya,” katanya.

Kasus ini mencuat setelah Pada hari senin tanggal 13 Februari 2017, Tim Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri menerima informasi berupa Komplain dan keluhan warga masyarakat kecil yang berjualan dan menyewa kios atau lapak di pasar Bintan Center KM. IX Tanjungpinang tentang mahalnya biaya sewa.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian mengatakan, Tim melakukan pendalaman serta penyelidikan atas informasi yang didapat tersebut. Tim melakukan Survailence dan Undercover, berdasarkan informasi dari pedagang di pasar tersebut didapatkan Fakta bahwa yang menjadi Koordinator pasar Bintan Centre adalah dengan inisial S yang merupakan karyawan BUMD Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Tim Tipikor Polda Kepri melihat saudara S sedang menerima uang dari seseorang dimana uang tersebut diduga sebagai uang Pungli terkait penyewaan Kios di pasar tersebut, selanjutnya saudara S berikut Barang Bukti diamankan petugas. Atas dasar penangkapan tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan kasus dengan melakukan pengeledahan di kantor PT. TanjungpinangMakmur Bersama.

“Lebih kurang 9 barang bukti diamankan dari tersangka dan menyita 7 dokument penting BUMD,” Kata Dia.

ALLE KATA @www.rasio.co